Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.798

Artikel ini membahas tentang asas pacta sunt servanda dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. Perjanjian standar (take it or leave it contract) yang merupakan perjanjian baku yang sudah dibuat oleh satu pihak yang sering menggunakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab kreditur/salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu contoh perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang paling sering ditemui adalah dalam praktik perbankan. Penting untuk diketahui bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda atau asas mengikat para pihak dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi karena perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi kerap kali mengesampingkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau asas-asas dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah penerapan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian standar juga tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas itikad baik. Apabila klausula eksonerasi tersebut dibuat tidak dengan itikad baik dan/atau melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan asas pacta sunt servanda.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.221

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pengusaha/pemberi kerja. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya. Sehingga perlu dikaji mengenai apakah perjanjian baku berupa perjanjian kerja menerapkan asas kebebasan berkontrak dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berupa perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisisnya deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa perjanjian kerja merupakan “take it or leave it contract” yang harus menerapkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi nilai utama dan absolut karena mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Asas kekebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perjanjian kerja tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun bergantung kepada kebutuhan masyarakat dan para pihak dalam mencapai tujuannya masing-masing dan selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, berdasarkan itikad baik, serta menerapkan asas keseimbangan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Perjanjian Kerja

PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN TIKTOK MELALUI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS ARBITRATION AND MEDIATION CENTER Lintang Ario Pambudi; Nur Wakhid; Mukhsinun Mukhsinun; Haedah Faradz; Weda Kupita; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14191

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (electronic commerce) menjadi salah satu strategi bisnis yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia dalam waktu yang singkat. Namun prinsip ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain TikTok antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam menangani sengketa nama domain TikTok diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute di Arbitration and Mediation Center milik WIPO. Penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute WIPO biayanya lebih terbuka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat karena sengketa harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel administratif. Hasil penelitian juga melihat pertimbangan panel administratif memenangkan Bytedance Ltd. karena nama domain yang didaftarkan oleh Dubinin Alexey identik dan membingungkan konsumennya, Dubinin Alexey tidak memiliki hak nama domain tersebut, serta Dubinin Alexey telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain TikTok dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial.Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, WIPO, Nama Domain Penyelesaian Sengketa.

Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19 Maria Mu'ti Wulandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6736

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki berdaya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekenomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.

Enhancing Efficiency: The Use Of Electronic Signatures In Notarial Deed Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati; Pambudi, Lintang Ario; Kupita, Weda; Wakhid, Nur; Legowo, Pramono Suko; Taufiq, Muhammad
Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.2.529

The use of electronic signatures for the parties in the notarial deed is still a matter of debate as to whether its validity is recognized or not. In practice, there are still many notaries who in signing a deed by the parties do not use electronic signatures because there is no clear arrangement regarding electronic signatures in notarial deeds. Therefore, the article will focus on the problem of the concept of electronic signatures that are in accordance with the laws and regulations and the validity of the use of electronic signatures in the partij akta. The research method is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research are that basically electronic signatures have legal force and legal consequences as long as they meet the requirements regulated in the Electronic Information Electronic Law 2008 (Amendment 2016). However notarial deeds are not allowed to use electronic signatures according to Article 5 of the EIT Law 2008 (Amendment 2016). Notary as state officials must also create efficient public services by following existing technological developments by using electronic signatures to support e-government to create efficient public services. Therefore, the Government must also provide clear legal protection related to electronic signing for the parties in the notarial deed, mainly in the Notary Law and EIT Law.

Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata Restianingsih, Rizky Dwi; Sulistyandari, Sulistyandari; Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16114

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris. Kata Kunci: Kewajiban Ahli Waris; Pemulihan Kerugian Negara; Tanggung Jawab Perdata.

Legality and Legal Protection of Marriages for Believers in the Almighty God in Central Java Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4032

According to data from the population census in 2022, there are 117,412 Indonesians who followed Believers in the Almighty God. Subsequently, the government must pay attention in the legality of marriage between believers. This research aims to analyze the legality and legal protection of believers in Central Java. Normative juridical research methods use secondary and primary data as support. The study's findings demonstrate that the legality of marriages of believers is already acknowledged. Problems arose when the Supreme Court Circular Letter No.2 of 2023 was issued because the state forbids marriages between individuals of different religions and beliefs. However, there are still marriages with different beliefs because the marriage registry will only record the marriage formally through the National Identity Card of the prospective bride and groomwhich only list the adherents of the belief even though their beliefs differ. Another problem is when the belief organization has not been registered, the marriage cannot be registered, because to register the marriage is the Certificate from the Belief Leader and proof that the belief organization has been registered.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search