Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Khanza Aoera Dievana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Eksistensi Masyarakat Adat Jawa Blitar Dalam Proses Larung Sesaji Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Islam Haidar Danendra Febrian Ar Rafi; Khanza Aoera Dievana; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Sandrina Rahma Nurvita; Fadhilah Dzakwan Syarif
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3213

Abstract

Local wisdom is considered as part of the culture and identity of indigenous peoples, which contains values, norms, ethics, beliefs, customs and traditions developed through social and cultural interactions. This research focuses on one of the traditions in Indonesia, namely the larung offering ceremony. Larung offerings is a religious ritual as a form of gratitude to God. In this research, it was found that the Javanese Blitar indigenous people still maintain the tradition of larung offerings as part of their culture and beliefs. The research method used is a literature study by collecting data from written sources. The purpose of writing this article is to find out the existence of the Blitar Javanese traditional community carrying out offerings and how customary and Islamic law influences this process.
Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi Devi Vanessa Armi Putri; Khanza Aoera Dievana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3508

Abstract

The purpose of this article is to examine the criminal hoax law in Indonesia and the gaps in the state’s efforts to combat criminal hoaxes. Hoax news refers and points to a situation that is currently being discussed, the more people are triggered, the more aggressively the news is spread. In order to overcome the problem of cybercrime that is growing rapidly in Indonesia, the government made a legislation that specifically regulates cyberlaw which is realized in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Law. “Law No. 11 of 2008” is one of the efforts to overcome cybercrime juridically and emperically, even though “ Law No. 11 of 2008” does not only discuss the issue of obscene or pornographic sites, buat also regulates the rules of electronic transactions which are the legal umbrella in cyberlaw rules in Indonesia. The conclusion of this research is thatm normatively, hoaxes are different from criticism and the restrictions on hoaxes in the Criminal Code and ITE Law are explicit. Since criticism is an important component of democratic life, ending democracy also means ending the practice of criticsm. The political aspects that control the structure of the Indonesian state make it difficult for the law to operate in an orderly fashion, which presents challenges for law enforcement agencies trying to combat the crime of hoaxes.
Tantangan Dan Efektivitas Implementasi Pemenuhan 30% Kursi Perempuan Di DPR Ryan Adhi Pratama; Rachel Ika Faudina; Muhammad Arif Triyoga; Khanza Aoera Dievana; Muhammad Rizky Irawan; Syafrizal Aldi Tursandi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Devi Vanessa Armi Putri; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Khanza Aoera Dievana; Eka Permana Sakti Irwanto; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bela Laili; Triantono
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i4.204

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak restitusi yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan peran aktif korban dalam proses hukum. Meskipun Undang-Undang terkait restitusi terhadap korban memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun restitusi ini belum dilaksanakan dalam skala besar dan tidak dirasakan oleh korban kejahatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kendala restitusi dalam perlindungan hukum pada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Mungkid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sering kali, korban kejahatan tidak menerima restitusi untuk memulihkan situasi mereka, baik itu kerugian materiil maupun non-materi. Sistem peradilan pidana tidak menciptakan kepastian mengenai penegakan kewajiban restitusi. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana, diperlukan ketentuan khusus tentang pemberian ganti rugi dengan memberikan layanan kepada korban untuk mewakilinya dalam tuntutan restitusi kepada kejaksaan.
Sosialisasi Konten Kreator Berbasis Smartphone untuk Meningkatkan Kreativitas Masyarakat di Ngepoh Kidul Desa Banyusidi Noviansyah Rizki Aditya; Abednego Rubianto; Khanza Aoera Dievana; Wahyu Tri Apriliyan; Ilyas Nur Hanafi; Raytanza Iswadinata; Andhika Dhimas Saputra; Nerisya Salsabilla; Anida Ayu Aminati; Diesta Alifia Putri
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Juli
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v3i2.1722

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas melalui media sosial. Namun, masih banyak masyarakat pedesaan yang belum memahami potensi smartphone sebagai alat produktif dalam menciptakan content creator. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan peran dan cara menjadi content creator berbasis smartphone kepada masyarakat Dusun Ngepoh Kidul, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis agar mereka dapat mengembangkan kreativitas digital serta menambah pengetahuan baru dalam pemanfaatan teknologi secara produktif. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan secara langsung ke warga dengan tahapan-tahapan diantaranya identifikasi permasalahan, koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan program dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini, sebagian besar masyarakat Dusun Ngepoh Kidul sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal yang berkaintan dengan creator content meskupun baru Sebagian kecil yang berminat untuk menjadi content creator.
Co-Authors Abednego Rubianto Aida Jihannisa Haidar Andhika Dhimas Saputra Anida Ayu Aminati Astrid Calista Saraswati Sejahtera Devi Vanessa Armi Putri Diesta Alifia Putri Dimas Herdian Nugrahimsyah Eka Permana Sakti Irwanto Fadhilah Dzakwan Syarif Haidar Danendra Febrian Ar Rafi Ilyas Nur Hanafi Muhammad Arif Triyoga Muhammad Rizky Irawan Nerisya Salsabilla Noviansyah Rizki Aditya Rachel Ika Faudina Raytanza Iswadinata Ryan Adhi Pratama Sandrina Rahma Nurvita Syafrizal Aldi Tursandi Triantono Wahyu Tri Apriliyan Zakia Sofi Salsa Bela Laili