Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DESENTRALISASI DAN KEPEMIMPINAN INOVATIF DI INDONESIA Agus Pramusinto
Sosiohumaniora Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.756 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i3.11557

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana desentralisasi membawa perubahan pada sistem kepemimpinan di daerah. Kajian ini menfokuskan pada pengalaman Indonesia yang telah mengadopsi kebijakan desentralisasi sejak lama. Dalam penulisan ini, kajian hanya menfokuskan perubahan desentralisasi sejak Orde Baru. Pada waktu itu, kepemimpinan yang ditentukan dari pusat hanya diorientasikan pada keamanan dan stabilitas politik sehingga kepemimpinan militer dan birokrat senior menjadi pilihan utama. Dengan adanya perubahan kebijakan desentralisasi dengan konteks politik yang berubah, pola kepemimpinan yang muncul menjadi lebih bervariasi. Kepemimpinan dengan gaya militer dan birokrasi tidak lagi mendominasi, sebaliknya, muncul pemimpin-pemimpin daerah dari kalangan pengusaha, politisi, aktivis kemasyarakatan, pendidik, wanita dan birokrat muda.  Berdasarkan dialog langsung dengan pemimpin yang bersangkutan atau wawancara dengan narasumber lain atau   penelusuran data sekunder, kajian ini menyimpulkan bahwa  pola kepemimpinan dengan latar belakang yang bervariasi memiliki tingkat inovasi yang sangat tinggi dibandingkan model kepemimpinan militer.
Ketahanan Politik Wilayah Pondok Pesantren Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi terhadap Pemuda di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Bagus Anwar Hidayatulloh; Sudjito Sudjito; Agus Pramusinto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.317 KB) | DOI: 10.22146/jkn.10233

Abstract

ABSTRACTBoarding school was a religious educational institution, had become a very important entity in the process of transmutation of values within the Republic of Indonesia, especially in the election. This research was qualitative descriptive exposure. The approach of research was the study on a problem that occured in a scope of society. Collecting data in this study used observation, in-depth interviews, documentary studies and literature study, internet, plus a simple qualitative supporting data. The results showed that the participation of youth in the 2014 election in Pondok Pesantren Ali Maksum positive implications (good) against political resistance region of the boarding school. The implications of such forms of ductility and toughness of youth in response to the 2014 election, because it did not impact on apathy in contributing to the resilience aspect of the 2014 election in the form of resistance to the social and political consciousness, discipline and social dynamics of the region.ABSTRAKPondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama, telah menjadi entitas yang sangat penting dalam proses transmutasi nilai-nilai dalam wilayah Republik Indonesia terutama dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pada suatu permasalahan yang terjadi di suatu ruang lingkup masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi kepustakaan, internet, ditambah data penunjang kualitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi pemuda dalam Pemilu 2014 di Pondok Pesantren Ali Maksum berimplikasi positif (baik) terhadap  ketahanan politik wilayah pondok pesantren. Bentuk implikasi ini berupa keuletan dan ketangguhan pemuda dalam menanggapi pemilu 2014, karena tidak berdampak pada apatisme dalam berkontribusi dalam pemilu 2014. Aspek ketahanan tersebut berupa ketahanan terhadap kesadaran sosial politik, disiplin wilayah dan dinamika sosial. 
Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah) Pipit Widiatmaka; Agus Pramusinto; Kodiran Kodiran
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.132 KB) | DOI: 10.22146/jkn.12002

