Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP (Platelet Rich Plasma) Perspektif Kaidah Al- Ḍararu Yuzāl (Studi Kasus ZAP Klinik Makassar) Shabrina Syifa Salsabila; Abd. Rauf Muhammad Amin; Abdul Wahid Haddade; Kurniati; Fatmawati
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.363

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP (Platelet Rich Plasma) perspektif kaidah al-Ḍararu Yuzāl studi kasus ZAP klinik Makassar. Adapun tujuan dari sub masalah, yaitu: 1) Untuk Menganalisa Urgensi Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 2) Untuk Menganalisa Praktik Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. 3) Untuk Menganalisa Kaidah al-Ḍararu Yuzāl Dalam Penggunaan Plasma Darah Pada Perawatan Kecantikan PRP. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan, diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Perawatan kecantikan PRP menggunakan plasma darah sebagai media utamanya. PRP ini telah melalui proses istiḥālah yaitu perubahan dari darah utuh menjadi plasma yang sudah dipisahkan oleh alat sertigugasi maka hukum penggunaan plasma darah pada perawatan kecantikan PRP setelah istiḥālah adalah suci 2) PRP (Platelet Rich Plasma) yang dilakukan di ZAP Klinik Makassar memiliki perawatan kecantikan yang hygenis dan aman. Perawatan PRP (Platelet Rich Plasma) merupakan proses konsentrasi trombosit (platelet) yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. 3) Perawatan kecantikan PRP ini hasilnya sangat bergantung pada kualitas darah pasien perawatan kecantikan itu sendiri bahkan berpotensi membawa kemudaratan jika terdapat ketidakcocokan.
Domination Of Islamic Fiqih Doctrine On Positive Law Concerning Divorce Maqashid Sharia Perspective Nurdalia Bate; Muammar Muhammad Bakry; Abd. Rauf Muhammad Amin; Rahmawati, Rahmawati; Hannani, Hannani; Kurniati, Kurniati; Abd. Karim Faiz
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 04 (2024): November, International Journal of Education, Vocational and Social Science( I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i04.1240

Abstract

Divorce is the breaking of the marriage bond due to a problem in the household. In its application, especially in the city of Parepare, there is still a polemic regarding the understanding between the determination of talaq. Therefore, the authors are interested in researching and examining how the provisions of divorce in the fiqh of Imam Shafi'i and the positive law applicable in Indonesia and the dominance of Islamic fiqh doctrine on positive law regarding the fall of divorce using the Maqashid Sharia perspective. The purpose of this study aims to describe the regulation of divorce and to analyse the dominance of Islamic fiqh doctrine on positive law in the study of the perceptions of religious figures in Parepare city about the occurrence of divorce from the perspective of Maqashid Sharia. The method used by the authors in this research is based on the field reserch method. The results of this study indicate that divorce according to positive law in Indonesia dominates the validity of talaq determination due to the guidance of KHI and applicable laws.
TINJAUAN MASHALIH AL-MURSALAH TERHADAP IDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Salman Fattah; Muammar M. Bakry; Abd. Rauf Muhammad Amin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v6i2.54835

Abstract

This study discusses the concept of 'iddah for men (syibh al-iddah) based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Woman's 'Iddah Period. The research is analyzed through the maslahah al-mursalah approach, which explores aspects of benefit (maslahah), ease, and the prevention of harm (dharar). The concept of 'iddah for men is not explicitly regulated by definitive (qath’i) scriptural texts, making the istislahi method relevant for legal reasoning (istinbath al-hukm). The objective of this study is to examine how maslahah al-mursalah views 'iddah for men, based on the aforementioned circular. This research is qualitative in nature, using a library research approach with a descriptive-analytical method. The findings indicate that 'iddah for men provides benefits to both former husbands and wives, even though there is no explicit (qath’i) command in the Qur'an or the Hadith of the Prophet (peace be upon him) regarding it. Thus, the study concludes that the implementation of 'iddah for men, as outlined in the circular, is obligatory based on maslahah considerations, in order to prevent potential harm (dharar).
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024) Nurjannah; Abd. Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; Lomba Sultan; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.386

