Articles
<![CDATA[Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Produk Kerajinan Tangan ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>;
<![CDATA[Ani Yunita]]>
<![CDATA[ J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i2.1452
<![CDATA[Lokasi desa wisata Lava Bantal menjadikan Dusun Sumber Kidul sering dikunjungi banyak para wisatawan, yang berakibat pada masalah pengelolaan sampah di Dusun tersebut. Warga masyarakat berharap adanya solusi untuk mengatasi permasalahan di sekitar desa wisata lava bantal sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan desa wisata dan masyarakat sekitar. Selain itu, kerajinan yang bernilai ekonomi untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Solusi yang ditawarkan bagi permasalahan kelompok PKK adalah pendampingan pengelolaan sampah dijadikan kerajinan tangan dan sosialisasi hukum bisnis dan lingkungan bagi kelompok PKK. Metode yang ditawarkan ialah Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pendampingan dan sosialisasi hukum bisnis dilakukan dengan metode pendampingan praktek. Hasil yang dicapai adalah anggota kelompok PKK yang semula belum mengetahui dan belum dapat membuat kerajinan tangan yang berasal dari sampah layak pakai maka menjadi mengetahui dan bisa membuat kerajinan tangan yang berasal dari sampah layak pakai. Selain itu, semula sampah dikumpulkan dan dijual ke pengepul dengan harga yang murah menjadi hasil karya produk bunga dan piring plastik yang sangat berinovasi, bervariatif .Antusiasme Kelompok PKK dalam mengikuti program penyuluhan dan pelatihan sangat tinggi sehingga dapat mendukung keberhasilan proses pembuatan produk kerajinan sampah kreatif.]]>
<![CDATA[Pendampingan Legalitas Layak Edar Produk Emping Industri Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i2.1465
<![CDATA[Tujuan program KKN 089 PPM didusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Februari 2019 ini adalah untuk legalitas produk usaha kecil menengah untuk produk emping melinjo yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah yaitu UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di Dusun Dermojurang, Bantul, sehingga pemasaran produk emping melinjo dapat lebih luas dan akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di dusun Dermojurang.Target khusus dan luaran yang dihasilkan dari program KKN PPM ini adalah pertama pemberdayaan masyarakat melalui pensertifikatan produk pangan emping melinjo kedua pendampingan pengurusan persertifikatan P-IRT produk emping melinjo. Persoalannya adalah keterbatasan pemasaran produk emping melinjo disekitar dusun Dermojurang karena tidak mempunyai ijin P-IRT sehingga perlu diurus ijin PIRTnya. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah Produk emping yang mendapatkan sertifikasi pengurusan IRT,laporan pelaksanaan KKN, artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber-ISSN, publikasi repocitory PT, video kegiatan KKN dipublish diyoutube; peningkatan pemasaran produk, perbaikan tata nilai masyarakat swa-daya, peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta dalam kegiatan KKN-PPM (dibuktikan dengan daftar hadir atau form presensi, dedikasi dan kekompakan tim pelaksana); Metode yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut yaitu focus group discussion, praktek, perantara atau penghubung. Rencana yang akan dicapai dengan mengadakan sosialisasi kepada kelompok UPPKS Demojurang dan pendampingan pengurusan sertifikasi ijin-IRT.]]>
<![CDATA[THE LIABILITY OF THE CARRIER FOR PASSENGERS ACCIDENT ]]>
<![CDATA[Tulus Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.31 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.1104
<![CDATA[Indonesia is an archipelago consisting of 17,504 islands included in the territory.Indonesia needs transportation, especially sea transportation. Sea transportationneeded to facilitate the transportation of people and goods, shipping safety.Therefore, the law which refers to the existence of improvement efforts for seatransport services, those passengers is entitled to compensation which shall beprovided by the carrier due to negligence during the transport operation. The legal basis based on Law No. 17 of 2008 on shipping, consumer protection and security of shipping to have fulfillment the rights of victims on maritime transportation. The research will open the view on the settlement on liability of carrier against the loss of passengers. The purpose for bringing a change in the practice of marine transportation when accidents happen, getting the rights of accident victims, providing compensation for heirs, providing compensation for the property and provide accountability for victims. The method research used is the normative method. This’s by recovering bibiliographic data and scientific journals as well as documents relating to the problems analyzed to implementation of legal protection for passenger safety. The result of the research is to involve in sea transportation must be careful in carrying out the transportation business.]]>