Abstract

ABSTRACTThis research discussed about the role of the Branch Leader of Ansor Youth Movement in Sukoharjo Regency in building youth character and its implications towards youth personal resilience.This research used descriptive qualitative method. There were 5 (five) data collecting techniques used, such as deep interview, observation, literature study, internet, and documentation. The data analyzing process used in this research were collecting data,  reducing data,  presenting data, and  drawing conclusion.  The result of this research showed that the role of the Branch Leader of Ansor Youth Movement in Sukoharjo Regency could build youth character, but could not be maximized because there were several obstacles, namely financial condition, the lack of the management coordination, the lack of the management activeness, position vacuity, and personal interest. The character which could be built in that organization were religious, responsible, discipline, independence, honesty, mandatory, empathy, cooperative, confidence, creativity, toughness, leadership, tolerance, and nationalism. The role of the Branch Leader of Ansor Youth Movement in Sukoharjo Regency could implicate in youth personal resilience of the young, especially in Basic Education and Training, because other activities didn’t work effectively. The implication of Basic Education and Training were that it could build several characters, such as independence, togetherness, confidence, heading towards ideology, dynamics, creativity, and toughness. ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo dalam membangun karkater pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 5 (lima) teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, internet, dan studi pustaka. Proses analisis data dalam penelitian ini, yaitu  pengumpulan data,  reduksi data,  penyajian data, dan  penarikan kesimpulan.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo dapat membangun karakter pemuda, namun belum bisa maksimal karena terdapat beberapa kendala, yaitu keuangan, koordinasi pengurus masih kurang, keaktifan pengurus masih kurang, terjadi kekosongan jabatan, dan kepentingan pribadi. Karakter yang dapat dibangun di organisasi tersebut, yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kejujuran, amanah, peduli antar sesama, kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, kepemimpinan, toleransi, dan nasionalisme. Peran Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo dapat berimplikasi terhadap ketahanan pribadi pemuda khususnya Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), karena kegiatan yang lain tidak berjalan dengan efektif. Implikasi dari Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dapat membangun kepribadian yang mandiri, kebersamaan, percaya diri, berpegang teguh pada prinsip, dinamis, kreatif dan pantang menyerah.  
Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu) Trisna Widada; Agus Pramusinto; Lutfan Lazuardi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.26388

Abstract

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of the national system of social assurance on health services, which is less than maximum because of several obstacles in the fieid. This causes impact to the social community. The purpose of this study is to find out the role of the Social Security Agency (BPJS) on health services in Hasanuddin Damrah Manna Hospital and to find out what abstacles are faces by Hasanuddin Damrah Manna Hospital in applying BPJS. The methodology used in this study in descriptive qualitative method. The study itself was conducted at Hasanuddin Damrah Manna Hospital in Bengkulu Selatan. The descriptive analysis on the data was based on Miles and Huberman.Based on analysis on the role of BPJS system to the citizen in health issue, they aim for four improvements. The first one to facilitate people with financial issue to get equal health services, BPJS mechanism would provide easy access to health facilities. Second, the improvement of physical facilities and infrastructure showed a positive influence. Third, the role of  BPJS in improving social immunity in heath issue thruogh the improvement of the professionalism of health service is shown by periodically. Fourth, the role of BPJS in improving the public health shuold be conducted by improving promotive and preventive programs, another finding shows that BPJS that had not been entirely effective because there are a few deficiency such as the lack of laboratory equipment and the unused of hemodialysis equipment.Identified factors that are internally significant are: (1) mechanism factors on releasing the claim of BPJS; (2) hospital’s financials; (3) infrastructure factors; (4) human resources. Identified factors that inluence externally are: (1) people are not aware of mechanism of BPJS and the perception that iit is difficult to manage, which unfortunately still stick with them; (2) communication among insitution; (3) factor of the surruondings where the informant state that regional government consider this program as an important program and shoule be well managed so it needs full support to go well; (4) regulation factor where the implementation of JKN program is supported by the rules applied and has gone well.ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang peran Sistim Jaminan Sosial Nasional dalam pelayanan kesehatan, namun peran tersebut kurang maksimal karena adanya beberapa kendala di lapangan sehingga peran tersebut berimpliksai pada ketahanan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi RSUD Hasanuddin Damrah Manna dalam menerapkan BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman. Berdasarkan analisis pada peran sistem BPJS terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan dijalankan berdasarkan empat upaya. Diantaranya adalah :  Pertama,  dalam upaya kemudahan bagi masyarakat dengan kesulitan ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan maka  mekanisme BPJS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Kedua, dalam upaya meningkatkan fasilitas fisik dan sarana prasarana menunjukkan adanya pengaruh positif.  Ketiga dalam peran BPJS meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan melalui upaya peningkatan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan ditunjukkan melalui peningkatan pendidikan bagi pegawai  yang ditempatkan di RSUD Hasanuddin secara berkala. Keempat, peran BPJS dalam meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat bidang kesehatan dilakukan melalui upaya meningkatkan program promotive dan  preventive, hasil temuan lain menunjukkkan bahwa  BPJS tidak sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat beberapa kekurangan seperti peralatan labotarium dan tidak digunakannya alat hemodialisis (cuci darah). Identifikasi faktor yang berpengaruh secara internal adalah: (1) faktor mekanisme pencairan klaim BPJS (2) keuangan rumah sakit (3) faktor sarana prasarana (4) faktor sumber daya manusia. Identifikasi faktor yang berpengaruh secara eksternal adalah: Pertama, bahwa  terdapat kekurangan sadaran masyarakat akan bagaimana cara mengurus disertai dengan persepsi bahwa pengurusan kartu BPJS menyusahkan. Kedua, faktor komunikasi antar lembaga Ketiga, Faktor Lingkungan dimana informan menyatakan pemerintah daerah juga menganggap program ini merupakan program yang penting dan harus terselenggara baik sehingga memberikan dukungan penuh. Keempat, Faktor Regulasi dimana penyelenggaraan program JKN sudah di dukung peraturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik 
Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta) Desiana Rizka Fimmastuti; Agus Pramusinto; Djoko Soerjo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 24, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1428.865 KB) | DOI: 10.22146/jkn.32373

