Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review GLOBAL INSIGHT JOURNAL Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) JUTEQ (JURNAL TEOLOGI & TAFSIR) Jurnal Komunikasi Review of International Economy and finance (RITEF)
Adrian Bima Putra
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg) Adrian Bima Putra; Elwi Danil; A. Irzal Rias
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1490

Abstract

In the practice of law enforcement against criminal acts of defamation through social media in the jurisdiction of the Padangv District Court, we can see the judge's decision to sentence the defendant to prison for violating the ITE Law. The judge in decision Number 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg on behalf of Robby Putra Eryus, nicknamed Robby, was legally and convincingly proven to have committed a violation against. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 56 paragraph of the Criminal Code. This research is normative juridical research using secondary data. This research is a descriptive analysis. The research results show that: 1. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the defendant was based on the consideration that the defendant's actions were carried out not only for the defendant's personal interests but also for the interests of society, which were related to humanity, in this case because of community service. 2. The perspective of justice assesses that the criminal penalties imposed on those involved are in accordance with the views and principles of justice, especially according to Rawls.
MEMAHAMI & MEMAKNAI KONSEP-KONSEP LEX AETERNA SEBAGAI TEOLOGI HUKUM MENURUT AGUSTINUS, ALBERTUS MAGNUS, & THOMAS AQUINAS Siti Nur Azizah; Wagiman; Adrian Bima Putra; Brian Matthew
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1171

Abstract

The article will explore the concept of ‘Lex Aeterna’ from Augustine, Albertus Magnus, to Thomas Aquinas. Lex Aeterna scholars can refer to Aquinas through the Summa Theologica which is essentially an idea of ??an absolute, eternal, and wise order in the Universe created and established by God Himself. Everything that exists and moves directs everything to its proper purpose in God and through Divine reason has the nature of law. Although Divine reason is not subject to time, but is eternal. The law by which God governs the Universe must also be eternal. Therefore, every Divine concept is true because of its own reason. This law is the final authority that humans must turn to so that they can know without a doubt what they should do and what they should avoid. Some people know about lex aeterna because God has implanted in the human soul the principles of proper action. This is human participation in lex aeterna, a participation called natural law. Based on this, humans have knowledge of general principles and certain teachings about rights and justice. No one can know the lex aeterna as it is and in its entirety. Every rational being knows it in its reflection or effect. All law, partaking of reason, originates or originates from the eternal law. For nothing is just and legitimate except that which has been derived from the lex aeterna. Lex Aeterna itself is ultimately understood as the theology of law, namely the universe itself, namely reality which is composed and regulated by a natural order or cosmic law.
Kejahatan Internasional Dan Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional bima putra, adrian
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.8187

Abstract

Kejahatan internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian global, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut dan menghukum para pelaku. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berperan sebagai lembaga peradilan yang bertujuan menegakkan hukum pidana internasional dengan mengadili seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat. Salah satu permasalahan utama dalam kejahatan internasional adalah kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama yang berasal dari negara-negara kuat atau memiliki pengaruh besar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta heurmeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu dan peran Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menujukkan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, masih menjadi ancaman serius terhadap perdamaian umat manusia akibat keterbatasan yurisdiksi dan penegakan hukum yang tidak merata di berbagai negara. Mahkamah Pidana Internasional, yang didirikan untuk menuntut seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penegakan hukum oleh ICC sering menghadapi kendala. Diperlukan penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara serta penegakan putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar hukum pidana internasional dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Bazlina, Delia; Putra, Adrian Bima; HP, Hasti Octavia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI INSTAGRAM affandi, affandi; Putra, Adrian Bima
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.8200

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan unsur tindak pidana judi online pada Selebgram yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram dalam hukum pidana di Indonesia dan dampak dari putusan Pengadilan Negeri pada kasus Selebgram yang mempromosikan judi online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan pendapat ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online oleh Selebgram termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus Mega Shinta Lukman, Selebgram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan promosi situs judi online ROBOSLOT melalui akun Instagram, dengan imbalan finansial yang diterimanya. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 100.000.000,00. Putusan ini memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi para konten kreator agar lebih bijak dalam menerima tawaran promosi.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Delia Bazlina; Adrian Bima Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2031

