Claim Missing Document
Check
Articles

Ujaran Kebencian di Game Online Mobile Legends: Bang Bang Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Rhenovan Jody Refasan Hermawan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15195

Abstract

Abstract. According to Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 paragraph (2) contains "Every person who intentionally and without right distributes and/or transmits Electronic Information and/or Documents Electronics whose nature is to incite, invite or influence other people so as to create feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or groups of people based on race, nationality, ethnicity, skin color, religion, belief, gender, mental disability or physical disability shall be punished with a maximum prison sentence of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).” The research methodology used includes several approaches, including qualitative content analysis of player interactions in games, comprehensive literature studies regarding the ITE Law and other related regulations, interviews with players, game moderators, and cyber law experts, as well as comparative analysis with the treatment and handling of hate crimes. in other countries, especially in the context of online gaming. Abstrak. Menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) berisi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Metodologi penelitian yang digunakan menggabungkan beberapa pendekatan, termasuk analisis konten kualitatif terhadap interaksi pemain dalam game, studi pustaka komprehensif mengenai UU ITE dan regulasi terkait lainnya, wawancara dengan pemain, moderator game, dan ahli hukum siber, serta analisis komparatif dengan regulasi dan penanganan ujaran kebencian di negara lain, khususnya dalam konteks game online.
Ratio Decidendi Hakim terhadap Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB Muhammad Ariq Al Ghani Aflah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15736

Abstract

Abstract.This research explores the critical relationship between law and justice, with a particular focus on the rising cases of sexual violence against children. The law is expected to uphold justice within society; however, its application often remains subjective. This study investigates a specific case in Lubuk Basung, West Sumatra, where the defendant, Budi Satria, was acquitted in a child molestation case, despite the public prosecutor demanding a harsh penalty. This judicial outcome reveals a gap in achieving justice and raises concerns about the protection of children's rights in Indonesia's legal system. The research evaluates criminal law regulations related to child molestation and analyzes the judges' ratio decidendi in the acquittal verdict of Lubuk Basung District Court Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. A qualitative approach with a doctrinal method is employed, gathering data through literature studies. The findings aim to contribute theoretically to legal science and provide a reference for future studies. The research identifies issues related to criminal law regulation in child molestation cases and examines the reasoning behind the judges' acquittal decision. The objectives include understanding the relevant criminal law and evaluating the judicial reasoning applied in the case. This study is useful for contributing to legal theory and offering practical insights for academics, researchers, and the author. Additionally, the research outlines its methodology, location, schedule, and thesis structure. Ultimately, this research seeks to deepen the understanding of judicial decision-making in child sexual violence cases, emphasizing the necessity of justice in safeguarding children's rights. Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan penting antara hukum dan keadilan, dengan fokus khusus pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukum diharapkan dapat menegakkan keadilan dalam masyarakat; namun, penerapannya sering kali bersifat subjektif. Penelitian ini mengkaji kasus spesifik di Lubuk Basung, Sumatera Barat, di mana terdakwa, Budi Satria, dibebaskan dalam kasus pelecehan anak, meskipun jaksa penuntut umum menuntut hukuman berat. Putusan pengadilan ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam mencapai keadilan dan menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi regulasi hukum pidana terkait pelecehan anak dan menganalisis rasio decidendi hakim dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Pendekatan kualitatif dengan metode doktrinal digunakan, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Temuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis pada ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu terkait regulasi hukum pidana dalam kasus pelecehan anak dan menelaah alasan di balik keputusan bebas hakim. Tujuan penelitian ini adalah memahami hukum pidana yang relevan dan mengevaluasi alasan yuridis dalam kasus ini. Penelitian ini memberikan kontribusi teori hukum dan wawasan praktis bagi akademisi, peneliti, serta penulis. Selain itu, penelitian ini juga mencakup metodologi, lokasi, jadwal, dan struktur tesis. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang keputusan yudisial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam melindungi hak anak.
URGENSI PENANGGULANGAN PENGGELAPAN DANA DALAM SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSES INDONESIAN STANDARD (QRIS Haifa Naza Venita; Ade Mahmud
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8813

