Garuda - Garba Rujukan Digital

Halal Tourism Settings on Lombok Island Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8468

Halal tourism arrangements are included in the tourism agenda on Lombok Island. Lombok Island, since the inauguration of international events such as the GP series and super bikes organized by international parties with high reputations, must continue to adjust the provisions regarding halal tourism amidst liberalization in all sectors. The entry of international events is a challenge for the Indonesian government, especially the Lombok region. Lombok, which has a lot of potential for world-class tourist areas and has received world-class awards several times, needs to think about the conditions for halal tourism plans. Halal tourism has different standards, of course the effect of the word halal must be able to prove the quality and quantity of tourism based on halal standards. The formulation of the problem in this research is how is halal tourism regulated on the island of Lombok? The aim of this research is to determine the regulation of halal tourism on the island of Lombok. The research method used in this research is normative legal research methods. The results of this research reveal that the regulation of halal tourism in Lombok is not yet perfect due to the absence of statutory regulations equivalent to laws that specifically regulate halal tourism. Tourism regulations in New Lombok are based on regional government regulations of West Nusa Tenggara province and West Lombok Regency. There are several different definitions between these two rules in regulating halal tourism. Policy regarding the tourism industry in Lombok is still very dependent on the DSN-MUI which does not have a very strong position in making regulations and implementing halal tourism.

Pengaturan Pertambangan Rakyat Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Umami, Allan Mustafa; Subadi, Eka Jaya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.340

Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam,luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.

Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram Satriawan, Hera Alvina; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan maslah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selelsaikan di Kantor badan pertanahan Nasional , hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan.Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.

Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platforrm E-Commerce Yesi Aulia, Anggun; Umami, Allan Mustafa
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4863

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform e-commerce dan tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platforme-commerce ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan.Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform e-commerce ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang life cycle produk, dari pre-market hingga post-market dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk : Studi Kasus Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Oktofiana, Baiq Lestari; Umami, Allan Mustafa
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4870

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mekanisme perjanjian kerjasama kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI). Metode yang digunakan yakni metode penelitian empiris. Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan isi perjanjian dan syarat sah perjanjian menrut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara petani dengan PT.Alliance One Indonesia tbk adalah pola inti-plasma. Pola inti-plasma merupakan sistem yang melakukan kerjasama dengan memberikan persiapan dan persediaan untuk sarana produksi tembakau Virginia yang berkualitas sesuai standar mutu pihak perusahaan tembakau.

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xzpdjj21

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran hak tanggungan kreditur perorangan di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah. Hak tanggungan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk melancarkan hubungan bisnis maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia maupun berwujud perusahaan apabila ingin melakukan usaha bisnis pasti memerlukan modal. Kreditur berbentuk perusahaan umumnya lebih profesional dan memiliki sumber daya manusia, sumber modal yang besar, sudah tentu sangat menunjang keefektifitasan,efisiensi pekerjaan termasuk menyalurkan pinjaman maupun menagih pinjaman tersebut kepada debitur. Berbeda dengan kreditur dari pihak perorangan yang tidak memiliki sumber daya manusia seperti kreditur berbentuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan digunakannya lembaga Hak Tanggungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian pengaturan hak tanggungan kreditur perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran hak tanggungan di KEK Mandalika mengalami kendala dikarenakan sistem online pendaftaran mitra yang masih memiliki masalah.

Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jg69qt87

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Execution of Fiduciary Guarantees Post Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 According to Legal Justice Theory Umami, Allan Mustafa; Alwajdi, Muhammad Farid
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 9, No 2 (2024): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v9i2.6859

Execution of fiduciary guarantees is a right for creditors holding fiduciary guarantees. The condition for a creditor to be able to execute a fiduciary guarantee is that the breach of promise of the debtor providing the fiduciary guarantee is fulfilled. According to Article 19 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Fiduciary Law), creditors can execute objects that become fiduciary collateral if the debtor providing the fiduciary guarantee defaults. However, the creditor's rights above are not in accordance with other regulations because execution cannot simply be carried out. To carry out execution, the creditor must submit an application to the District Court. It should be understood that the birth of this fiduciary guarantee is to streamline the economic system, namely to make it easier for people to obtain financing for the purchase of movable objects without having to place the objects purchased as collateral in a financing institution. The debtor can still use the movable object in the hope that it will be used to improve the debtor's economy. This reality in the field is also confirmed by the decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of the Fiduciary Law which essentially states that the execution of fiduciary guarantees must carry out a request for execution in the District Court. The formulation of the problem in this research is 1. What is the law on voluntary execution of fiduciary guarantees in Indonesia? 2. What is the impact of the Constitutional Court (MK) decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the protection of creditors holding fiduciary guarantees according to the theory of legal justice? This legal research method is normative legal research using a statutory regulation approach. The result of this research is the implementation of post-judgment fiduciary guarantee execution No.18/PUU-XVII/2019 has not provided legal certainty that provides justice because there are still differences in interpretation regarding fiduciary guarantees.

Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia Umami, Allan Mustafa; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Security Institution is a means to provide legal protection for creditors in order to obtain debt repayment from debtors. Fiduciary Guarantee is a material guarantee in the form of movable and immovable objects that are not included in the objects of Mortgage and Mortgage. Fiduciary guarantees are characterised by the transfer of ownership rights from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient. The control of the object of fiduciary guarantee is vested in the fiduciary. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee grants preferential rights. The fiduciary beneficiary also has the right to execute the object of the fiduciary guarantee if the debtor defaults. Starting from the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of Law Number 42 of 1999 that if the debtor defaults, the creditor has no right without a court decision to execute the object of fiduciary security. The problem in this research is what causes legal uncertainty of fiduciary security institutions in Indonesia in the perspective of good faith creditors? The result of this research is the cause of legal uncertainty is the implementation in the field is not in accordance with Law Number 42 Year 1999. The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18 / PUU-XVII / 2019 further complicates good faith creditors to obtain rights in the form of returning their debts from debtors.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search