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya perjudian online yang memberikan dampak serius bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Jkt Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pemidanaan, di mana hakim lebih menekankan pertimbangan non-yuridis sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada ancaman pidana maksimal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya konsistensi penerapan hukum, pembaruan regulasi, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar putusan pengadilan mampu mencerminkan keadilan substantif serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan digital
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TANAH MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: KHUSUS MEDIASI & ARBITRASE Wagiman; Brian Matheuw; Adrian Bima Putra
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 9 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5dy2xa25

Abstract

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah secara mediasi relatif sudah berjalan melalui Mediasi. Namun untuk forum arbitrase, sampai saat ini masih sebatas wacana dan konsep yang masih memerlukan penelitian terhadap kaidah hukum dan norma-norma yang mengatur terhadap penyelenggaraannya, sehingga apa yang disampaiakan hanya sebatas kajian normatif semata. Secara teori arbitrase, sepanjang materi sengketa itu dikuasai sepenuhnya dan terbuka kesempatan untuk melakukan perdamaian maka hal itu dapat menjadi obyek penyelesaian secara arbitrase tanpa harus membeda-bedakan substansi sengketanya sepanjang masih dalam substansi perjanjian yang mengikat para pihak. Penerapkan Arbitrase dalam sengketa perdata pertanahan akan menghadapi beberapa kendala baik kendala teknis, administrasi, dan yuridis. Untuk Mediasi masih menjadi pilihan hingga saat ini.
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg) Putra, Adrian Bima; Danil, Elwi; Rias, A. Irzal
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1490

Abstract

In the practice of law enforcement against criminal acts of defamation through social media in the jurisdiction of the Padangv District Court, we can see the judge's decision to sentence the defendant to prison for violating the ITE Law. The judge in decision Number 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg on behalf of Robby Putra Eryus, nicknamed Robby, was legally and convincingly proven to have committed a violation against. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 56 paragraph of the Criminal Code. This research is normative juridical research using secondary data. This research is a descriptive analysis. The research results show that: 1. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the defendant was based on the consideration that the defendant's actions were carried out not only for the defendant's personal interests but also for the interests of society, which were related to humanity, in this case because of community service. 2. The perspective of justice assesses that the criminal penalties imposed on those involved are in accordance with the views and principles of justice, especially according to Rawls.
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Bazlina, Delia; Putra, Adrian Bima; HP, Hasti Octavia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
The Legal Standing of Deepfake Digital Evidence in Criminal Proceedings: Challenges of Evidentiary Integrity in the AI Era Adrian Bima Putra
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has introduced deepfake technology, triggering a crisis of authenticity regarding criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of deepfakes within the Indonesian criminal justice system and the challenges of maintaining evidentiary integrity during trials. Employing a normative legal research method, this study examines the synchronization between technological developments and current positive law regulations. The results indicate that while the ITE Law recognizes electronic information and documents as valid legal evidence, the emergence of deepfakes poses an existential threat to the "seeing is believing" judicial paradigm. This technology is capable of manipulating visual and audio realities with high precision, making it increasingly difficult to distinguish from authentic recordings. These findings highlight a significant gap in digital forensic standards and judicial readiness in Indonesia. The lack of specific verification protocols risks the admission of fabricated evidence, which could ultimately undermine the pursuit of justice. The study concludes by emphasizing the urgent need for judicial procedural reforms and the establishment of specialized AI forensic protocols. Such measures are crucial to mitigate the risk of judicial errors and ensure that the legal system remains adaptive yet rigorous in safeguarding evidentiary validity in the era of digital disruption.
Co-Authors A. Irzal Rias Affandi Affandi Bazlina, Delia Brian Matheuw Brian Matthew Delia Bazlina Elwi Danil Gunawan Widjaja Gunawan Widjaja HP, Hasti Octavia Marwan Suliandi Rias, A. Irzal Siti Nur Azizah Siti Nur Azizah WAGIMAN Wagiman .