Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja EXTRAPOLASI: Jurnal Teknik Sipil Extrapolasi
Djoko Sulistyono, Djoko
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau Sulistyono, Djoko
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 2 (2014): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.167-181

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dan didasari atas adanya “kengototan” klaim dari provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kepulauan Riau bahwa Gugus Pulau Tujuh, yaitu wilayah yang disengketakan tersebut merupakan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan suatu solusi dalam penyelesaian sengketa batas laut di antara ke dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah(termasuk batas laut)  dipandang bersifat multidimensional. Data-data yang diambil dari penelitian lapangan baik itu data primer maupun sekunder,  dilakukan melalui wawancara mendalamdengan informan kunci terpilih dan observasi  lapangan  serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan,melalui penelusuran bukti- bukti otentik  sengketa pada masa lalu yang relevan. Pemerintah  (pihak  Kementerian  Dalam Negeri) harus segera menyelesaikan  masalah  sengketa  segmen batas  laut  di  gugusan  Pulau Tujuh yang melibatkan pihak Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu  pada  empat pendekatan,  yaitu a) Sisi Historis; b) Yuridis; c) Pemerintahan; dan d) Sisi Sosial Budaya.  Dan ditambah dengan tidak menafikan keinginan masyarakat yang tinggal  di pulau  tersebut,diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik.AbstractThis research was conducted and based on the existence of “persistence” claims of the province of Bangka Belitung islands and Riau islands province that seven islands groups, which is disputes region territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This study uses qualitative methods with descriptive analytical approach. This method is used, because the phenomenon of inter-regional constellation boundary disputes (including sea boundary) is considered to be multidimensional. The data were taken from both the research field of primary data and secondary data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry of Home Affairs) should immediately resolves disputes in the sea boundary segment cluster seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.
Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) Sulistyono, Djoko; Nuryadin, Deden; Hadi, Anung S.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.31-40

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan melihat masalah tapal batas yang sering menjadi persoalan pelik. Sejak dibukanya “kran” pemekaran daerah, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 946 konflik sengketa perbatasan, baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga. Penelitian ini melihat lebih khusus tentang evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah yang merupakan salah satu bagian dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan, melalui teknik wawancara mendalam dengan memakai pendekatan kualitatif sebagai konsentrasi utama pada penelitian ini. Lokasi penelitian secara kasus akan melihat di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung dipilih karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan konflik batas daerah, sedangkan Kalimantan Timur dipilih karena provinsi ini kaya sumber daya alam (SDA). Masalah umum yang dihadapi di kedua provinsi ini antara lain: adanya keterbatasan sumber daya manusia yang profesional (tenaga ahli segmen batas), kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan, sarana dan prasarana yang belum menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di dalam program kerja Penegasan Batas Daerah, yang dianggap belum menjadi hal yang prioritas. AbstractThis study examines the matter of boundary that often a thorny issue. Since opening of the “faucet” regional expansion, until now, there were as many as 946 border dispute conflict, both between districts/cities in the province, and district/city in the province of the district/city in the neighboring province. This study examines only the boundary assertion evaluation team, which is one part the acceleration of boundary assertion. Qualitative descriptive methods were used, through in-depth interview techniques with qualitative and quantitative approaches, as well as a major consentration on the qualitative approach. Location research purposively determined in Lampung and East Kalimantan. Lampung chosen because it is one of the provinces in Indonesia which limits conflict-prone regions, while the East Kalimantan province was chosen because it is rich in natural resources. A common problem encountered in the these two provinces, among others: the limited human resources professional (expert segment boundary), the lack of coordination between governments adjacent areas, facilities and infrastructure that have not reached into rural areas, as well as a lack of leadership support in the work program which is considered the limit assertion has not become a priority.
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG Sulistyono, Djoko
EXTRAPOLASI: Jurnal Teknik Sipil Vol 6, No 02 (2013)
Publisher : EXTRAPOLASI: Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.773 KB)

Abstract

Pengelolaan sampah di Kecamatan Karangploso merupakan suatu problem yang harus segera ditanganisaat ini, dikarenakan banyaknya komponen-komponen yang tidak mendukung dalam operasional baik ituperalatan, peraturan, pembiayaan, organisasi, serta peran serta masyarakat. Sampah adalah suatu bahan yangterbuang atau dibuang dari sumbernya hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilaiekonomis. Manajemen pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk pencapaian targetkebersihan yang didukung oleh perangkat-perangkat berkaitan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikanmasukan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Malang dalam mengambil kebijakandalam hal kebersihan dan kenyamanan wilayahnya. Dari hasil analisa dan perhitungan didapat banyaknyakebutuhan peralatan / perwadahan, alat pengumpul, kendaraan angkutan sampah dan TPA-nya, metode yangsesuai adalah metode pembuangan terkontrol, dengan peralatan 1 (satu) buah buldoser.Kata kunci : Sampah, Sistem Pengelolaan, Kebutuhan
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG Sulistyono, Djoko
EXTRAPOLASI Vol 6 No 02 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/exp.v6i02.842

