Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan GANEC SWARA CERMIN: Jurnal Penelitian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dudy, Aryadi Almau
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau; Taufik, Zahratulain’; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114

Abstract

Pengabdian ini dilakukannya untuk: pertama, memperkuat pemahaman hukum masyarakat mitra terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan kedua untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mitra dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manfaat Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi, maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana. Kedua, secara praktis dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mitra terkait sehingga masyarakat mitra berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim PKK Desa Mitra. Materi penyuluhan berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra memahami pengaturan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban.
Analisis Penegakan Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i1.4277

Abstract

Lembaga kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, memiliki tanggung jawab besar. Untuk mendukung kewenangannya, setiap personel kepolisian dilatih dengan keterampilan bertarung yang efektif guna menghadapi situasi yang memerlukan tindakan tegas. Namun, kemampuan ini juga diiringi dengan risiko penyalahgunaan, terutama dalam penggunaan senjata api yang berpotensi mengancam nyawa warga sipil. Penelitian ini secara khusus meneliti peraturan yang mengatur tindakan anggota POLRI yang menyebabkan kematian orang lain dalam konteks hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga kepolisian selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisan, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik profesi POLRI. Penegakan melalui komisi kode etik terhadap anggotal POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dengan melalui beberapa tahapan prosedur.
Procedures for the Control and Use of Firearms for Members of the Police of the Republic of Indonesia Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6966

Abstract

The police institution serves as the spearhead in realizing the nation's ideals of justice, civility, and peace. This is regulated by Law No. 2 of 2003 concerning the police, where the police institution is one of the government's functions in maintaining security, public order, law enforcement, protection, guidance, and services to the community.To support these functions and duties, police officers are granted the authority to use firearms to achieve the nation's goals. In using firearms, the police institution must comply with applicable regulations and prioritize human rights (HR). This research aims to understand the system of granting possession and use of firearms permits for Indonesian police officers. This study employs normative legal research methods, which focus on the provisions of laws and regulations and their application in legal events. The sources of legal materials used consist of literature and field research. Literature includes legal materials obtained from reading literature and official sources in legal research, while field research is obtained by conducting interviews with informants. 
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN DAN MENGAMANKAN AKSI DEMONSTRASI DUDY, ARYADI ALMAU; ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.912

Abstract

Democracy is a symbol of modern civilization that guarantees the human rights of its citizens. Indonesia as a democratic country in article 28 of the 1945 Constitution guarantees the freedom of every citizen to express opinions in public, both in oral and written form, carried out in association and assembly. This is in line with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone must not be interfered with in any way in seeking, receiving and conveying information and opinions. This research examines how demonstrations are regulated within the Indonesian National Police and how the police handle the perpetrators of demonstrations that end in anarchy. This research aims to better understand the role of the police regarding controlling and securing demonstrations that end in anarchy and to find out how to enforce the law against anarchic demonstrators. The research method used in this writing is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Normative research is research whose object of study includes statutory provisions and their application to legal events. The research results showed that the police used Law Number 9 of 1998 and National Police Chief Regulation Number 7 of 2012 in handling demonstrations. Demonstrations that end in anarchy will be prosecuted through criminal law. The police do not tolerate demonstrators who disturb public order or endanger safety. Steps taken include investigation, prosecution and open trial
STUDI PUTUSAN KASUS ANGGOTA POLRI PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI; DUDY, ARYADI ALMAU
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.864

Abstract

This research was conducted to examine the accountability of a member of the Indonesian National Police who neglected a child in the household based on the Kupang district court decision Number 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. In this case, there was a dissenting opinion from the judge who decided the case. This research is normative legal research so the approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that the judge in his decision used law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence to judge child neglect committed by the perpetrator. The judge also continued to consider the perpetrator's profession as an aggravating element. Apart from that, judges not only prioritize aspects of legal certainty, but also aspects of justice and legal benefits. The judge handed down a lower sentence than the prosecutor's request because the judge during the trial discovered the fact that the victim also contributed to the mistake so that the victim and her child were abandoned by the perpetrator. In this case, the victim left the perpetrator's residence, even though he was not divorced
ABORSI: ANTARA DIALEKTIKA MORAL DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI; DUDY, ARYADI ALMAU
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.681

