Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Luka Indonesia WAJAH HUKUM Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Abdi Akommedia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Ani Maryani, Ani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Cahaya Mandalika

 1 
Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial dari Perspektif Hukum Bisnis Octora, Rena; Efrila, Efrila; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3530

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah entitas hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, BPJS memainkan peran penting dalam sistem sosial ekonomi Indonesia. Artikel ini mengulas peran BPJS Kesehatan dari perspektif hukum bisnis, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, tantangan hukum dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta dampaknya terhadap sektor bisnis kesehatan di Indonesia. Analisis ini juga menyoroti implikasi ekonomi dari keberlanjutan program JKN dan peran penting BPJS dalam menjaga stabilitas sosial.
Analisis Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan Purwaningsih, Dwi Chresna; Arimbi, Diah; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3695

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penetapan denda terhadap pelayanan rawat inap dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok: bagaimana pengaturan kebijakan penetapan denda atas pelayanan kesehatan rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan bagaimana keadilan hukum terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis substansi hukum serta implikasi sosial dari kebijakan denda. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni dalam regulasi, di mana ketentuan yang berbeda dalam pasal-pasal dapat membingungkan peserta. Di sisi lain, praktik moral hazard juga teridentifikasi, di mana beberapa individu yang mampu memanfaatkan program jaminan kesehatan tanpa niat untuk membayar iuran secara rutin. Dari temuan ini, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan denda, sehingga penerapan sistem jaminan kesehatan dapat berjalan secara adil dan tidak membebani masyarakat yang rentan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Fisioterapi dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi Thouresia, Suraeni; Husain, Bahtiar; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3765

Abstract

Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia. Ketidakjelasan batas kewenangan fisioterapi, ditambah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi ini, telah membatasi pelayanan fisioterapi secara optimal dan berpotensi merugikan pasien. Situasi ini juga dapat memicu konflik dengan profesi medis lainnya. Studi ini didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan serta perlindungan kebebasan profesi sebagai hak asasi manusia. Meskipun profesi fisioterapi berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat celah hukum yang signifikan, sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi, edukasi, dan analisis hukum untuk menangani masalah ini, bertujuan untuk memperjelas batasan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi, memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Rekomendasi termasuk penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik fisioterapi secara komprehensif dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap profesi ini.
Co-Authors ahmad yani Apriliyanto, Teguh Buaton, Tiarsen Bukman Lian, Bukman Diah Arimbi Dwi Ladista, Rindy Efrila, Efrila Erni Febriani, Erni Hadi, Agustinus Purnomo Hafiz, Aliy Husain, Bahtiar Irwandi Ladista, Rindy Dwi Meighitine, Suci Mulyono Mulyono Nasser, Nasser NURLAELA NURLAELA Octora, Rena Purwaningsih, Dwi Chresna Putra, Irman Rianadita, Della Sari, Itha Puspita Sidiq, Muhamad Fajar Tetelepta, James Chris Deweighat Thouresia, Suraeni Wardarita, Ratu Yulia Rachmawati