Garuda - Garba Rujukan Digital

Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965 Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2016): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2016.6.2.398-421

This bibliographical research aims to answer the questions of how the determination of the heirs as receivers of Jasa Raharja compensation stated in PP (Peraturan Pemerintah/Government Regulation) No. 18 Year 1965 and how the Islamic law perspective against the determination of the heirs as receivers of Jasa Raharja compensation. The data that obtained by documentation technique are further analyzed by descriptive method and deductive mindset. The research concludes that according to PP No. 18 Year 1965, the heirs are children, widow/widower, and/or the parents of the victim died of road traffic accident with the rule of the receipt and payment of compensation starting from the legitimate widow/widower, legal children, and legal parents. Thus, it can be said that the determination of the heirs within such regulation does not fully implement the provision of the Islamic inheritance system since it only provides Jasa Raharja compensation as a part of estate to the heirs who cannot be stunted (mahjub hirman), such as widow/widower, children, and parents. However, if it is viewed from the origin compensation of Jasa Raharja that is not coming from the victim but gathered from the owners of the transport equipment, it can be quite fair when the compensation is only given to the nearest heirs. [Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja tersebut. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut PP No. 18 Tahun 1965, ahli waris hanyalah anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan dengan aturan penerimaan pembayaran santunan dimulai dari jandanya/ dudanya yang sah, kemudian anak-anaknya yang sah dan diakhiri orang tuanya yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan ahli waris dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam karena hanya memberikan santunan Jasa Raharja yang merupakan bagian harta waris kepada golongan ahli waris yang tidak bisa ter-hijab hirman, yaitu janda/ duda, anak-anak serta orang tua. Meskipun begitu, jika dilihat dari asal santunan Jasa Raharja yang bukan dari korban, namun terhimpun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, maka dapat dikatakan cukup adil jika santunan tersebut hanya diberikan kepada ahli waris sedarah yang terdekat saja.]

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.2.280-304

Both of Islam and Hindu have regulated in detail the issues of inheritance. If the two are compared, it can be seen that there is a difference in positioning adopted child, where in Hindu law is used as the cause of inheritance whereas in Islamic law it is not. Thus, it can be seen that the adopted child does not belong to the heirs in Islamic law, so the inheritance rights remain to his biological family, not his adopted family. However, they can get a share of the property of their adopted parents by the way of a testament not more than 1/3 of a part, even in this case, article 209 paragraph 2 of KHI states that against a adopted child who does not receive a will is given a maximum of 1/3 of the inheritance of his adopted parents. Unlike the Islamic law, Hindu law classifies adopted sons including in heirs whose inheritance rights are transferred to their adopted families and are equal to those of legitimated children who inherit in the first place with the possibility to obtain all parts if no children are equal. [Baik hukum Islam maupun Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan. Jika keduanya dibandingkan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam memposisikan pengangkatan angkat, yang mana dalam hukum Hindu dijadikan sebagai penyebab mewarisi sedangkan dalam hukum Islam tidak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris dalam Hukum Islam, sehingga hak mewarisinya tetap ke keluarga kandungnya, bukan keluarga angkatnya. Akan tetapi, bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya dengan jalan wasiat yang tidak lebih dari 1/3 bagian, bahkan dalam hal ini, pasal 209 ayat 2 KHI menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda halnya dengan Hukum Islam, Hukum Hindu menggolongkan anak angkat (laki-laki) termasuk ke dalam ahli waris yang hak mewarisinya berpindah ke keluarga angkatnya dan kedudukannya sama dengan anak sah yang mewarisi pada urutan pertama dengan kemungkinan bagiannya adalah seluruh bagian jika tidak ada anak sama sekali atau sama dengan bagian anak sah, dalam arti mewaris bersama.]

Analisis Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Beserta Implikasinya Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.1-23

Tradition/’urf is recognized by Islamic law as a legal basis with several conditions. While the use of tradition in the distribution of inheritance is not justified because it is contrary to the provisions of Islamic inheritance which are qat‘iyah al-dilalah and qat‘iyah al-wurud. The distribution based on tradition that can be done with the agreement of the heirs, after knowing their respective parts and no one is harmed, as in article 183 of KHI. Tradition in Hindu is recognized as a source of law, which becomes law and also applies as a law with conditions that are appropriate with atmavan. The position of tradition in inheritance law has been recognized and legalized its enforcement in an area, varna, company or village based on Sloka 40 parts 60 chapter 7, Artas#astra book. Both Islamic and Hindu laws create tradition as the basis for law enforcement. The use of tradition in the distribution of inheritance is not justified by Islam because of it contradicts with Syara’ argument. However, the distribution based on tradition can be done with the agreement of the heirs, according to article 183 of KHI. In contrast, Hindu law legalizes customary enforcement in an area, varna, company or village as inheritance law based on Sloka 40 parts 60 chapter 7, Artas#astra book. [Adat/’urf diakui oleh hukum Islam sebagai landasan hukum dengan beberapa persyaratan. Adapun penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan kewarisan Islam yang bersifat qat’iyah al-dilalah dan qat’iyah al-wurud. Akan tetapi, pembagian berdasarkan adat dapat dilakukan dengan kesepakatan ahli waris, setelah mengetahui bagiannya masing-masing serta tidak ada yang dirugikan, sebagaimana pasal 183 KHI. Adat dalam agama Hindu diakui sebagai sumber hukum, yang menjadi hukum dan juga berlaku sebagai hukum dengan syarat selaras dengan atmavan. Adapun kedudukan adat dalam hukum waris telah diakui dan dilegalkan pemberlakuannya pada suatu daerah, varna, perusahaan atau desa berdasarkan Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab Artas#astra. Baik hukum Islam maupun hukum Hindu sama-sama menjadikan adat sebagai landasan dalam penetapan hukum. Penggunaan adat dalam pembagian harta waris tidak dibenarkan oleh agama Islam karena bertentangan dengan dalil syara’. Akan tetapi, pembagian berdasarkan adat dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan ahli waris, sesuai pasal 183 KHI. Berbeda halnya dengan hukum Islam, hukum Hindu melegalkan pemberlakuan adat pada suatu daerah, varna, perusahaan atau desa sebagai hukum kewarisan berdasarkan Sloka 40 Bagian 60 Bab 7 Kitab Artas#astra.]

Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Ulya, Zakiyatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 10 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.42-72

The research entitled: "Maqasid al-Shari'ah Analysis of the Role of the Surabaya City Government in Realizing Child Friendly Cities" is a field research that aims to answer the question how the role of the Surabaya City Government in realizing Child Friendly Cities through established public policies from the perspective of the maq??id al-shar?'ah. Research data were collected using interview and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques with a deductive mindset. The results of the study concluded that the Surabaya City Government was very active in realizing Child Friendly Cities through the protection and fulfillment of children's rights, which was clearly seen from the existence of various public policies that were established to support institutional strengthening and fulfillment of the five Child Friendly Cities clusters.The role of the Surabaya City Government is in accordance with the concept of maqasid al-shari'ah because the determination of public policy is based on the welfare of children. This is proven by the elements of hifz al-din and hifz al-nasl in the public policy regarding civil rights and freedom, family environment, and alternative protection. In addition, there are elements of hifz al-nafs and hifz al-aql in public policies regarding institutional strengthening and the five Child Friendly Cities clusters, although they are actually less than perfect due to the absence of the hifz al-mal elements in them. [Penelitian yang berjudul: “Analisis Maqāṣid al-sharī’ah terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak” ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui kebijakan publik yang ditetapkan dari perspektif maqāṣid al-sharī’ah. Data penelitian dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sangat berperan aktif dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang terlihat jelas dari adanya berbagai kebijakan publik yang ditetapkan guna mendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima kluster Kota Layak Anak. Peran Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan konsep maqāṣid al-sharī’ah karena penetapan kebijakan publik dilakukan berdasarkan pada kemaslahatan anak. Hal ini terbukti dengan terkandungnya unsur hifẓ al-din serta hifẓ al-nasl pada kebijakan publik mengenai hak sipil dan kebebasan serta lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif. Selain itu, terdapat unsur hifẓ al-nafs serta hifẓ al-‘aql pada kebijakan publik mengenai penguatan kelembagaan dan kelima kluster Kota Layak Anak, meskipun sebenarnya kurang sempurna karena ketiadaan unsur hifẓ al-māl di dalamnya.]

