Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PENGEMBANGAN TES STANDAR BERASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI Mona Adria Wirda; Nurmala Berutu; Riki Rahmad; Rohani Rohani
Tunas Geografi Vol 6, No 2 (2017): JURNAL TUNAS GEOGRAFI
Publisher : Department of Geography Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/tgeo.v6i2.8548

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun suatu naskah soal ujian komprehensif yang terstandar berbasis teknologi informasi. Tujuan tambahan dari penelitian ini ialah menganalisis respon mahasiswa mengenai tes standar berbasis teknologi informasi yang dikembangkan. Kelayakan naskah soal yang digunakan dalam tes standar berbasis TI meliputi kelayakan isi/materi dan kelayakan bahasa. Kelayakan isi atau materi ini meliputi kesesuaian dan kemutakhiran soal sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang pada masing-masing KDBK. sedangkan kelayakan bahasa diukur dengan validasi bahasa yang digunakan sesuai dengan kriteria penulisan soal pilihan ganda yang benar. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan tes standar berbasis teknologi informasi ini dilakukan dengan menggunakan angket dengan skala likert. Hasil penilaian kelayakan tes standar menunjukan bahwa sebesar 80,75 % item soal tergolong valid (layak digunakan) dilihat dari aspek materi (isi), konstruksi soal, dan bahasa yang digunakan dalam kalimat soal maupun pilihan jawaban. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 323 item soal sudah layak digunakan dalam tes standar. Namun, 19,25 % item soal tergolong invalid, ini artinya sebanyak 77 item soal yang tersebar di bidang teknik, pendidikan, fisik dan lingkungan, dan sosial, tidak layak untuk digunakan serta perlu perbaikan sebelum digunakan dalam tes standar ujian komprehensif di Jurusan Pendidikan Geografi. Dari indikator tampilan, pengoperasian, kemanfaatan dan materi, penilaian respon mahasiswa mengenai tes standar dapat disimpulkan bahwa secara umum respon mahasiswa terkategori sangat baik. Hal ini didapat dari persentase respon yang menunjukan angka 88,11%. Artinya mahasiswa memberikan tanggapan yang positif mengenai implementasi aplikasi tes standar untuk ujian komprehensif.Kata kunci: tes, tes standar, teknologi informasi
PERMASALAHAN PERMUKIMAN LIAR DI DUSUN IV LAMTORO II RT. V DESA BANDAR KLIPPA, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA Mona Adria Wirda; M. Rizky Akbar; Rajul Munawar; Riki Rahmad
Tunas Geografi Vol 6, No 1 (2017): JURNAL TUNAS GEOGRAFI
Publisher : Department of Geography Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/tgeo.v6i1.8349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Legalitas lahan di Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, (2) Kualitas fisik permukiman di Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini dilakukan di di Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Populasi dalam penelitian ini adalah Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.Teknik pengambilan sampel adalah dengan mengambil 10% dari jumlah KK yang bermukim disana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis menafsirkan serta memberikan penilaian terhadap kondisi fisik wilayah yang dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu Permukiman Elit, Perkampungan Kota, dan Permukiman Kumuh. Faktor pendorong masyarakat bertempat tinggal di lokasi permukiman liar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepadatan penduduk yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat untuk membangun rumah dikarenakan lahan yang tidak memadai dan memilih untuk membangun rumah di lahan illegal milik pemerintah tersebut.Kemudian dengan harga lahan yang murah menyebabkan banyak masyarakat yang tergiur untuk membelinya dan tidak mementingkan lahan itu illegal dan membangunnya untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mampu untuk mengontrak rumah di daerah kota karena harga sewa yang semakin tinggi sehingga mencari rumah kontrakan di permukiman liar dikarenakan harga sewa yang murah. Berdasarkan kualitas rumah dan lingkungan, maka di daerah Dusun IV Lamtoro II RT. V terdapat 15 dari 30 rumah dengan golongan Perkampungan Kota serta 15 dari 30 rumah dengan golongan Permukiman Kumuh.Kata kunci : permukiman liar, legalitas lahan, kualitas fisik 
REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019 Riki Rahmad; Khairul Fahmi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8143

