Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks) Dalna Yuzar, Dhiva; Okta Piana, Piona; Nasution, Kahirunnisyah; Gabriel Siahaan, Parlaungan; Fika Lumban Batu, Dewi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4357-4366

Abstract

Hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang dimana keberadaanya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.  Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa  pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM MOTIF TRADISIONAL DAN WARNA DALAM KAIN TENUN TRADISIONAL TARUTUNG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS Anjelina Lumbansiantar, Roselli; Hutapea, Nelly; Tobing, Sthepany; Manurung, Yunita; Gabriel Siahaan, Parlaungan; Bungana Br PA, Reh
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i10.2023.4814-4824

Abstract

Kain tenun tradisional merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia yang memancarkan keindahan dan kekayaan tradisi masyarakat setempat. Secara khusus kain tenun tradisional Tarutung merupakan warisan budaya masyarakat Batak Toba yang memiliki keunikan motif dan warna yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangannya, kain tenun tradisional Tarutung sering kali menjadi objek peniruan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta atau pemilik gambar aslinya. Kasus-kasus seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi dan pengembangan kain tenun Tarutung, serta merugikan para pengrajin dan seniman local. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tinjauan studi pustaka dan pendekatan hukum normative-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi dengan tokoh masyarakat Tarutung, serta analisis peraturan hukum terkait hak kekayaan intelektual dan warisan budaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum dalam kekayaan intelektual terhadap warna dan motif tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis.