Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Dedicators Community PROGRESIF: Jurnal Hukum Indonesian State Law Review (ISLRev) Journal of Islamic Law Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Insand Comtech : Information Science and Computer Technology Journal Advances In Social Humanities Research RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal De Lege Ferenda Trisakti JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Between Revelation and Constitution: The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin’s Sociopolitical Ijtihād Said, Muhtar; Fadli, Moh.; Widiarto, Aan Eko; Al-Uyun, Dhia
Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v6i2.4220

Abstract

The crucial aspect of studying Indonesian constitutional law that is often overlooked is the dialectic between revelation (religion) and the constitution (state). This interplay significantly influences the foundational thinking of the nation’s architects and shapes constitutional law, as well as critical perspectives on colonialism. This study aims to examine the political-legal thought of Muhammad Yamin by revealing how the interaction between revelation and constitution shaped his ideas regarding the basis and sovereignty of the Indonesian state. Utilizing a textual analysis of historical documents, this research situates Yamin’s thought within the broader context of constitutional formulation as part of an intellectual resistance against colonial hegemony. The findings reveal that Yamin’s concept of sovereignty fiqh (Islamic jurisprudence), which is grounded in the Islamic principle of shūrā (deliberation), represents a sociopolitical ijtihād (independent reasoning) that systematically critiques the Netherlands-Indonesia Union. Furthermore, it clearly articulates his idea of a “pembanding” or comparator, a conceptual precursor to judicial review. Theoretically, this study expands the scope of sociopolitical fiqh within contemporary constitutional discourse. [Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif kritis terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi gagasannya mengenai dasar dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen historis, penelitian ini menempatkan pemikiran Yamin dalam konteks yang lebih luas dari proses perumusan konstitusi sebagai bagian dari perlawanan intelektual terhadap hegemoni kolonial. Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara sistematis mengkritik Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang “pembanding”, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial review). Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer.]
Reevaluating the Principle of Legal Fiction: Balancing Legal Certainty and Social Justice Said, Muhtar; Fadli, Moh.; Widiarto, Aan Eko; Al-Uyun, Dhia
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i1.13388

Abstract

The principle of legal fiction is widely recognized for its role in legitimizing laws and ensuring legal certainty. However, while it contributes to the stability and predictability of legal applications, it also has inherent weaknesses that may lead to unjust outcomes, particularly for vulnerable groups who are unaware of the law. In the context of Indonesia’s vast territory, the lack of widespread socialization and public awareness of new legal regulations exacerbates these issues. Consequently, individuals, especially from lower socioeconomic classes, may become inadvertently entangled in legal processes due to their ignorance of applicable laws, leading to potential injustices. The principle of legal fiction, therefore, may inadvertently serve as a tool of oppression, particularly when used to position suspects as defendants without adequate awareness or understanding of their legal rights. This paper argues for a re-evaluation and improvement of the principle to ensure a more just and transparent application. A more nuanced approach is needed, distinguishing between its absolute application in criminal cases and its non-absolute use in regulatory offenses. By refining the concept of legal fiction, we can enhance both its legitimacy and its capacity to uphold justice for all members of society.
Pendampingan dan Pencegahan Pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah Warga NU Kota Depok Terhadap Pinjaman Online Said, Muhtar
Journal of Dedicators Community Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/jdc.v9i2.4981

Abstract

Pinjaman Online (Pinjol) bisa diakses dengan mudah dan praktis sehingga memudahkan orang yang ingin memanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidup atau pengembangan usahannya. Namun untuk menggunakan atau memanfaatkan platfom pinjaman Online harus waspada, tidak boleh terlena dengan akses mudah yang ditawarkan karena untuk menggunakan platform pinjaman Online harus mempunyai persiapan dan perhitungan yang matang. Apabila tidak mempunyai persiapan yang matang maka bisa terjebak pada pinjaman Online lainnya. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama dari warga NU Kota Depok yang sedang giat dalam memajukan ekonominya. Oleh karena itu pengabdian ini diarahkan untuk menciptakan kader yang nantinya bisa menjadi agen bagi UNUSIA dalam melakukan Pendidikan terhadap pegiat UMKM supaya tidak mudah terjebak dalam penggunaan platform pinjaman Online. Dalam pelaksanaan pengabdian ini ditemukan beberapa metode bagi pegiat UMKM Warga NU Kota Depok supaya tidak terjebak pada pinjaman Online yakni memperbanyak litegasi kewirausahaan dan menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat sekitar
Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Ahirullah, Rajab; Said , Muhtar
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 9 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i9.119

Abstract

Skripsi ini membahas tentang urgensi checks and balances dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia lebih khusnya menyoroti tentang studi pembenukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Metode yuridis normatif, dengan menggunakan pola pendekatan statute approach (pendekatan prundang-undangan) dan conseptual approach (pendekatan koseptual). Mekanisme dalam pembentukan undang-undang di Indonesia seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pada tahap pembahasan inilah sesungguhnya prinsip checks and balances terjadi. yang mana pada tahap pembahasan ini sebuah keputusan Rancangan undang-undang yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Namun kenyataan nya dalam pembahsan rancangan undang-undang ini terkadang tidak menggunakan Prinsip Checks and balances sistem, karena koalisi lebih menguasai parlemen dan kubu oposisi cenderung lemah, sehingga proses checks and balances antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik.
Kebijakan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Nur Arifah; Muhtar Said
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 4 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i4.5729

