Garuda - Garba Rujukan Digital

DISRUPSI NON-KINETIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGGULANGAN EKSTRIMISME KEKERASAN DI KOTA BIMA Akhyar ,; Rahmad Hidayat; Ansyari Lubis
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.058 KB)

Artikel ini berkonsentrasi membahas kontribusi aktor non-negara dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan di Kota Bima. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, penulis hendak mengungkap ragam disrupsi non-kinetik yang dilakukan FKUB Kota Bima untuk meniadakan eksistensi segala bentuk tindakan radikal di ranah lokal. CVE yang menekankan keutamaan partisipasi lembaga privat dalam kontra-radikalisasi, pada konteks tulisan ini telah terejawantah dalam rangkaian aktivitas FKUB Kota Bima berbasis pendekatan non-kinetik untuk menyebarluaskan pemahaman tentang demokrasi, binadamai, inklusi sosial, atau nirkekerasan kepada khalayak ramai. Dengan kata lain, disrupsi non-kinetik yang diterapkan organisasi masyarakat sipil ini terbilang efektif mendayagunakan pendekatan organisatoris dan personal dalam berinteraksi dengan subyek-subyek yang terlibat maupun tidak terlibat dalam aksi ekstrimisme kekerasan di wilayah setempat. Kata Kunci: disrupsi, ekstrimisme, kekerasan, non-kinetik, privat.

The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.442

This article discusses the implementation dynamics of the Village Law in a certain context which was backgrounded by the village head's autocratic leadership style that tends to hinder the agenda for institutionalising inclusive governance based on social justice in the village development management. Accountability and citizen engagement as the foundation of term inclusive governance are the principal factors that must be implemented by the Village Government in their routine tasks. As qualitative research with a case study approach, this research utilized a purposive sampling technique to determine the key informants targeted from the elements of the government and villagers. To limit the focus of interest, this research only presents a discussion about the implementation dynamics of the Village Law with the setting of the leadership style of the Village Head in the 2011-2017 period. Field findings show that Dorokobo Village, Kempo District, Dompu Regency has complex socio-economic problems, thus requiring the presence of a responsive government and active villagers to jointly manage various development activities. Unfortunately, expectations of ideal leadership are not widely found in the past structure of the Village Government because they were only busy with various administrative activities and absent from substantive matters. Political leaders came with a procedural and even autocratic style so that the regular participation spaces were limited opened by only involving the elite without the presence of all components of the community. The absence of a progressive process to develop institutional accountability was due to the lack of power that can compel the Village Government to apply the principles of accountability and transparency in their activities.

Studi Derajat Partisipasi dan Literasi Anggaran Kelompok Rentan dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Rahmad Hidayat; Muhammad Sauki
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.801

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) adalah regulasi akomodatif terhadap kepentingan masyarakat melalui demokratisasi pengambilan keputusan kolektif yang ditunjang oleh kemandirian desa dan konsolidasi pembangunan desa. Berkelindan dengan hal itu, tinggi-rendahnya level partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan kolektif perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, baik berbasis undangan maupun prakarsa sendiri, tentu saja merefleksikan derajat literasi anggaran pada diri mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan derajat partisipasi dan literasi anggaran unsur kelompok rentan desa dalam siklus pengelolaan pembangunan, terutama pada forum perencanaan dan penganggaran yang berlangsung setiap tahun berupa Musdes RKPDesa dan APBDesa, di mana sejumlah warga miskin, perempuan, dan difabel diposisikan sebagai informan. Hasil penelitian menegaskan kenyataan bahwa partisipan forum kewargaan reguler yang berlangsung tiap tahun di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi para pemegang kuasa level tinggi sehingga predikat bias kepentingan elit tetap melekat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan karena minim pelibatan kelompok rentan serta masih dimaknai sebagai proses teknokratis yang tidak harus mencakupkan unsur masyarakat di dalamnya.

DISRUPSI NON-KINETIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGGULANGAN EKSTRIMISME KEKERASAN DI KOTA BIMA Akhyar Akhyar; Rahmad Hidayat; Ansyari Lubis
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 16 No. 2 (2019): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Artikel ini berkonsentrasi membahas kontribusi aktor non-negara dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan di Kota Bima. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, penulis hendak mengungkap ragam disrupsi non-kinetik yang dilakukan FKUB Kota Bima untuk meniadakan eksistensi segala bentuk tindakan radikal di ranah lokal. CVE yang menekankan keutamaan partisipasi lembaga privat dalam kontra-radikalisasi, pada konteks tulisan ini telah terejawantah dalam rangkaian aktivitas FKUB Kota Bima berbasis pendekatan non-kinetik untuk menyebarluaskan pemahaman tentang demokrasi, binadamai, inklusi sosial, atau nirkekerasan kepada khalayak ramai. Dengan kata lain, disrupsi non-kinetik yang diterapkan organisasi masyarakat sipil ini terbilang efektif mendayagunakan pendekatan organisatoris dan personal dalam berinteraksi dengan subyek-subyek yang terlibat maupun tidak terlibat dalam aksi ekstrimisme kekerasan di wilayah setempat.

