Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal English Teaching and Linguistics Journal (ETLiJ) Jurnal Cakrawala Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hipotesa
Munazar Umar
STIA Abdul Azis Kataloka
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Munazar Umar
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 2: Oktober 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The swift advancement of information technology has changed how transactions are conducted through e-commerce, bringing both advantages and new challenges concerning consumer protection. In these transactions, consumers often find themselves in a precarious position, dealing with issues like uncertainty about product quality, shipping delays, and threats to the security of their personal data. Implementing legal safeguards that cover transaction security, transparency of product information, and mechanisms for dispute resolution is crucial. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation No. 80 of 2019 provide the legal framework; however, these regulations still face implementation challenges. Consequently, it is essential for the government, businesses, and consumers to collaborate and enhance education to increase awareness of consumer rights. Furthermore, technology plays a vital role in establishing a secure and transparent e-commerce environment.
Tindakan Pihak Luar Berkaitan Dengan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Umar , Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 18 No 1 (2024): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu jenis kejahatan dalam pasar modal adalah insider trading. Dalam insider trading pihak tidak langsung sebagai pihak luar yang memperoleh informasi rahasia perusahaan dari insider. Pihak luar merupakan pihak yang menerima informasi rahasia perusahaan dari insider baik secara pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum demi keuntungan pribadi dalam perdagangan saham. Hal inilah yang sangat merugikan investor dalam melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu maka dibutuhkan perlindungan bagi investor terhadap tindakan pihak luar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tindakan pihak luar tersebut dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif dengan melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengancam, membujuk orang dalam dan mencuri. Sedangkan secara pasif tanpa melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini orang dalam secara sadar tanpa tekanan apapun meupun tidak sengaja memberikan informasi rahasia perusahan kepada pihak luar tersebut dan upaya perlindungan hukum terhadap investor terhadap tindakan pihak luar berkaitan dengan insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu memberikan kepastian hukum, pengawasan dan penegakan.
Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. La Dimuru, Ali Hadi; Umar, Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 18 No 2 (2024): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69774/hipotesa.v18i2.97

Abstract

Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai akhir dari proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tujuan penting dalam pembangunan di setiap negara. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah kemiskinan, yang merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang dihadapi hampir oleh semua negara dan daerah. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan harapan tidak ada kelompok masyarakat yang lebih sejahtera secara signifikan dibanding kelompok lainnya. Pembangunan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah melalui program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKH di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sementara analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan variabel yang diteliti.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP REFORMASI DALAM PRESPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA Munazar Umar; Ali Hadi La Dimuru
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 10: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agenda reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dasar-dasar hukum yang mendasari reformasi administrasi publik, serta menilai implementasinya dari perspektif hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta aturan pelaksanaannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah dibentuk secara cukup menyeluruh, pelaksanaannya masih mengalami tantangan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, lemahnya penerapan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta belum maksimalnya perlindungan hukum bagi ASN. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan aspek yuridis reformasi birokrasi melalui harmonisasi peraturan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan responsivitas regulasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan reformasi administrasi publik dapat menghasilkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas
Implementasi Smart Contract Dalam Bisnis Digital: Prespektif Hukum Perdata Dan Perlindungan Pihak Terlibat Umar , Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 1 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi blockchain telah menghadirkan terobosan berupa smart contract, yaitu protokol digital yang secara otomatis melaksanakan isi suatu perjanjian. Kendati menawarkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi, penerapan smart contract menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata indonesia yang masih mengacu pada kuh perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian smart contract dengan unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 kuh perdata, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang layak bagi para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat landasan hukum yang memadai untuk mendukung implementasi smart contract secara optimal. Tidak adanya regulasi khusus, ketimpangan dalam penguasaan teknologi, serta keterbatasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat progresif melalui penyusunan regulasi khusus, penetapan standar transparansi algoritmik, serta penguatan sistem e-court dan online dispute resolution demi menjamin kepastian dan keadilan hukum di era digital.
Tindakan Pihak Luar Berkaitan Dengan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Umar , Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 18 No 1 (2024): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu jenis kejahatan dalam pasar modal adalah insider trading. Dalam insider trading pihak tidak langsung sebagai pihak luar yang memperoleh informasi rahasia perusahaan dari insider. Pihak luar merupakan pihak yang menerima informasi rahasia perusahaan dari insider baik secara pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum demi keuntungan pribadi dalam perdagangan saham. Hal inilah yang sangat merugikan investor dalam melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu maka dibutuhkan perlindungan bagi investor terhadap tindakan pihak luar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tindakan pihak luar tersebut dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif dengan melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengancam, membujuk orang dalam dan mencuri. Sedangkan secara pasif tanpa melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini orang dalam secara sadar tanpa tekanan apapun meupun tidak sengaja memberikan informasi rahasia perusahan kepada pihak luar tersebut dan upaya perlindungan hukum terhadap investor terhadap tindakan pihak luar berkaitan dengan insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu memberikan kepastian hukum, pengawasan dan penegakan.
Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. La Dimuru, Ali Hadi; Umar, Munazar
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 18 No 2 (2024): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69774/hipotesa.v18i2.97