<![CDATA[Post-Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution: How to Settle the Dispute Settlement? ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>;
<![CDATA[Yordan Gunawan]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 5 ISSUE 3, DECEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1166.715 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v5i3.1541
<![CDATA[Forest fire happened several times in Indonesia which impacting neighboring countries, such as Malaysia and Singapore. ASEAN tried to "heal" and prevent the possibility of similar events by signing the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) for its members. In line with that, this research examined the concern of the state responsibility principle and its dispute resolution as well as a mechanism under the Agreement in dealing with the transboundary haze pollution in ASEAN. The research conducted by using normative theory by using primary, secondary and tertiary legal materials, collected from library research. Data analysis uses statute approach and case approach. Furthermore, the resulting research is in the form of analytical descriptive. The researchers argue that AATHP it is not explained in detail about the forms, mechanisms, and consequences that can be given to a country that has caused forest fires in the national jurisdiction and proven damage other countries. The researchers conclude that there should be a clear definition of state responsibility by means of a visible dispute settlement. Those mentioned steps are aimed to prepare for both preventive and punitive legal action for all members of ASEAN in dealing with the case of transboundary haze pollution.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Jalaluddin Fa]]>;
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.065 KB)
|
DOI: 10.22146/mh.v33i2.1944
<![CDATA[Abstract The Indonesia plantation law does not regulate in detail about the plantation profit sharing system, so the legal certainty is questionable. In addition, the agreement in principle of Islam (musaqah) needs to be implemented considering that most of the people involved in this activity are Muslim. Furthermore, people are usually making agreements only based on trust and agreement without a written agreement and there is no deadline for the expiration of the agreement so that often occurring a controversy. The type of this research is a normative juridical research, using the statute approach method and other related regulations. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results showed that the plantation profit sharing system in Indonesia did not have legal certainty. The agreement on trust and agreement without a written agreement is allowed based on positive and Islamic law. The absence of the date line of agreement base on positive law is allowed because there are no regulations that regulate it, but in Islamic law is not allowed because it is gharar. Abstrak Dalam undang-undang perkebunan tidak mengatur secara rinci mengenai sistem bagi hasil perkebunan sehingga perlu dipertanyakan mengenai kepastian hukumnya. Selain itu perjanjian secara prinsip Islam (akad musaqah) perlu diterapkan mengingat sebagian besar yang terlibat dalam kegiatan ini ada masyarakat muslim. Masyarakat terbiasa melakukan perjanjian hanya atas dasar kepercayaan dan kesepakatan saja tanpa adanya perjanjian tertulis serta tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian sehingga kerap terjadi sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Mengenai perjanjian atas kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Mengenai tidak adanya batas waktu perjanjian sah menurut hukum positif karena memang belum ada peraturan yang mengatur akan tetapi tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat akad musaqah yang mengharuskan adanya batas waktu agar terhindar dari gharar.]]>
<![CDATA[The Integration of Alternative Dispute Resolutions Institutions in the Financial Services Sector with POJK No. 61/POJK.07/2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Fikri Aufa]]>;
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 5 No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v5i2.4633
