Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Bharasumba Jurnal Multidispliner Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Jurnal Multidisipliner Kapalamada PHENOMENON : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCES AND RESEARCH Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Yusuf, Niken Yulian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan LESTARI DEWI, AYU; Muhram, La Ode; Khayati, Sri; Nur, La Ode Muh.Adam; Yusuf, Niken Yulian; Kurniawati, Wd. Intan; Alimuddin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.318

Abstract

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang berlandaskan pada kode etik serta kode perilaku, serta tanggung jawab yang berintegritas dalam melaksanakan kinerjanya pada lingkup birokrasi. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas kerja. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pelayan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, keberhasilan aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan dengan bersih dan integritas yang baik di bidangnya ASN Indonesia untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN.
The ANALISIS SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DAN ASAL-USUL BANGSA MELAYU DI NUSANTARA (INDONESIA): Perkembangan Islam di Indonesia Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 2 No. 02 (2023): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v2i02.789

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer bahan yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dianalisis,kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, ekonomi,dan sosial budaya menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan emas ilegal diKabupaten Bombana. Adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi olehmasyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan, tidak adanya sumber lainpendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan prinsip bertanitanah diperoleh secara turun temurun, sehingga pembiayaan semakin meningkatkegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, solusinya ditawarkan oleh penulis dalam mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin di Bombana Pemkab harus menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif.
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial Fatmawati L, St.; Ali, Adnan; Yusuf, Niken Yulian
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.348

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan Lasolo Tujuan penelitian dilakukan yaitu: Untuk memberikan informasi tentang penyebab terjadinya cyber bullying terhadap anak di media sosial. Tipe penelitian yaitu normatif normatif (normative legal research), melalui pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan kasus (case approach),. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (Library Research) dan Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal kemudian dianalisis dan disusun secara deduktif. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyber bullying terhadap anak di media sosial faktor internal atau dikenal juga sebagai faktor yang ada dalam diri individu ketika melakukan suatu tindakan. Faktor internal dapat berupa faktor fisik dan faktor psikis, yang dapat berupa kebutuhan atau dorongan atau motif dalam bertindak diantaranya yaitu kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang . Adapun faktor ekstern atau dikenal juga sebagai faktor yang berasal dari luar diri individu. Hal ini dapat berupa infrastruktur, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat.. faktor eksternal lainya dapat berupa kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying.
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (STUDI TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA) Kurnaiwati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Supriadi, Supriadi; Yusuf, M.; Ismail, La Ode; Ramadham Soniwaru, Muhammad Syahrir; Tamar Yakub, L.M Yakda
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 02 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences And Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i02.1226

Abstract

The authority of Bawaslu as a state institution that has the authority, namely the authority to oversee the stages of organizing general elections and to adjudicate disputes over the general election process must be in accordance with the state constitution in its implementation so as not to cause the actions or decisions issued by Bawaslu to be defective in authority. The research method used is empirical normative legal research with a statutory approach. The results showed that: 1) The implementation of the authority to carry out election supervision has been in accordance with the state constitution and the rules of Election law in this case Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and technical regulations for the implementation of Bawaslu's authority by carrying out the functions of preventing violations by increasing community / public participation. 2) The implementation of the authority to adjudicate election process disputes consisting of election administrative violations and election process disputes, Bawaslu institutionally has carried out this function optimally.
ASPEK HUKUM TENTANG PERJANJIAN YANG DI BUAT DI BAWAH PAKSAAN (DWANG) MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (BW) (Studi Putusan Nomor 759 K/Pdt/ 2017) Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v2i02.676

