Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Merita, Enni; Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.498

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sinergitas, Tindak Pidana Korupsi Abstract The Corruption Eradication Commission or KPK is an auxiliary state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Although it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the KPK still relies on other branches of power in matters relating to the organization. The KPK also has a special position relationship with judicial power, because Article 53 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission mandates the establishment of a Corruption Criminal Court (Tipikor) which has the task and authority to examine and decide on corruption crimes whose prosecution is filed by the Corruption Eradication Commission. KPK. Harmonization between the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office regarding their respective authorities can handle corruption in accordance with their respective main duties and functions. Specifically, the Corruption Eradication Commission (KPK) can handle corruption cases on condition that it involves law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators, receive attention that is disturbing to the public and involves state losses of at least Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

TELAAH KRITIS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENJADI KURIR NARKOTIKA Djufri, Darmadi; Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i2.798

Abstrak Upaya refresive Badan Narkotika Nasional untuk mereduksi peredaran narkotika yang menjadikan anak dibawah umur menjadi kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: a. melakukan Razia, b. Operasi pemberantasan penyelundupan narkoba, c. Terapi/pegobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika secara umum meliputi faktor dari segi padatnya jumlah penduduk Indonesia, faktor dari segi letak geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kendala dari segi rehabilitasi, faktor dari segi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. selain itu adapun yang menjadi kendala dalam pemberantasan perantara narkotika meliputi faktor dari segi modus operandi yang digunakan semakin canggih sehingga sulit untuk dilacak oleh petugas, faktor dari segi teknologi informasi aparat penegak hukum yang masih terbatas, dimana teknologi yang dimilki oleh aparat penegak hukum tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang semikin canggih yang dimilki oleh perantara narkotika. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Narkotika Abstract Refresive efforts by the National Narcotics Agency to reduce the circulation of narcotics which turns minors into narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as follows: a. conduct raids, b. Operations to eradicate drug smuggling, c. Therapy / treatment and rehabilitation of drug addicts.Inhibiting factors in eradicating narcotics crimes in general include factors in terms of the dense population of Indonesia, factors in terms of the geographic location of Indonesia which is an archipelagic country, obstacles in terms of rehabilitation, factors in terms of implementation of Law Number 35 of 2009 In addition, the obstacles in eradicating narcotics intermediaries include factors in terms of the modus operandi used which is increasingly sophisticated making it difficult for officers to track them, factors in terms of law enforcement officers' information technology which is still limited, where the technology owned by law enforcement officers is not comparable with the development of increasingly sophisticated technology owned by narcotics intermediaries.

PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG (ASET) TERKAIT HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.800

Abstrak Pelaksanaan perampasan barang (aset) yang terkait hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi; 2.Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan; 3.Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan; 4.Terdakwa diputus bebas; 5.Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Kata Kunci : Perampasan Aset, Gugatan, Jaksa Pengacara Negara Abstract The implementation of confiscation of goods (assets) related to the proceeds of corruption by the state attorney's attorney has specific characteristics, namely it is carried out after criminal proceedings are no longer possible to process because they are faced with certain conditions as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, even though there have been losses in state finances. Without prior criminal proceedings, the possibility of civil lawsuits for corruption cases is closed. Such specific legal conditions include: 1. After an investigation was carried out, it was found that there was insufficient evidence of a criminal act of corruption; 2. The suspect died during the investigation; 3. The defendant died during the trial court examination; 4. The accused was acquitted; 5. It is suspected that there are proceeds of corruption that have not been confiscated for the state even though the court decision has permanent legal force. Civil lawsuits for criminal acts of corruption were filed partly because investigators failed to find sufficient elements of evidence in criminal acts of corruption, making it impossible for criminal proceedings to be followed up. The definition of insufficient evidence in Article 32 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law is if the investigator considers that the elements of the criminal act of corruption have not been fulfilled with the evidence they have.

Telaah Normatif Pelaksanaan Prinsip Transparan, Partisipatif, Objektif, Akuntabel, Dan Terbuka Dalam Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Djufri, Darmadi; Kesuma, Derry Angling
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1760

The trifurcation of the selection mechanism for constitutional judges cannot be separated from the construction of norms in the Constitutional Court Law, which regulates the selection of constitutional judges with a high degree of flexibility so that it can be interpreted freely and according to the preferences of each regime by institutions that have the constitutional authority to nominate constitutional judges. If left unchecked, this will lead to chaotic conditions in the recruitment of constitutional judges, which will ultimately produce constitutional judges with low qualifications. Transparency in the recruitment of judge candidates from the early stages can increase the contribution of the public in providing input regarding the track record of constitutional judge candidates. Public participation in the recruitment system for constitutional judge candidates is necessary in order to produce ideal constitutional judges. There is controversy among experts in administrative law, but the dynamics of statehood require dissenting opinions in order to find someone who meets the expectations of many people. The selection of Adis Kadir as a judicial candidate by the House of Representatives (DPR) will always have the potential to trigger public debate.

