Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Nagari Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Journal of English Education and Teaching (JEET) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Nusantara Berbakti Jurnal Dialektika Hukum Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia ENDLESS : International Journal of Future Studies ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pamulang Law Review
Ade Mahmud
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Devan Hafizh Budiman; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4897

Abstract

Abstract. Illegal levies (pungli) are the imposition of fees in places where fees are not supposed to be charged or collected. Extortion is common around the community, starting from the market to the terminal, which is mostly carried out by members of social organizations where the function of the mass organization is to channel the aspirations of the community, but it is misused as a field for seeking personal gain, one of which is extortion and this causes problems and anxiety in the community, this research carried out with the aim of describing how Criminal Liability Against Community Organizations that carry out extortion in the city of Bandung and how Law Enforcement Against Community Organizations that carry out fraudulent levies. The research method used in this research is normative juridical method. The prohibition of illegal levies is regulated in article 59 paragraph 2 of Law No. 16 of 2017 concerning social organizations. Legal Sanctions against members of mass organizations who carry out fraudulent levies are subject to the provisions of Article 368 of the Criminal Code. Criminal responsibility and law enforcement against fraudulent levies must be emphasized so that the crime of extortion does not cause unrest in the community and unrest in the community Abstrak. Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang kebanyakan dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungli di kota bandung dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan . Sanksi Hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat.
Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg) Helmi Lingga Derajat; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4903

Abstract

Abstract. The biggest problem Indonesia face today is corruption. However, not all corruptors are people whom committed corruption. As an example, the subject made an error in their administration, still the person is subjected with criminal charges under act of corruption, this was created to not taint the image of the court. In this study, the normative juridical method was used by using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained by document studies. Qualitative in question is analyzing data derived from the results of decision related to sentencing by judges. In the Decision on Case Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, the sentence against a state official was deemed inappropriate, because the root cause of this case was an administrative error, the defendant ABDURRAHMAN NURYADIN was sentenced in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 20021 concerning The Eradication or Corruption, to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah), and a renumeration fee of Rp. 671,908,555,- (six hundred seventy one million nine hundred eight thousand five hundred fifty five rupiah). This can’t be considered justice for the people. Abstrak. Permasalahan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya pelaku melakukukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhi tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, penjatuhan hukuman terhadap pejabat pemerintahan dirasa kurang tepat, karena akar permasalahan perkara ini yaitu ketidaktertiban administrasi, terdakwa ABDURRAHMAN NURYADIN dijatuhi hukuman sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Mila Risa Yulianti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4905

Abstract

Abstract. Corruption is a crime that is generally carried out in secret through the abuse of authority for the purpose of profiting from unlawful acts. The government budget that should be used to build the social needs of society is actually used for personal and group needs. During the Covid-19 Pandemic there was a phenomenon of social assistance which was misused by officials by committing acts of corruption. So that with this research to find out about criminal responsibility that does not reflect a sense of justice for society. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. In the case with Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, according to the author, the acquittal was handed down by a panel of judges who did not see the inclusion of the teachings of the defendant M Totoh Gunawan who indirectly helped and provided an opportunity for Aa Umbara committed a criminal act of corruption which caused a loss of state money. Therefore the decision has not provided a sense of justice and calmed public unrest and also has not provided a deterrent effect. Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Pada masa Pandemi Covid-19 adanya fenomena bansos yang justu malah di salah gunakan oleh oknum pejabat dengan malakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui akan pertanggungjawaban pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer,sekunder dan tersier. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penjatuhan putusan bebas yang di jatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis kurang melihat adanya ajaran penyertaan yang dilakukan terdakwa M Totoh Gunawan yang secara tidka langsung membantu dan memberi kesempatan terhadap Aa Umbara melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian uang negara. Oleh karena itu putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan menenangkan keresahan masyarakat dan juga tidak memberi efek jera.
Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg) Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4909

Abstract

Abstract. This thesis discusses the causative factors and considerations of judges in deciding cases regarding the crime of sexual and economic exploitation of children. and sex with children. Sexual and economic exploitation are all forms of using the sexual organs or other organs of the victim for profit, including but not limited to all activities of prostitution and obscenity. Based on the background above, issues related to what are the factors that cause sexual and economic exploitation of children are raised and how are the judges' considerations of the results of the Bandung District Court Decision Number 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. The approach method used is Normative Juridical, namely Legal Research which is carried out by examining library materials. In collecting data, the authors use library techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results that are appropriate to the research topic. The results of the research by the authors of the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual and economic exploitation of children are due to internal and external factors within the perpetrator. Then the judge's considerations in deciding cases were not quite right because the UUTPPO was deemed more relevant, giving a deterrent effect to perpetrators and paying attention to the losses suffered by victims. Abstrak. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksplotasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual dan ekonomi merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif yaitu Penelitiaan Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis faktor penyebab terjadinya tindak pidana ekspolitasi seksual dan eknomi terhadap anak karena adanya faktor internal dalam diri pelaku dan eksternal. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena UUTPPO dirasa lebih relevan, memberikan efek jera pada pelaku dan memperhatikan kerugian yang diderita korban.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Muhamad Ibnu Karim; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5017

Abstract

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara illegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7119

