Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Hajairin Hajairin; Aman Ma'arij; Ilham Ilham; Gufran Gufran
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6017

Abstract

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan, sehingga pendekatan penyelesaianya juga dapat menggunakan pendekatan sosial, budaya dan structural. Kerumitan dalam pemberantasan korupsi selalu terjadi, hal ini terlihat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, baik dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Metode sobural bukanlah suatu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, namun metode ini berperan dalam memahami suatu perbuatan jahat secara tepat melalui tiga lensa nilai yang mempengaruhinya, yaitu nilai sosial, nilai kultural, dan unsur struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analsisi kriminologis korupsi prespektif teori sobural. Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan antara lain pertama Pendekatan Historis (Historical Aprroach) dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi. Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Temuan berdasarkan hasil penelitian yakni pertama pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. Kedua pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, budaya, dan variabel struktural sebagai upaya pencegahan korupsi.
Partisipasi Bermakna dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Taufik Firmanto; Gufran Gufran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.6174

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan fokus pada tema Partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian menggunakan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan, partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Pengaruh Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Siswa II SD Julasfi Warraihan Gufran Gufran; Ruslan Ruslan; Ilham Ilham
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 2025 (3)
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/jppi.v5i3.1960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pembelajaran berbasis Higher Arrange Considering Aptitudes (HOTS) di SD Julasfi Warraihan dan menganalisis pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan information berupa observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang kemudian divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi HOTS di SD Julasfi Warraihan melibatkan kegiatan seperti pemecahan masalah kontekstual, diskusi kelompok, dan presentasi hasil analisis siswa. Master juga menggunakan media interaktif untuk meningkatkan minat belajar. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu dan kesiapan siswa, pembelajaran HOTS terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, seperti kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Dampak yang signifikan terlihat pada siswa yang memiliki dasar berpikir logis yang baik, sementara siswa lain membutuhkan bimbingan bertahap melalui metode platform. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran berbasis HOTS efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di tingkat sekolah dasar, dengan potensi menghasilkan individu yang adaptif dan kompeten untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Namun, keberhasilan implementasi HOTS memerlukan pengembangan kompetensi master dan dukungan sumber daya yang memadai.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Sertifikat Tanah Diki Andriano; Gufran; Didik Irwansah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1415

Abstract

Credit agreements secured by land certificate mortgage rights are key legal instruments in financial lending. In practice, legal protection for creditors often faces obstacles such as land disputes and enforcement delays. This study reveals that although creditors are legally protected under the Mortgage Law, its implementation remains suboptimal. It concludes that legal protection for creditors must be reinforced through administrative certainty in land registration and more effective mortgage enforcement mechanisms.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Wandi Arwana; Adnan; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1419

Abstract

The rise of digital technology presents new challenges in the legal protection of copyright as part of intellectual property rights. This study analyzes the effectiveness of Law Number 28 of 2014 on Copyright in addressing digital era infringements. The findings reveal that although the law explicitly regulates digital protection, its implementation faces technical and enforcement barriers. It concludes that strengthening derivative regulations and institutional synergy is essential to achieve copyright protection that adapts to technological advancement.
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Wira Purdiawan Putra; Taufik Firmanto; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1598

Abstract

Mada Oi Tampuro tourism has significant potential as a leading destination in Bima Regency. However, its development still faces several structural and policy obstacles. This article analyzes the local government's policies in supporting tourism development in the area. The results indicate that the policies are not yet optimally integrated between planning, regulation, and community empowerment. It concludes that synergy between stakeholders, institutional strengthening, and sustainable infrastructure development are crucial.
Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Ebi Irawan; Erham; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1626

