Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Awang Long Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SASI
Aman Ma’arij
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima Hendra Purwanto; Hajairin Hajairin; Aman Ma’arij
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5210

Abstract

Kedudukan Hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima. Tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum TNI  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, sebab Kasus Narkotika di Kota Bima sebanyak 107 Kasus Narkoba 2024, awal 2025 42 Kasus. Sementara itu, Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba 2024. Metode penelitian hukum empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima. Kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika bersandar pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Penangkapan pengedar narkoba diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meski harus tetap berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Muh Yunus; Erham Erham; Aman Ma’arij
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6075

Abstract

Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi antara kepala daerah dan wakilnya. Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan demokratis dalam pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindari konflik kewenangan dan mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang terpisah dari kepala daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik politik dalam pemerintahan daerah. Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum secara rinci mengatur batasan tugas, fungsi, dan mekanisme penggantiannya, sehingga reformulasi diperlukan untuk memperjelas posisi dan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima Jainudin Jainudin; Erham Erham; Aman Maarij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1320

Abstract

 This study aims to analyze law enforcement against the criminal act of road blockades carried out during demonstrations, particularly in the jurisdiction of the Bima Police, West Nusa Tenggara. In a democratic country, demonstrations are a fundamental right guaranteed by law, but their implementation must remain within legal boundaries to avoid disrupting public order. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were obtained through interviews and field observations, as well as literature studies on relevant laws and legal references. The findings indicate that road blockades conducted illegally—such as placing stones, wood, or burning tires on public roads—constitute criminal offenses. These actions violate provisions under Article 192 of the Indonesian Penal Code (KUHP), Article 63 of Law No. 38 of 2004 on Roads, and Article 274 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. In addition, violators may also be subject to sanctions under Law No. 9 of 1998 and Police Regulation No. 7 of 2012. In the Bima Police case, law enforcement authorities applied persuasive and, when necessary, limited repressive measures in accordance with legal procedures to resolve traffic obstruction caused by demonstrations. The study highlights the importance of balancing democratic freedoms with firm law enforcement to safeguard public interest and order.
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima Nabil Fajaruddin; Taufik Firmanto; Aman Ma'arij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1708

Abstract

This study examines the level of participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections in Bima City, a strategic group in determining the nation's political direction. Based on legal, sociological, and philosophical approaches, it was found that first-time voter involvement is still influenced by a lack of political education, family factors, and the influence of social media. This study suggests the need to strengthen political education and the active role of educational institutions and the regional General Elections Commission (KPU). Bima City was chosen as the research location because it has a significant number of first-time voters and quite complex local political dynamics, making it representative in describing the political participation of the younger generation.
Co-Authors Ade Ermin Adnan Andriadin, Andriadin Erham Erham Erham Erham Firmanto, Taufik Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Hajairin Hendra Purwanto Hendra Purwanto Iksan Iksan Ilham Ilham Jainudin Jainudin Muh Yunus Nabil Fajaruddin Nasrullah Sukirman Syamsuddin