Abstract

Abstract. Research on Law Enforcement of Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services within the Implementing Agency for Upstream Oil and Gas Business Activities (BPMIGAS) has been carried out in the Legal area of South Jakarta City Jl. Captain Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Special Capital Region of Jakarta 12710. This study aims to determine the process of law enforcement for criminal acts of corruption that pose a threat to economic stability, can damage the order of the wheels of government and democratic values, ethical values, morals and character, justice, lead to social inequality, is discriminatory, undermines ethics and honest business competition, injures sustainable development and the rule of law. The crime of corruption and how is the legal analysis of the enforcement of the criminal law of corruption in the form of the procurement of goods/services Number 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The research method used in writing this thesis is normative legal research by reviewing the laws and regulations relating to corruption. This type of legal research conceptualizes law as what is written in statutory regulations or the law is conceptualized as a rule or norm. The data collection method is carried out by means of research which includes primary, secondary and tertiary legal materials in order to be able to answer every problem. Legislation that specifically regulates corruption crimes already exists and has undergone 4 (four) changes. The case is registered with 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The defendant was charged with the second indictment, namely Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Both were sentenced to 12 years in prison plus a fine of Rp. 1 billion subsidiary 6 months based on the first indictment of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Abstrak. Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Ade Mahmud; Chefi Ali Firman; Husni Syawali
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496

Abstract

Ide menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan terus digulirkan di semua institusi penegakan hukum dengan berbagai aturan sektoral yang ditetapkan pimpinan, namun hasilnya belum menunjukan pergeseran arah penyelesaian kasus menuju ke arah restorasi tetapi masih mengutamakan penghukuman. Artikel ini bertujuan mengulas permasalahan urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dan menjelaskan korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh. Hasil pembahasan menemukan bahwa. Pada kasus pidana ringan adalah melaksanakan penylesaian perkara secara efektif, menghindari dampak negatif pidana penjara, tindak pidan ringan umumnya tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, pelaku bertanggungjawab memulihkan kerugian korban. Penerapan keadilan restoratif berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan berupa potensi mengurangi angka residivis, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan mengurangi beban perkara di semua tingkat peradilan
Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona Ade Mahmud; Dian Alan Setiawan; Arini Puspitasari
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.912 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.366

Abstract

Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Astri Yulianti; Ade Mahmud; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1456

Abstract

Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty. Abstrak.Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teoririsme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana teorisme.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.
TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Ade Mahmud
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i1.352

Abstract

The condition of the national criminal law as a legacy of the Dutch Colonial is deemed inconsistent with Pancasila values so that the effort to reform the criminal law (KUHP) continues to be voiced through the re-formulation of criminal law policy. The results (1) Renewal of national criminal law based on mission (a) Decolonization through "recodification" (b) Democratization of criminal law (c) Consolidation of criminal law to avoid conflict of norms (antinomy normen) (d) Adaptation and harmonization of criminal law with the development of criminal law science. (2) The transformation of idea / paradigm / value of Pancasila in the RKUHP can be pursued through a penal reform strategy that requires (a) Identification of problems in the form of old norms that are considered inconsistent with the social condition of the community. (b)  the basis / value that lies behind the old chapter (ide / paradigm of individualism / liberalism) and change / replace it by applying the idea / paradigm / value of Pancasila in the new draft formulation of the article. (c) Transform the values of Pancasila into the formulation of a new chapter and revoke the formula / value paradigm of value contained in the old chapter.Keywords: Transformation, Pancasila, Criminal Law Update.
Co-Authors Adinda Anisa Putri Noor Oetari Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi Aji Mulyana Amalul Arifin Slamet Annisa Nur Aurelia Arifton, Arifton Arini Puspitasari Astri Yulianti Boby Indrawan Budi Sudrajat Chefi Ali Firman Chepi Ali Firman Z Darrusalam, Muhammad Devan Hafizh Budiman Dey Ravena Dhanila Citra Dian Alan Setiawan Dzaky Muhammad Zhafran Edi Setiadi Fahlepi Roma Doni Fariz Farrih Izadi Farrel Maulidan Aziz Gufron Gufron Haifa Naza Venita Hasta Herlan Asymar Hatami Hatami Helmi Lingga Derajat Herlan Asymar, Hasta Hilmi Farhanudin Husni Syawali Inez Febriani M Gulfie Agung Majid M. Rizky Aditya AF Mila Risa Yulianti Mochammad Dwivo Rahayu Muhamad Ibnu Karim Muhammad Ariq Al Ghani Aflah Muhammad Darrusalam Muhammad Rizki Fajar Effendy Nandang Sambas Neneng Nurhasanah Nufus Hidayah Owen Prayoga Parhan Muntafa Pratama, Raka Indra Puspita Diva Nabiilah Putri Wulandari Putri Wulandari Reby Haya Aqqila Ressy Rizki Utari Rhenovan Jody Refasan Hermawan Rhifa Hasna Nisrina Rizki Amrulloh Roma Doni, Fahlepi Serin Mustari Siti Hediati Kusumaastuti Suharti, Dwi Sloria Tatu Zakiyatun Nufus Taufik Rochman Anwar Hasan Wahyu Dwi Wibowo Weganisa Widya Ismi Wijaya, Diki Zaini, Tiara Azzahra