Abstract

The Village Fund is a strategic instrument to promote the development and welfare of rural communities, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, its implementation is often hampered by aspects of transparency, accountability, and community participation. This article examines the implementation of the Village Fund program in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency, from a legal perspective using an empirical juridical approach. The results indicate that implementation is suboptimal due to weak apparatus capacity and minimal community participation. The principles of transparency and accountability have not been fully implemented. Regulatory strengthening, capacity building, and community oversight and participation are needed for the Village Fund to have a significant impact.
Ketahanan dan Kemandirian Pangan Fungsional Berbasis Kearifan Lokal “Uma Lengge” Dalam Mewujudkan Asta Cita dan SDGs: Penelitian Darmin Darmin; Muhd Firmansyah; Gufran Gufran; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Jufrin Jufrin; Erham Erham; Juraidin Juraidin; Ahmad Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6116

Abstract

Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional Indonesia sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi sosiokultural untuk memahami peran Uma Lengge dalam ketahanan pangan dan budaya masyarakat Desa Maria Utara. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap interaksi masyarakat dalam pengelolaan Uma Lengge di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uma Lengge bukan sekadar lumbung pangan tradisional, melainkan sistem holistik yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Strukturnya yang terdiri dari tiga tingkatan (ro awa, ro woha, ro ese) serta norma adat menciptakan pengelolaan pangan mandiri sekaligus melestarikan kearifan lokal. Nilai kolektif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas memperkuat ketahanan pangan serta membentuk tata kelola masyarakat yang partisipatif dan adil. Selain itu, keselarasan Uma Lengge dengan prinsip Asta Cita menunjukkan potensinya sebagai model adaptif dalam pembangunan modern.
ANALISIS PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF USUL FIQIH DAN MAQASID SYARIAH STUDI KASUS DI DESA SANGIANG KEC WERA KABUPATEN BIMA: ANALISIS PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF USUL FIQIH DAN MAQASID SYARIAH STUDI KASUS DI DESA SANGIANG KEC WERA KABUPATEN BIMA Gufran Gufran; Muhammad Rasyad Al Fajar; Ibrahim umb; Hermansyah Hermansyah; Ferdiansyah Ferdiansyah; Ema Septyawinanda; Heni Kusumawati
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 7 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/jesa.v7i2.4239

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan pinjaman online (financial technology lending). Meskipun memberikan akses cepat dan mudah, layanan ini menimbulkan kontroversi terkait dengan praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Tulisan ini mengkaji fenomena pinjaman online dalam perspektif usul fiqih dan maqasid syariah untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online dapat memenuhi kebutuhan darurat masyarakat sangiang, bunga tinggi yang dikenakan berpotensi menimbulkan mudharat, bertentangan dengan prinsip maslahah dan ta’awun. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan platform pinjaman berbasis syariah, peningkatan literasi keuangan Islam, dan regulasi yang ketat. Dengan pendekatan tersebut, teknologi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar nilai-nilai agama.
DAMPAK JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT MODERN (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91) Nasaruddin Nasaruddin; Moh. Safrudin; Eka Fitriah Nurjadin; Gufran Gufran
Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v8i2.3444

Abstract

Judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan di kalangan masyarakat modern, mengakibsatkan berbagai dampak negatif baik secara individu maupun sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak judi online dari perspektif Al-Qur'an, khususnya merujuk pada QS. Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat ini dengan tegas melarang perjudian dan minuman keras sebagai perbuatan setan yang membawa keburukan. Kajian ini menyoroti dampak ekonomi, psikologis, dan sosial dari judi online, termasuk kerugian finansial, kecanduan, serta kerusakan moral dan etika individu. Di sisi ekonomi, judi online sering menyebabkan kerugian besar dan utang yang menghancurkan stabilitas finansial keluarga. Dampak psikologis meliputi stres, kecemasan, dan depresi akibat kecanduan judi. Secara sosial, judi online merusak hubungan keluarga dan komunitas, meningkatkan kriminalitas, dan menurunkan produktivitas masyarakat. Artikel ini juga membahas solusi dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil berdasarkan ajaran Islam, seperti pendidikan agama, pembinaan moral, dan peran aktif lembaga keagamaan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kesimpulannya, judi online merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan pendekatan holistik, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan harmonis serta lebih efektif dalam mengatasi masalah judi online dan dampak negatifnya.