Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Ade Mahmud
Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Pidana Koruptor di Rutan dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Serin Mustari; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6471

Abstract

Abstract. Corruption threatens the stability of democracy and public trust in legal institutions in Indonesia. The case of extortion in the KPK detention house involving internal employees has become a concern, where of the 93 employees allegedly involved, only 15 were made defendants even though the facts of the trial showed the involvement of other parties. This inconsistency is contrary to the principle of similia similibus. This study examines criminal liability and strategies to increase public trust in the KPK through normative juridical analysis. The results show that other parties who are proven to know and enjoy the results of extortion should also be held criminally liable. To restore public trust, the President's political will, institutional reform, recruitment improvements, strengthening ethical standards, resolving cases transparently, and the passage of the Asset Forfeiture Law are needed to strengthen the deterrent effect and eradicate corruption Abstrak. Korupsi mengancam stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Kasus pemerasan di rumah tahanan KPK yang melibatkan pegawai internal menjadi perhatian, di mana dari 93 pegawai yang diduga terlibat, hanya 15 dijadikan terdakwa meski fakta persidangan menunjukkan keterlibatan pihak lain. Ketidakkonsistenan ini bertentangan dengan asas similia similibus. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan strategi peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK melalui analisis yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pihak lain yang terbukti mengetahui dan menikmati hasil pemerasan seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan political will Presiden, reformasi kelembagaan, perbaikan rekrutmen, penguatan standar etik, penyelesaian kasus secara transparan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat efek jera dan pemberantasan korupsi.
Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan Dzaky Muhammad Zhafran; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5179

Abstract

Abstract. Pretrial aims to uphold the law and protect human rights at the investigation level, and pretrial also functions as a supervisory tool for law enforcement officials, in this case investigators, because of the abuse of authority given to them. The objectives of his research include analyzing the implementation of the standard operating procedures of the corruption eradication commission in determining suspects in accordance with the criminal procedure law, and knowing the suspects who are declared free based on pretrial decisions are re-established as suspects. The method used is normative legal research that uses secondary legal materials, and uses qualitative normative analysis. In this research, the author analyzes the study of the South Jakarta District Court decision Number 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. The results of this study are that the KPK as an investigator has committed abuse of power because it has carried out a process that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and in reassigning a suspect by an investigator can be done on the basis of not obtaining sufficient preliminary evidence or finding new evidence, because pretrial is not related to the substance of the case. Abstrak. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di tingkat penyidikan, dan praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi aparat penegak hukum penegak hukum, dalam hal ini penyidik, karena adanya penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitiannya antara lain untuk menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana, mengetahui pidana, dan mengetahui tersangka yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. Hasil dari penelitian ini adalahHasil dari penelitian ini adalah bahwa KPK sebagai penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena karena telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menetapkan kembali seorang tersangka oleh penyidik dapat dilakukan atas dasar tidak diperolehnya bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau menemukan bukti baru, karena praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara.
Co-Authors Adinda Anisa Putri Noor Oetari Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi Aji Mulyana Annisa Nur Aurelia Arini Puspitasari Astri Yulianti Budi Sudrajat Chefi Ali Firman Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Devan Hafizh Budiman Dian Alan Setiawan Dzaky Muhammad Zhafran Fahlepi Roma Doni Fariz Farrih Izadi Haifa Naza Venita Hasta Herlan Asymar Helmi Lingga Derajat Husni Syawali Husni Syawali M Gulfie Agung Majid M. Rizky Aditya AF Mila Risa Yulianti Mochammad Dwivo Rahayu Muhamad Ibnu Karim Muhammad Ariq Al Ghani Aflah Muhammad Darrusalam Muhammad Rizki Fajar Effendy Nandang Sambas Owen Prayoga Parhan Muntafa Putri Wulandari Putri Wulandari Reby Haya Aqqila Ressy Rizki Utari Rhenovan Jody Refasan Hermawan Rizki Amrulloh Serin Mustari Siti Hediati Kusumaastuti Tatu Zakiyatun Nufus Taufik Rochman Anwar Hasan Weganisa Zaini, Tiara Azzahra