Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Mantiri, Michael
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 5 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tabukan Tengah, dengan fokus penelitian sosialisi program, mekanisme penyaluran dana, kinerja pendampingan KUBE, dan efektivitas program pada kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Tabukan Tengah meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Bersama. Program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama mempunyai implikasi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut, secara imlpementatif Program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama masih dihadapkan pada mekanisme/prosedur admnistrasi yang birokratis dan melibatkan berbagai unsur pelaksana hasil yang dicapai belum optimal, meski demikian secara empirik program pemberdayaan masyarakat ini sudah cukup berhasil. Secara impelementatif program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tabukan Tengah sudah sesuai sasaran, terutama terhadap penyaluran dana sudah tepat sasaran dan diberikan kepada yang warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. Kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.Kata Kunci : Implementasi, program KUBE, Pemberdayaan Masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran) Tuju, Melinda A. Michiko; Kimbal, Marthen; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Adapun salah satu pelayanan abdi Negara kepada masyarakat yaitu pembuatan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat karakteristi. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Masyarakat Umum (3 Orang). Berdasarkan hasil penelitian mendapat Kesimpulan dalam penelitian inidapat dilihat dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu Dari hasil rata-rata persentase kelima dimensi diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekualitas. Walaupun dimensi Tangibles (kenampakan fisik) mendapat respon negatif dari masyarakat. Namun empat dimensi lainnya, yaitu reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), mendapat respon yang positif dari masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran.
PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat) Dimara, Syort Gerid; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu kesempatan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah distrik dapat mempergunakan tugas dan tanggung jawab yang diberkan dengan sebaik-bainya demi kemajuan suatu daerah. Kemudian dari pada itu juga upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Maka dari itu Peranan pemerintah distrik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di distrik, peranan dapat ditunjukan oleh pola dan perilaku dari aparatur pemerintah distrik lewat pekerjaan mereka. Sehingga masyarakat dapat “memperoleh” daya/ kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan distrik, serta masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat distrik. Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.
PENGENDALIAN HARGA BERAS DI KOTA MANADO OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI UTARA DAN GORONTALO Rumaratu, Pearly Itung; Mantiri, Michael; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas menangani manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan peran Bulog sendiri, meliputi menyangga harga dasar yang cukup tinggi, perlindungan harga maksimum, perbedaan harga yang layak, dan hubungan harga yang wajar. Untuk itu, tujuan penetapan harga antara lain berorintasi pada laba, berorintasi pada volume, berorientasi pada citra, dan berorintasi pada stabilitas harga. Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras, maka dilakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menambah pasokan beras melalui penjualan baik melalui pedagang besar, pengecer, maupun penjualan langsung kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian harga beras di Kota Manado oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo sudah berjalan sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras antara lain kuantitas dan kualitas beras yang menurut Kabag Divisi Distributor dapat disebabkan oleh banyak hal seperti nilai tukar Rupiah, ketersediaan stok beras, dan sebagainya; Faktor psikologis yang menurut Kadiv Regional Perum Bulog Sulut Go dikarenakan keterlambatan penyaluran beras miskin yang dapat menaikkan harag beras dipasar walaupun tidak semua masyarakat Kota Manado menerima beras miskin. Hasil penelitian ini didapati bahwa pengendalian harga beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo telah sesuai dengan peran, tugas, serta fungsi Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras.Kata Kunci: Pengendalian, Beras, Harga, Perum Bulog.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASlI DESA (studi di desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur) Palangi, Walter Gang; Mantiri, Michael; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan programkegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi orgnisasi yang dituangkan melalui perencanaan suatu strategi organisasi Sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa Ino Jaya kecamatan wasile selatan kabupaten Halmahera timur dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Serta mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang ada. