Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.996
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Akta Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Rechtsnormen
Rahmadani, Gema
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Dalam Menerima Laporan Pecandu Narkotika Lubis, Muhammad Ansori; Rahmadani, Gema
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5377

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Factors Causing Parents or Guardians of Narcotics Addicts Not to Report to the Institution of Compulsory Reporting (IPWL), and to evaluate the efforts made by institutions such as the National Narcotics Agency (BNN) in Increasing Community Participation to Report to IPWL. This study uses normative juridical and descriptive-analytical methods, with legal data and in-depth interviews. The data were analyzed qualitatively to evaluate the implementation of the mandatory reporting policy and its impact on the rehabilitation of addicts. The results provide recommendations for policy improvement. The results of the study show that the barriers to parents reporting to IPWL involve psychological, social, and lack of information. Holistic solutions, such as awareness raising, stigma reduction, and rehabilitation services, are expected to encourage more families to report back. BNN's efforts through socialization, family empowerment, counseling, and community-based service development reflect a strong commitment to dealing with narcotics problems. Cooperation between various parties is still needed to create a drug-free future.
ADOPSI TANPA PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Rahmadani, Gema; Pagar, Pagar
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v5i2.21296

Abstract

Child adoption in Indonesia is governed by two main legal systems, namely positive law and Islamic law, which have different legal principles and consequences. In positive law, child adoption must go through the courts as stipulated in Article 1 Paragraph 9 of the Child Protection Law No. 23 of 2002, to provide legal protection and certainty of rights for both adopted children and adoptive parents. Meanwhile, Islamic law does not recognise a nasab relationship between the adopted child and the adoptive parents. Adopted children do not have inheritance rights from adoptive parents and remain connected to their biological lineage. The practice of adoption without a court order has various adverse legal implications. In the perspective of positive law, the absence of legal ratification can eliminate the rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents, as stated in Article 45 Paragraph (1) and Article 46 Paragraphs (1 and 2) of Law Number 1 Year 1974. This also has the potential to trigger legal disputes that cannot be resolved formally. This research uses a qualitative method based on literature review with a focus on analysing the regulation and concept of adoption according to both legal perspectives. The results show that adopting a child without going through a court process not only violates positive legal rules but also has the potential to ignore the principles of Islamic law related to child welfare and justice. Therefore, it is important for the community to understand the applicable legal rules so that adoption can be carried out correctly and in accordance with applicable legal provisions.
DIVORCE MEDIATION: PERAN DAN PENGARUH PSIKOLOG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERCERAIAN Rahmadani, Gema; Pagar, Pagar; Irham, M. Iqbal
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5332

Abstract

Perselisihan perceraian antara suami istri seringkali melibatkan konflik emosional yang mendalam dan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa “pasangan yang mengajukan perceraian harus menjalani proses mediasi, di mana dalam hal ini psikolog dapat berperan sebagai mediator atau konselor”. Dalam konteks ini, Psikolog termasuk kategori Mediator Non Litigasi. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Psikolog dianggap dapat membantu pasangan untuk memahami dinamika emosional yang mendasari konflik, memberikan ruang untuk berekspresi, serta membantu dalam mencari solusi yang konstruktif. Melalui mediasi yang dipandu oleh psikolog, diharapkan pasangan dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik, meminimalkan dampak negatif perceraian, serta membantu menjaga hubungan yang sehat, terutama demi kesejahteraan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran psikolog dalam mediasi perceraian suami istri memiliki dampak signifikan terhadap resolusi konflik dan pengurangan stres emosional. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pasangan yang terlibat dalam sesi mediasi dengan psikolog melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam penyelesaian masalah dibandingkan dengan mereka yang tidak melibatkan psikolog. Selain itu, psikolog dapat membantu pasangan untuk memahami perspektif satu sama lain, yang berkontribusi pada komunikasi yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Temuan lain menunjukkan bahwa dukungan psikologis yang diberikan selama proses mediasi dapat mengurangi perasaan cemas dan depresi pada individu yang mengalami perceraian. Psikolog juga berperan dalam mendampingi pasangan dalam mengelola emosi negatif dan membangun strategi coping yang lebih baik. Dengan demikian, keterlibatan psikolog dalam mediasi perceraian tidak hanya menguntungkan pasangan, tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Peran BPJS Kesehatan dalam Menanggapi Perubahan Struktur Pekerjaan di Era Globalisasi Ekonomi Rahmadani, Gema; Rokan, Mustafa Kamal; Affan, Ibnu
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.808