PROBLEMATIKA TEMPAT TINGGAL SUAMI ISTRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Amelia Wulan Maulida; Zakiyatul Ulya
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v7i2.3216

Hukum Islam menetapkan bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan hak istri berupa nafkah yang merupakan kewajiban suami. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Desa Tlogobendung Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang serta analisis hukum Islam terkait problematika tempat tinggal suami istri di desa tersebut dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penggunaan teknik wawancara serta dokumentasi dalam penggalian datanya serta deskriptif analitis sebagai teknik analisanya. Hasil penelitian ini adalah problematika tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dilatarbelakangi oleh kondisi tempat tinggal yang sempit, keterbatasan ruang privasi dan keributan di lingkungan tempat tinggal yang menganggu ketenangan dan kenyamanan suami istri. Dari lima pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal, tiga di antaranya dapat mempertahankan keharmonisan rumah sebab menyelesaikan permasalahan tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri serta memenuhi kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban. Adapun dua lainnya tidak dapat menyelesaikan problematika tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam sebab tidak memenuhi kriteria keluarga sakinah terutama hak dan kewajiban suami istri yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga (bercerai). Kata Kunci: Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Problematika Tempat Tinggal

Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021 Nadiyah, Faiqotun; Ulya, Zakiyatul
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v3i1.686

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak raj'i memicu perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Surat Edaran ini berbeda dari ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya serta dokumentasi terkait seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori idah dalam hukum Islam adapun pola pikir yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada penghalang, sejalan dengan Wahbah Al Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua tokoh berpendapat sama mengenai pengertian idah, keberlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, landasan hukum yakni Al-Baqarah ayat 228 dan juga kaidah fikih tentang menghindari kemudhorotan. Adapun keduanya berbeda pada alasan atau situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, intepretasi kaidah menghindari kemadharatan, pandangan atas program penundaan pernikahan oleh KUA hingga masa idah istri habis serta fokus tanggapan terhadap poin Surat Edaran.

Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz Rahmayanti, Nurvita; Ulya, Zakiyatul
Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Department of Comparative Mazhab Comparative, Fakulty of Shariah and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/komparatif.v2i1.1679

bstract: Marriage is a legal bond between a man and a woman as husband and wife to form a prosperous and happy family. Not infrequently, domestic life is not always harmonious; differences of opinion cause fights and even blame each other. Each partner has rights and obligations that must be carried out according to applicable regulations. If they violate these provisions, it can be said to be nusyuz. Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia have different opinions regarding the concept and completion of nusyuz. This study aims to discover the concept and completion of nusyuz according to Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia. The research method used by the researcher is Library Research or literature study. The differences in opinion between Wahbah Zuhaili and Musdah Mulia focused on several aspects, one of which was the completion of nusyuz at the final stage and also the meaning of waḍribūhunna in verse An-Nisa' verse 34. In addition to differences, both of them also have similarities of opinion such as nusyuz can be done by the wife or husband. Keywords: Musdah Mulia, Nusyuz, Wahbah Zuhaili. Abstrak: Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Tak jarang dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat bahkan menyalahkan satu sama lain. Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, jika melanggar ketentuan tersebut maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz. Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep serta penyelesaian nusyuz. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep dan penyelesaian nusyuz menurut Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Library Research atau studi pustaka. Perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia terfokus pada beberapa aspek salah satunya penyelesaian nusyuz pada tahap akhir dan juga makna tentang waḍribūhunna dalam ayat An-Nisa’ ayat 34. Selain perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan pendapat seperti nusyuz dapat dilakukan pihak istri maupun suami. Kata Kunci: Musdah Mulia, Nusyuz, Wahbah Zuhaili.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OPINIONS OF YUSUF AL-QARADAWI AND FAQIHUDDIN ABDUL QADIR ON THE LAW OF POLYGAMY Brillianty, Nadia Aqila; Ulya, Zakiyatul
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 13 No 1 (2025): Juli 2025
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2025.13.1.31-52

