Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Socialization of Legal Aid for Underprivileged Communities and Legal Awareness Among Youth in Lanto Village, Batupoaro District, Baubau City Al Hiday Nur; Hasirudin Hasri; Hayun; Wa Ode Novita Ayu Muthmainna
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 8 (2023): August 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i8.6062

Abstract

Legal aid institutions were born to help people who are economically and socially disadvantaged, and whose legal knowledge is minimal. Apart from that, the desire to realize the supremacy of law for all citizens, its existence is also very important in society considering the principle of equality before the law. In this community service, we will discuss the Socialization of Free Legal Aid for the Poor as an effort to maximize the free legal aid program for the poor to fulfill access to justice for the less fortunate. The method used in this activity is a directed discussion with the target community. This discussion is attended by all interested elements. Based on the results of the counseling, it was found that there was an increase in knowledge, understanding and ability of the community in Lanto Village, Batu Poaro District regarding free legal aid procedures for the poor.
Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Forniture Terhadap Konsumen tidak masuk dalam Perjanjian Fidusia Amrun Kahar; Alhiday Nur; Hasirudin Hasri; Hayun; Dian Setiawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5335

Abstract

Abstrak Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Secara yuridis pengertian Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1313, disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.PT. Colombus Baubau dalam melakukan perjanjian terhadap konsumen merupakan perjanjian baku atau biasa disebut kebebasan berkontrak hal ini sangat merugikan konsumen disaat terjadinya wanprestasi,perlunya perjanjian sewa beli di PT.Colombus memilih jalan untuk melakukan perjanjian yang disebut fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dan Empiris. Kata Kunci: Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Fidusia Abstract One form of law that plays a real and important role in people's lives is the Law of the Agreement. Juridically, the understanding of the Agreement contained in the Civil Code (KUH Perdata) in article 1313, states that "A contract is an act in which one or two people or more bind themselves to one or more other people".PT. Colombus Baubau in making agreements with consumers is a standard agreement or commonly called freedom of contract, this is very detrimental to consumers when a default occurs, the need for a lease purchase agreement at PT. Colombus chooses to enter into an agreement called fiduciary. The research method used is Normative and Empirical juridical. Keywords: Agreement, Freedom of Contract, Fiduciary
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Muh Sutri Mansyah; Hasirudin Hasri; Hayun Hayun; La Ode Muhammad Karim; Edy Nurchyo; La Ode Bunga; Zudin Zudin; Vera Merdekawati
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v7i2.2433

Abstract

This Community Service Activity aimed to provide knowledge and understanding about preventing and taking action against Domestic Violence in Sampuabalo Village, Buton Regency. It is hoped that this activity will be able to provide legal awareness about how to prevent and take action against domestic violence. The methods for carrying out activities were counseling, lectures and discussions. The results of the implementation of thiscommunity service activities showed that there are efforts to increase public knowledge and awareness, one of which is in the form of legal education to the Sampuabalo Village Community and the participants who attended were dominated by people who were married, and the participants looked very enthusiastic and the community even hoped for further legal education so that they could increase their knowledge about law.
Testing Witness Testimony According to the Criminal Code and Qanun Kaswandi; Hayun; Muh Sutri Mansyah
Justice Law Review Vol. 1 No. 1 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i1.18

Abstract

Witnesses who testify in court are required to speak the truth; however, there are also instances where witnesses provide false testimony. The challenges of implementing Articles 291 and 373 of the current Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 170 of the Aceh Qanun in prosecuting witnesses who give false testimony are important to examine and analyze. This research uses a normative method with legislative, historical, conceptual, and futuristic approaches. The analytical techniques employed in this study are descriptive and prescriptive. Legal materials are analyzed by evaluating the collected data. The interpretation methods used are systematic and grammatical. The findings of this study show that the primary objective of Articles 291 and 373 of the current Indonesian Criminal Code and Article 170 of the Aceh Qanun is to ensure that witnesses provide truthful testimony in court based on what they have seen, experienced, or heard, whether directly or indirectly. However, challenges also arise in prosecuting witnesses who give false testimony. There is potential for multiple interpretations because neither Articles 291 and 373 of the Criminal Code nor Article 170 of the Aceh Qanun specify how many times a witness must give false testimony before these articles can be applied, or whether a single instance of false testimony is sufficient for the application of these articles. This creates the potential for judges to apply these articles subjectively. Therefore, future legislation by the government and lawmakers must establish clear benchmarks for determining when a witness has provided false testimony.
Penguatan Literasi Hukum Pemilu Kelompok Pemuda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas Hayun; Mashendra; Hasirudin Hasri; Eko Satria; La Ode Rahman Fadila
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/termasyhur.v3i3.7784

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maraknya politik uang, serta minimnya pemahaman generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum bagi kelompok pemuda agar mampu berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, serta simulasi proses pemilu. Sasaran kegiatan adalah kelompok pemuda pada tingkat SMA dan mahasiswa di Kota Baubau. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum pemilu, peran pemilih pemula, bahaya politik uang, serta mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang regulasi pemilu dan kesadaran untuk menolak praktik kecurangan, khususnya politik uang dan kampanye hitam. Peserta juga lebih memahami pentingnya partisipasi aktif sebagai pemilih cerdas yang berintegritas. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menciptakan generasi muda yang kritis, sadar hukum, serta berkomitmen menjaga nilai demokrasi.
Edukasi Hukum Pidana Berbasis Digital sebagai Strategi Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Mashendra; La Ode Muhammad Karim; Hayun; Hasirudin Hasri; Amrun Kahar
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2025): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/termasyhur.v3i4.8112

Abstract

Rendahnya tingkat literasi hukum pidana masyarakat masih menjadi persoalan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap norma, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi hukum pidana berbasis digital sebagai strategi pembelajaran yang adaptif dan efektif. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memanfaatkan berbagai media digital, seperti materi visual, video edukasi, dan diskusi interaktif secara daring. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test serta kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum pidana, termasuk jenis tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta dampak hukum dari pelanggaran pidana. Selain itu, pemanfaatan media digital terbukti meningkatkan partisipasi, minat belajar, dan efektivitas penyampaian materi hukum. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum pidana berbasis digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan serta direplikasi pada komunitas lain.