Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.308

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Nagari Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Journal of English Education and Teaching (JEET) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Nusantara Berbakti Jurnal Dialektika Hukum Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia ENDLESS : International Journal of Future Studies ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pamulang Law Review

Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Author-ID : 724343

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 64 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Farrel Maulidan Aziz; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. General elections or known as elections are activities to elect legislative institutions, namely the DPD, DPR and Regional or City DPRD. The author observes that many electoral crimes were committed during the campaign period. The conclusion of a general election crime if it meets its elements can be entangled with the Criminal Code and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Abstrak. Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan kegiatan untuk memilih lembaga legislatif yaitu DPD, DPR dan DPRD Daerah atau Kota. Penulis mengamati bahwa banyak kejahatan pemilu yang dilakukan pada masa kampanye. Kesimpulan tindak pidana pemilihan umum jika memenuhi unsur-unsurnya dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Taufik Rochman Anwar Hasan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelamggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan,kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif..

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES Wahyu Dwi Wibowo; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires more attention because it is an extraordinary crime whose impact is very detrimental to society. Nowadays, corruption cases have occurred near all circles of government, both at the central level and villages. Every effort has been made to prevent corruption but has not shown any signs of success. With the government's allocation of village funds, it is possible to misuse the village funds by the village government apparatus.The purpose of this study is to find out how the application of sanctions to perpetrators of corruption crimes in case study number 6 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, as well as to understand how to enforce corruption law enforcement in case study number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to corruption crimes. The collection technique through literature studies which then the data that retrieved from the study are analyzed juridically normatively.The results of the analysis found that in this case the accused Subaidi had been proven and fulfilled all the elements of article 2 and article 3 charged by the Public Prosecutor and should be sentenced to a maximum prison sentence as stated in the provisions of the Corruption Act in order to provide a deterrent effect both to the perpetrator and be an example to state officials so as not to commit acts that are detrimental to state finances. Abstrak. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampak nya sangat merugikan masyarakat. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi dihampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa.Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, serta untuk memahami bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif.Hasil dari analisa ditemukan bahwa dalam hal ini terdakwa Subaidi telah terbukti dan memenuhi semua unsur pasal 2 dan pasal 3 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan harusnya dijatuhkan pidan penjara maksimal sesuai yang ada didalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberikan efek jera baik itu kepada pelaku dan menjadi contoh kepada pejabat negara agar tidak melakukan Tindakan yang merugikan keuangan negara.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan M. Rizky Aditya AF; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Environmental law enforcement should be equated with law enforcement in general. Criminal responsibility in foreign terms is called teorekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the criminalization of the perpetrator with the aim of determining whether a defendant or suspect is responsible for a criminal act that occurred or not. Illegal logging is an act that can damage an environment. The case of illegal logging of bamboo forests in Kutamanah Village, Purwakarta was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani that is being worked on by residents. About ± 2 hectares of bamboo forest owned by Abah Adim was cut down illegally. Plans from PT. Bambu Jaya will cut down ± 1,300 hectares of bamboo forest cultivated by the village community. This logging does not have a permit and is part of a social forestry program that aims to improve the economy of local residents by replacing bamboo commodities with bananas. The purpose of this study was to determine criminal responsibility and law enforcement against forest and land fire perpetrators associated with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this study the author uses a normative juridical method, namely by reviewing secondary data. So, the results of the research are obtained, namely that criminal liability in corporations is a criminal fine and for those who do it, the Strict Liability doctrine is applied, and law enforcement against perpetrators is carried out through 3 fields, namely, criminal law with imprisonment and fines, and also civil law which includes compensation and recovery costs, as well as administrative law applicable to corporations will be subject to administrative sanctions in the form of government coercion, forced money, and/or revocation of permits for their actions. Penegakan hukum lingkungan seharusnya disamakan dengan penegakan hukum pada umumnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga. Sekitar ± 2 Haktare hutan bambu garapan milik Abah Adim ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang ± 1.300 Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa. Penebangan ini tidak tidak memiliki izin dan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Maka, diperoleh hasil penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana pada korporasi adalah pidana denda dan untuk orang yang melakukannya diberlakukan doktrin Strict Liability, serta penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui 3 bidang, yaitu, hukum pidana dengan pidana penjara dan denda, dan juga hukum perdata yang meliputi ganti rugi dan biaya pemulihan, serta hukum administrasi yang berlaku untuk korporasi akan dikenakan sanksi administrative berupa, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/ atau pencabutan izin atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Annisa Nur Aurelia; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In an investigation, a post-mortem is very important, not only for the victim's family, but it is also important to complete the evidence of a case. Efforts to uncover a case, of course, with the help of an expert can be handled more easily, so that the authority is given by law to submit a request for an expert in matters outside the competence of the investigator. In Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the expert referred to is a judicial medical expert or doctors and/or other experts who have competence or expertise in medicine. In doing or solving the problems that exist in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research, only bibliographic data or secondary data are examined, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basic theory used is the theory of responsibility and criminal acts. The regulation regarding the criminal act of falsifying the results of the post-mortem et repertum in the Health Law article does not mention sanctions or penalties for doctors who commit falsification, but in Article 189 of Law no. 36 of 2009 states that investigators or doctors are authorized to carry out visum et repertum actions. Proof of the crime of falsifying the results of the visum et repertum carried out by a doctor contained in Article 184 paragraph of the Criminal Code. The Public Prosecutor in an effort to prove the charges against the judge has submitted several pieces of evidence. The evidence that has been submitted is testimony, letters and testimony. Abstrak. Dalam lingkup penyidikan sebuah visum sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban dan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum dalam pasal UU Kesehatan memang tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan visum et repertum. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHP. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Reby Haya Aqqila; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The rise of body shaming in cyberspace is one of the impacts of the development of information technology that gave birth to various features of social media. Body shaming is a form of mocking / insulting by commenting on someone's body shape. In its law enforcement efforts, the police have not been serious enough to implement their repressive efforts, namely through the penal mediation route which is considered effective but is not successful so that it has an impact on the repetition of the criminal act of body shaming by perpetrators on social media by using fake accounts to cover their identities so that they can easily provide information. insult to the victim. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study in law enforcement efforts so far the Police in ensnaring the perpetrators of the crime of body shaming through the internet in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Due to various obstacles in the enforcement, preventive steps were taken, namely coordinating between law enforcement officials in socializing Body Shaming as a criminal act; educating the public that the National Police has inaugurated the Virtual Police which was created as a form of monitoring the use of social media, as well as improving the quality in carrying out its police patrols; the police must consider the crime of body shaming as a serious crime; law enforcement officers review the contents of the ITE Law in terms of its application because it turns out that there are many lack of substance; procurement of digital forensic laboratories in every Polda to be able to control every case of body shaming. Maraknya body shaming/celaan fisik di ruang maya adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai fitur social media. Body shaming ialah merupakan bentuk tindakan mengejek/menghina terhadap bentuk tubuh seseorang. Dalam upaya penegakan hukumnya, pihak kepolisian belum cukup serius dengan menerapkan upaya represifnya yaitu melalui jalur mediasi penal yang dianggap efektif tetapi ternyata kurang berhasil sehingga berdampak kepada pengulangan tindak pidana body shaming oleh pelaku di social media dengan menggunakan fake account dapat menutupi identitasnya supaya dengan mudah memberikan hinaan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Polri dalam menjerat pelaku tindak pidana body shaming melalui internet pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena adanya berbagai hambatan dalam penegakan tersebut, maka dilakukan langkah preventif yaitu berkoordinasi antara aparat penegakan hukum dalam mensosialisasikan Body Shaming sebagai tindak pidana; mengedukasi masyarakat bahwa Polri telah meresmikan Virtual Police yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan social media, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli police nya; polisi harus menganggap tindak kejahatan body shaming sebagai tindak pidana yang serius; aparat penegak hukum meninjau kembali isi UU ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyak kekurangan substansi; pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus body shaming.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Putri Wulandari; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Nufus Hidayah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Justice Collaborator has a very important role in uncovering cases of corruption although in practice there are often problems such as protection issues, reward, mechanisms for applying for protection and determination of Justice Collaborator status. Research aims to find out how the rights and obligations of defendants who are Justice Collaborators in the Bribery Case Of Red Notice Removal Djoko Tjandra according to Indonesia's positive law; and how the judge's consideration in sentencing criminals against defendants who are Justice Collaborators in the bribery case of djoko tjandra red notice removal. Research uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of descriptive analytical, research stages conducted with literature studies, and to analyze data using qualitative normative methods. The results showed that the determination of the status of justice collaborator against the defendant in the bribery case of djoko tjandra red notice removal raises juridical implications for the accused, namely in the form of rights obtained as stipulated in Article 6 paragraph (1) of the Joint Regulation, namely: Physical and psychological protection; Legal protection; Special handling; And awards. In addition to rights, a Justice Collaborator also has an obligation including by providing information and evidence that is very significant so that investigators and / or public prosecutors can uncover the criminal act effectively, uncover other perpetrators who have a greater role and / or return the assets / results of a criminal act. Regarding the judge's consideration in case Number: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, the status of Justice Collaborator was considered even though Tommy Sumardi was a defendant. Even so, the sentence of imprisonment and criminal fines by the Panel of Judges against Defendant Tommy is higher than the prosecutor's demands, this indicates that criminal conviction by the judge has not rested on the spirit of appreciation for a Justice Collaborator for his services in uncovering a criminal case. Abstrak. Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam praktinya seringkali terjadi masalah seperti masalah perlindungan, pemberian penghargan, mekanisme mengajukan perlindungan dan penetapan status Justice Collaborator. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra menurut hukum positif Indonesia; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penetapan status justice collaborator terhadap terdakwa dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra menimbulkan implikasi yuridis bagi terdakwa, yaitu berupa hak-hak yang diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, yakni berupa : Perlindungan fisik dan psikis; Perlindungan hukum; Penanganan secara khusus; dan Penghargaan. Selain hak, seorang Justice Collaborator juga memiliki kewajiban diantaranya dengan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, status Justice Collaborator dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang Justice Collaborator atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Astri Yulianti; Ade Mahmud; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1456

Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty. Abstrak.Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teoririsme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana teorisme.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

Co-Authors Adinda Anisa Putri Noor Oetari Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi Aji Mulyana Amalul Arifin Slamet Annisa Nur Aurelia Arifton, Arifton Arini Puspitasari Astri Yulianti Boby Indrawan Budi Sudrajat Chefi Ali Firman Chepi Ali Firman Z Darrusalam, Muhammad Devan Hafizh Budiman Dey Ravena Dhanila Citra Dian Alan Setiawan Dzaky Muhammad Zhafran Edi Setiadi Fahlepi Roma Doni Fariz Farrih Izadi Farrel Maulidan Aziz Gufron Gufron Haifa Naza Venita Hasta Herlan Asymar Hatami Hatami Helmi Lingga Derajat Herlan Asymar, Hasta Hilmi Farhanudin Husni Syawali Inez Febriani M Gulfie Agung Majid M. Rizky Aditya AF Mila Risa Yulianti Mochammad Dwivo Rahayu Muhamad Ibnu Karim Muhammad Ariq Al Ghani Aflah Muhammad Darrusalam Muhammad Rizki Fajar Effendy Nandang Sambas Neneng Nurhasanah Nufus Hidayah Owen Prayoga Parhan Muntafa Pratama, Raka Indra Puspita Diva Nabiilah Putri Wulandari Putri Wulandari Reby Haya Aqqila Ressy Rizki Utari Rhenovan Jody Refasan Hermawan Rhifa Hasna Nisrina Rizki Amrulloh Roma Doni, Fahlepi Serin Mustari Siti Hediati Kusumaastuti Suharti, Dwi Sloria Tatu Zakiyatun Nufus Taufik Rochman Anwar Hasan Wahyu Dwi Wibowo Weganisa Widya Ismi Wijaya, Diki Zaini, Tiara Azzahra

Title

Found 64 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 64 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 64 Documents
Search