Abstract

ABSTRACTThis article discussed political resilience from society perspective. Drawing on case studies of the youth’s perception of independent political movement in Yogyakarta in 2017, we argued that youth’s opinion and experience had  contibuted to strengthened youth political resilience. Political resilience can not only be seen from state centric aspect but also from the youth as part of local society. The research method used was qualitative descriptive using case studies. Data collections was done through in-depth interviews, observations, and document analysis.This research showed that the youths were optimistic with the existence of Jogja Independent Movement (JOINT). JOINT tried to offered an alternative way with publict involvement as candidate or volunteer. The ideology, vision and mission offered by JOINT were considered as one of the alternatives for young people to actively involved in political practices without taking a part in political parties. However, they argued  that the strategy and management of the movement were not well developed. Furthermore, the volunteers didn’t have wide space to articulated  their needs, because they involved in technical-administrative process only. Although the young people didn’t have the wider space in the substantial matter, they got experience and political practical lessons in JOINT. With their belief, youth were optimist that democratic process could be done with good and clean when we had a good strategy and well preparation. Although there was many volunteers who stopped after the collapse of the movement, the knowledge gained by the volunteers stimulates them to joined a movement, initiated movement and research, and also made a plan political education in the future. Their beliefs, thoughts, and  steps could be seen as a  form of checks and balances in order to responded  political dynamics for better development.ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan politik dari sisi masyarakat, dengan mengamati persepsi para pemuda (relawan) sekaligus political action mereka terhadap gerakan independen di Kota Yogyakarta tahun 2017. Ketahanan politik tidak hanya dapat dikaji dari hal yang sifatnya state centric, namun bisa dilihat pada elemen masyarakat. Pengalaman dan pandangan youth as active citizens terhadap proses di dalam gerakan telah berkontribusi pada ketahanan politik pemuda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta pengumpulan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya para pemuda cukup optimis dengan keberadaan gerakan Jogja Independent yang berusaha menawarkan alternatif cara baru dalam berpolitik. Ideologi, visi, dan misi yang ditawarkan oleh JOINT dianggap relevan sebagai sarana berpolitik tanpa melalui jalur partai politik. Namun mereka menilai bahwa strategi dan pengorganisasian gerakan masih kurang matang dan kurang menyasar masyarakat akar rumput. Di samping itu, para relawan juga belum memiliki ruang untuk mengakomodasi kepentingan pemuda, karena mereka hanya dilibatkan dalam teknis administratif semata. Meskipun secara substansi pemuda belum memiliki ruang sama seperti di dalam parpol, pemuda mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berpolitik melalui gerakan. Dari sisi keyakinan, pemuda cukup optimis bahwa berpolitik dapat dilakukan dengan jalan yang bersih dan demokratis, namun hal ini tetap membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Meskipun tidak memungkiri bahwa banyak relawan yang justru berhenti pasca gagalnya gerakan, pengetahuan yang didapatkan dalam gerakan telah menstimulasi para relawan untuk membuat gerakan dan mengadakan edukasi politik di masa mendatang, bahkan bergabung pada gerakan politik dan mengadakan berbagai penelitian. Keyakinan, pemikiran, dan langkah konkret para pemuda merupakan bentuk dari checks and balances dalam merespon dinamika politik dan mengawal pembangunan yang lebih baik.
Kajian Historis dan Isu-isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik Agus Pramusinto; Wahyudi Kumorotomo; Erwan Agus Purwanto
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2005): NOVEMBER (Potret Ilmu-ilmu Sosial)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1447.675 KB) | DOI: 10.22146/jsp.11034

