Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Public Service And Governance Journal

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANITASI SALURAN AIR DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK Mohammad Debby Rizani; Teguh Imam Rahayu; Indra Permana
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.598

Abstract

Masalah yang ditimbulkan dengan budidaya ikan lele adalah bagaimana mengatasi limbah lele yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat kotor lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat secara umum dan menjadi pemicu timbulnya banjir sebagai akibat pembuangan limbah yang dialirkan di saluran air yang menimbulkan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sanitasi saluran air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi dan mungurai permasalahan yang ada, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 tentang Sanitasi Saluran Air, untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Sanitasi saluran air Di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik dan optimal, yang dapat diamati dengan fenomena Sumber daya, masyarakat pelaku usaha belum sepenuhnya memahami sanitasi dan terutama pihak pemerintah desa belum banyak yang mendapat pelatihan pengolahan limbah, Anggaran juga minim. Karakteristik pelaksana, masih kurangnya kesadaran pada warga yang terkait dalam pembentukan Perkades. Sikap pelaksana, kekurangsiapan pelaksana dalam memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya pembudidaya. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari aspek sikap (disposition) dalam variabel ini masih terkait dengan adanya kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap peraturan kepala desa ini. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peraturan kepala desa tentang sanitasi saluran air perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, sebagai lingkungan ekonomi produktif dengan nuansa ramah lingkungan.
PENINGKATAN LAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus Pengelolaan Persampahan Kota Mojokerto) Mohammad Debby Rizani; Teguh Imam Rahayu
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.619

Abstract

Kondisi persampahan Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan, pelayanan persampahan mencakup di 67% kelurahan, dengan kemampuan mengangkut 78,2% dari timbulan sampah kota sebesar 349 m3/hari dan dihasilkan dari 135.024 jiwa. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan metode diskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan metode studi dokumen,diskusi kelompok terfokus, wawancara dan observasi pada proses pengelolaan sampah. Kondisi pengelolaan sampah ditinjau dari aspek teknis operasional, kelembagaan, peraturan, pendanaan, peran serta masyarakat dengan mengacu pada teori dan analisis Strength, Weaknesess, Opportunity, dan Threath (SWOT). Pengelolaan sampah Pemerintah Kota Mojokerto dengan sistem kumpul-angkut-buang mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terkendali di TPA serta biaya operasional tinggi, dilakukan uji coba pengurangan sampah dari sumber, pengolahan sampah skala kawasan dan skala kota tetapi belum memberikan hasil optimal, sampah masuk ke TPA sebesar 273 m3 per hari. Pemrosesan sampah di TPA dengan sistem control landill dan laju timbulan sampah sebesar 1,6% pertahun dengan biaya pengelolaan sampah yang belum cost recovery.Pengembangan strategi pengelolaan sampah diprioritaskan pada optimalisasi pengurangan volume sampah dari sumber dengan melibatkan peran aktif masyarakat skala rumah tangga dan kawasan atau kelompok, peningkatan kualitas pengelolaan TPA sebagai tempat pemrosesan bukan pembuangan, peningkatan cakupan pelayanan persampahan, peningkatan kerjasama dengan pihak swata,pengembangan sistem penghargaan dan sangsi, pemulihan biaya pengelolaan sampah, kerjasama regional dalam pengelolaan sampah, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. Strategi bertumpu pada perubahan pola pikir untuk mengelola sampah kota bersama antara pemerintah masyarakat dan swasta dengan penerapan pengurangan, pemakaian kembali, daur ulang dan pembuangan yang aman bagi lingkungan.