Abstract

Hasil penelitian tentang pembagian tugas KPPS selama proses pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan di TPS selama Pemilu Serentak Tahun 2019 didapati bahwa masih banyak ditemui kelemahan, seperti Pada saat pemungutan suara masih panjangnya antrian pemilih dalam TPS dan juga masih adanya salah satu KPPS yang belum bekerja maksimal dibandingkan KPPS lain. Pada saat rekapitulasi suara masih diperlukan waktu yang panjang bahkan sampai larut malam untuk proses rekapitulasi surat suara mengakibatkan proses  tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dan berakibat pada permasalahan hukum nantinya, maka penulis menganggap diperlukan suatu rekonstruksi ulang terhadap pembagian tugas dan wewenang KPPS yang ada pada buku panduan KPPS untuk Pemilu Tahun 2019. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi ulang tersebut maka proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara dapat lebih cepat dari waktu yang ditentukan dan juga hasil dari proses pemungutan dan rekapitulasi suara tersebut menjadi berkualitas dan data dari hasil rekapitulasi ditingkat TPS dapat diuji tingkat validitas dan keakuratannya. 
Mapping of Landslide Prone Areas in Regencies South Tapanuli Based on Geographic Information System Sri Mulyani Siregar; Riki Rahmad
SPATIAL: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi Vol 19 No 2 (2019): Spatial : Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi
Publisher : Department Geography Education Faculty of Social Science - Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.953 KB) | DOI: 10.21009/spatial.192.2

Abstract

The potential for land movement in South Tapanuli Regency included in the high hazard potential. South Tapanuli Regency is in an area with a high elevation, and the region is in a large fault zone of Sumatra and high rainfall. The purpose of this study was to determine the spatial distribution of landslide vulnerability in the South Tapanuli Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive survey and using the landslide vulnerability method with parameters: natural factors and management. The analysis used in this study is an overlay of predetermined parameters and weighting. The results showed that the area of ​​South Tapanuli Regency divided into 4 (four) landslide hazard classes, which were slightly vulnerable, somewhat vulnerable, vulnerable and very vulnerable with an area of ​​183 km² or 4.20%, 825.66 km² or 18.95 %, 2,092.58 km² or 48.04% and 1,254,253 km² or 28.78%. And the most dominant is the vulnerable class. For the vulnerable class, there are only a few weak areas, namely in the District of Muara Batang Toru, precisely in the villages of Lumut and Janji Maria. For class vulnerability, it is somewhat vulnerable to dominate almost all of Batang Angkola and Muara Batang Toru and South Angkola Districts around Tolang Jae village. For the vulnerable class, Rawan dominates in the Districts of Batang Toru, Sayur Matinggi Sipirok, Aek Bilah, and Saipar Dolok Hole. And for the vulnerable class, it is very vulnerable to dominate in the Districts of Marancar, Sipirok, Ass, and South Angkola.
ANALISIS SEBARAN DAN KERAPATAN VEGETASI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 DI KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA Winarti Winarti; Riki Rahmad
JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Swarnabhumi
Publisher : Geography Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1197.428 KB) | DOI: 10.31851/swarnabhumi.v4i1.2459