<![CDATA[Financial institutions and consumers/customers have more than a contractual relationship. Financial institutions and consumers build trusting relationships. These 2 financial services businesses are used for financial services dispute resolution. The settlement includes Banking, Insurance, Capital Market, Guarantee, Pension Fund, and Financing and Pawnshops. In 2020, OJK issued POJK No. 61/POJK.07/2020 on Alternative Institutions for Financial Services Sector Disputes. The newest Financial Services Authority Regulation divides dispute resolution into 6 financial services sectors. This time, it's 1 alternative dispute resolution institution for financial services. This study examines the unification principle's applicability. Integration of conflict resolution organizations, authorities, and methods in the financial services industry. Legal normative research is used. This study uses primary and secondary legal sources from laws and books/journals. This study shows that alternative dispute resolution entities in the financial services sector have implemented unification and integration to conflict resolution.]]>
<![CDATA[Diversifikasi Kerajinan Tangan bernilai Ekonomis berbasis Sampah Rumah Tangga pada Kelompok Ibu PKK ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>;
<![CDATA[Ani Yunita]]>
<![CDATA[ J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[IKIP PGRI Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1230.908 KB)
|
DOI: 10.30734/j-abdipamas.v6i2.1866
<![CDATA[ABSTRACTThe location of the Lava Bantal tourist village makes Sumber Kidul Hamlet often visited by many tourists which it has an impact on waste management problems in the hamlet. The residents of Sumber Kidul Hamlet hope that there will be a solution to use waste into a craft that has economic value to support the economy of the surrounding community. This program aims to diversify handicrafts with economic value based on household waste in the form of mineral water baskets and wall decorations. The method used in this community service program is to provide training and assistance in making product diversification for PKK groups in Sumber Kidul Hamlet.. The results and discussion in the community service activity program that based on the results of the pretest and posttest from 34 participants that participants can understand and master the diversification of making mineral water baskets and wall decorations. The results of the pretest and posttest obtained an increase in understanding of how to make handicrafts in the form of mineral water baskets amounting to 59% -73% while the understanding of how to make wall decorations obtained an increase of 61% -64% so that it experienced a significant increase. In addition, PKK members who originally could only make plastic flowers and plastic plates become the work of mineral baskets and wall decorations which are very innovative, varied and have a high selling value. Keywords: Handicrafts, Product, Waste. ABSTRAKLokasi desa wisata Lava Bantal menjadikan Dusun Sumber Kidul sering dikunjungi banyak para wisatawan yang mengakibatkan masalah pengelolaan sampah di Dusun tersebut. Warga masyarakat Dusun Sumber Kidul berharap adanya solusi dengan memanfaatkan sampah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Program ini bertujuan untuk diversifikasi kerajinan tangan bernilai ekonomis berbasis sampah rumah tangga berbentuk keranjang air mineral dan hiasan dinding. Metode yang digunakan dalam program kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan diversifikasi produk bagi kelompok PKK di Dusun Sumber Kidul. Hasil dan pembahasan dalam program kegiatan pengabdian masyarakat bahwa berdasarkan hasil pretest dan posttest dari 34 peserta bahwa peserta sudah dapat memahami dan menguasai mengenai diversifikasi pembuatan keranjang air mineral dan hiasan dinding. Hasil pretest dan posttest diperoleh peningkatan pemahaman cara membuat kerajinan tangan berupa keranjang air mineral ialah sebesar 59%-73% sedangkan pemahaman cara pembuatan hiasan dinding diperoleh peningkatan sebesar 61%-64% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, Anggota PKK yang semula hanya bisa membuat bunga plastik dan piring plastik menjadi hasil karya produk keranjang mineral dan hiasan dinding yang sangat berinovasi, bervariatif dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kata Kunci: Kerajinan tangan, Produk, Sampah. ]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA PRODUK UMKM IBU PKK DUSUN SANGKREK ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v7i1.3255