Polygamy is one of the issues that often becomes a debate in the study of Islamic family law, both in terms of legality, ethics, and social aspects. This article aims to analyze the similarities and differences in the opinions of contemporary scholars, namely Yusuf Al-Qaradawi and Faqihuddin Abdul Qadir, regarding the legality of polygamy, including the legal basis and the interpretation of justice as its condition. This study is a literature review with documentation as the data collection technique and a comparative study as the analysis technique. The similarities between the two figures are that they both permit polygamy, use Surah An-Nisa verse 3 as the legal source for polygamy, and regard justice as the primary condition for allowing polygamy. The differences are that Yusuf Al-Qaradawi considers polygamy to be a solution, understands Surah An-Nisa verse 3 in isolation, and views justice in polygamy only in material terms such as financial support, housing, clothing, and time spent together. Meanwhile, Faqihuddin Abdul Qadir argues that polygamy cannot be seen as a solution as it potentially brings harm to the family, interprets Surah An-Nisa verse 3 not in isolation but in conjunction with the preceding and following verses, which are verses 2 and 4, and believes that justice in polygamy encompasses all aspects, including immaterial elements such as emotions.

Women as Breadwinners: A Butlerian Feminist Perspective on Female Agricultural Labor Shahab, Firdaus binti; Ulya, Zakiyatul
Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/martabat.2025.9.1.62-75

This study explores the phenomenon of eleven women in Besuk Kidul Village, Besuk District, Probolinggo Regency, who have become the primary breadwinners in their families. Among agricultural laborers, this role reversal emerges from men’s limited employment opportunities, health constraints, and inability to fulfill household needs. Drawing on Judith Butler’s feminist framework, which views gender as performative, fluid, and socially constructed, the study interprets this shift as a form of resistance to traditional gender norms and an affirmation of women’s agency within patriarchal structures. Using a qualitative field research design, data were obtained through observation and in-depth interviews and analyzed descriptively with reference to Butlerian concepts of gender performativity, deconstruction of gender fluidity, and female subjectivity. The findings highlight three key aspects of women’s dominance: their central role in organizing household labor, their authority in family decision-making—including daily needs, children’s education, and health care—and their independent management of household finances through savings and arisan (rotating credit associations). These results demonstrate how women in rural contexts negotiate and redefine gender roles through economic agency.

Women as Breadwinners: A Butlerian Feminist Perspective on Female Agricultural Labor Shahab, Firdaus binti; Ulya, Zakiyatul
Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/martabat.2025.9.1.62-75

This study explores the phenomenon of eleven women in Besuk Kidul Village, Besuk District, Probolinggo Regency, who have become the primary breadwinners in their families. Among agricultural laborers, this role reversal emerges from men’s limited employment opportunities, health constraints, and inability to fulfill household needs. Drawing on Judith Butler’s feminist framework, which views gender as performative, fluid, and socially constructed, the study interprets this shift as a form of resistance to traditional gender norms and an affirmation of women’s agency within patriarchal structures. Using a qualitative field research design, data were obtained through observation and in-depth interviews and analyzed descriptively with reference to Butlerian concepts of gender performativity, deconstruction of gender fluidity, and female subjectivity. The findings highlight three key aspects of women’s dominance: their central role in organizing household labor, their authority in family decision-making—including daily needs, children’s education, and health care—and their independent management of household finances through savings and arisan (rotating credit associations). These results demonstrate how women in rural contexts negotiate and redefine gender roles through economic agency.

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search