Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Awang Long Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Hukum Sehasen Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SASI Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Aman Ma’arij
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima Hendra Purwanto; Hajairin Hajairin; Aman Ma’arij
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5210

Abstract

Kedudukan Hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima. Tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum TNI  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, sebab Kasus Narkotika di Kota Bima sebanyak 107 Kasus Narkoba 2024, awal 2025 42 Kasus. Sementara itu, Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba 2024. Metode penelitian hukum empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima. Kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika bersandar pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Penangkapan pengedar narkoba diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meski harus tetap berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Muh Yunus; Erham Erham; Aman Ma’arij
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6075

Abstract

Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi antara kepala daerah dan wakilnya. Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan demokratis dalam pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindari konflik kewenangan dan mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang terpisah dari kepala daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik politik dalam pemerintahan daerah. Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum secara rinci mengatur batasan tugas, fungsi, dan mekanisme penggantiannya, sehingga reformulasi diperlukan untuk memperjelas posisi dan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima Jainudin Jainudin; Erham Erham; Aman Maarij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1320

Abstract

 This study aims to analyze law enforcement against the criminal act of road blockades carried out during demonstrations, particularly in the jurisdiction of the Bima Police, West Nusa Tenggara. In a democratic country, demonstrations are a fundamental right guaranteed by law, but their implementation must remain within legal boundaries to avoid disrupting public order. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were obtained through interviews and field observations, as well as literature studies on relevant laws and legal references. The findings indicate that road blockades conducted illegally—such as placing stones, wood, or burning tires on public roads—constitute criminal offenses. These actions violate provisions under Article 192 of the Indonesian Penal Code (KUHP), Article 63 of Law No. 38 of 2004 on Roads, and Article 274 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. In addition, violators may also be subject to sanctions under Law No. 9 of 1998 and Police Regulation No. 7 of 2012. In the Bima Police case, law enforcement authorities applied persuasive and, when necessary, limited repressive measures in accordance with legal procedures to resolve traffic obstruction caused by demonstrations. The study highlights the importance of balancing democratic freedoms with firm law enforcement to safeguard public interest and order.
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima Nabil Fajaruddin; Taufik Firmanto; Aman Ma'arij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1708

Abstract

This study examines the level of participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections in Bima City, a strategic group in determining the nation's political direction. Based on legal, sociological, and philosophical approaches, it was found that first-time voter involvement is still influenced by a lack of political education, family factors, and the influence of social media. This study suggests the need to strengthen political education and the active role of educational institutions and the regional General Elections Commission (KPU). Bima City was chosen as the research location because it has a significant number of first-time voters and quite complex local political dynamics, making it representative in describing the political participation of the younger generation.
ANALISIS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PELAKSANAAN PEMERNTAHAN DAERAH Aman Ma’arij
Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 4 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v4i2.522

Abstract

Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya sebatas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung setiap daerah-daerah dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai dengan tuntutan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah seuai dengan pasal 18, dengan pemberian wewenang penuh kepala daerah-daerah otonom maka kemajuan disetiap daerah akan tercapai tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat dengan perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintahan pusat secara proporsional.
EDUKASI MANFAAT ASI EKSLUSIF DAN PEMBERIAN COOKIES DAUN KATUK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ASI DI POSYANDU LEWIJAMBU: Indonesia Alkhair Alkhair; Nursahida Nursahida; Neneng Wahyuningsih; Nur Husnul Khatimah; Aman Ma’arij; Fathurrahman Fathurrahman
Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : LPPM IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/taroa.v4i2.4147

Abstract

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi paling ideal bagi bayi, karena mengandung berbagai zat gizi serta komponen pelindung penting yang berperan dalam menunjang proses tumbuh kembang secara optimal. Kandungan ASI yang sangat kaya dan kompleks—termasuk ratusan senyawa bioaktif—berkontribusi besar dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Dengan pemberian ASI yang optimal, risiko bayi mengalami infeksi dapat dikurangi, sekaligus menurunkan angka kesakitan dan kematian pada masa awal kehidupan. Rendahnya tingkat keberhasilan program ASI eksklusif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman ibu mengenai manfaat dan tujuan dari pemberian ASI eksklusif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kegagalan dalam praktik pemberian ASI secara optimal. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penanaman pemahaman tentang manfaat ASI Ekslusif Bayi Ibu dan Anak, serta manfaat Daun Katuk dalam produktifitas ASI. Adapun metode yang dilakukan dengan metode ceramah dan pengamatan secara langsung, serta tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan pemberian Cookies Daun Katuk pada ibu menyusui. Setelah dilakukan kegiatan terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang manfaat kesehatan dari ASI eksklusif bagi bayi dan ibu, peningkatan pengetahuan ibu tentang teknik pospel yang benar dan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan menyusui, serta ibu menyusui sangat menyukai produk Cookies Daun Katuk untuk dikonsumsi.
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Kepercayaan Mistis Melalui Dialog Budaya Di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima andriadin andriadin; Wahyudinsyah; Ilham; Aman Ma’arij; Kasmar; Jufrin
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2: Juli (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di desa-desa yang masih kuat menganut kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis melalui dialog budaya merupakan upaya strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, mengenai batas antara kepercayaan dan hukum positif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa, memperkuat kesadaran kritis terhadap tindakan kekerasan yang dibungkus dengan kepercayaan mistis, serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai dan berkeadilan. Melalui pendekatan dialog budaya, kegiatan ini diharapkan mampu membangun ruang komunikasi yang terbuka antara hukum dan budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk yang berlatar kepercayaan mistis, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sinergi antara dunia pendidikan, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah kekerasan berbasis kepercayaan mistis dan menumbuhkan budaya hukum yang inklusif
Judicial Pardon: Repositioning Restorative Justice from The Perspective of The National Criminal Code Hajairin; Syamsuddin; Aman Ma’arij
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 4 (2026): on Progress
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i4.5414