Abstract

Penggelapan dana merupakan suatu tindakan ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan, menyelewengkan, atau menyalahgunakan dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tersebut. Memasuki era globalisasi dan perkembangan pesat di era modern ini, Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran semakin berkembang, termasuk penerapan standar QRIS di Indonesia. Namun, meningkatnya adopsi QRIS juga membawa risiko peningkatan praktik penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan penggelapan dana dalam konteks QRIS, dengan fokus pada upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus-kasus yang teridentifikasi. Metode penelitian ini mencakup analisis kebijakan dan regulasi terkait QRIS, Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi integritas dan keamanan sistem pembayaran QRIS di Indonesia.
Exploring English Teachers' Attitudes Toward Technology-Supported Reflection in Professional Development Nufus, Tatu Zakiyatun; Mahmud, Ade
Journal of English Education and Teaching Vol. 8 No. 4 (2024): Journal of English Education and Teaching
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jeet.8.4.783-797

Abstract

This study explores English teachers' attitudes toward technology-supported reflection in professional development, focusing on its role in fostering deeper engagement with the new teaching methods. The research addresses the issue of limited sustained reflection in professional development programs, which often undermines long-term teacher growth. The study aims to understand how integrating tools such as Padlet and Google Doc into reflective practices influences teachers' attitudes and enhances their professional development experiences. Using a qualitative case study design, ten English teachers were purposively selected based on their successful completion of assigned tasks during a one-month online professional development program centered on new teaching methods. Data were collected through semi-structured interviews, reflective journals, and observations of the teachers’ interactions with the technology tools provided for reflection. Findings revealed that most participants held positive attitudes toward technology-supported reflection, citing its convenience, ability to provide immediate feedback, and facilitation of collaborative discussions. However, some expressed challenges, including technical issues and initial resistance to adapting to digital tools. The study highlights the potential of technology to make reflective practices more engaging and practical for teachers. Implications suggest that professional development programs should integrate user-friendly technology to foster reflective practices, ultimately enhancing teaching efficacy and teacher satisfaction.
MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN Mahmud, Ade
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.35-44

Abstract

Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan victim offender mediation untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model victim offender mediation untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berkaitan dengan victim offender mediation dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukan Restorative justice dengan model mediasi pelaku korban victim offender mediation dinilai ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi para pihak. Pola penerapannya dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan.
Dynamics of Problem of Asset Forfeiture of Corruption Proceeds and the Concept of Its Law Enforcement mahmud, ade
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.456

Abstract

Forfeiture of assets from corruption crime has not shown signifi cant results in termsof assets returned; in fact, the value of assets returned is smaller than state losses. Thisstudy aims to explain the dynamics of the problem of asset forfeiture due to corruptioncrimes and the concept of eff ective law enforcement to seize assets resulting fromcorruption. The specifi cation of the research is descriptive with normative juridicalresearch type, using a statutory and conceptual approach based on secondary datacollected by documentation study technique, and analyzed qualitatively withoutapplying formulas and numbers. The results of the study show that the state hasdiffi culty seizing assets resulting from corruption crimes since the assets placedabroad have been transferred to other parties and the restitution has not been paid.The concept of eff ective law enforcement is to track assets, apply restitution withouta subsidiary, which is preceded by blocking and forfeiting assets, and carry outexecutions through auctions, with the proceeds going to the state treasury.
The Role of Advocates in Helping Defendants in Criminal Justices Processes Arifton, Arifton; Sambas, Nandang; Mahmud, Ade
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2035

Abstract

Every criminal, civil, and state administrative justice system, including Indonesia's, recognises the importance of legal aid.  Professionals with extensive knowledge of the law provide legal aid since the idea behind it is to ensure that everyone has the chance to exercise their rights.  Those who give legal assistance do so because they are committed to high ideals, such as helping people achieve economic and social equality and defending their fundamental human rights.    
Pertanggungjawaban Pidana Koruptor di Rutan dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Serin Mustari; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6471

Abstract

Abstract. Corruption threatens the stability of democracy and public trust in legal institutions in Indonesia. The case of extortion in the KPK detention house involving internal employees has become a concern, where of the 93 employees allegedly involved, only 15 were made defendants even though the facts of the trial showed the involvement of other parties. This inconsistency is contrary to the principle of similia similibus. This study examines criminal liability and strategies to increase public trust in the KPK through normative juridical analysis. The results show that other parties who are proven to know and enjoy the results of extortion should also be held criminally liable. To restore public trust, the President's political will, institutional reform, recruitment improvements, strengthening ethical standards, resolving cases transparently, and the passage of the Asset Forfeiture Law are needed to strengthen the deterrent effect and eradicate corruption Abstrak. Korupsi mengancam stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Kasus pemerasan di rumah tahanan KPK yang melibatkan pegawai internal menjadi perhatian, di mana dari 93 pegawai yang diduga terlibat, hanya 15 dijadikan terdakwa meski fakta persidangan menunjukkan keterlibatan pihak lain. Ketidakkonsistenan ini bertentangan dengan asas similia similibus. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan strategi peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK melalui analisis yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pihak lain yang terbukti mengetahui dan menikmati hasil pemerasan seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan political will Presiden, reformasi kelembagaan, perbaikan rekrutmen, penguatan standar etik, penyelesaian kasus secara transparan, dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat efek jera dan pemberantasan korupsi.
Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19 Mahmud, Ade
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art5