Abstract

Historically, the study of public administration starts with the endeavors to establish the effective and efficient administration. This followed by the notions of equity values in managing public administration that lead to the idea of the new public administration. Recent challenges such as privatization, multiculturalism, democratization, decentralization and various disasters that occur have produced the demands to pay attention the new look of public administration. This article discusses the history and contemporary issues of public admihistration in order to reformulate the scope of public administration study.
Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center of The Manado Environment and Forestry Research and Development Institute Bambang Subatin; Agus Pramusinto
Policy & Governance Review Vol 3 No 1 (2019): January
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.553 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v3i1.126

Abstract

Collaborative governance has, currently, become an alternative to resolving public issues, wherein the government is suggested to collaborate with cross-sector organizations. Although several collaborative efforts developed by the government were reported to have failed, there are a number of successful collaborations established to resolve various issues. The main objective of this study is to analyze why did the collaboration process of the off-site anoa conservation through the Anoa Breeding Center (ABC) succeed in increasing the anoa population. This study employed the qualitative descriptive methodology. The data collection techniques used were literature study, observation, and interviews with stakeholders involved in ABC activities. The study results show that the collaboration in managing ABC was successful and it effectively resolved the problems confronted in the off-site anoa conservation due to active role of the administrators in realizing extensive participation, establishing and maintaining trust, as well as running a transparent process among the actors. The established collaboration is supported by a leadership that facilitated the implementation of the collaboration process. The collaboration is carried out formally as stipulated in the MoU made, as well as informally on the basis of the trust developed. The determining factors in the success of the collaboration in the off-site anoa conservation at ABC are the presence of process transparency, clear basic values, scope of actors involved, and facilitative leadership in the collaboration effort.
Paradox of Social Capital in the Implementation of Public Policy (Finding in the Tanimbar Islands Regency) Nikolaus Powell Reressy; Agus Pramusinto; Subando Agus Margono; Ely Susanto
Policy & Governance Review Vol 3 No 2 (2019): May
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.022 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v3i2.132

