Ridwan Malik
Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Review of Islamic Law on the Erang-Erang Marriage Tradition in Sailong Hamlet, Sunggumanai Village, Pattallassang District, Gowa Regency Ridwan Malik; Agung Haris
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 1, No 1 (2022): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v1i1.8467

Abstract

This study examines the application of Islamic law to the Erang-erang marriage tradition in Sailong Hamlet, Sunggumanai Village, Pattallassang District, Gowa Regency. The following are the major issues addressed in this study: 1)The wedding procession in Sailong Hamlet, Sunggumanai Village, Pattalassang District, Gowa Regency, 2) The erang-erang tradition still exists in the Sailong Hamlet community, Sunggumanai Village, Pattalassang District, Gowa Regency. 3) An introduction to Islamic law pertaining to the erang-erang tradition in the Sailong Hamlet community, Sunggumanai Village, Pattalassang Regency, Gowa. This study is a descriptive field study. A legal approach, a sociological approach, a historical approach, and a cultural approach are all used. The research was carried out directly by the researcher using the interview method and the documentation method and addressed directly to the location under study, namely in Sailong Hamlet, Sunggumanai Village, which is in Pattalassang District, Gowa Regency. So that it can obtain clear data, which is then processed, analyzed, and compiled in the thesis preparation. 1) The wedding procession in Sailong Hamlet is a very long process, according to the research findings. However, over time, some traditions were simplified, others were performed in multiple processions at the same time, and some were even lost. 2) The erang-erang tradition is one in which the groom's family brings offerings to the bride's family. The woman's family must also bring the groans as pabbasa' to the groom's side. And the goods provided are in accordance with the parties' agreement. 3) According to a review of Islamic law, the erang-erang tradition is permissible or permissible. Because it is part of urf sahih, or habits that do not contradict Islamic teachings. Whereas, according to customary law, erang-erang must be implemented. If it is not implemented, it will face social repercussions such as being insulted or reproached. However, it must be implemented in accordance with the agreed-upon capabilities.--Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang-erang Pada Pernikahan Di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 2) Eksistensi tradisi erang-erang pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 3) Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi erang-erang pada masyarakat Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, yang berada di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Sehingga bisa mendapatkan data yang jelas yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa dan disusun dalam penyusunan skripsi. Hasil penelitian adalah; 1) Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang. 2) Tradisi erang-erang adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dan keluarga dari pihak perempuan juga harus membawa erang-erang sebagai pabbalasa’ kepada pihak mempelai laki-laki. Dan barang yang disediakan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 3) Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan tradisi erang-erang adalah mubah atau dibolehkan. Karena termasuk dalam urf shahih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum Adat, pelaksanaan erang-erang adalah suatu keharusan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sosial seperti dihina ataupun dicela. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesanggupan yang telah disepakati.
Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar Mustika, Mega; S, Abdillah; Malik, Ridwan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3491

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah di bank syariah Indonesia sehingga dapat memberikan pengetahuan yang akuntabilitas, transparansi dan nilai keadilan bahwa besar ringannya pekerjaan, besar kecilnya modal yang dijalankan dan berat pekerjaan yang dilakukan masing-masing punya nilai kadilan dalam pembagian hasil. Relevansinya dalam perkembangan bisnis ekonomi syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat luas karena menyangkut keadilan dalam melakukan muamalah atau transaksi dalam ekonomi terkhusus dalam dunia perbankan syariah. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu semua produk hukum yang bersifat mengikat yang berupa UUD, termasuk di dalamnya Al-Quran, hadis, fatwa DSN. Al-Quran dan hadis bagi yang menyakini itu bersifat mengikat dan terdapat sekumpulan aturan sedangkan fatwa DSN dalam hukum Islam dianggap sebagai ijtihad ulama dan ijma dalam sumber hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proforsional. Maka dalam hal ini tidak ada yang merasa akan di zhalimi terkait perkara bagi hasil pada pembiyaan akad mudharabah.
Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age Malik, Ridwan; Malik, Abdul; Mustika, Mega
Journal of Family Law and Islamic Court Vol 3, No 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.16546

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the digital era has significantly influenced various fields, including health, education, and the legal system. However, alongside its potential benefits, AI also presents complex ethical and legal challenges, particularly within the framework of Islamic law, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and fiqh traditions. This study examines how core principles of Islamic law—maslahah mursalah (public good), qiyas (analogy), and dhaman (accountability)—can address these challenges. Additionally, it evaluates the role of fatwas in offering adaptive and relevant legal guidance for modern technological developments. Using a document analysis approach, the research reveals that Islamic law possesses the flexibility to tackle issues such as algorithmic bias, data privacy, and accountability in autonomous decision-making. The principle of maslahah supports the ethical use of AI for the greater public good, while qiyas facilitates the legal adaptation of emerging technologies through analogy with established precedents. Meanwhile, dhaman underscores the necessity of human responsibility in the deployment of AI. However, existing fatwas are often too general and lack detailed guidance on addressing the specific complexities of AI, highlighting the need for a holistic approach that integrates classical Islamic principles with contemporary technological contexts. This research contributes by proposing a more comprehensive ethical and legal framework that aligns AI development and application with Islamic values. Recommendations include producing more detailed fatwas and conducting empirical research involving scholars, policymakers, and technology developers to ensure AI's responsible and beneficial utilization in the digital age.
Inovasi dan Optimalisasi BMT Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang Kompetitif di Kota Makassar Mustika, Mega; S, Abdillah; Malik, Ridwan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i2.4815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk syariah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Muhammadiyah Makassar dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi syariah lokal. BMT Muhammadiyah, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, menghadapi tantangan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional serta kebutuhan untuk terus mengembangkan produk-produk yang relevan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT, observasi langsung, dan analisis data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen internal BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk syariah yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah, seperti pembiayaan UMKM, tabungan berbasis akad mudharabah, dan investasi syariah, telah mampu meningkatkan daya saing lembaga ini dalam pasar keuangan syariah lokal. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas program literasi keuangan syariah dan meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam layanan BMT. Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi dengan sektor-sektor strategis, seperti UMKM, pendidikan, dan pariwisata halal, penting untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi syariah di Kota Makassar. Temuan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah serta meningkatkan kinerja dan daya saing BMT Muhammadiyah secara berkelanjutan.