Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Abdimas Universal Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Journal of Factum Law Review JTPG (Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo)
Muhammad Rachmad Tahir
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GORONTALO
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Alternatif Penanggulangan Bencana Banjir dengan Penerapan Teknologi Biopori di Desa Molingkapoto Risti Ristianingsih Badu; Wahidin Lukum; M. Rachmat Tahir; Aldy Prasetyo; Intan Nuraini Ibrahim; Fitriyani Yusuf; Sri Ansiska; M. Noval Pratama Putra; Siti Srimeyliza Doe; Ismi Regita Gani; Nurjihan Payuyu; Sahlan Friandi Buako; Aditya Gobel; Nandi Rasid
Abdimas Universal Vol. 5 No. 1 (2023): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v5i1.266

Abstract

Indonesia is one og the countries with a high precipitation. The high precipitation and lack of water catchment areas resulted in flooding. This community service aims to improve the quality of the environment by applying biopore technology as an alternative to flood control in the Malingkapoto Village area, Kwandang District, North Gorontalo Regency. Biopore technology is not only for flood prevention, but can be used as a composting technology. The result of this service activity is that 30 biopore have been installed at several points prone to the largest puddles of water due to high precipitation. This activity is in accordance with what has been planned, such as: increasing community knowledge and skills in flood management, provide business opportunities for biopore pipes and compost fertilizers, and support the local government of Gorontalo Regency in dealing with environmental problems.
Pelatihan Pembuatan Lubang Resapan Biopori Untuk Penanganan Genangan Air di Desa Molingkapoto Risti Ristianingsih Badu; Wahidin Lukum; M. Rachmat Tahir
Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Vol. 6 No. 1 (2023): Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah
Publisher : LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/md.v6i1.3094

Abstract

Molingkapoto Village is one of the villages in North Gorontalo Regency most often affected during the rainy season. The way to overcome this problem is to use flood management technology, namely Biopore Infiltration Holes (LBR). This activity aims to teach people about other ways to prevent flooding and reduce waterlogging during the rainy season. The training participants were the people of Molingkapoto Village. The method used is a field survey, a participatory approach by providing socialization and technical training on how to make Biopore Infiltration Holes (LBR). The results of socialization and training show that the enthusiasm of the people of Molingkapoto Village in reducing the impact of high rainfall every day is very large. Making Biopori Infiltration Holes (LBR) was carried out at 12 points of residents' houses and village public facilities. The choice of location for the installation of the Biopori Infiltration Hole (LBR) was based on the results of a survey of locations that are often affected during the rainy season. This service activity provides positive benefits for the people of North Gorontalo Regency, especially in overcoming the problem of flooding and standing water sustainably.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 209/PID.SUS/2021 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT Muhammad Rachmad Tahir; Maryam Baruadi
Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i2.10116

Abstract

In providing health services, narcotics have an important role because they are used for medical and research purposes, so their availability needs to be guaranteed through production and import activities. Evil conspiracy is an act of preparation. Many law enforcement officers in Indonesia apply Article 132 paragraph 1. For example, two people have been arrested and charged for purchasing, carrying and subsequently using these narcotics. This research aims to analyze the judge's decision regarding criminal acts involving malicious conspiracy. The approach method uses primary data by conducting observations and interviews with related parties. Based on the facts, the author concludes: Narcotics crime with malicious intent because the defendant when committing the act was in good physical and mental health and there was no reason to expunge the crime and fulfilled the elements in Article 114 paragraph 2 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Judges imposed a prison sentence of 8 years and a fine of IDR 2,000,000,000.00, with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 3 months
Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Nur Azizah Zulkifli Halim; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.
Efektivitas Teknologi Biopori dengan Pengolahan Sampah Organik untuk Meningkatkan Laju Infiltrasi Tanah Risti Ristianingsih Badu; Wahidin Lukum; Muhammad Rachmad Tahir; Farid SM
JTPG (Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo) Vol 8 No 2 (2023): Jurnal JTPG (November)
Publisher : PROGRAM STUDI MESIN DAN PERALATAN PERTANIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30869/jtpg.v8i2.1260

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan kurangnya lahan resapan air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas lubang resapan biopori terhadap laju infiltrasi tanah dengan menggunakan proses pengomposan sampah organik yang berasal dari rumah tangga. Manfaat penelitian ini untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan membuat ruang resapan air hujan. Teknologi biopori memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk meningkatkan laju resapan pada genangan air. Metode yang digunakan yaitu pembuatan lubang biopori menggunakan pipa PVC 4 inch dan sampah yang digunakan yaitu sampah organik yang dari rumah warga seperti sayur-sayuran, buah-buah, dan daun kering. Dilakukan pengukuran pada laju infiltrasi genangan air saat hujan dan pengujian parameter pH, temperatur, dan kadar air pada kompos sampah organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju infiltrasi adalah 3 cm/jam, 7,3 cm/jam, 4,5 cm/jam, dan 7 cm/jam, sedangkan kompos pada sampel A memiliki nilai pH, temperatur dan kadar air lebih stabil dan cepat matang dibandingkan sampel lainnya.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA DWIPA KARYA KECAMATAN SIMPANG RAYA-BANGGAI) Riska Novianti; Muhammad Rachmad Tahir; Irfan Gani
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka di bentuklah Badan Pemusyawaratan Desa sebagai lembaga yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua kelompok masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya serta faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri no. 110 tahun 2016, pasal 63. Salah satunya dapat dilihat dari selalu dilibatkan nya BPD dalam proses perencanaan pembangungan, proses pengevaluasian pembangungan serta menghimbau masyarakat agar dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Adapun faktor pendukung BPD dalam pelaksanaannya yaitu, tingkat pendidikan, rasa tanggung jawab dan kepedulian anggota BPD, adanya kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Kata kunci: Implementasi, Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa ABSTRACT A village is an area that is given the authority to regulate its own area. Village governance is carried out on the basis of democracy which stems from consensus in deliberations led by wisdom. As an embodiment of democracy in the village, The Relation Between Village Council was formed as an institution that assists the village head in carrying out village government tasks. Members of The Relation Between Village Council are heads of community groups, traditional leaders, professional groups, religious leaders and other community figures. This article aims to find out how the BPD's authority is implemented in Dwipakarya Village and what factors can support and hinder the BPD in managing village government. The type of research used is descriptive qualitative. Then the types and sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. The research results show that the implementation of BPD authority in Dwipakarya Village is quite good and in accordance with what is stated in Permendagri no. 110 of 2016, article 63. One of them can be seen from the BPD's constant involvement in the development planning process, development evaluation process and encouraging the community to maintain the facilities that have been provided. The supporting factors for BPD in its implementation are the level of education, sense of responsibility and concern of BPD members, good cooperation between BPD and the Village Government. Keywords: Implementation, Authority, The Relation Between Village Council
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BUL: (Sebuah Perspektif Yuridis) Sri Ansiska; Muhammad Rachmad Tahir; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.
Co-Authors Aditya Gobel Aldy Prasetyo Andi Inar Sahabat Farid SM Fitriyani Yusuf Gito Alan Ali Intan Nuraini Ibrahim Irfan Gani Ismi Regita Gani Karmila Damariani Radjak M. Noval Pratama Putra Maryam Baruadi Nandi Rasid Nur Azizah Zulkifli Halim Nurjihan Payuyu Ridwanto Irigisa Riska Novianti Risti Ristianingsih Badu Sahlan Friandi Buako Siti Srimeyliza Doe Sri Ansiska Sri Ansiska Wahidin Lukum Wahidin Lukum