Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE Jurnal Kedokteran Brawijaya JURNAL EKSEKUTIF Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rachman, Ismail
Sam Ratulangi University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

 1 
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Tjakradiningrat, Kurniawan; Pangemanan, Sofia E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengguncang tatanan ekonomi dan sosial masyarakat dunia, dimana dengan pembatasan-pembatasan yang wajib ditaati sebagai langkah pencegahan penularan yang lebih luas, namun dalam kenyataannya proses penyebaran covid-19 semakin cepat sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk dunia terinfeksi termasuk di Indonesia dan Kota Manado. Dalam waktu yang relatif singkat masyarakat yang terdampak terus mengalami peningkatan secara linier, dimana penigkatan terus berlanjut bahkan terus mencapai rekor baru. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan penyebaran covid-19. Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan protokol Kesehatan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 19 Juni 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, Semenjak dikeluarkannya kebijakan ini perkembangan orang terpapar terus mengalami pengingkatan. Temuan penelitian dilapangan masih banyak masyarakat belum yang melakukan aktivitas tanpa mengggunakan masker dan masih terdapat kerumunan. Dengan data orang terpapar yang terus bertambah, kota Manado ditetapkan sebagai zona merah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran perlu diteliti ke efektifannya. Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Covid-19, Prokes
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Pendong, Myhearth H; Sumampow, Ismail; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau  disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan nmasyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukanan alisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akun tabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis Mamantung, Yery Yosua; Rachman, Ismail; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni pengelolaan ABPDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011:131). Dari hasil penelitian, didapati bahwa Prinsip musyarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyarah tingkat Desa. Kata Kunci : Demokrasi, Desa, APBDes
Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung Anggraini, Asmitha; Rachman, Ismail; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini, pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrilisasi, Dimana pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah industry PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 implikasi kebijakan public menurut Rahardjo yaitu tindakan-tindakan intansi yang terkait, tindakan pemerintah, mempunyai tujuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung sudah memberikan tindakan dan sanksi kepada  perusahaan PT Delta Pasific Indotuna terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sanksi tersebut yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup hanya meberikan efek jerah sementara dan belum ada tindakan pidana yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak perusahaan. Dalam tujuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yaitu supaya tidak ada lagi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan usaha atau perusahaan industry, sehingga tercipta  kenyamanan masyarakat lingkungan  di sekitar perusahaan beroperasi sehingga perlu terus melakukan pegawasan dan pemantauan. Kata Kunci : Kebijakan , Pencemaran Limbah, Industri
Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Macpal, Selvi Yesika; Nayoan, Herman; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.   Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi
Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan Polii, Christian D; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengelola data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami fenomena dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah menempatkan uang menjadi sesuatu dengan harapan laba. Dilihat pula dalam praktek strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah (Kuncoro,2010:291), yaitu: Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Image Marketing (citra) adalah sejenis kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Attraction marketing (daya tarik) merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Infrastructure marketing merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. People marketing merupakan strategi memasarkan daerah dengan cara memasarkan orang. Kata kunci :Strategi, Penanaman Modal, Investasi
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu Manarat, Yoga Andreas; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralisir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban. Kata kunci : Pemberdayaan, Kekerasan Seksual
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Djaenal, Rifani; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakini relative rendah terhadapan pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan penganguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan bentuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tuna
Co-Authors Anggraini, Asmitha Anthonie, Fenny W. Burhan Niode Datunsolang, Noval Djaenal, Rifani Gosal, Denada Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Karamea, Alfi Kogoya, Arius Lambey, Trintje Lepa, Oktavia Macpal, Selvi Yesika Makasenda, Junine Vebry Mamantung, Yery Yosua Manarat, Yoga Andreas Manengkey, Alther Mantiri, Michael S Markus Kaunang, Markus Muhammad Dahlan Musa, Arifin Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Palendeng, Christian Aprilio Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Myhearth H Polii, Christian D Rumengan, Vincent Kevin Sarah Sambiran, Sarah Sombang, Carlos A. Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Tampila, Gita Tjakradiningrat, Kurniawan TOKA, WAHYUNITA DO Waraningsih, Septiana