Abstract

Pengelolaan sampah di Kecamatan Karangploso merupakan suatu problem yang harus segera ditanganisaat ini, dikarenakan banyaknya komponen-komponen yang tidak mendukung dalam operasional baik ituperalatan, peraturan, pembiayaan, organisasi, serta peran serta masyarakat. Sampah adalah suatu bahan yangterbuang atau dibuang dari sumbernya hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilaiekonomis. Manajemen pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk pencapaian targetkebersihan yang didukung oleh perangkat-perangkat berkaitan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikanmasukan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Malang dalam mengambil kebijakandalam hal kebersihan dan kenyamanan wilayahnya. Dari hasil analisa dan perhitungan didapat banyaknyakebutuhan peralatan / perwadahan, alat pengumpul, kendaraan angkutan sampah dan TPA-nya, metode yangsesuai adalah metode pembuangan terkontrol, dengan peralatan 1 (satu) buah buldoser.Kata kunci : Sampah, Sistem Pengelolaan, Kebutuhan
Model Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Herlina, Maria; Sipahutar, Hotnier; Wardani, Dyah Kusuma; Sulistyono, Djoko; Pribadi, Muhammad Akbar
Jurnal Bina Praja Vol 13 No 3 (2021)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.13.2021.383-394

Abstract

Indonesia has a geographical, geological, hydrological, and demographic situation prone to disasters with a relatively high frequency, thus requiring systematic, integrated, and coordinated disaster management. The disasters that occurred until 2020 were dominated by hydro-meteorological natural disasters such as floods, landslides, hurricanes, droughts to forests, and land fires (BNPB, 2021). The purpose of this study is to identify innovation models for regional government services in disaster mitigation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely literature studies, FGDs, and interviews with related disaster mitigation innovations at the research location. The field findings illustrate that the SDIS innovation implemented by Sleman Regency is among the best innovations in handling volcanic eruptions. This innovation has been initiated since 2016 and continues to be refined. In the city of Semarang, specifically for flood disasters, the Early Warning System tool was installed at several points as the best innovation in flood management. However, difficulties were installing it at certain points due to geographical contours that were impossible. Meanwhile, for Sumedang Regency, their innovation through the SITABAH application still needs further development to become the best innovation in landslide mitigation due to limitations in infrastructure and human resources. In addition, the application is still one-way. Of the three disaster mitigation innovation models, the SDIS innovation is an innovation that has been successfully implemented by the Regional Disaster Management Agency of Sleman Regency. Especially on the "My distance and Merapi" feature, which can be accessed online, this innovation model can be replicated in other areas.
Landasan Filosofis dan Budaya Feodalisme dalam Menjalankan Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia Sulistyono, Djoko
Jurnal Bina Praja Vol 1 No 3 (2009)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.1.2009.245-257

Abstract

Democracy is an ancient Greek cultural idea, where democracy is considered to be able to channel every aspiration of the people. With this assumption, it is assumed that there has been a harmony of relationships between people. In the sense that they form a mutually reinforcing bond, society protects citizens, while citizens will dedicate themselves to society and every citizen will be protected by the state. The implementation of democracy in each country still has to go through a process of adjustment according to the situation and conditions of each country which is based on the people's values of each country. Democracy is seen as the most appropriate and ideal embodiment for all modern political and social organizational systems.
Co-Authors Abdur Rohim, Abdur Albab, Adib Ulil Anif, Muhammad Nur Anung S. Hadi, Anung S. Deden Nuryadin, Deden Dyah Kusuma Wardani, Dyah Kusuma Edi Santoso Herlina, Maria Hotnier Sipahutar, Hotnier Ichlas Wahid, Ichlas Ilhamsyah, Garuda Cakra Maula Nafi Mufti, Mohammad Nuansa Gusti, Aris Prayoga, Indrajid Pribadi, Muhammad Akbar Ruseno, Dimas Triyono, Achmad Yayi Suryo Prabandari Yulianto, Adam Eko