Abstract

The era of decentralization (autonomization) has begun in Indonesia since 1999. Various public policies have been made to support the implementation of decentralization. Of the many public policies, there are those that have been successfully implemented, but not a few have experienced ineffectiveness to failure. Many studies reveal that social capital is one of the factors that supports the successful implementation of various public policies. However, there is still very little research that looks at the dark side (paradox) of social capital, which contributes to the ineffectiveness of the implementation of a public policy. This paper discusses the paradox of social capital that causes the ineffectiveness of the process of implementing a public policy. The various cases discussed in this paper show that local government as implementing institution face serious obstacles in implementing various public policies, when public policies collide with the values of social capital that are lived and trusted by the local community. The Tanimbar Islands are a small and poor regency in Maluku Province, which also experiences this problematic situation. This situation occurs when the applied public policies clash with reality regarding some forms (manifestations) of social capital found in the community, such as the cultural values of duan lolat, sweri practices, and communal lifestyles in tnyafar. By showing the case of the Tanimbar Islands, we can see the dark side of social capital in the implementation of public policies, which in the future, need to be resolved.
Principal-Agent Relation in Conserving the Kali Putih Area in the Reconstruction and Mitigation Zone of Merapi Mountain National Park Ammy Nurwati; Bevaola Kusumasari; Agus Pramusinto; Ahmad Maryudi
Policy & Governance Review Vol 4 No 1 (2020): January
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.573 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v4i1.279

Abstract

This article aims to observe the dynamics of policy implementation involving various stakeholders in the effort of conserving one of the National Parks in Indonesia, particularly Merapi Mountain National Park (Taman Nasional Gunung Merapi – TNGM). Following the Zoning Policy implemented in the TNGM area, there is a zone that should have been protected from mining activities, namely the reconstruction and mitigation zone. However, in its implementation, the conservation collaboration agreement of one of the areas in the zone, namely the Kali Putih Area, is instead used by some parties to engage in sand mining activities. The principal-agent theory is, thus, employed in this study to examine the extent of the relationship of every party in the zoning policy implementation process of an area designated as a Reconstruction and Mitigation Zone. The qualitative approach is used to gain direct insights pertaining to the implementation of efforts conducted by several relevant parties in conserving the Kali Putih Area in TNGM’s Reconstruction and Mitigation Zone. Study results ultimately show that moral hazard in the principal-agent theory should not only be understood as deviant behaviors enacted by the agent, but the moral hazard performed by the agent may also inϐluence the principal’s decision making process. This research is expected to provide an outlook to the government, which functions as the principal in a policy, to make several considerations prior to entering into any collaborative agreement or making any decision, so that the implementation process of policies can align with what has been previously planned.
Compliance and Conflict of Value in Public Policy Implementation: Comparison between the New Order and the Reformation Era Dwiyanto Indiahono; Erwan Purwanto; Agus Pramusinto
Policy & Governance Review Vol 2 No 2 (2018): May
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.635 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v2i2.97

Abstract

This research aims to examine differences in the relationship of bureaucratic and political officials during the New Order (Soeharto’s era) and the Reformation (post-Soeharto) era within the arena of public policy implementation. This is a matter of importance given that there is a change in relations between the two from integration in the New Order to bureaucratic impartiality in the Reformation Era. This study attempts to answer the question: How were the relations of bureaucratic and political officials in the implementation of local level public policy during the New Order and the Reformation Era? A qualitative research has been conducted in Tegal Municipality using the following data collection techniques: interview, focus group discussion, documentation, and observation. Tegal Municipality was selected as the study location because of the unique relationship shown between the mayor and the bureaucracy. Its uniqueness lies in the emergence of bureaucratic officials who dare to oppose political officials, based on their convictions that bureaucratic/public values should be maintained even if it means having to be in direct conflict with political officials. This research indicates that the relationship between bureaucratic and political officials in the arena of local level policy implementation during the New Order was characterized as being full of pressure and compliance, whereas during the Reformation Era bureaucrats have the audacity to hinder policy implementation. Such audacity to thwart policies is considered to have developed from a stance that aims to protect public budget and values in policies. The occurring conflict of values here demonstrates a dichotomy of political and bureaucratic officials that is different from the prevailing definition of politics-administration dichotomy introduced at the onset of Public Administration studies.