LEMBAGA ADAT DAN FUNGSIONALISASI "LOCAL WISDOM" SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI KABUPATEN DOMPU Muhammad Sauki; Tasrif Tasrif; Rahmad Hidayat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2020): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam Menyelesaikan Konflik Antar masyarakat di Kabupaten Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat di Kabupaten Dompu. Bersandar pada pendekatan penelitian kualitatif, diperoleh hasil yang menegaskan bahwa tokoh adat yang mengorganisir diri melalui Lembaga Masyarakat Adat Donggo (LAMDO) mampu memposisikan diri sebagai salah satu unsur paling sentral di tengah kehidupan masyarakat tatkala konflik komunal antarwarga desa mencuat ke permukaan dan bertindak pula sebagai pelengkap spektrum peran “resolusi konflik” yang dilaksanakan unsur Pemerintah Kabupaten Dompu. Lembaga adat yang sebelumnya sudah lama tidak berfungsi bahkan hilang, coba dihidupkan lagi dan dimaksimalkan perannya. LAMDO menjadi pihak yang sangat berperan aktif dalam menggalang dan menjaga perdamaian pada saat konflik ataupun pasca konflik terjadi, tokoh adat yang ada pun merupakan pihak pertama yang coba didekati oleh pihak pemerintahan, karena melihat pentingnya dan strategisnya lembaga adat di tengah masyarakat Dompu. Karena dipercaya lembaga adat lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantispasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LAMDO telah mampu mendayagunakan kearifan lokal dalam penanganan konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Dompu, terutama pada kasus konflik warga Desa O’o dengan Lingkungan Kota Baru tahun 2014 lalu. Kemampuan LAMDO tersebut merefleksikan signifikasi dan fungsi kearifan lokal dalam resolusi konflik, yakni sebagai (a) penanda identitas sebuah komunitas, (b) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, (c) sesuatu yang tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam, (d) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (e) perubah pola fikir serta penyemai hubungan timbal-balik kelompok individu dan meletakkannya di atas common ground, dan (6) pendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARWISATA PANTAI PINK BERBASIS PRO-POOR TOURISM DI DESA LAMBU KABUPATEN BIMA Muhammad Subhan; Rahmad Hidayat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2021): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh-mana peran Pemerintah Kabupaten Bima dan stakeholder lain dalam pengembangan Pantai Pink sebagai destinasi wisata pedesaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan warga Desa Lambu; dan Potensi serta tantangan penerapan konsep pro-poor tourism yang menghubungkan ekonomi pedesaan dengan aktivitas pengembangan Pantai Pink sebagai destinasi wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap apakah pengembangan destinasi wisata berbasis Pro-Poor Tourism memiliki dampak secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lambu. Penentuan subyek penelitian ini dipilih berdasarkan teknik snowball sampling guna menentukan informan-informan kunci yang disasar sebagai sumber penggalian data.. Sedangkan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode Desk study dan Field study. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama adalah peran masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata di Desa Lambu telah memperlihatkan dampak yang positif, kedua Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat desa Lambu dalam pengembangan pariwisata terbagi menjadi 4 yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi.

Co-Learning on Budget Literacy and Expenditure Tracking of the Village Development Program Hidayat, Rahmad; Tauhid; Sauki, Muhammad
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v5i2.1560

At the village level, not all residents have knowledge of the content of budget documents as well as minimal attention and awareness to influence the budgeting process that takes place in their area. Based on these problems, this activity is oriented towards increasing budget literacy and the ability to trace expenditures for village development programs to certain community groups. Partners are trained in a targeted manner so that they can map the weaknesses and strengths of the village budgeting posture as seen in the current year's APBDesa document, both in its structure, format, and allocation as a basis for advocating for their priority needs to the Village Government and BPD so that they can be accommodated in the village planning-budgeting document in future. This activity has been implemented on February 21, 2021, at 08.00-11.00 PM in the Office Hall of Rabakodo Village, Woha District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by involving twenty-five people from the vulnerable group which consisted of housewives, poor people, and young villagers. Pedagogical approaches used to teach budget literacy and expenditure tracing were the combination of direct instruction with enquiry-based learning, values clarification exercises, and participatory learning. This intervention was effective to increase the participants' knowledge and insight into the participatory budgeting process. Nevertheless, their attention and awareness to participating in the formulation of the village budget and monitoring its spending need to be forged further through several similar facilitations.