Abstract

Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai akhir dari proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tujuan penting dalam pembangunan di setiap negara. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah kemiskinan, yang merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang dihadapi hampir oleh semua negara dan daerah. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan harapan tidak ada kelompok masyarakat yang lebih sejahtera secara signifikan dibanding kelompok lainnya. Pembangunan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah melalui program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKH di Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sementara analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan variabel yang diteliti.
Speech Acts in Surah Al-Maun and Their Relevance to the Muhammadiyah Social Movement Hasani, Nurfadila; Borut, Ismail; Bugis, Halima; Ratau, Asria; Umar, Munazar
English Teaching and Linguistics Journal (ETLiJ) Vol 7, No 1 (2026): ETLiJ - English Teaching and Linguistics Journal
Publisher : English Teaching and Linguistics Journal (ETLiJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/etlij.v7i1.25372

Abstract

This study applied speech act theory to analyze Surah Al-Ma'un, the 107th chapter of the Qur'an, to understand how its verses function to convey powerful moral and social messages. The research utilized a qualitative descriptive approach with a focus on pragmatic analysis, drawing upon J.L. Austin and John Searle's Speech Act Theory. Data sources included the original Arabic text of Surah Al-Ma'un, along with reliable English translations and tafsir literature. The analysis categorized the different types of speech acts found in the surah, including assertive, directive, expressive, and commissive functions, and explored their roles in communicating ethical and social meanings.The findings revealed that the Qur'anic language in Surah Al-Ma'un is not merely informative but also transformative, encouraging reflection, emotional response, and real-life action. The verses were found to criticize disbelief, hypocrisy in worship, and the neglect of social duties towards the poor and orphaned. This study also contextualized these findings within the Muhammadiyah movement, demonstrating how the Surah's messages have been translated into practical social actions such as the establishment of orphanages, zakat institutions, schools, and health clinics. The research concluded that Surah Al-Ma'un provides a blueprint for ethical and social action in Muslim communities, highlighting the dynamic role of Qur'anic language in promoting active faith and social justice.
Business Judgment Rule Dalam Uu Bumn 2025: Antara Perlindungan Direksi Dan Celah Impunitas Munazar Umar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4820

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai perubahan fundamental dalam tata kelola BUMN di Indonesia, khususnya melalui adopsi prinsip Business Judgment Rule (BJR). Penelitian ini mengkaji hakikat ganda BJR sebagai mekanisme pelindung bagi direksi BUMN sekaligus potensi celah impunitas dalam kasus korupsi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini menganalisis implementasi BJR dalam konteks pertanggungjawaban hukum BUMN. Temuan menunjukkan bahwa meskipun BJR memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan rasional, masih terdapat risiko signifikan terhadap penyalahgunaan. Ketegangan antara melindungi pertimbangan bisnis profesional dan mencegah korupsi menjadi lebih kompleks mengingat status ambigu kekayaan BUMN berdasarkan undang-undang baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi BJR yang efektif memerlukan mekanisme pengawasan ketat, standar prosedural yang jelas, dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum untuk membedakan antara risiko bisnis yang sah dan tindak pidana. Studi ini merekomendasikan penetapan pedoman komprehensif untuk penerapan BJR dan penguatan kerangka tata kelola korporasi untuk menyeimbangkan perlindungan direksi dengan prinsip akuntabilitas.
Co-Authors Ali Hadi La Dimuru Bugis, Halima Ismail Borut La Dimuru, Ali Hadi Nurfadila Hasani Ratau, Asria