Abstract

Kerapatan vegetasi di perkotaan dan pendesaan sudah sangat sedikit yang dirasakan oleh masyarakat. Informasi mengenai kerapatan vegetasi ini sangat penting diketahui dikarenakan adanya isu pemanasan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menghasilkan peta sebaran dan kerapatan vegetasi di Kabupaten Dairi berbasis penginderaan jauh yang dilakukan di tahun 2018 yang meliputi kerapatan vegetasi dengan nilai NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan luasannya di Kabupaten Dairi tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan interpretasi citra Landsat 8, menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Proses pengolahan data menggunakan transformasi NDVI dengan rumus Sturgess yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu tak bervegetasi, jarang, sedang, lebat, dan sangat lebat. Teknik pengumpulan data dengan cara menghitung nilai kerapatan vegetasi digunakan metode rasio band Inframerah dekat (NIR) dan band merah (RED). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kerapatan jarang di kabupaten Dairi seluas 732,963025 Ha. Sedangkan kerapatan sedang seluas 1256,853488. Dan kerapatan lebat dengan luas 0,016307 Ha. Maka keseluruhan total kerapatan vegetasi di Kabupaten Dairi tahun 2018 adalah 1989,833 Ha. Wilayah dikabupaten Dairi tahun 2018 banyak didominasi dengan vegetasi sedang.
KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS MAHASISWA KELAS B REGULER TA 2016/2017 MELALUI PENGGUNAAN BAHAN AJAR BIOGEOGRAFI BERBASIS KONSTRUKTIVIS DI JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Mona Adria Wirda; Nurmala Berutu; Riki Rahmad
JURNAL GEOGRAFI Vol 9, No 1 (2017): JURNAL GEOGRAFI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v9i1.6039

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan berfikir kritis mahasiswa melalui penggunaan bahan ajar Biogeografi di kelas B regular tahun ajaran 2016/2017. Bahan ajar Biogeografi yang akan digunakan dikembangkan sesuai dengan pendekatan konstruktivis. Indikator kemampuan berfikir kritis yang digunakan sebagai landasan penelitian ini 10 kunci kemampuan berfikir kritis oleh Beyer (Sapriya, 2009) yang paling banyak digunakan dalam disiplin ilmu sosial. 10 kunci kemampuan kritis ini merupakan hasil consensus dari sejumlah pakar ilmu sosial, hasil penelitian dan pengalaman di kelas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei-oktober 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Subjek penelitian ialah seluruh mahasiswa yang mengambil matakuliah Biogeografi. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu kelas B regular TA 2016/2017 dan objek penelitian ialah kemampuan berfikir kritis mahasiswa Kelas B regular TA 2016/2017. Pengumpulan data kemampuan berfikir kritis menggunakan 10 kunci kemampuan berfikir kritis beyer dalam bentuk rating scale. Selain itu, juga digunakan angket berbentuk likert scale untuk mengukur respon mahasiswa mengenai penggunaan bahan ajar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa (1) Secara keseluruhan hampir semua anak mengalami peningkatan kemampuan berfikir kritis walaupun tidak terlalu signifikan, peningkatan terbesar sebesar 54% dan terendah -8%. (2) persepsi mahasiswa mengenai bahan ajar ini tergolong bagus. 64% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa buku ini berguna bagi mereka, dan 36 % lagi menyatakan setuju. 91 % mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan bahasa dalam bahan ajar ini sangat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, 73% mahasiswa menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan di dalam bahan ajar ini juga sudah jelas serta isi pembelajaran sudah sesuai dengan harapan mereka. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ialah desain buku serta tata gambar, tabel dan diagram.Kata kunci : berfikir kritis, bahan ajar, konstruktivis
FRONT MATTER (Cover, Editorial Team, Daftar Isi, Kata Pengantar) Riki Rahmad
JURNAL GEOGRAFI Vol 10, No 1 (2018): JURNAL GEOGRAFI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v10i1.8767

Abstract

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN PESISIR PURWOREJO-JAWA TENGAH (Studi Kasus : Areal Bekas Penambangan PT ANTAM) Riki Rahmad
JURNAL GEOGRAFI Vol 8, No 1 (2016): Jurnal Geografi
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v8i1.5257