Legal Consequences of Underhand Subrogation by BFI Finance Debtors Riza Faisal Ismed; Abdul Latif Mahfuz; Darmadi Djufri
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.272

In general, Non-Bank Financial Institutions are institutions that provide various financial services, but do not have a license as a commercial bank. In its scope, LKBB includes various institutions such as finance companies, insurance companies, venture capital companies, pawnshops, and other financial entities. The problems in this thesis are: What are the legal consequences of underhand subrogation for the parties in a credit agreement? and How is the settlement of debt through subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch?. The type of research in this thesis is normative legal research supported by interview data. The conclusion obtained is the Legal Consequences of Underhand Subrogation for the Parties in the Credit Agreement at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, BFI pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. with the new agreement, the previous agreement is no longer valid. Furthermore, a new agreement is made by including clauses regarding the terms, conditions and updates regarding the parties contained in the agreement. Debt Settlement Through Subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, the procedure is simple, namely BFI simply pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. BFI never performs Subrogation to individual creditors, all of which are legal entities, among which are often carried out by ACC Finance and Sinar Mas Multifinance, the rest are banks because in the past there were not too many financing companies

LEGAL POLICY ANALYSIS ON THE GRANTING OF REMISSIONS FOR PRISONERS IN CLASS IIB PRABUMULIH PRISON Misbah Ayu Nafarizka; Mulyadi Tanzili; Darmadi Djufri
Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs) Vol 19 No 1 - May (2026): JOURNAL OF MANAGEMENT (Special Issue) - Correctional System Management
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzes the implementation of remission policies at the Class IIB Detention Center in Prabumulih and evaluates their alignment with Indonesia’s correctional goals of rehabilitation and social reintegration. It also examines the challenges encountered in the remission process, including overcrowding, inconsistent monitoring of rehabilitation programs, and concerns about fairness, particularly for serious offenders. Using a qualitative empirical approach, the research combines legal analysis with in-depth interviews involving prison officials, inmates, and legal experts, as well as documentation of remission data. The findings show that, in general, inmates who receive remission have fulfilled the required legal criteria. Remission is granted in two forms: general remission, typically provided during national and religious holidays, and special remission, which is given to inmates demonstrating significant rehabilitative progress. However, the effectiveness of the policy is constrained by several factors, including overcrowded conditions and inconsistent supervision of inmate development programs. In addition, public perceptions of fairness, especially regarding remission for serious offenders, pose challenges to the credibility of the system. These issues highlight the need for greater transparency and consistency in policy implementation. In conclusion, while remission policies contribute to the correctional objectives of rehabilitation and reintegration, improvements are necessary. Strengthening access to rehabilitation programs, enhancing monitoring mechanisms, and increasing public awareness about the purpose of remission are recommended to ensure a more effective, fair, and accountable system. Keywords: Remission; Correctional System; Rehabilitation

Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darmadi Djufri
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 1 (2023): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i1.2307

Purpose: Corruption has a very negative impact. As a crime, corruption not only harms the country's finances and economy, but also hampers the growth and continuity of national development which demands high effectiveness. Methodology: Corruption has eroded democratic values, violated the principles of good governance, and caused discrimination against public services. Corruption has also led to low openness and representativeness in the formulation of policies in the legislature, and even corruption has hampered legal certainty in the judiciary. Results: Corrupt behavior among regional elites still occurs because: 1. System factors, especially regulations related to political recruitment through regional elections, where the weaknesses include our laws that still allow candidates who are suspects in legal cases to run for regional heads, which are further strengthened by the dominance of the ideology of materialism and capitalism that supports these elections, so that the elections still have the opportunity to give birth to corrupt officials, 2. Political actor factors, the low integrity, credibility, and capacity of candidates for regional heads are the biggest contributors to the emergence of corrupt governments, the morality of the candidates is only hunting for the results, namely the seat of power, even though by using all means. The ruling is not to serve the people but to seek material gain.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELSAIAN KREDIT BERMASALAH KUPEDES: STUDI YURIDIS EMPIRIS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PALEMBANG AHMAD RIVAI Hendra Musril; Arief Wisnu Wardhana; Darmadi Djufri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26103

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dirancang untuk menyelesaiakan sengketa perdata secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk dalam pemulihan kredit bermasalah (non-performing loan) sektor perbankan. Namun, dalam praktik empiris pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai, efektivitas penggunaan Gugatan Sederhana untuk penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) masih menghadapi berbagai kendala fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan Gugatan Sederhana dengan menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mixed-qualitative methods). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan kunci dari pihak BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai dan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, sedangkan data sekunder mencakup analisis statistik portofolio NPL Kupedes serta rekapitulasi perkara Gugatan Sederhana periode 2023 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemulihan kredit (recovery rate) melalui Gugatan Sederhana hanya mencapai 28,4%, dengan tingkat eksekusi putusan yang sangat rendah (12,5%). Faktor penghambat utama terbagi ke dalam empat dimensi: (1) Substansi Hukum (pembatasan plafon nilai gugatan dan ketiadaan sita jaminan yang eksekutabel pada agunan non-Hak Tanggungan); (2) Struktur Hukum (keterbatasan SDM spesialis hukum pada unit kerja cabang serta terbatasnya kapasitas Jurusita pengadilan); (3) Sarana dan Fasilitas (kendala teknis integrasi e-Court dan penelusuran aset debitur); serta (4) Budaya Hukum (rendahnya itikad baik debitur mikro, maraknya tindak verstek, dan persepsi negatif masyarakat terhadap proses litigasi perbankan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gugatan Sederhana belum efektif berdiri sebagai instrumen tunggal pemulihan kredit, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi restrukturisasi dan perbaikan pengikatan jaminan sejak tahap underwriting.

Peranan Ombudsman dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025 Astra Gunawan; Erli Salia; Darmadi Djufri
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, South Sumatra Representative Office, in supervising the implementation of New Student Admissions (PPDB) at public senior high schools in Palembang City for the 2024/2025 academic year, as well as identifying the obstacles encountered. The research method employed an empirical juridical approach with data collection techniques through interviews, document studies, and observation. The findings reveal that the Ombudsman plays a crucial role in ensuring that PPDB implementation complies with Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021 and the policies of the South Sumatra Provincial Education Office. The supervisory measures include preventive actions (preventing maladministration) and repressive actions (handling reports and investigations). The main challenges include limited resources, weak internal supervision, and interference from interested parties. The study concludes that Ombudsman oversight improves compliance with regulations but requires collaborative support from all stakeholders.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search