Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review GLOBAL INSIGHT JOURNAL Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) JUTEQ (JURNAL TEOLOGI & TAFSIR) Jurnal Komunikasi Review of International Economy and finance (RITEF)
Adrian Bima Putra
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
MENGENAL MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA Siti Nur Azizah; Wagiman; Adrian Bima Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1147

Abstract

Mediation is increasingly popular. As a result, slowly but surely, people are starting to look at Alternative Dispute Resolution, which basically allows the parties to choose the forums they agree on. The phenomenon of using Alternative mechanisms is strengthening. Alternative Dispute Resolution (APS) is seen as an integral part of the business itself and is considered suitable for the business world because the resolution is fast and cheap. Dispute resolution as mediation has been known since the beginning in Indonesia because the customary system in resolving cases always upholds deliberation and consensus through traditional forums in each region in Indonesia. As time goes by, this is enforced in court (Mediation-Linked Court) as a form of legal justice. However, the mediation process in court must be enforced through the settlement of civil settlements. If mediation as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, if mediation is not carried out, the judgment will be abolished for legal purposes.
HAKIM PERDAMAIAN YANG DIPERANKAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA Marwan Suliandi; Wagiman; Adrian Bima Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1185

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa telah memfungsikan Kepala Desa (Kades) sebagai Hakim Perdamaian Desa. Ini penting guna menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Sehingga tidak setiap perselisihan yang terjadi diantara warga desa selalu ada dilimpahkan ke Pengadilan, oleh karena perkara atau persengketaan cukup diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana tugas, kewenangan, serta hak dan kewajiban Kades sebagai Hakim perdamaian?; (2) Bagaimana jika para pihak yang berselisih tidak menjalankan apa yang telah disepakati atau diputus oleh Kades dalam kapasitas sebagai Hakim perdamaian? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Guna memperkuat digunakan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menujukkan: (a) Salah satu tugas Kades yaitu melakukan pembinaan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kades berwenang untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Kades berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desanya; (b) Kades berkewajiban menyelesaikan semua hambatan di Desa. Tidak dilaksanakannya hasil kesepakatn penyelesaian oleh para pihak, konsekuensinya adalah eksekusi oleh pengadilan (perdata) atau penyelesaian kasus di pengadilan formal (pidana). Atas tindakan dan putusannya sebagai Hakim perdamaian, Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum. Saran penelitian ini, guna menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak sering berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Reconstruction of the Standards for Assessing the Probative Value of Electronic Evidence in the Indonesian Criminal Justice System: A Cyberlaw Perspective Adrian Bima Putra
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.v4i01.1834

Abstract

The rapid development of information technology has transformed the evidentiary system within Indonesia's criminal justice process. Although electronic information and electronic documents have been recognized as legal evidence under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, there remains no comprehensive legal standard governing the assessment of their evidentiary value. This condition has created legal uncertainty regarding authenticity, integrity, reliability of electronic systems, chain of custody, and digital forensic verification. This research aims to analyze the legal framework governing electronic evidence in Indonesia and to formulate a reconstruction model for assessing the evidentiary strength of electronic evidence from a cyber law perspective. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The findings reveal that the current legal framework remains fragmented and lacks comprehensive standards for evaluating electronic evidence. Consequently, this study proposes a reconstruction model consisting of five principal indicators: authenticity, integrity, reliability of electronic systems, chain of custody, and digital forensic verification. This model is expected to serve as a conceptual basis for reforming Indonesia's criminal procedural law in order to enhance legal certainty, justice, and the effectiveness of evidence assessment in technology-based criminal cases.
Co-Authors A. Irzal Rias Affandi Affandi Bazlina, Delia Brian Matheuw Brian Matthew Delia Bazlina Elwi Danil Gunawan Widjaja Gunawan Widjaja HP, Hasti Octavia Marwan Suliandi Rias, A. Irzal Siti Nur Azizah Siti Nur Azizah WAGIMAN Wagiman .