Abstract

This research examines the moral and legal dialectics in viewing abortion as well as the construction of abortion policy in the Indonesian criminal law system after the passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The research results show that abortion cannot only be viewed in legal terms, but it is important to pay attention to moral aspects. Law is a law that is filled with morality so that it does not result in conflict between norms and society. Morality is the main source of law, especially in Indonesia which is based on Pancasila in all aspects of state life. Next, Indonesia's criminal law policy allows abortion under strict conditions, namely if the woman is a victim of a crime of rape or other crime of sexual violence that causes pregnancy, the gestational age does not exceed the permitted age, and/or has indications of a medical emergency. If the conditions are not met, then the perpetrator of the abortion, whether the main perpetrator, the participating perpetrator, and the person who assists in carrying out the abortion, can be punished
Power Relations in Domestic Violence in West Lombok Regency Nurfatlah, Titin; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Taufik, Zahratul’ain
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.365

Abstract

This research aims to examine cases of domestic violence in West Lombok Regency and explore the connection between power relations and domestic violence in the region. The research methodology employed is empirical legal research, utilizing several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The findings reveal that from 2023 to July 2024, there were 37 reported cases of domestic violence in West Lombok Regency. These cases include physical abuse, psychological abuse, sexual violence, and neglect within households. The victims are predominantly women, particularly wives, and children. The factors influencing the relationship between power dynamics and domestic violence include gender bias and the authority or power held within the household. In terms of power relations, husbands tend to exert high levels of conflict, control, and violence over their wives. The power wielded by the husband often oppresses members of the household, creating a power imbalance that adversely affects both wives and children. Furthermore, the patriarchal system, which grants husbands the authority to make all household decisions, exacerbates this imbalance. The power held by husbands often manifests in abusive behaviour, regardless of the family's economic standing. Even those with sufficient economic means and social status can engage in domestic violence, driven by the belief that, as the head of the family, the husband has the right to do so.
Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023 Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7874

Abstract

The protection of children is a state responsibility based on the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). As a member state, Indonesia ratified the Convention through Presidential Decree No. 36 of 1990. This study aims to analyze the implementation of child protection principles within the National Penal Code (Law No. 1 of 2023), referencing the four main pillars of the CRC: Non-Discrimination, the Best Interests of the Child, the Right to Survival and Development, and Child Participation. In this context, the author examines the application of these principles within various provisions of the Penal Code relevant to child protection. The analysis is conducted by categorizing these provisions based on the four main pillars of the CRC. This approach seeks to assess the extent to which the Penal Code aligns with international child protection standards while identifying potential inconsistencies that could harm children as legal subjects. By categorizing these provisions, the study aims to provide a deeper understanding of the integration of CRC principles into national criminal law and their implications for child protection in Indonesia. The results indicate that these principles have been incorporated into the Penal Code through specific provisions, particularly those concerning child protection. This reflects a national commitment to safeguarding children as a vulnerable group and ensuring their rights are fulfilled in accordance with international standards.
Law Enforcement of Sexual Violence Crimes Through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in West Lombok Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ardiansyah, Ruli; Nurfatlah, Titin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8787

Abstract

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article.
Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif KUHP Nasional [Criminal Policy Toward the Elderly in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code (KUHP)] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251154

Abstract

Abstract. This study examines the legal protection of the elderly who come into conflict with the law through the lens of substantive justice and the implementation of sentencing policies under the new Indonesian Criminal Code (KUHP). Justice, as a fundamental legal value, requires equal and proportional treatment of every individual, particularly vulnerable groups such as the elderly. In practice, elderly individuals are often subjected to legal proceedings without adequate consideration of their physical, psychological, and social limitations. However, the Human Rights Law mandates special treatment for vulnerable groups. This research employs a normative juridical method by analyzing positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines. The findings indicate that the new Criminal Code introduces a more humane penal paradigm through the principles of corrective and rehabilitative justice. Judges play a strategic role in ensuring that sentencing for elderly offenders is carried out fairly, with personal conditions considered as mitigating factors. Thus, the sentencing approach in the new Criminal Code is expected to strengthen legal protection for the elderly and contribute to a more inclusive and just criminal justice system. Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap lanjut usia (lansia) yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan substantif dan implementasi kebijakan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Keadilan, sebagai nilai dasar hukum, menuntut perlakuan yang setara dan proporsional terhadap setiap individu, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dalam praktiknya, lansia sering kali diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Padahal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, prinsip hukum, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih humanis melalui prinsip keadilan korektif dan resosialitatif. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan pemidanaan terhadap lansia dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi personal sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi lansia dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan
Co-Authors Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Ardiansyah, Ruli Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Ika Yuliana Susilawati nurfatlah, titin Rahmania, Nunung Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Taufik, Zahratul’ain