Abstract

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah tersebut , yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar’i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosio­logis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, dan Undang-Undang. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini : 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan  pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama. 3) Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan.  
Practices Of Productive Waqf Management, Development And Utilisation By Waqf Managers In Islamic Boarding Schools In Maros Regency Samsidar Jamaluddin; Muammar Muh. Bakry; Muhammad Shuhufi; Abd. Rauf Muhammad Amin
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 7 (2025): GJMI - JULI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i7.1690

Abstract

The study aims to explain the practices of productive waqf management, development, and utilisation by waqf managers in Islamic boarding schools in Maros Regency. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that: The management of productive endowments at the Raudaturrasyidin DDI Cambalagi Islamic boarding school is categorised as unproductive with insignificant income growth due to irregular harvests throughout the year. The realisation of the utilisation of profits from productive endowment income at the Raudaturrasyidin DDI Cambalagi Islamic Boarding School. Meanwhile, the management of productive endowments at the Nurul Ikhwan Islamic Boarding School through the boarding school canteen is categorised as productive with a significant increase in income. Meanwhile, the management of productive endowments at the Nahdlatul 'Ulum Islamic Boarding School through the mini market Aminah demonstrates productive management of productive endowments on endowed assets, namely the Mini Market Aminah, which is categorised as moderately productive with significant income growth from May to December 2023 and May to December 2024. Each portion of the income from productive endowments at the three boarding schools has a designated allocation for utilisation. On the other hand, development aspects are not being implemented at the pond managed by the al-Irsyad Foundation.
Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta sebelum Wafatnya Pewaris: Studi Kasus di Kecamatan Manggala: Analysis of Islamic Law on the Distribution of Assets before the Death of the Heir: A Case Study in Manggala Subdistrict Nita Zikriani; Abd. Qadir Gassing HT; Abd. Rauf Muhammad Amin
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5 No. 3 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i3.1697

Abstract

The division of property before the death of the heir in the Manggala sub-district of Makassar city from the perspective of Islamic Law is the subject matter and discussion in this study. Qualitative research is the type of research used in this research with theological-normative syar'i and sociological approaches. And to be able to describe and analyze the problems that occur and produce a conclusion, data collection methods are carried out through observation, interviews and documentation. The results showed that some people in the Manggala sub-district of Makassar city divided their property to the heirs before death, with the assumption that if the property was divided after death it could cause disputes or disputes among the heirs because of unfairness in dividing the inheritance. Although the distribution of property is divided before death, they still term it as inheritance, this is clearly contrary to what is understood in Islamic law, because one of the conditions for inheritance is the death of the heir, while this condition is not fulfilled. The implication of this research is the importance of the community to know the knowledge of inheritance and explain it to the family so as to reduce the impact of disputes in the distribution of inheritance.
Analisis Aspek Normatif dan Sosiologis Pengguna Cadar: Studi di Ma’had Al Birr Unismuh Makassar Rusdin Rusdin; Abd. Rauf Muhammad Amin; St. Halimang
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6406

Abstract

This research is motivated by the importance of understanding the niqab (face veil) as a religious symbol and an identity marker for Muslim women, which continues to spark public debate in Indonesia. The niqab is often viewed from various perspectives—religious, cultural, social, and political—making it a controversial topic. These differing viewpoints highlight the need for a deeper exploration of the meaning and practice of wearing the niqab, especially within Islamic higher education institutions. The study aims to examine both the normative and sociological aspects of niqab use among female students at Ma’had Al-Birr, Muhammadiyah University (Unismuh) Makassar. This institution is known for having a significant number of students who wear the niqab, each with different backgrounds and motivations, ranging from theological beliefs to personal convictions and environmental influences. The research employs a descriptive qualitative method with a field-based approach. It combines normative Islamic theological perspectives with sociological analysis, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that students perceive the niqab not merely as a religious obligation to cover one's aurat (parts of the body that should be concealed), but also as a symbol of piety, honor, obedience, and personal ijtihad (independent reasoning) in practicing Islamic teachings. An inclusive campus environment supports these students in engaging freely in both academic and social activities. However, challenges still arise, particularly in the form of stereotypes and perceptions of exclusivity that some individuals associate with niqab wearers. These misconceptions underscore the importance of cross-perspective understanding in addressing this phenomenon. This study is expected to contribute to the development of campus policies that support freedom of expression, uphold mutual respect, and promote a more inclusive, open, and tolerant atmosphere within Islamic higher education institutions—one that embraces the diversity of religious practices and encourages respectful coexistence.