Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Lex Generalis Law Development Journal CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Social Research Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Intelek Insan Cendikia INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI
Wilma Silalahi
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Oktri Defilania; Wilma Silalahi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menciptakan reformasi ekonomi dengan fokus peran BPI Danantara sebagai badan pengelola aset negara dan perlunya penguatan kelembagaan BPI Danantara. BPI Danantara diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dalam pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan terarah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi menandai babak baru dalam reformasi ekonomi di Indonesia dan memiliki potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran rakyat. Semenjak didirikannya BPI Danantara, pengelolaan aset negara dari BUMN dilakukan secara  terintegrasi dan  efisien, namun adanya BPI Danantara membawa tantangan dalam implementasinya khususnya dalam pengelolaannya karena berpotensi menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu penelitian ini menekankan perlunya mekanisme pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip good corporate governance agar tujuan dari pembentukan BPI Danantara dapat terwujud.
Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan Analisis Klausul Kontrak di Indonesia Wilma Silalahi; Surya Daniel Batara
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi Vol. 2 No. 2 (2026)
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/intelektual.v2i2.673

Abstract

Kontrak merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan para pihak dalam kegiatan bisnis, yang melahirkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, penyusunan kontrak seringkali belum optimal, baik dari segi perumusan klausul, pemenuhan syarat sah, maupun penerapan asas hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Perkembangan teknologi juga melahirkan kontrak elektronik yang menghadirkan tantangan terkait keabsahan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kontrak, perumusan klausul, serta perjanjian kontrak suatu perusahaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dengan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui penyusunan kontrak yang sistematis, klausul yang jelas dan seimbang, serta berlandaskan asas hukum kontrak. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian para pihak serta penguatan regulasi yang adaptif guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum.
Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Anggota DPR RI Terpilih Tahun 2024 Dihubungkan dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Surya Daniel Batara; Wilma Silalahi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/intelektual.v2i4.795

Abstract

This study examines the legal provisions for the cancellation of the appointment of elected members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in 2024 from the perspective of the open proportional representation system in Indonesia. The main issue examined is how the mechanism for canceling the appointment of elected candidates is regulated in legislation and its implications for the principles of popular sovereignty, legal certainty, and the legitimacy of election results. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials used include Law Number 7 of 2017 concerning Elections, KPU Regulation Number 6 of 2024, Constitutional Court decisions, and various relevant legal literature. The results show that the cancellation of the appointment of elected candidates can occur due to resignation, death, ineligibility, dismissal from a political party, or a decision by an authorized institution. However, the practice of cancellation in the 2024 Election still raises legal issues, particularly related to legal uncertainty and the potential weakening of the principle of majority vote. The open proportional representation system, which places voters as the primary determinant of elected candidates, also has the potential to be disrupted if the cancellation is not carried out transparently and accountably. Furthermore, the cancellation of the determination of elected candidates can undermine public trust in the election process and shift the meaning of popular sovereignty. Therefore, regulatory strengthening and policy harmonization are needed to ensure that the cancellation of the determination of elected candidates remains in line with the principles of constitutional democracy in Indonesia.
Analisis Hapusnya Perikatan Akibat Meninggalnya Salah Satu Pihak Tanpa Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5855

Abstract

Berkahirnya perikatan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum perdata yang mengatur penyelesaian hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, sebuah perikatan dapat selesai karena berbagai alasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam kenyataannya seringkali muncul masalah ketika salah satu pihak dalam perikatan meninggal tanpa meninggalkan pewaris yang bisa meneruskan hak dan kewajibannya. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait kelangsungan perikatan serta status hak dan kewajiban yang masih tertunda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berakhirnya perikatan akibat meninggalnya salah satu pihak tanpa ahli waris menurut ketentuan KUHPerdata serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kematian salah satu pihak tidak selalu berakibat pada berakhirnya perikatan, karena pada dasarnya hak dan kewajiban dapat diteruskan kepada ahli waris. Namun, jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dan perikatan itu bersifat pribadi atau sangat tergantung pada kemampuan serta sifat pihak yang bersangkutan, maka perikatan dapat berakhir secara otomatis. Dalam situasi tertentu, negara dapat berfungsi sebagai penerima aset warisan yang tidak memiliki pemilik sesuai dengan peraturan yang ada. Studi ini menjelaskan bahwa penghapusan perikatan akibat wafatnya salah satu pihak tanpa waris harus ditetapkan berdasarkan karakteristik perikatan tersebut serta ketentuan KUHPerdata yang mengatur transfer hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang akurat mengenai karakter perikatan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.
Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5885