Abstract

Judicial pardon in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code still has an ambiguous nature and raises concerns about inconsistencies in legal interpretation. This research aims to clarify the principle of insignificance of judicial pardon in the National Criminal Code. The research method is normative legal research focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results of this research indicate that, first, there has been a paradigm shift in sentencing post-enactment of the National Criminal Code, moving from imprisonment to restorative justice. Second, it emphasizes the principle of insignificance of Judicial Pardon as a repositioning of Restorative Justice within the perspective of the National Criminal Code by integrating a systematic approach to maintain the coherence of the National Criminal Code, contextual to meet social facts and dynamics, philosophical in the study of Judicial Pardon rooted in restorative justice, and practical guidelines for judges in applying Judicial Pardon. Some judicial pardon decisions post-enactment of the National Criminal Code and National Criminal Procedure Code include the Banjarnegara District Court Decision No. 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr in early 2026 regarding Burhani Hasan in a gambling case, the Singaraja District Court Decision No. 1/Pid.C/2026/PN Sgl regarding Rahmat Riandy for petty theft, and the Mempawah District Court Decision No. 512/Pid.B/2025/PN Mpw regarding Hendrikus Bujang in February 2026 for negligence. Third, the synchronization of Judicial Pardon in the Judge's Procedural Guidelines, namely, the judge's pardon needs to consider the provisions of Article 54 paragraphs (1) and (2) of the National Criminal Code Jo. Article 1 number 19 and Article 246 of Law/20/2025/ Criminal Procedure Code as well as SEMA/1/2026/Implementation Guidelines for the 2023 Criminal Code and 2025 Criminal Procedure Code are very necessary to provide formal procedural legitimacy for judges in accommodating justice and humanity.
Hukum Agraria Studi Penyelesaian Sengketa Agraria dengan Pendekatan Nonpenal di Matakando Nurul Airin; Nurul Nafiah; Rizcy Pratama; Achmad Subianto Mudarsa; A Ardiansyah; Aman Maarij
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama, mulai dari keluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain, dan menurut Aristoteles disebut zoon politicon. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lain, diatur oleh aturan, adat, atau norma yang disebut hukum. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang pengelolaan tanah dan sumber daya alam, di mana isu pertanahan menjadi persoalan krusial sejak masa kolonial hingga kini. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan mewariskan masalah yang masih terasa hingga sekarang, diperparah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Agraria kini tidak terbatas pada tanah, namun juga mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA. Hukum agraria sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena mengatur pertanahan tempat masyarakat tinggal, menegakkan fungsi sosial tanah, dan membatasi dominasi swasta. Sengketa agraria telah lama terjadi, melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, hingga korporasi. Konflik pertanahan sudah mengakar, sehingga penting diidentifikasi akar masalahnya untuk mencari solusi. Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (luar pengadilan), namun ketidakjelasan hukum dan kebijakan yang tidak memperhatikan aspek sosial serta budaya masyarakat sering menghambat penyelesaian sengketa tanah.
Juridical Analysis of The Use of Artificial Intelligence in Handling The Crime of Sexual Harassment in Cyberspace Efi Nurnaningsih; Taufik Firmanto; R Ridwan; S Syamsuddin; Aman Maarij; M. Farizan Islam
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 3 No. 1 (2024): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increase in information technology crime is increasingly widespread, where people use this technology as a means to violate the law. Information technology has influenced and encouraged changes in the social and economic needs of society. This research focuses on how to preventively control sexual violence on social media. As well as the role of artificial intelligence in preventing some applications that are often misused by some parties to find victims who can be harassed, with the Electronic Information and Transaction Law in sexual violence. The method / approach used is the normative method by looking for literature journal articles, and relevant sources. The results of this study include.1. This harassment occurs due to a lack of sex education and a lack of morality from individuals so that they do things that violate the norms of decency and norms of decency, the lack of education from these individuals is the cause of sexually harassing behavior; 2. artificial intelligence that will search for content that smells of child sexual abuse on the internet. Google Content Safety API uses a network to scan photos by making images that are considered inappropriate less conspicuous; 3. Replacing and/or tracking using electronic systems against people who are objects in electronic information/documents for sexual purposes. This research is expected to be a solution in dealing with sexual violence on social media.
Co-Authors A Ardiansyah Achmad Subianto Mudarsa Ade Ermin Adnan Alkhair, Alkhair Andriadin, Andriadin Efi Nurnaningsih Erham Erham Erham Erham Fathurrahman Fathurrahman Firmanto, Taufik Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Hajairin Hendra Purwanto Hendra Purwanto Iksan Iksan Ilham Ilham Ilham Jainudin Jainudin Kasmar M. Farizan Islam Muh Yunus Nabil Fajaruddin Nasrullah Neneng Wahyuningsih Nur Husnul Khatimah Nursahida Nursahida Nurul Airin Nurul Nafiah R Ridwan Rizcy Pratama S Syamsuddin Sukirman Syamsuddin Wahyudinsyah