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli desa Ino Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur hanya berasal dari administrasi dalam desa atau yang disebut dengan surat menyurat itu yang menjadi pendpatan dalam desa. Dalam setiap tahun pndapatan atau penerimaan dalam desa Ino Jaya setiap tahun pendapatannya tidak tetap dapat dilihat dari penerimaan setiap tahun, untuk meningkatkan pendapatan asli desa Ino Jaya pemerintah desa membangun bak penampungan air bersih yang akan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa.Kata Kunci : Kinerja, Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEWET KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Gahansa, Windy Valentine; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Sumilat, Candyta Astrid; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Penelitian ini bertunuan untuk mengetahui efektifitas Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif sesuai dengan data. Agar lebih efektifnya Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengelola Dana Desa.Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI DESA TARAUDU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT Than, Tresya; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga kreatifitas masyarakat desa dapat tersalurkan secara kontinyu. Pemberdayaan masyarakat adalah program kemandirian terhadap masyarakat agar dapat mampu secara mandiri untuk dapat mengoperasikan segala fasilitas-fasilitas pertanian secara personal maupun kolektif. Tentunya juga dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang telah mampu akan secara personal dapat memanag kehidupan perekonomiannya agar dapat meningkat sehingga kesenjangan-kesenjangan sosial antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan dapat mengalami keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengolahan dana desa sudah baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakunkan oleh peneliti kepada bapak kepala desa taraudu.dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa kepala desa berperan aktiv dalam pengolahan dana desa, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa di desa taraudu sudah banyak yang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa hasil-hasil pemberdayaan sudah sebagian yang dilaksanakan akan tetapi ada beberapa yang tidak digunakan oleh masyarakat salah satunya mesin perontok jagung. Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA Rumakiek, Sherlly I.S.K.; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan polisi pamong praja Provinsi Papua dalam unit reformasi birokrasi merupakan satu organisasi yang didalamnya terdapat aparatur sipil negara dimana mereka mempunyai tugas sekaligus merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi. Jika seorang aparatur sipil negara tidak akuntabel dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, maka jalannya roda pemerintahan akan tersendat dan akan mengakibatkan efek domino kepada permasalahan yang meskipun itu permasalahan yang kecil tetapi jika dibiarkan akan menyangkut ke permasalahan yang penting karena seperti dalam sebuah organisasi semua komponen organisasi baik itu aparatur sipil negara maupun hanya staf biasa hingga yang memangkuh jabatan sampai kepala adalah satu keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk implementasi visi dan misi organisasi formal, maka dibutuhkan aparatur sipil negara yang benar-benar mampu, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya tidak serta merta muncul begitu saja. Tetapi harus dijaga dan dibina serta dibentuk melalui usaha-usaha pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai usaha untuk mendukung aparatur sipil negara dalam mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan, dalam hal ini pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua melalui usaha pengadaan, pembinaan karier, penggajian dan tunjangan. Melalui usaha-usaha pemberdayaan tersebut diperoleh hasil penempatan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, aparatur yang semakin bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan senantiasa diadakan dan gaji serta tunjangan berjalan dengan baik hal tersebuat berdampak positif yang membuat ASN di kantor satpol PP semakin giat dalam bekerja, meskipun tetap saja ada beberapa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat mengenai pemberdayaan aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diadakan pemberdayaan aparatur maka produktivitas kerja di kantor satuan polisi pamong praja telah mengalami peningkatan.Kata Kunci: Pemberdayaan, ASN, Produktivitas Kerja.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Sompi, Sulha; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah kecamatan beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dapat dikaji berdasarkan aspek produktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pinogaluman kurang baik dan masih perlu ditinjau kembali ketentuan yang merupakan kebijakan dari pimpinan instansi serta perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada, dan kualitas layanan yang diberikan belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bukan sepenuhnya karena pelayanan yang kurang baik akan tetapi kualitas yang dimiliki masyarakat semakin meningkat pula dengan adanya perkembangan zaman sehingga tingkat kualitas yang diinginkan masyakarat semakin meningkat pula.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik.
Co-Authors Dimara, Syort Gerid Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kandati, Fini Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lantemona, Gerald Hard Limbat, Fricky Lombongbitung, Combyan Makagingge, Marvel Hardiknas Manoppo, Isye R.A Mariono, Bayu Prasetyo Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Mawitjere, Intania Nella Mokodongan, Dadang Mondong, Feronika Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Palangi, Walter Gang Pangemanan, Sofia Pantow, Agneis Ponggohong, Kinly Raspaty, Dana Rengkung, Frangky Ruitan, Chalvin R. Rumakiek, Sherlly I.S.K. Rumaratu, Pearly Itung Rumlus, Reinaldo Sarah Sambiran, Sarah Sompi, Sulha Sorongan, Rizka P.A.D. Stefanus Sampe, Stefanus Sumilat, Candyta Astrid Sumolang, Gabrila Stivani T. A. M. Ronny Gosal Tatengkeng, Hopni Than, Tresya Tuju, Melinda A. Michiko Tumbelaka, Erwin Fernando Tundunaung, Liong Waworundeng, Welly