Abstract

Children are a trust and a gift from God Almighty, because within them are already embedded the rights and dignity as complete human beings. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in conjunction with Law Number 3 of 1977 concerning the Juvenile Court, the term "Child in Conflict with the Law" is defined. In Chapter 1 Article 1 point 2, it is stated that "A Child in Conflict with the Law is a child who is in conflict with the law, a child who is a victim of a crime, and a child who is subject to criminal sanctions." Furthermore, in point 3, it is mentioned that "A Child in Conflict with the Law, hereinafter referred to as a child who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old, who commits a crime.
Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Korban Kekerasan Sosial: Perlindungan Hak Anak Nur Arifah; Muhtar Said
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 4 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i4.7353

Abstract

Children are legal subjects who are still not legally capable, so parents or guardians must be obliged to look after and guide the child because the parents or guardians already have legal capacity. As stated in the Declaration of the Rights of the Child or known as the Geneva Declaration on the rights of the child that the child because of his physical and mental immaturity requires special experience and care including proper legal protection both before and after his birth. Child protection is an activity to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination.
Between Divinity and Liberty: Rethinking Religious Freedom under Indonesia’s Constitution Muhammad Ramadhan Giri Wardana; Abdul Ghoffar Husnan; Muhtar Said; Kartini Laras Makmur
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2025: VOLUME 5 ISSUE 2, OCTOBER 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v5i2.750

Abstract

This study examines the implementation of religious freedom in Indonesia through the lens of constitutionalism, focusing on the interpretive ambiguity between the foundational state principle of Ketuhanan Yang Maha Esa (Belief in the One and Only God) and the constitutional guarantee of religious freedom set out in Article 29(2) of the 1945 Constitution. This tension becomes particularly apparent when Article 28E, which affirms individual religious freedom, is curtailed by Article 28J, which allows the state to impose limitations on the public interest. Using a juridical-normative approach, this research investigates how Ketuhanan Yang Maha Esa is embedded within Indonesia’s legal framework and how varying constitutional interpretations influence the realisation of religious freedom. The findings reveal that, although the 1945 Constitution formally guarantees religious freedom, its implementation is often obstructed by administrative requirements, such as the mandatory declaration of religion in official identification documents, that fall short of international human rights standards. The study argues that this inconsistency stems from restrictive legal interpretations and the lack of coherent implementation. It calls for a more inclusive and balanced interpretative framework that upholds both constitutional principles and international human rights norms. The study’s key academic contribution lies in elucidating the complex relationship between Ketuhanan Yang Maha Esa and religious freedom, offering critical insights into the broader application of human rights within Indonesia’s constitutional order.
Analisis Sentimen Media Sosial Terhadap Dinamika Internal PBNU Menggunakan Brand24 dan Netnografi Handy Fernandy; Muhtar Said; Binti Mamluatul Karomah; Arifin Andi Abdul Karim
Insand Comtech : Information Science and Computer Technology Journal Vol. 11 No. 1 (2026): Insand Comtech
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/jic.v11i1.2988

Abstract

Penelitian ini berdasarkan sentimen media sosial terhadap dinamika internal yang terjadi pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada periode 20 s/d 27 November 2025. Penelitian ini menggunakan aplikasi brand monitoring, Brand23 sebagai instrumen pengumpulan data kuantitatif. Tercatat sebanyak 13.839 mentions terdeteksi di lintas platfom digital, mulai dari X (Twitter), Youtube, dan Instagram di mana sebanyak 765 bernada positif (5,5%) dan 1.895 bernada negatif (13,7%). Sisanya netral, Namun bila sentimen netral dikecualikan, ditemukan bahwa 71,4% narasi bernada negatif sementara hanya 28,6% yang positif. Puncak sentimen negatif terjadi pada 22 November 2025 dengan 385 mentions negatif bertepan dengan pemberitaan pemberitaan mengenai pemakzulan dan konflik kepemimpinan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Hasil analisis pada kata kunci menunjukan dominasi kata-kata seperti 'makzul', 'mundur', 'konflik', 'internal', dan 'israel' yang merefleksikan dimensi konflik internal sekaligus isu geopolitik yang melatarbelakanginya. Hasil temuan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan bernuansa tentang bagaimana opini publik digital terbentuk, berkembang, dan berdampak terhadap organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia di era media sosial.
Co-Authors Aan Eko Widiarto Abdul Ghoffar Husnan Ahirullah, Rajab Al-Uyun, Dhia Ardiansyah, Alfan Rizki Arifin Andi Abdul Karim Binti Mamluatul Karomah DR, Muhammad Rusydi Erfandi Erfandi Fadli, Moh. Handy Fernandy Kartini Laras Makmur Lutfa, Asna Minan, Ahasanul Muhammad Ramadhan Giri Wardana Muhammad Rusydi DR Nugraha, Sigit Nurhadi NUR ARIFAH Nurliani Nurliani