Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Umami, Allan Mustafa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Halal Tourism Settings on Lombok Island Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8468

Abstract

Halal tourism arrangements are included in the tourism agenda on Lombok Island. Lombok Island, since the inauguration of international events such as the GP series and super bikes organized by international parties with high reputations, must continue to adjust the provisions regarding halal tourism amidst liberalization in all sectors. The entry of international events is a challenge for the Indonesian government, especially the Lombok region. Lombok, which has a lot of potential for world-class tourist areas and has received world-class awards several times, needs to think about the conditions for halal tourism plans. Halal tourism has different standards, of course the effect of the word halal must be able to prove the quality and quantity of tourism based on halal standards. The formulation of the problem in this research is how is halal tourism regulated on the island of Lombok? The aim of this research is to determine the regulation of halal tourism on the island of Lombok. The research method used in this research is normative legal research methods. The results of this research reveal that the regulation of halal tourism in Lombok is not yet perfect due to the absence of statutory regulations equivalent to laws that specifically regulate halal tourism. Tourism regulations in New Lombok are based on regional government regulations of West Nusa Tenggara province and West Lombok Regency. There are several different definitions between these two rules in regulating halal tourism. Policy regarding the tourism industry in Lombok is still very dependent on the DSN-MUI which does not have a very strong position in making regulations and implementing halal tourism.
Pengaturan Pertambangan Rakyat Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Umami, Allan Mustafa; Subadi, Eka Jaya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.340

Abstract

Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam,luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.
Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram Satriawan, Hera Alvina; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370

Abstract

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan maslah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selelsaikan di Kantor badan pertanahan Nasional , hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan.Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.
Co-Authors Al Qindy, Fitria Hikmatiar Alqindy, Fatria Hikmatiar Alvina Satriawan, Hera Alwajdi, Muhammad Farid Fatria Hikmatiar Al Qindy Hikmatiar Al Qindy, Fatria Lalu Achmad Fathoni Qindy, Fatria Hikmatiar Al Satriawan, Hera Alvina Subadi, Eka Jaya Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Zaenal Arifin Dilaga