Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri JUDGE: Jurnal Hukum
Sri Olawati Suaib
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi Ria Anggita Zen. M; Henro Prayitno Nento; Melki T. Tunggati; Irwan Polidu; Octaviani Suryaningsih Masaguni; Karlin Z. Mamu; Sri Olawati Suaib; Sri Wahyuni S. Moha
Abdimas Awang Long Vol. 8 No. 1 (2025): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v8i1.1486

Abstract

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui strategi edukasi yang tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.
Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia Sri Wahyuni S. Moha; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Olawati Suaib; Melki T. Tunggati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1199

Abstract

Tindak pidana tax evasion atau penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan sistem perpajakan yang adil. Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap tax evasion dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu hukuman pidana dan denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun regulasi perpajakan telah mengatur sanksi bagi pelaku penggelapan pajak, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi penerapan hukuman pidana dibandingkan dengan denda administratif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tax evasion. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UU KUP dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana dan administratif mampu memberikan efek jera serta memastikan pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia telah cukup jelas dalam mengatur penerapan hukuman pidana dan denda administratif terhadap tax evasion, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Denda administratif lebih sering digunakan karena dinilai lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara, sementara hukuman pidana diterapkan secara selektif untuk kasus yang dianggap serius. Perbandingan antara kedua sanksi ini menunjukkan bahwa denda administratif sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dengan kapasitas finansial besar, sedangkan hukuman pidana menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesengajaan dan proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proporsional dalam menyeimbangkan kedua jenis sanksi guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK DI KECAMATAN DUNGINGI Sri Olawati Suaib; Karlin Z. Mamu; Melki T. Tuggati; Jufri
GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/ganesha.v5i1.4540

Abstract

Tanah selalu dikaitkan dengan pemukiman dan aktifitas manusia. Namun dalam sistem penguasaan dan pengelolaannya memiliki banyak celah yang dapat memicu terjadinya konflik. Masalah tanah saat ini disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun telah diatur dalam sistem pendaftaran tanah, banyak tanah yang masih belum terdaftar atau bersertifikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memicu terjadinya konflik. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, sertifikat tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya guna menghindari terjadinya konflik.
Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Dungingi Ria Anggita Zen. M; Henro Prayitno Nento; Melki T. Tunggati; Irwan Polidu; Octaviani Suryaningsih Masaguni; Karlin Z. Mamu; Sri Olawati Suaib; Sri Wahyuni S. Moha
Abdimas Awang Long Vol. 8 No. 1 (2025): Januari, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v8i1.1486

Abstract

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan melalui strategi edukasi yang tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.
Co-Authors Ahmad Ahmad Apripari, Apripari Arif Mahfudin Ibrahim Fence M Wantu Henro Prayitno Nento Irwan Polidu Jufri Karlin Z. Mamu Mamu, Karlin Z Melki T. Tuggati Mohamad Hidayat Muhtar Nirwan Junus Nurul Fazri Elfikri Octaviani Suryaningsih Masaguni Ria Anggita Zen. M RR. Ella Evrita Hestiandari Sri Wahyuni S. Moha