Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Taufik Rochman Anwar Hasan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelamggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan,kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif..

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan M. Rizky Aditya AF; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Environmental law enforcement should be equated with law enforcement in general. Criminal responsibility in foreign terms is called teorekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the criminalization of the perpetrator with the aim of determining whether a defendant or suspect is responsible for a criminal act that occurred or not. Illegal logging is an act that can damage an environment. The case of illegal logging of bamboo forests in Kutamanah Village, Purwakarta was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani that is being worked on by residents. About ± 2 hectares of bamboo forest owned by Abah Adim was cut down illegally. Plans from PT. Bambu Jaya will cut down ± 1,300 hectares of bamboo forest cultivated by the village community. This logging does not have a permit and is part of a social forestry program that aims to improve the economy of local residents by replacing bamboo commodities with bananas. The purpose of this study was to determine criminal responsibility and law enforcement against forest and land fire perpetrators associated with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this study the author uses a normative juridical method, namely by reviewing secondary data. So, the results of the research are obtained, namely that criminal liability in corporations is a criminal fine and for those who do it, the Strict Liability doctrine is applied, and law enforcement against perpetrators is carried out through 3 fields, namely, criminal law with imprisonment and fines, and also civil law which includes compensation and recovery costs, as well as administrative law applicable to corporations will be subject to administrative sanctions in the form of government coercion, forced money, and/or revocation of permits for their actions. Penegakan hukum lingkungan seharusnya disamakan dengan penegakan hukum pada umumnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga. Sekitar ± 2 Haktare hutan bambu garapan milik Abah Adim ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang ± 1.300 Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa. Penebangan ini tidak tidak memiliki izin dan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Maka, diperoleh hasil penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana pada korporasi adalah pidana denda dan untuk orang yang melakukannya diberlakukan doktrin Strict Liability, serta penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui 3 bidang, yaitu, hukum pidana dengan pidana penjara dan denda, dan juga hukum perdata yang meliputi ganti rugi dan biaya pemulihan, serta hukum administrasi yang berlaku untuk korporasi akan dikenakan sanksi administrative berupa, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/ atau pencabutan izin atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Annisa Nur Aurelia; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In an investigation, a post-mortem is very important, not only for the victim's family, but it is also important to complete the evidence of a case. Efforts to uncover a case, of course, with the help of an expert can be handled more easily, so that the authority is given by law to submit a request for an expert in matters outside the competence of the investigator. In Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the expert referred to is a judicial medical expert or doctors and/or other experts who have competence or expertise in medicine. In doing or solving the problems that exist in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research, only bibliographic data or secondary data are examined, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basic theory used is the theory of responsibility and criminal acts. The regulation regarding the criminal act of falsifying the results of the post-mortem et repertum in the Health Law article does not mention sanctions or penalties for doctors who commit falsification, but in Article 189 of Law no. 36 of 2009 states that investigators or doctors are authorized to carry out visum et repertum actions. Proof of the crime of falsifying the results of the visum et repertum carried out by a doctor contained in Article 184 paragraph of the Criminal Code. The Public Prosecutor in an effort to prove the charges against the judge has submitted several pieces of evidence. The evidence that has been submitted is testimony, letters and testimony. Abstrak. Dalam lingkup penyidikan sebuah visum sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban dan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum dalam pasal UU Kesehatan memang tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan visum et repertum. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHP. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Reby Haya Aqqila; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The rise of body shaming in cyberspace is one of the impacts of the development of information technology that gave birth to various features of social media. Body shaming is a form of mocking / insulting by commenting on someone's body shape. In its law enforcement efforts, the police have not been serious enough to implement their repressive efforts, namely through the penal mediation route which is considered effective but is not successful so that it has an impact on the repetition of the criminal act of body shaming by perpetrators on social media by using fake accounts to cover their identities so that they can easily provide information. insult to the victim. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study in law enforcement efforts so far the Police in ensnaring the perpetrators of the crime of body shaming through the internet in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Due to various obstacles in the enforcement, preventive steps were taken, namely coordinating between law enforcement officials in socializing Body Shaming as a criminal act; educating the public that the National Police has inaugurated the Virtual Police which was created as a form of monitoring the use of social media, as well as improving the quality in carrying out its police patrols; the police must consider the crime of body shaming as a serious crime; law enforcement officers review the contents of the ITE Law in terms of its application because it turns out that there are many lack of substance; procurement of digital forensic laboratories in every Polda to be able to control every case of body shaming. Maraknya body shaming/celaan fisik di ruang maya adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai fitur social media. Body shaming ialah merupakan bentuk tindakan mengejek/menghina terhadap bentuk tubuh seseorang. Dalam upaya penegakan hukumnya, pihak kepolisian belum cukup serius dengan menerapkan upaya represifnya yaitu melalui jalur mediasi penal yang dianggap efektif tetapi ternyata kurang berhasil sehingga berdampak kepada pengulangan tindak pidana body shaming oleh pelaku di social media dengan menggunakan fake account dapat menutupi identitasnya supaya dengan mudah memberikan hinaan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Polri dalam menjerat pelaku tindak pidana body shaming melalui internet pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena adanya berbagai hambatan dalam penegakan tersebut, maka dilakukan langkah preventif yaitu berkoordinasi antara aparat penegakan hukum dalam mensosialisasikan Body Shaming sebagai tindak pidana; mengedukasi masyarakat bahwa Polri telah meresmikan Virtual Police yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan social media, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli police nya; polisi harus menganggap tindak kejahatan body shaming sebagai tindak pidana yang serius; aparat penegak hukum meninjau kembali isi UU ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyak kekurangan substansi; pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus body shaming.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Putri Wulandari; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.

Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Astri Yulianti; Ade Mahmud; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1456

Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty. Abstrak.Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teoririsme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana teorisme.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Devan Hafizh Budiman; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4897

Abstract. Illegal levies (pungli) are the imposition of fees in places where fees are not supposed to be charged or collected. Extortion is common around the community, starting from the market to the terminal, which is mostly carried out by members of social organizations where the function of the mass organization is to channel the aspirations of the community, but it is misused as a field for seeking personal gain, one of which is extortion and this causes problems and anxiety in the community, this research carried out with the aim of describing how Criminal Liability Against Community Organizations that carry out extortion in the city of Bandung and how Law Enforcement Against Community Organizations that carry out fraudulent levies. The research method used in this research is normative juridical method. The prohibition of illegal levies is regulated in article 59 paragraph 2 of Law No. 16 of 2017 concerning social organizations. Legal Sanctions against members of mass organizations who carry out fraudulent levies are subject to the provisions of Article 368 of the Criminal Code. Criminal responsibility and law enforcement against fraudulent levies must be emphasized so that the crime of extortion does not cause unrest in the community and unrest in the community Abstrak. Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang kebanyakan dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungli di kota bandung dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan . Sanksi Hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat.

Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg) Helmi Lingga Derajat; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4903

Abstract. The biggest problem Indonesia face today is corruption. However, not all corruptors are people whom committed corruption. As an example, the subject made an error in their administration, still the person is subjected with criminal charges under act of corruption, this was created to not taint the image of the court. In this study, the normative juridical method was used by using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained by document studies. Qualitative in question is analyzing data derived from the results of decision related to sentencing by judges. In the Decision on Case Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, the sentence against a state official was deemed inappropriate, because the root cause of this case was an administrative error, the defendant ABDURRAHMAN NURYADIN was sentenced in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 20021 concerning The Eradication or Corruption, to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah), and a renumeration fee of Rp. 671,908,555,- (six hundred seventy one million nine hundred eight thousand five hundred fifty five rupiah). This can’t be considered justice for the people. Abstrak. Permasalahan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya pelaku melakukukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhi tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, penjatuhan hukuman terhadap pejabat pemerintahan dirasa kurang tepat, karena akar permasalahan perkara ini yaitu ketidaktertiban administrasi, terdakwa ABDURRAHMAN NURYADIN dijatuhi hukuman sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Mila Risa Yulianti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4905

Abstract. Corruption is a crime that is generally carried out in secret through the abuse of authority for the purpose of profiting from unlawful acts. The government budget that should be used to build the social needs of society is actually used for personal and group needs. During the Covid-19 Pandemic there was a phenomenon of social assistance which was misused by officials by committing acts of corruption. So that with this research to find out about criminal responsibility that does not reflect a sense of justice for society. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. In the case with Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, according to the author, the acquittal was handed down by a panel of judges who did not see the inclusion of the teachings of the defendant M Totoh Gunawan who indirectly helped and provided an opportunity for Aa Umbara committed a criminal act of corruption which caused a loss of state money. Therefore the decision has not provided a sense of justice and calmed public unrest and also has not provided a deterrent effect. Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Pada masa Pandemi Covid-19 adanya fenomena bansos yang justu malah di salah gunakan oleh oknum pejabat dengan malakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui akan pertanggungjawaban pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer,sekunder dan tersier. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penjatuhan putusan bebas yang di jatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis kurang melihat adanya ajaran penyertaan yang dilakukan terdakwa M Totoh Gunawan yang secara tidka langsung membantu dan memberi kesempatan terhadap Aa Umbara melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian uang negara. Oleh karena itu putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan menenangkan keresahan masyarakat dan juga tidak memberi efek jera.

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search