Abstract

The purpose of this research is to determine whether the legal considerations of the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding case No. 759K/Pdt/2017 are in accordance with the applicable norms and regulations. The type of research used in this study is normative research, which is descriptive analysis. The data sources were obtained by collecting primary and secondary data. The primary data were obtained from the Civil Code. Meanwhile, the secondary data were obtained through literature books, legislation, official documents, and websites. The data collection method involved inventorying these data, which were then presented in a systematic description. Based on the research findings and discussions that serve as legal considerations for the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding case No. 759K/Pdt/2017, it is determined that the proof of coercion elements in an agreement must demonstrate whether both parties entering into the agreement were in a balanced position and whether one of the parties had acted in bad faith in making the agreement, as stated in Article 1338 paragraph (3) and Article 1339 of the Civil Code, which stipulate that agreements must be executed in good faith and fairness. Furthermore, coercion elements occurring in an agreement are considered contradictory to Article 1320 of the Civil Code, which regulates the requirements for the validity of an agreement. The legal consequence for a sales agreement containing coercion elements is that it can be nullified by one party. The nullification occurs when one of the subjective conditions is not fulfilled. In such cases, the agreement is not null and void by operation of law, but one of the parties can request its nullification. The agreement remains binding on both parties unless it is canceled (by a judge) upon the request of the party entitled to request the nullification (an incapable party or a party who entered into the agreement involuntarily). In this situation, the defendant is obligated to return the land certificate that has been sold and compensate for the damages by paying the entire litigation costs.
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA Yakub, LM Yakdatamare; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v3i01.942

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global. Sepertiga dari populasi dunia sudah tertular dengan TB. Sebagian besar penderita TB adalah usia produktif (15- 55 tahun). Hal ini menyebabkan kesehatan yang buruk diantara jutaan orang setiap tahun dan menjadi penyebab utama kedua kematian dari penyakit menular di seluruh dunia, setelah Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS (Acquired Immune Deficieny Syndrome). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan TB di kelurahan Watonea kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah warga yang berada di kelurahan Watonea kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang diambil secara cluster sampling. Jumlah sampel adalah 106 sampel. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Spearman Rank. Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Spearman Rank menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan upaya pencegahan tuberkulosis dengan p value = 0,14 sedangkan nilai coefficient correlation diperoleh nilai 0,541 yang menunjukkan kekuatan hubungan yang sedang. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan upaya pencegahan tuberkulosis dengan p value = 0,027 sedangkan nilai coefficient correlation diperoleh nilai 0,215 yang menunjukkan kekuatan hubungan yang lemah. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap upaya pencegahan tuberkulosis dan terdapat hubungan antara sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan tuberkulosis di kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Abstract

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan
PENERAPAN KEBIJAKAN KONSERVASI PELESTARIAN HEWAN PETERNAKAN TERHADAP KESEHATAN HEWAN DAN PAKAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Muhram, La Ode; Dewi, Ayu Lestari; Yusuf, Niken Yulian; Kurniati, Wa ode intan; Yusuf, M.; Supriadi, Supriadi; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.790

Abstract

Industri dalam bidang pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan, yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, membuat banyak berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan yang beredar di masyarakat. Produk pangan yang berasal dari hewan atau biasa disebut produk pangan asal hewan, merupakan bagian dari produk hewan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, banyak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, adalah yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wialayah Indonesia untuk diedarkan, tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan, yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal
Co-Authors Ali, Adnan Alimuddin Brata, Joko Tri Dewi, Ayu Lestari Fatmawati L, St. Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Isman, La Ode Muhammad Khayati, Sri Kurnaiwati, Wa Ode Intan Kurniati, Wa Ode Intan Kurniawati, Wa Ode Intan Kurniawati, Wd. Intan La Ode Muhram La Ode Munawir, La Ode LESTARI DEWI, AYU M. Yusuf Midani, Midani Muhram, La Ode Muthalib, Dzulfikri Azis Nur, La Ode Muh.Adam Ramadham Soniwaru, Muhammad Syahrir Supriadi Supriadi Tamar Yakub, L.M Yakda Wa Ode Intan Kurniawati Yakub, L.M. Yakdatamare Yakub, LM Yakdatamare