Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam West Science Social and Humanities Studies
Faizal, Enceng Arif
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Jauhari, Moh. Ahsanuddin; Faizal, Enceng Arif; Anwar, Syahrul; Mastur, Atep; Najmudin, Deden
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.  
VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Moh. Ahsanuddin Jauhari; Enceng Arif Faizal; Syahrul Anwar; Atep Mastur; Deden Najmudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.  
TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM FIKIH PIDANA ISLAM J Jaenudin; Enceng Arif Faizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.10122

Abstract

This article aims to answer the economic criminal sanctions in Islamic criminal jurisprudence. Islamic law has regulated criminal acts that are clear and described in the field of jinayah. However, it is necessary to specifically classify economic criminal sanctions. This research uses literature research with content analysis techniques in examining the development of economic crimes in Islamic criminal jurisprudence. The results showed that the arrangement of the fingers was clearly regulated through texts which were called hudud and outside texts which were categorized as ta'zir. This classification is based on whether there are sanctions provisions in the text. Economic crimes in fiqh jinayah are grouped: economic crimes in the hudud category, namely sariqah or robbery, and hirabah or robbery. Second, ta'zir economic crimes, namely corruption, money laundering, smuggling, counter­feiting, fraud, and environmental pollution, the sanctions are given to the level of benefit and ulil amri.
Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri) Nurul Hasana; Mustopa Mustopa; Enceng Arif Faizal; Syamsul Falah; Dadang Syaripudin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29594

Abstract

This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the parties could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the district court. The research objectives examine 1) the authority of religious courts in adjudicating and resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012; and 2) the legal consequences of the choice of forum for resolving Sharia banking disputes in the district court in the agreement before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This type of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research materials uses a prescriptive approach with the aim of providing arguments for the results of research that has been done. This research concludes that: 1) the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking disputes through the district court, either before or after the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the decision on the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard).  Penelitian ini mengkaji akibat hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak dapat menentukan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi melalui pengadilan negeri. Tujuan penelitian mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama; 2) akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
The Urgency of Pre-Marital Education for the Community in the Context of Suppressing Household Divorce Rates in West Java, DKI Jakarta and Banten Dewi Sulastri; Neni Nuraeni; Zulbaidah Zulbaidah; Neng Yani Nurhayani; Enceng Arif Faizal
West Science Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 06 (2023): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v1i06.450

Abstract

This study aims to examine the urgency of premarital education as a preventive effort in reducing divorce rates in West Java, DKI Jakarta, and Banten. The research method used is the literature review method, which involves an in-depth analysis of various relevant literature sources. The results showed that premarital education has a crucial role in preparing prospective couples to face the challenges of married life. Through a deep understanding of values, effective communication, and conflict resolution skills, couples can build a solid foundation for a sustainable marriage relationship. This study also identified various supporting and inhibiting factors for the implementation of premarital education in the region. These findings provide valuable insights for the development of premarital education programs that are more effective and can be widely adopted in the community. The implications of this research can help the government, educational institutions, and related parties to design policies that support improving the quality of marriage relationships and reducing divorce rates in society.
Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah Nasrullah; Najib, Moh; Huda, Uu Nurul; Faizal, Enceng Arif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.7861

Abstract

This article examines the construction of the Indonesian legal system through the theoretical lens of maṣlaḥah mursalah, an Islamic legal principle centered on public interest and benefit. The study contributes to the expansion of Islamic legal scholarship within the realm of legal politics in Indonesia. Employing a normative legal research method, it integrates conceptual, historical, and statutory approaches to examine the relevance and application of maṣlaḥah mursalah in the national legal framework. The findings indicate that maṣlaḥah mursalah can serve as a foundational legal theory for constructing a just legal system, especially one that aligns with societal needs and promotes the common good. The Indonesian legal system's development, when viewed through the prism of maṣlaḥah mursalah, reveals two key dimensions: first, the legal construction rooted in the Pancasila-based system as constitutionally mandated by the 1945 Constitution, and second, the partial institutionalization of Islamic law within the national legal order. This dual structure reflects Indonesia's efforts to harmonize religious values with national legal development, offering a model for integrating Islamic jurisprudence with modern state law.
Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri): Legal Effects of Sharia Banking Dispute Settlement Agreements (A Study of the Choice of Dispute Resolution Forum Clause in the District Court) Hasana, Nurul; Mustopa, Mustopa; Faizal, Enceng Arif; Falah, Syamsul; Syaripudin, Dadang
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29594

Abstract

This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the parties could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the district court. The research objectives examine 1) the authority of religious courts in adjudicating and resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012; and 2) the legal consequences of the choice of forum for resolving Sharia banking disputes in the district court in the agreement before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This type of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research materials uses a prescriptive approach with the aim of providing arguments for the results of research that has been done. This research concludes that: 1) the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking disputes through the district court, either before or after the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the decision on the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard).     Penelitian ini mengkaji akibat hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak dapat menentukan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi melalui pengadilan negeri. Tujuan penelitian mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama; 2) akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Co-Authors Atep Mastur Dadang Syaripudin Deden Najmudin Dewi Sulastri Hasana, Nurul Jaenudin Jaenudin Jauhari, Moh. Ahsanuddin Mastur, Atep Mustopa Mustopa Mustopa Mustopa Najib, Moh Najmudin, Deden Nasrullah Nasrullah Neng Yani Nurhayani Neni Nuraeni Nurul Hasana Nurwijayanti Syahrul Anwar Syamsul Falah Syamsul Falah Syaripudin, Dadang Uu Nurul Huda, Uu Nurul Zulbaidah Zulbaidah