Claim Missing Document
Check
Articles

Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan Dzaky Muhammad Zhafran; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5179

Abstract

Abstract. Pretrial aims to uphold the law and protect human rights at the investigation level, and pretrial also functions as a supervisory tool for law enforcement officials, in this case investigators, because of the abuse of authority given to them. The objectives of his research include analyzing the implementation of the standard operating procedures of the corruption eradication commission in determining suspects in accordance with the criminal procedure law, and knowing the suspects who are declared free based on pretrial decisions are re-established as suspects. The method used is normative legal research that uses secondary legal materials, and uses qualitative normative analysis. In this research, the author analyzes the study of the South Jakarta District Court decision Number 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. The results of this study are that the KPK as an investigator has committed abuse of power because it has carried out a process that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and in reassigning a suspect by an investigator can be done on the basis of not obtaining sufficient preliminary evidence or finding new evidence, because pretrial is not related to the substance of the case. Abstrak. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di tingkat penyidikan, dan praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi aparat penegak hukum penegak hukum, dalam hal ini penyidik, karena adanya penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitiannya antara lain untuk menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana, mengetahui pidana, dan mengetahui tersangka yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. Hasil dari penelitian ini adalahHasil dari penelitian ini adalah bahwa KPK sebagai penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena karena telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menetapkan kembali seorang tersangka oleh penyidik dapat dilakukan atas dasar tidak diperolehnya bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau menemukan bukti baru, karena praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara.
Kepemimpinan Transformasional Guru Dan Keteladanan Di Era Digital Maulana, Irfan; Bambang Eko Supriyanto; Puput Aryanto; Ade Mahmud; Tatu Zakiatun Nufus; Setyani Dwi Lestari
JURIBMAS : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Juli 2026
Publisher : LKP KARYA PRIMA KURSUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62712/juribmas.v5i1.986

Abstract

 Kepemimpinan transformasional berbasis dan keteladanan di era digital menjadi pendekatan penting dalam pendidikan, terutama di Pondok Pesantren Al Masyuriah Sepatan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan guru dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan keteladanan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga sesi: workshop tentang kepemimpinan transformasional, pelatihan integrasi nilai spiritual dalam kepemimpinan, dan pendampingan implementasi di kelas. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman dan keterampilan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan peserta, serta peningkatan kepercayaan diri guru dalam menggunakan teknologi digital dan menerapkan nilai spiritual dalam kepemimpinan. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif dan inspiratif di era digital.
Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Parhan Muntafa; Ade Mahmud
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sanksi pidana telah diatur pada Pasal 10 KUHP, salah satunya pidana pokok hukuman mati. Namun pada pelaksanaanya terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan yang cukup serius terhadap eksekusi mati yang masih relatif tidak memberikan kepastian hukum, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sebuah terobosan baru bahwa hukuman pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Tujuan dari penelitian yaitu: menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa norma, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif da teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh), mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudoan hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pemberian pidana mati besyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat di ganti atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.
Pelatihan Penulisan Berita Berbahasa Inggris Berbasis Blog dan Genre Pedagogy untuk Meningkatkan Literasi Digital Santri Al-Mansyuriyah Dwi Sloria Suharti; Gufron Gufron; Tatu Zakiyatun Nufus; Ade Mahmud; Hatami Hatami
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 4 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v4i1.704

Abstract

This community service program was conducted at Madrasah Aliyah/Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah, Tangerang, to provide students with structured experience in English news writing and digital publication through blogs. The program responded to three main partner needs: limited experience in structured English news writing, limited use of blogs for publication, and the need to strengthen students’ digital literacy and writer identity. The activity was designed as a participatory and practice-based training program through three workshops: EFL News Writing, Blogging for EFL News Writing, and English Journal Writing. The evaluation used a pre-survey, a post-survey, observation, and documentation of student blog posts. The pre-survey involved 46 students; 31 students (67.4%) had written English news articles, but 42 students (91.3%) had never used blogs or written blog posts. The post-survey involved 45 students; all respondents (100%) reported that they understood ethical blog publication, and 42 students (93.3%) reported that they could use blogs, images, links, and videos to support their writing. The program produced six student blog posts on pesantren activities, National Santri Day, Teacher’s Day, new student admission, and literacy events. These findings indicate that blog-based genre pedagogy can provide an authentic medium for introducing EFL news writing, digital publication, ethical awareness, and students’ emerging writer identity. Further mentoring is needed to evaluate and improve the linguistic accuracy, news structure, and multimodal quality of students’ writing.