<![CDATA[Tujuan Program KKN 073 membantu UMKM Ibu-ibu PKK Dusun Sangkrek, Desa Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki produk olahan singkong agar meningkat kualitas produknya dengan cara diversifikasi pangan olahan dan memanfaatkan teknologi yang ada dan menginovasikan produk produknya melalui packaging baru. Dengan demikian produk olahan dapat bervariasi dan pemasaran pangan dapat diperluas keluar daerah dusun Sangklek. Target khusus dan luaran yang dihasilkan dari program KKN ini adalah pengembangan usaha UMKM ibu PKK melalui diversifikasi olahan dan perubahan packaging produk agar tampak lebih menarik apabila diperdagangkan, apalagi pemasaran dapat diperluas dengan menggunakan teknologi. Metode yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut yaitu praktek, perantara atau penghubung. ceramah. rencana yang akan dicapai dengan mengadakan pembuatan market place di whats app business serta pelatihannya dan pembuatan packaging baru. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan market place di whatsapp business disertai dengan pelatihannya serta pembuatan packaging baru. Hasil pretest dan posttest diperoleh peningkatan pemahaman mengenai pengembangan usaha sebesar (40%), pemahaman mengenai usaha online (40%), pemahaman tentang peran mitra (40%), pemahaman cara pengembangan usaha online (30%), pemahaman mengenai prosedur. usaha online (30%). Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap pemahaman pengembangan usaha online, peran mitra untuk pengembangan usaha secara online terjadi kenaikan sebesar 0,5 persen.dapat diterima atau signifikat]]>
<![CDATA[Application of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>;
<![CDATA[M. Fabian Akbar]]>;
<![CDATA[Andi Pramudya Syamsu]]>;
<![CDATA[Reksa Fikri Nurhaifa]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849
<![CDATA[This study analyzes related to Islamic Financial Institutions (LKS). Which currently exists and is growing quite rapidly. There have been numerous variations of LKS throughout Indonesia, including Islamic institutions. LKS is a financial institution that operates following Sharia law. LKS, a financial institution with Sharia principles, was originally present as an option and a solution for Muslims who want to avoid the practice of conventional banks or financial institutions. LKS was originally offered as a sharia-compliant financial organization for Muslims who want to escape the practice of banks or traditional financial institutions that use the interest system, but they can also be a choice for non-Muslims. Therefore, there are problems why the application of Sharia principles by LKS is an urgent problem and what are the conditions for applying Sharia principles by LKS. The research method used is normative legal research with a case approach. The study results indicate that the LKS organizer is expected to have a vision in which the LKS remains in the principles of Sharia.]]>
<![CDATA[Early Literacy Assistance Regarding Fraud and its Resolution during the Covid Pandemic at Sagan Muhammadiyah Elementary School: Pendampingan Dini Literasi Mengenai Fraud dan Penyelesaiannya di Masa Pandemi Covid di SD Muhammadiyah Sagan ]]>
<![CDATA[Fadia Fitriyanti]]>;
<![CDATA[Kusumaningdyah Retno Setyorini]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v8i2.10114
<![CDATA[During the Covid pandemic, SD Muhammadiyah Sagan held an online school. There are several obstacles in learning activities faced by SD Muhammadiyah Sagan during this Covid pandemic. PJJ is known as distance learning (online) has various advantages in addition to disadvantages, including being prone to fraud or irregularities in the form of learning for 6th grade elementary school children, being required to study independently during the PJJ period, this does not cover the possibility of the occurrence of such fraud. including cheating during exams or during closed quizzes/questions, for example, students very easily commit dishonest acts, because online learning, especially using online applications, is not supervised by the teacher directly and is still vulnerable to fraudulent actions. The solution offered for this problem is the need to socialize fraud and its resolution and practice simulations through games, material presentations and pre-post test questions that will be given to 5th grade students of SD Muhammadiyah Sagan. The method offered in this community service program is to organize socialization and games. From the results of monitoring and evaluation of pre and post tests conducted before and after service activities, there is an increase in the assessment that students understand very well about fraud and settlement as many as 7 out of 18 became 25 and less score decreased by one from 3 to 2 after the post test. So that the overall understanding of the fifth grade elementary school students at Muhammadiyah Sagan Elementary School of fraud and its resolution has increased.]]>