Abstract

This research analyzes the urgency of developing electronic-based public services in preventing criminal acts of illegal levies (extortion) to support transparent and good quality government governance and offers ideas for law enforcement to eradicate extortion, which is remains considerably lacking in West Java Province, especially after Covid-19. Hence the problem formulation focuses on the issue of how to develop public services to prevent the practice of extortion and how to build law enforcement to eradicate extortion in West Java Province. This paper is normative legal research using statutory approach and conceptual approaches that uses secondary data in the form of books, law journals, research reports, magazines, statutory regulations, and recapitulation of agency performance data to produce accurate and accountable conclusions. The results of the research conclude that the development of electronic-based services can be realized by changing manual services to digital ones, upgrading digital services with new features that accommodate people's needs, increasing e-money payments that are connected to the banking system followed by developing the Public Service Mall (MPP) concept that is accessible to the public. Law enforcement overcomes extortion by building reporting system connectivity that is directly connected between SiBerli and the extortion reporting system in agencies/institutions/units providing public services, implementing a reward and punishment system objectively as well as applying administrative sanctions for officials who abuse their authority and criminal sanctions as the ultimum remedium if other legal instruments are unable to resolve the crisis.Keywords: Development, Illegal Extortion, Law Enforcement. AbstrakPenelitian ini menganalisis urgensi pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik dalam mencegah tindak pidana pungutan liar (pungli) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih berkualitas dan menawarkan gagasan penegakan hukum pemberantasan pungli yang dinilai masih cukup lemah di Provinsi Jawa Barat terutama pasca covid-19 sehingga rumusan masalah berfokus pada persoalan bagaimana pengembangan layanan publik mencegah praktik pungli dan bagaimana membangun penegakan hukum dalam memberantas pungli di Provinsi Jawa Barat. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual yang memakai data sekunder berupa buku, jurnal hukum, laporan penelitian, majalah, peraturan perundang-undangan, rekapitulasi data kinerja instansi untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan akuntabel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan layanan berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan mengubah pelayanan manual ke digital, meng-upgrade layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran e-money yang terhubung dengan sistem perbankan diikuti pengembangan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mudah dijangkau masyarakat. Penegakan hukum mengatasi pungli dengan membangun konektivitas sistem pelaporan yang terhubung langsung antara SiBerli dengan sistem pelaporan Pungli di Badan/Lembaga/Unit pemberi layanan publik, menerapkan sistem reward and punishment secara objektif. Menerapkan sanksi administratif bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengembangan, Pungutan Liar.
Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan Dzaky Muhammad Zhafran; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5179

Abstract

Abstract. Pretrial aims to uphold the law and protect human rights at the investigation level, and pretrial also functions as a supervisory tool for law enforcement officials, in this case investigators, because of the abuse of authority given to them. The objectives of his research include analyzing the implementation of the standard operating procedures of the corruption eradication commission in determining suspects in accordance with the criminal procedure law, and knowing the suspects who are declared free based on pretrial decisions are re-established as suspects. The method used is normative legal research that uses secondary legal materials, and uses qualitative normative analysis. In this research, the author analyzes the study of the South Jakarta District Court decision Number 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. The results of this study are that the KPK as an investigator has committed abuse of power because it has carried out a process that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and in reassigning a suspect by an investigator can be done on the basis of not obtaining sufficient preliminary evidence or finding new evidence, because pretrial is not related to the substance of the case. Abstrak. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di tingkat penyidikan, dan praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi aparat penegak hukum penegak hukum, dalam hal ini penyidik, karena adanya penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitiannya antara lain untuk menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana, mengetahui pidana, dan mengetahui tersangka yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. Hasil dari penelitian ini adalahHasil dari penelitian ini adalah bahwa KPK sebagai penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena karena telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menetapkan kembali seorang tersangka oleh penyidik dapat dilakukan atas dasar tidak diperolehnya bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau menemukan bukti baru, karena praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara.