Negara, Yasinta Diva
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional Trianjani, Suci; Yuman, Dara Aulia; Kamila, Arta Nanda; Negara, Yasinta Diva; Junaedi, Syakira Nazla Rifat; Fasya, Farah; Canthiqa, Kayana Deeva
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama beberapa waktu, politik luar negeri Indonesia telah dikenal dengan prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan utama dalam hubungan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam memperkuat peran negara dalam hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis. Penelitian ini menggali prinsip-prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini mengungkap bagaimana prinsip bebas aktif memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui analisis dokumen historis dan wawancara mendalam dengan Bapak Laode Muhamad Fathun, S.IP., M.HI. dan Bapak Hartanto Widjojo, S.IP., MA, CIQaR, seorang peneliti berkualitas internasional, menjaga stabilitas regional, dan berkontribusi pada perdamaian global. Hasil dari penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip bebas aktif dalam membentuk identitas dan peran Indonesia dalam kancah hubungan internasional, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syfiyah, Shafa; Putri, Keisha Rafilah; Yuman, Dara Aulia; Negara, Yasinta Diva; Qibtiya, Mauladiana; Huda, Genthala Rafik; Hamzah, Amanda Fitra; Aria, Muhammad Gustaf; Fairuz, Muhammad Gustaf; Hidayatullah, Ahmad; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.