Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Mantiri, Michael
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR IMIGRASI KELASI I MANADO DALAM PENERBITAN PASPOR Raspaty, Dana; Gosal, Ronny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur sipil negara kantor imigrasi kelasi I Manado dalam penerbitan paspor, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa volume pengunjung pembuatan paspor setiap tahunnya itu semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tercatat dalam data pengeluaran paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado sejak tahun 2015 s/d 2017 telah bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya paspor dan sangat tingginya mobilitas masyarakat yang akan berangkat keluar negeri. Pelaksanaan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dapat dikatakan cukup berkualitas dan memenuhi standar kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang baik dalam kriteria dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:Kualitas, Kuantitas, Efektivitas, Komitmen kerja.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Penerbitan Paspor.
PROSES MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) Ruitan, Chalvin R.; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan organisasi pemerintahan sebagai unit pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan misinya ditentukan oleh keberadaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara.Aparatur Sipil Negara bukan hanya sebagai unsur aparatur negara, tetapi juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah masyarakat serta bekerja untuk kepentingan masyarakat.Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksudkan di atas, maka Aparatur Sipil Negara perlu dibina dengan sebaik-baiknya dan diadakan pengembangan. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap Aparatur Sipil Negara adalah mutasi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasidan Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.Kata Kunci: Proses, Mutasi Aparatur Sipil Negara.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUSENGGO KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN Tatengkeng, Hopni; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di desa Batusenggo kecamatan Siau Barat Selatan ada indikasi menunjukkan BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain penyaluran bantuan beras untuk kesejahteraan warga tidak professional, pengangkatan kepala lindongan ( kepala jaga) yang tidak sesuai, BPD dan Pemerintah desa tidak menjalankan program kerja bakti setiap hari jumat yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Batusenggo belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri sehingga lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Sumolang, Gabrila Stivani; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu upaya instansi dalam mempertahankan kinerja pegawainya dalam memberikan pelayanan publik adalah dengan memperhatikan motivasi kerja pegawai. Pegawai merupakan aset penting dalam suatu instansi tanpa mereka betapa sulitnya sebuah instansi mencapai tujuan, merekalah yang menentukan maju mundurnya sebuah instansi, dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dengan motivasi kerja yang tinggi maka instansi tersebut sudah memiliki aset yang sangat mahal. Motivasi kerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik di kantor kecamatan langowan barat kabupaten minahasa ditinjau dari prinsip yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan kemanan dan keselamatan dan kebutahan dan kebutuhan untuk dihargai belum bisa dikatakan sepenuhnya terpenuhi karena kebutuhan fisiologis di kantor Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa belum terpenuhi karena masih banyak pegawai yang berharap adanya kenaikan gaji dan terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan gaji. Disamping itu setiap pegawai memiliki tuntutan hidup yang berbeda-beda Kebutuhan keamanan dan keselamatan di kantor Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan hasil penelitian bisa dikatakan sangat kurang, masih banyak peralatan yang sudah lama namun masih digunakan, masih banyak juga peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor yang belum ada yang akhirnya hal tersebut harus dilakukan diluar. Kebutuhan untuk diakui dan dihargai antara pegawai di Kantor Kecamatan Langowan Barat sudah baik karena dari atasanpun akan memberikan pengahargaan bagi pegawai yang rajin dan patuh dan juga pegawai lainpun saling mendukung satu dengan yang lainnya dan hal ini menciptakan kerukunan dan semangat dalam bekerja antara pegawaiKata Kunci : Motivasi Kerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tundunaung, Liong; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat, Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Sorongan, Rizka P.A.D.; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa kaum perempuan tidak patut dan layak memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambilan keputusan di sektor publik, telah mengakibatkan terjadinya marginalisasi kaum perempuan untuk turut mengambil bagian dalam birokrasi pemerintahan, amat terlebih menjadi pemimpin di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan teknik kualitatif dimaksudkan untuk lebih menggalih secara mendalam masalah yang di teliti.Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hasil penelitian menunjukan bahwa terikat dengan sifat kodrati, agama, dan adat istiadat. Maknanya adalah walaupun seorang perempuan telah menjadi pemimpin tertinggi pada satu lembaga pemerintah, namun ia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, yaitu melahirkan, mendidik, mengurus anak, mengabdi kepada suami dan fungsi-fungsi lainnya merupakan kodrat seorang perempuan.hal-hal yang dapat menjadi kendala bagi pemimpin perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah ketidakmampuan mengatur waktu, tingkat pendidikan, kurang percaya diri, umur, dan lemahnya fisik perempuan, begitu pula dengan faktor keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, ajaran agama, dan adanya tekanan dari pihak lain.Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Birokrasi.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA Pantow, Agneis; Mantiri, Michael; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut perangkat desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme perangkat desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat lebih menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga di anggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang di lakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Profesionalisme, Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan.
REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG Lombongbitung, Combyan; Mantiri, Michael; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang ideal dengan adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terciptanya pelayanan yang memadai. Sehingga apabila dalam kenyataan yang terjadi Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai tujuan yang ada maka perlu diadakan perbaikan dan di tata kembali. Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, demi terciptanya sumber daya aparatur negara yang profesional. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Birokrasi yang ada belum berjalan sesuai apa yang diharapkan maka dengan demikian perlu adanya Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni Birokrasi yang Melayani, Efektif dan Efisien, serta Birokrasi yang transparan belum berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi.
FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN MODAYAG Lantemona, Gerald Hard; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCamat dalam melakukan tugas dan fungsinya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/waikota, dalam hal ini pelimpahan kewenangan dalam pelayanan masyarakat yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan, pengawasan, fasiitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat sebagai kepala wilayah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyrakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi targer yang telah ditentukan.Kata Kunci : Fungsi, Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.
Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu Mokodongan, Dadang; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah sebuah perjalanan panjang, yang sering terhalau dengan praktek perilaku birokrasi yang buruk seperti dalam sistem pengisian jabatan melalui promosi jabatan, tak terhidar dari tindakan pungutyan liar, suap, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pengaruh selanjutnya kepada kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tidak baik, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Bagaimana promosi jabatan dapat meningkatkan kinerja ASN, menjadi bahasan yang menarik dan penelitian ini melihat promosi jabatan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini didapati bahwa promosi jabatan yang dilakukan di lingkungan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2018 hingga sekarang, telah dilakukan beberapa promosi jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka yang sesuai dengan peratutran yang berlaku, pertama dengan tahap awal uji kompetensi sangat selektif dari penulisan Makalah, wawancara dan asesmen oleh panitia seleksi. Maka yang di ambil berdasarkan kualitas atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, pada keputusan terkahir pada Walikota Kotamobagu. Pengisian jabatan dengan kriteria yang ada, pada sebagian kalangan menilai telah berjalan dengan baik, tapi sebagian lagi menilai bahwa faktor subjektivitas walikota mempengaruhi proses promosi jabatan, sehingga adanya kedekatan kekerabatan, kedekatan kelompok, kedekatan politik, dan sebagainya telah turut andil dalam proses tersebut, meskipun mekanisme promosi jabatan dengan seleksi yang objektif berusaha dilakukan penyelenggaranya. Demikian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan studi dokumen.Kata Kunci : Promosi Jabatan, Kinerja, Aparatur Sipil Negara (ASN).
Co-Authors Dimara, Syort Gerid Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kandati, Fini Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lantemona, Gerald Hard Limbat, Fricky Lombongbitung, Combyan Makagingge, Marvel Hardiknas Manoppo, Isye R.A Mariono, Bayu Prasetyo Marthen Kimbal, Marthen Marunduh, Patrick Nazaret Mawitjere, Intania Nella Mokodongan, Dadang Mondong, Feronika Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Palangi, Walter Gang Pangemanan, Sofia Pantow, Agneis Ponggohong, Kinly Raspaty, Dana Rengkung, Frangky Ruitan, Chalvin R. Rumakiek, Sherlly I.S.K. Rumaratu, Pearly Itung Rumlus, Reinaldo Sarah Sambiran, Sarah Sompi, Sulha Sorongan, Rizka P.A.D. Stefanus Sampe, Stefanus Sumilat, Candyta Astrid Sumolang, Gabrila Stivani T. A. M. Ronny Gosal Tatengkeng, Hopni Than, Tresya Tuju, Melinda A. Michiko Tumbelaka, Erwin Fernando Tundunaung, Liong Waworundeng, Welly