Abstract

Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum yang kerap terjadi dalam konflik warisan di Indonesia. Tindakan itu dapat berdampak pada keabsahan dokumen, perjanjian, dan pemindahan hak atas harta warisan yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berwenang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia dan menilai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui penelitian literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat menyebabkan batalnya atau pembatalan dokumen dan perjanjian akibat tidak terpenuhinya elemen kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan hak atas aset warisan. Langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris mencakup pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan untuk tindakan melawan hukum, tuntutan untuk kompensasi, serta pelaporan kasus pidana terhadap pelaku pemalsuan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan para ahli waris dan memastikan kepastian hukum dalam distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam kasus warisan.
Tinjauan Hukum terhadap Ekosistem Bisnis dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: A Legal Review of the Business Ecosystem in the Implementation of the Free Nutritious Meals Programme (MBG) in Indonesia Wilma Silalahi; Regista Cahya Siti Adiningsih
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 6 No. 2 (2026): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (On Progress)
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v6i2.1288

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Pelaksanaan program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi dalam bidang hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program MBG dalam perspektif hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta yang menimbulkan hubungan hukum dalam kegiatan bisnis dan investasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program, sementara inovasi yang muncul berpotensi memperoleh perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
Analisis Pengaturan Mengenai Investasi dan Koperasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5670

Abstract

Investasi dan koperasi merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan investasi melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji peran koperasi dalam mendukung kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait investasi dan koperasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat disharmonisasi dan kendala dalam implementasinya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah penghimpun dan pengelola modal masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan investasi.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5674

Abstract

Kontrak digital telah menjadi elemen krusial dalam transaksi di zaman digital, termasuk di Indonesia. Pemanfaatannya menawarkan kemudahan dan efektivitas bagi semua pihak dalam menjalankan hubungan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Studi ini bertujuan untuk meneliti validitas kontrak elektronik dalam kerangka hukum Indonesia dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislative dengan telaah pustaka seperti buku dan jurnal hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kontrak elektronik dinyatakan valid selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan terkait lainnya. Di samping itu, perlindungan hukum untuk semua pihak telah diatur dalam berbagai peraturan mengenai transaksi elektronik, meskipun dalam praktiknya masih ada hambatan dalam penerapannya.
IMPLEMENTASI SELECTIVE POLICY DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA TERHADAP MIGRAN ILEGAL JALUR LAUT: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Wilma Silalahi; Michelle Linda Antonio
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4271-4280

Abstract

Fenomena migrasi ilegal melalui jalur laut merupakan salah satu isu global yang menimbulkan tantangan serius bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara transit dan tujuan migran, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan dan memenuhi kewajiban moral kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi selective policy dalam hukum keimigrasian Indonesia terhadap migran ilegal jalur laut, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selective policy ditegaskan dalam UU Keimigrasian sebagai prinsip kedaulatan negara untuk hanya menerima orang asing yang memberikan manfaat dan menolak yang berpotensi menimbulkan ancaman. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini sering menghadapi tekanan internasional, khususnya ketika berhadapan dengan pengungsi Rohingya yang membutuhkan perlindungan darurat. Keterbatasan regulasi nasional terkait status pengungsi membuat Indonesia bergantung pada kerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam penanganannya. Di sisi lain, selective policy efektif sebagai instrumen administratif untuk mencegah migrasi ilegal, tetapi menimbulkan potensi pelanggaran prinsip non-refoulement yang telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan kedaulatan negara dan pemenuhan kewajiban kemanusiaan global. Oleh karena itu, selective policy perlu diharmonisasikan dengan instrumen perlindungan hak asasi manusia internasional agar tetap relevan dan sejalan dengan komitmen Indonesia di tingkat global.
Analysis of the Use of Discretionary Rights in the Implementation of Regional Elections Elisabeth DAN; Wilma Silalahi
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.799-808

Abstract

Democracy is a system of governance that places the people as the ultimate holders of political authority. One of its primary manifestations is the mechanism of general elections, including local elections (Pilkada). Pilkada represents a concrete form of democracy at the regional level, allowing citizens to determine their local leaders. In practice, however, election administrators may confront circumstances that are not clearly regulated. In such situations, discretionary right becomes relevant to enable decision-making in the face of legal gaps or ambiguities, provided that it aligns with the general principles of good governance. This study aims to analyze the use of discretion by the Banjarbaru City General Election Commission (KPU Kota Banjarbaru) as the election management body in the 2024 mayoral and vice-mayoral election. The research method was used normative (doctrinal). The novelty in this research is the need to address specific situations, such as those encountered during the Pilkada implementation phase, by examining the 2024 simultaneous Pilkada in Banjarbaru City. Based on the research concluded that KPU’s decision to continue using the original ballotlisting two candidate pairs despite the disqualification of one pair and to classify votes for the disqualified candidate as invalid without clear differentiation constitutes an improper exercise of discretion. This decision neglected the principles of public interest, legal certainty, justice, and the protection of citizens’ electoral rights. The KPU’s inaccurate use of outdated ballots resulted in ambiguity regarding vote status, violations of fairness and electoral validity, and a decline in public trust in the integrity of the election process.
Co-Authors Bok Rok Su Dita Saraswati Doni Hafendi Elisabeth DAN Erick Darmansyah Evellyn Octavia I Kadek Semara Atmika Joseph William Michelle Linda Antonio Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Mutiara Putri Oktri Defilania Regista Cahya Siti Adiningsih Surya Daniel Batara Yudha Aditya Pradana