BELAJAR REFLEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA BERBASIS PRINSIP KEPEMERINTAHAN MELALUI TRANSPARANSI Muhammad Taufiq; Dwi Arini Nursansiwi; Rahmad Hidayat
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Panrita Abdi - Januari 2024
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v8i1.26137

To realize a democratic, participatory, and open government, public organizations must fulfill society's rights to information disclosure by providing data and ensuring easy accessibility for external parties to monitor their performance and actively participate in managing development through meaningful mechanisms. This community service program aimed to enhance the conceptual-contextual understanding of the target audience, including the Village Government, Village Consultative Council, and residents, regarding the meaning, scope, and significance of public information disclosure under the Law on Public Information Disclosure and the Village Law. During the program planning stage, the implementer team coordinated with stakeholders in the village to discuss facilitation designs. At the implementation stage, we facilitated reflective learning by combining direct instruction with inquiry-based and participatory learning. This reflective learning facilitation has effectively enhanced the knowledge and understanding of most target audiences about village-level public information disclosure, including its meaning, scope, and significance. This program also effectively enhances collective awareness and fosters commitment among all partners to promote public information disclosure in the village. That serves as a foundation for transparency and accountability in the village government's fulfillment of its constitutional duties, which require active resident participation in overseeing village development management. --- Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan terbuka, organisasi publik harus memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan informasi dengan menyediakan data dan memastikan akses mudah bagi pihak eksternal untuk memantau kinerja lembaga pemerintah dan turut berpartisipasi aktif dalam mengelola pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi guna perwujudan pemerintahan demokratis, partisipatif, dan terbuka. Ketersediaan data serta aksesibilitas mudah harus disediakan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dapat mengawasi kinerja lembaga pemerintah sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berorientasi meningkatkan pemahaman konseptual-kontekstual khalayak sasaran yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta warga tentang makna, cakupan, dan signifikasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dan Undang-Undang Desa (UUDesa). Selama tahapan perencanaan program, kegiatan inti yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana dengan para pihak terkait di desa lokasi program untuk mendiskusikan desain fasilitasi. Sementara pada tahapan pelaksanaan, pendekatan pedagogis yang digunakan dalam fasilitasi belajar reflektif adalah kombinasi instruksi langsung (ceramah, diskusi, serta brainstorming) dengan pembelajaran berbasis inkuiri dan partisipatif. Fasilitasi belajar reflektif ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mayoritas khalayak sasaran tentang makna, cakupan, dan signifikasi keterbukaan informasi publik level desa sesuai kehendak UUKIP dan UUDesa. Program ini juga mampu menjadi medium efektif yang telah didayagunakan bersama-sama untuk pengasahan kesadaran kolektif serta perajutan komitmen seluruh mitra dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik di desa. Hal itu berfungsi sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang harus beriringan dengan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pengelolaan pembangunan desa.

Institutional Accessibility in Providing Development Data as a Primary Dimension of the Village Government's Public Accountability Muhammad Taufiq; Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 9 Issue 1: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i1.20634

This essay examines the extent to which the village government is institutionally accessible in conveying development data to its citizens. Dervin (1973) defines institutional accessibility as the ability and willingness of public institutions to provide individuals with essential information. The easily accessible nature of such governmental entities would result in greater accountability and transparency in government administration, development, and community responsibility, which are constitutional obligations of state institutions. The authors describe the Rabakodo Village administration's level of public accountability in managing development operations, as evidenced by institutional accessibility to creating general information disclosure. This is a descriptive-qualitative study that uses focus group discussions and in-depth interviews as the primary methods of data collection. Public accountability may not have been fully implemented up to this point due to the lack of serious consideration given to the attempts to develop responsible village governance in Rabakodo Village. The lack of sincerity can be seen in the absence of adequate communication media to publicize the village development program while meeting the community's needs for information on specific development operations. The village government's failure to optimize the availability of different communication platforms and provide full access to village development information posed a barrier to increasing participatory democracy, inclusiveness, and public accountability. Such a low level of institutional accessibility steadily diminishes the possibility of confronting detrimental practices, non-populist policies, and the corrupt orientation of village-level state actors.

Unveiling the Strategic Model of Political Lies Firmansyah Firmansyah; Muhammad Sauki; Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.22787

This article delves into the strategic model of political lies, highlighting the intricate nature of this phenomenon within a political framework. Politicians use various strategies to formulate and disseminate lies, ranging from positive campaigns to negative ones. In positive campaigns, lies create a more favorable public perception of politicians, while in negative campaigns, these undermine opponents' standing, instill doubt, and undermine their credibility. Politicians derive immediate advantages from political lies, such as increased popularity and favorable public perceptions, but must also consider potential future costs, including forfeiting public trust and political ramifications. The strategies employed to deal with political lies vary significantly based on political circumstances. Politicians navigate the delicate balance between short-term political advantage and upholding ethical principles in the political sphere. Political lies can quickly garner support and enhance popularity, but they can also undermine public trust, diminish political credibility, and have enduring consequences for a politician's image. Addressing the issue of political lying requires a multifaceted approach that tackles its root causes while safeguarding democratic principles. Voters are crucial to maintaining accountability by exercising their right to vote and assuming control over the democratic process.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search