Abstract

Pasir besi memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki manfaat pendukung yang sangat besar bagi industri. Pasir besi dengan potensi tinggi terdapat di pantai selatan Jawa, salah satunya di pesisir Purworejo. Survei lapangan yang dilakukan di Pesisir Kabupaten Purworejo bertujuan untuk meninjau dan mengkaji kondisi dari berbagai aspek daerah penambangan pasir besi. Kerusakan fisik yang utama pada bekas pertambangan antara lain kerusakan bentanglahan gumuk pasir dengan terbentuknya banyak lembah atau kubangan akibat pengambilan pasir. Penambangan pasir besi yang dilakukan di Purworejo menggambarkan bahwa disatu sisi aktivitas ini meningkatkan nilai perekonomian daerah tetapi disisi lain kegiatan ini juga merusak ekositem pesisir pantai selatan Jawa. Kendala dalam bidang peternakan dan pertanian yang dialami saat ini antara lain masih minimnya antusiasme masyarakat dalam bidang peternakan dan pertanian serta terbatasnya modal dalam pengembangan peternakan dan pertanian. Berdasarkan perspektif dalam sosial ekonomi masyarakat terlihat bahwa respon warga cukup baik terhadap program pembangunan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ANTAM. Beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dalam program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu terkait dengan distribusi modal yang terlihat kurang merata.Kata kunci: Pasir besi, Pesisir, Purworejo, ANTAM
KAJIAN GEOGRAFIS PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Riki Rahmad; Mona Adria Wirda; Ali Nurman
JURNAL GEOGRAFI Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Geografi
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v8i2.5782

Abstract

Terjadinya berbagai ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan, salah satunya, adalah karena belum terselesaikannya batas maritim antara kedua negara di berbagai tempat. Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Kalimantan. Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan (sovereignty). Sengketa atas Blok Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi kepada Shell untuk kawasan yang sebelumnya sudah dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unocal dan ENI. Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya adalah penetapan batas maritim antara kedua negara di Laut Sulawesi. Penetapan garis batas maritim antarnegara adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang laut sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari daratan, Indonesia memang sudah selayaknya memerhatikan wilayah dan yurisdiksi maritimnya.Kata Kunci: Indonesia, Batas Laut, Ambalat, UNCLOS, MaritimThe occurrence of tensions between Indonesia and Malaysia in the border region, one of which, is due to unresolved maritime boundaries between the two countries in various places. Ambalat is a block seabed (the continental shelf) located east of the island of Borneo. Most or all Ambalat located at a distance of more than 12 miles from the baselines that are included in the sovereign rights regime (sovereign rights) and not sovereignty (sovereignty). The dispute over Ambalat began when Petronas give concessions to Shell's block area that previously has been concessions by Indonesia to Unocal and ENI. Key completion Ambalat case is a maritime delimitation between the two countries in the Sulawesi Sea. The determination of the maritime boundary line between countries is one chore that should always get attention. As the largest archipelago in the world who see the ocean as a whole parcel of land, Indonesia had been properly noticed territory and maritime jurisdiction.Keywords: Indonesia, Sea Borders, Ambalat, UNCLOS, Maritime
FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN PESISIR PANTAI SRI MERSING DESA KUALA LAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA Yemima Zebua; Pradinda Krisna Wildani; Andika Lasefa; Riki Rahmad
JURNAL GEOGRAFI Vol 9, No 1 (2017): JURNAL GEOGRAFI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jg.v9i1.6923

Abstract

Pantai Sri Mersing merupakan pantai dengan potensi laut yang cukup tinggi dalam hal perikanan. Banyak nelayan yang memanfaatkan potensi laut (perikanan) tersebut dalam rangka peningkatan perekonomian mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Kuala Lama, dan dapat mendeskripsikan faktor-faktor penyebabnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian nelayan yang berada di sekitar pantai Sri Mersing. Walaupun memiliki potensi laut yang besar, hal ini bukan jaminan bahwa nelayan di sekitar perairan Pantai Sri Mersing ini hidup sejahtera. Faktanya masih banyak nelayan yang status ekonominya masih rendah. Sebuah ketimpangan dimana teori yang mengatakan kalau potensi yang besar akan mengahasilkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Pantai Sri Mersing, diantaranya sumberdaya manusia yang masih sangat rendah, metode penangkapan ikan yang masih tradisional, kebiasaan yang buruk dalam pengelolaan keuangan, kepemilikan modal, serta teknologi yang digunakan sangat terbatas.Kata Kunci: nelayan, pesisir, kesejahteraan