Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Ade Mahmud
Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg) Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4909

Abstract

Abstract. This thesis discusses the causative factors and considerations of judges in deciding cases regarding the crime of sexual and economic exploitation of children. and sex with children. Sexual and economic exploitation are all forms of using the sexual organs or other organs of the victim for profit, including but not limited to all activities of prostitution and obscenity. Based on the background above, issues related to what are the factors that cause sexual and economic exploitation of children are raised and how are the judges' considerations of the results of the Bandung District Court Decision Number 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. The approach method used is Normative Juridical, namely Legal Research which is carried out by examining library materials. In collecting data, the authors use library techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results that are appropriate to the research topic. The results of the research by the authors of the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual and economic exploitation of children are due to internal and external factors within the perpetrator. Then the judge's considerations in deciding cases were not quite right because the UUTPPO was deemed more relevant, giving a deterrent effect to perpetrators and paying attention to the losses suffered by victims. Abstrak. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksplotasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual dan ekonomi merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif yaitu Penelitiaan Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis faktor penyebab terjadinya tindak pidana ekspolitasi seksual dan eknomi terhadap anak karena adanya faktor internal dalam diri pelaku dan eksternal. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena UUTPPO dirasa lebih relevan, memberikan efek jera pada pelaku dan memperhatikan kerugian yang diderita korban.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Muhamad Ibnu Karim; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5017

Abstract

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara illegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7119

Abstract

Abstract. Research on Law Enforcement of Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services within the Implementing Agency for Upstream Oil and Gas Business Activities (BPMIGAS) has been carried out in the Legal area of South Jakarta City Jl. Captain Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Special Capital Region of Jakarta 12710. This study aims to determine the process of law enforcement for criminal acts of corruption that pose a threat to economic stability, can damage the order of the wheels of government and democratic values, ethical values, morals and character, justice, lead to social inequality, is discriminatory, undermines ethics and honest business competition, injures sustainable development and the rule of law. The crime of corruption and how is the legal analysis of the enforcement of the criminal law of corruption in the form of the procurement of goods/services Number 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The research method used in writing this thesis is normative legal research by reviewing the laws and regulations relating to corruption. This type of legal research conceptualizes law as what is written in statutory regulations or the law is conceptualized as a rule or norm. The data collection method is carried out by means of research which includes primary, secondary and tertiary legal materials in order to be able to answer every problem. Legislation that specifically regulates corruption crimes already exists and has undergone 4 (four) changes. The case is registered with 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The defendant was charged with the second indictment, namely Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Both were sentenced to 12 years in prison plus a fine of Rp. 1 billion subsidiary 6 months based on the first indictment of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Abstrak. Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif Chepi Ali Firman Zakaria; Ade Mahmud; Aji Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.59-70

Abstract

Sexual violence against child is a global problem today. Although international instruments have been ratified, they do not guarantee the realization of the rights of child victims. One reason is that not all countries’ legal systems support victims. The principles of redress for victims of child sexual violence are set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention recognizes the principle of non-discrimination, the best interests of the child, child survival and development, and values Child opinions. The problem you encountered is related to 1) your security system. 2). Reintegration, psychosocial support, treatment and recovery, protection and support in court proceedings. A model of restorative justice that protects the rights of victims of child sexual violence can use the victim-offender mediation model. This model provides an opportunity for communities to come together and find solutions together when offenders are willing to admit their mistakes and take responsibility according to the needs of the victim’s child. The implications of this research are hoped to make a real contribution to the nation by providing better protection for children who are victims of sexual violence and reducing the trauma they experience.
Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Ade Mahmud; Chefi Ali Firman; Husni Syawali
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496

Abstract

Ide menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan terus digulirkan di semua institusi penegakan hukum dengan berbagai aturan sektoral yang ditetapkan pimpinan, namun hasilnya belum menunjukan pergeseran arah penyelesaian kasus menuju ke arah restorasi tetapi masih mengutamakan penghukuman. Artikel ini bertujuan mengulas permasalahan urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dan menjelaskan korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh. Hasil pembahasan menemukan bahwa. Pada kasus pidana ringan adalah melaksanakan penylesaian perkara secara efektif, menghindari dampak negatif pidana penjara, tindak pidan ringan umumnya tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, pelaku bertanggungjawab memulihkan kerugian korban. Penerapan keadilan restoratif berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan berupa potensi mengurangi angka residivis, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan mengurangi beban perkara di semua tingkat peradilan
Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona Ade Mahmud; Dian Alan Setiawan; Arini Puspitasari
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.912 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.366

Abstract

Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.
Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Parhan Muntafa; Ade Mahmud
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.6918.130-136

Abstract

Sanksi pidana telah diatur pada Pasal 10 KUHP, salah satunya pidana pokok hukuman mati. Namun pada pelaksanaanya terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan yang cukup serius terhadap eksekusi mati yang masih relatif tidak memberikan kepastian hukum, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sebuah terobosan baru bahwa hukuman pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Tujuan dari penelitian yaitu: menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa norma, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif da teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh), mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudoan hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pemberian pidana mati besyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat di ganti atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Astri Yulianti; Ade Mahmud; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1456

Abstract

Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty. Abstrak.Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teoririsme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana teorisme.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.
TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Ade Mahmud
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v4i1.352

Abstract

The condition of the national criminal law as a legacy of the Dutch Colonial is deemed inconsistent with Pancasila values so that the effort to reform the criminal law (KUHP) continues to be voiced through the re-formulation of criminal law policy. The results (1) Renewal of national criminal law based on mission (a) Decolonization through "recodification" (b) Democratization of criminal law (c) Consolidation of criminal law to avoid conflict of norms (antinomy normen) (d) Adaptation and harmonization of criminal law with the development of criminal law science. (2) The transformation of idea / paradigm / value of Pancasila in the RKUHP can be pursued through a penal reform strategy that requires (a) Identification of problems in the form of old norms that are considered inconsistent with the social condition of the community. (b)  the basis / value that lies behind the old chapter (ide / paradigm of individualism / liberalism) and change / replace it by applying the idea / paradigm / value of Pancasila in the new draft formulation of the article. (c) Transform the values of Pancasila into the formulation of a new chapter and revoke the formula / value paradigm of value contained in the old chapter.Keywords: Transformation, Pancasila, Criminal Law Update.
Dynamics of Problem of Asset Forfeiture of Corruption Proceeds and the Concept of Its Law Enforcement ade mahmud
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.456

Abstract

Forfeiture of assets from corruption crime has not shown signifi cant results in termsof assets returned; in fact, the value of assets returned is smaller than state losses. Thisstudy aims to explain the dynamics of the problem of asset forfeiture due to corruptioncrimes and the concept of eff ective law enforcement to seize assets resulting fromcorruption. The specifi cation of the research is descriptive with normative juridicalresearch type, using a statutory and conceptual approach based on secondary datacollected by documentation study technique, and analyzed qualitatively withoutapplying formulas and numbers. The results of the study show that the state hasdiffi culty seizing assets resulting from corruption crimes since the assets placedabroad have been transferred to other parties and the restitution has not been paid.The concept of eff ective law enforcement is to track assets, apply restitution withouta subsidiary, which is preceded by blocking and forfeiting assets, and carry outexecutions through auctions, with the proceeds going to the state treasury.
Co-Authors Adinda Anisa Putri Noor Oetari Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi Aji Mulyana Annisa Nur Aurelia Arini Puspitasari Astri Yulianti Budi Sudrajat Chefi Ali Firman Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Devan Hafizh Budiman Dian Alan Setiawan Dzaky Muhammad Zhafran Fahlepi Roma Doni Fariz Farrih Izadi Haifa Naza Venita Hasta Herlan Asymar Helmi Lingga Derajat Husni Syawali Husni Syawali M Gulfie Agung Majid M. Rizky Aditya AF Mila Risa Yulianti Mochammad Dwivo Rahayu Muhamad Ibnu Karim Muhammad Ariq Al Ghani Aflah Muhammad Darrusalam Muhammad Rizki Fajar Effendy Nandang Sambas Owen Prayoga Parhan Muntafa Putri Wulandari Putri Wulandari Reby Haya Aqqila Ressy Rizki Utari Rhenovan Jody Refasan Hermawan Rizki Amrulloh Serin Mustari Siti Hediati Kusumaastuti Tatu Zakiyatun Nufus Taufik Rochman Anwar Hasan Weganisa Zaini, Tiara Azzahra