Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Umami, Allan Mustafa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Halal Tourism Settings on Lombok Island Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8468

Abstract

Halal tourism arrangements are included in the tourism agenda on Lombok Island. Lombok Island, since the inauguration of international events such as the GP series and super bikes organized by international parties with high reputations, must continue to adjust the provisions regarding halal tourism amidst liberalization in all sectors. The entry of international events is a challenge for the Indonesian government, especially the Lombok region. Lombok, which has a lot of potential for world-class tourist areas and has received world-class awards several times, needs to think about the conditions for halal tourism plans. Halal tourism has different standards, of course the effect of the word halal must be able to prove the quality and quantity of tourism based on halal standards. The formulation of the problem in this research is how is halal tourism regulated on the island of Lombok? The aim of this research is to determine the regulation of halal tourism on the island of Lombok. The research method used in this research is normative legal research methods. The results of this research reveal that the regulation of halal tourism in Lombok is not yet perfect due to the absence of statutory regulations equivalent to laws that specifically regulate halal tourism. Tourism regulations in New Lombok are based on regional government regulations of West Nusa Tenggara province and West Lombok Regency. There are several different definitions between these two rules in regulating halal tourism. Policy regarding the tourism industry in Lombok is still very dependent on the DSN-MUI which does not have a very strong position in making regulations and implementing halal tourism.
Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platforrm E-Commerce Yesi Aulia, Anggun; Umami, Allan Mustafa
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform e-commerce dan tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platforme-commerce ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan.Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform e-commerce ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang life cycle produk, dari pre-market hingga post-market dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline.
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk : Studi Kasus Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Oktofiana, Baiq Lestari; Umami, Allan Mustafa
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mekanisme perjanjian kerjasama kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI). Metode yang digunakan yakni metode penelitian empiris. Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan isi perjanjian dan syarat sah perjanjian menrut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara petani dengan PT.Alliance One Indonesia tbk adalah pola inti-plasma. Pola inti-plasma merupakan sistem yang melakukan kerjasama dengan memberikan persiapan dan persediaan untuk sarana produksi tembakau Virginia yang berkualitas sesuai standar mutu pihak perusahaan tembakau.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Abstract

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.
Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xzpdjj21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran hak tanggungan kreditur perorangan di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah. Hak tanggungan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk melancarkan hubungan bisnis maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia maupun berwujud perusahaan apabila ingin melakukan usaha bisnis pasti memerlukan modal. Kreditur berbentuk perusahaan umumnya lebih profesional dan memiliki sumber daya manusia, sumber modal yang besar, sudah tentu sangat menunjang keefektifitasan,efisiensi pekerjaan termasuk menyalurkan pinjaman maupun menagih pinjaman tersebut kepada debitur. Berbeda dengan kreditur dari pihak perorangan yang tidak memiliki sumber daya manusia seperti kreditur berbentuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan digunakannya lembaga Hak Tanggungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian pengaturan hak tanggungan kreditur perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran hak tanggungan di KEK Mandalika mengalami kendala dikarenakan sistem online pendaftaran mitra yang masih memiliki masalah.
Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jg69qt87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Execution of Fiduciary Guarantees Post Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 According to Legal Justice Theory Umami, Allan Mustafa; Alwajdi, Muhammad Farid
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 9, No 2 (2024): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v9i2.6859

Abstract

Execution of fiduciary guarantees is a right for creditors holding fiduciary guarantees. The condition for a creditor to be able to execute a fiduciary guarantee is that the breach of promise of the debtor providing the fiduciary guarantee is fulfilled. According to Article 19 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Fiduciary Law), creditors can execute objects that become fiduciary collateral if the debtor providing the fiduciary guarantee defaults. However, the creditor's rights above are not in accordance with other regulations because execution cannot simply be carried out. To carry out execution, the creditor must submit an application to the District Court. It should be understood that the birth of this fiduciary guarantee is to streamline the economic system, namely to make it easier for people to obtain financing for the purchase of movable objects without having to place the objects purchased as collateral in a financing institution. The debtor can still use the movable object in the hope that it will be used to improve the debtor's economy. This reality in the field is also confirmed by the decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of the Fiduciary Law which essentially states that the execution of fiduciary guarantees must carry out a request for execution in the District Court. The formulation of the problem in this research is 1. What is the law on voluntary execution of fiduciary guarantees in Indonesia? 2. What is the impact of the Constitutional Court (MK) decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the protection of creditors holding fiduciary guarantees according to the theory of legal justice? This legal research method is normative legal research using a statutory regulation approach. The result of this research is the implementation of post-judgment fiduciary guarantee execution No.18/PUU-XVII/2019 has not provided legal certainty that provides justice because there are still differences in interpretation regarding fiduciary guarantees.  
Co-Authors Alvina Satriawan, Hera Alwajdi, Muhammad Farid Fatria Hikmatiar Al Qindy Lalu Achmad Fathoni Mustafa Umami, Allan Oktofiana, Baiq Lestari Satriawan, Hera Alvina Wahyuddin Yesi Aulia, Anggun Zaenal Arifin Dilaga