Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Law and Justice Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Dora Kusumastuti
Universitas Slamet Riyadi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OPTIMIZING THE CREATIVE ECONOMY IN INDONESIA: THE LEGAL INTEGRATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES Dora Kusumastuti; Yenny Febrianty; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Masitah Pohan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.35042

Abstract

The concept of the creative economy revolves around fostering community participation and developing the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. This orientation is closely linked to the presence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) institutions. However, legal challenges arise when separate regulations govern MSMEs and BUMDes, hindering the optimization of the creative economy within society. This article aims to address these legal issues by examining the integration of BUMDes and MSMEs to enhance the creative economy in Indonesia. Drawing on normative research, this article takes a conceptual and statutory approach to shed light on the matter. The findings affirm the need for specific legal policies that facilitate the integration of MSMEs and BUMDes, enabling them to collaborate and regulate their potential collectively. Special regulations should be established to govern the various aspects of integration, including the forms of integration, the fields that can be integrated, and the legal processes involved in developing the creative economy. By establishing comprehensive regulations, Indonesia can foster a conducive environment for the creative economy to thrive, promoting collaboration between MSMEs and BUMDes while harnessing their potential for societal development.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan Di Indonesia (Studi Kasus di YLKI Jakarta) Liliana Budiman; Dora Kusumastuti; Puspaningrum
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah asuransi kesehatan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif empiris dengan studi kasus pada YLKI melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YLKI berperan dalam memberikan pendampingan kepada nasabah asuransi kesehatan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal yang menyebabkan perlindungan dan bantuan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi belum berjalan secara optimal.
Business Dispute Resolution through Alternative Dispute Resolution (ADR): A Civil Law Analysis of the Effectiveness of Non-Litigation Mechanisms Ani Purwati; Dora Kusumastuti; Geofani Milthree Saragih; Ade Sathya Sanathana Ishwara; A. Rachmat Wirawan
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the resolution of business disputes through Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, analyzing their effectiveness from a civil law perspective. Amid the limitations of litigation in accommodating the practical needs of business actors, this research investigates several problems, namely the normative foundations of ADR within civil law-based business dispute resolution, the effectiveness of non-litigation mechanisms in resolving business disputes, and the challenges and limitations of ADR within civil law systems. A normative juridical method is employed, combining statutory and conceptual approaches to analyze civil law doctrines, ADR regulations, and relevant legal literature. The findings show that ADR is normatively grounded in the principles of party autonomy, freedom of contract, good faith, and legal certainty, positioning it as an integral component of civil law rather than a mere alternative to litigation. Non-litigation mechanisms prove effective in delivering time and cost efficiency, confidentiality, and the preservation of business relationships, although constrained by power imbalances, enforceability issues, and limited institutional capacity. This study concludes that strengthening ADR's normative framework and institutional integration is essential to enhance its effectiveness in civil law-based business dispute resolution.
OPTIMALISASI POTENSI DESA WISATA NGARGOYOSO MELALUI PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA Imam Al Ghozali Hide Wulakada; Dora Kusumastuti; Sinta Ana Pramita
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 8 (2025): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, memiliki potensi sumber daya alam yang strategis untuk dikembangkan sebagai desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memberikan landasan hukum pengelolaan usaha desa secara profesional. Namun, BUMDes Ngargoyoso belum beroperasi optimal akibat keterbatasan kompetensi manajemen, legalitas usaha, pemahaman hak ekonomi warga, dan akses pasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajemen bisnis BUMDes melalui metode sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus dan warga desa terhadap tata kelola usaha desa. Program lanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi dan evaluasi dampak ekonomi secara berkelanjutan
Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan dalam Perkara Perceraian Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara dan Teori Hukum Feminis Niken Amboro; Dora Kusumastuti; Agatha Jumiati
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 8 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i8.32956

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian, dengan penekanan khusus pada perlindungan hak-hak konstitusional perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Studi ini membahas tiga permasalahan yang saling berkaitan, yaitu kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan dari perspektif Hukum Tata Negara, serta responsivitasnya terhadap ketimpangan relasi kuasa gender dalam perkara perceraian yang dianalisis melalui lensa Teori Hukum Feminis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan ketentuan konstitusi) serta bahan hukum sekunder (doktrin hukum, literatur akademik, dan yurisprudensi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA tidak menempati posisi formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan berfungsi sebagai peraturan kebijakan internal (beleidsregel) yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk memandu praktik peradilan. Meskipun berada di luar hierarki formal tersebut, SEMA secara substantif memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945 serta perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1). Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai instrumen emansipasi hukum yang secara bertahap menggeser paradigma peradilan agama dari orientasi mekanis-patriarkal menuju kerangka yang lebih responsif gender, sehingga melindungi keselamatan dan kesejahteraan ekonomi perempuan pascaperceraian. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga yang responsif gender serta menawarkan rekomendasi untuk mengharmonisasikan hukum acara dengan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.
Co-Authors A.Rachmat Wirawan Ade Sathya Sanathana Ishwara Ade Sathya Sanathana Ishwara Agatha Jumiati Ani Purwati Geofani Milthree Saragih Imam Al Ghozali Hide Wulakada Liliana Budiman Niken Amboro Pohan, Masitah Puspaningrum Sinta Ana Pramita Yenny Febrianty