Abstract

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan semakin meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan gig economy. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan bagi pekerja. BPJS Kesehatan, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Namun, dengan semakin banyaknya pekerja lepas dan pekerja migran yang tidak terdaftar dalam hubungan kerja formal, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Kesehatan dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana BPJS Kesehatan beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel dan bagaimana sistem jaminan kesehatan ini dapat memperluas cakupannya untuk melindungi pekerja informal, pekerja lepas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah perubahan global. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi dampak dari globalisasi ekonomi terhadap dunia kerja.
The Sociological Implications of the Presence of Foreign Workers for Southeast Sulawesi Resident Affan, Ibnu; Rahmadani, Gema
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44835

Abstract

One of the areas targeted for foreign workers entering Indonesia is the Southeast Sulawesi Province (Southeast Sulawesi). According to data from the Southeast Sulawesi Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans), it was recorded that there were approximately 3,200 foreign workers working in Southeast Sulawesi, dominated by foreign workers from China. For this reason, the Provincial Government of Southeast Sulawesi always provides guidance and supervision of foreign workers, by providing them with an understanding of customary and cultural conditions. At first the arrival of these foreign workers caused turmoil and rejection from the community. However, the government has explained that the foreign workers who come to Southeast Sulawesi are workers who have special expertise in order to accelerate the construction of smelters. A local workforce will be prepared to assist these TKA, so that there will be a transfer of knowledge. If the local workforce is able to understand the technology, the next operation will be handed over to the local workforce. After the community understood the situation of this problem, finally it began to appear that the community's acceptance of TKA.
Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli Rahmadani, Gema; Panjaitan, Budi Sastra; Lubis, Fauziah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i2.476

Abstract

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antara orang lain dan dilakukan sebagai upaya orang tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli, jual beli, melibatkan permasalahan dan kerumitan yang rumit. Jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang tepat, bencana, kerugian, dan kerusakan dapat menimpa masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jual beli yang benar menurut Hukum Islam Agar transaksi penjualan dapat berjalan lancar maka perlu memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual.  Jenis dan sumber bahan adalah Al-Qur’an, dan hadist serta pendapat para ulama tafsir, bahan yang diperoleh dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Rahmadani, Gema; Irham, Muhammad Iqbal
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 2 (2024): Edisi Januari 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i2.8684

Abstract

This article aims to analyze Electronic evidence which if printed and photocopied becomes evidence in the form of documents according to the Religious Court in the divorce process, which is written evidence, although other evidence is also considered important which is complementary to testimony. In the trial the parties may submit events that can be used as a basis for confirming their rights or to refute the rights of others. The kinds of evidence are: Writing, Witness, Testimony, Confession, Oath. The method used in this article is qualitative which is carried out by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on visual data to obtain a complete and comprehensive insight into the proof of strong evidence in the Religious Court. The results of the study concluded that the strong evidence accepted by the judge is written evidence (documents), while some other evidence becomes supporting evidence in the trial process. Keywords: evidence, divorce, court
Desain Indutri Sebagai Karya Yang Dilindungi (HAKI) AR, Azhari; Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 19, No 1 (2019): Edisi September 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v19i1.1741

Abstract

A designer has a copyright on the results of his creativity in the form of a blueprint and has the exclusive right to make the artwork into three or two dimensions. The industrial design law is directed at protecting mass-produced goods. People prefer protection with the right to industrial design, which is only protected for 10 years. This is because a design is very easy and can be imitated quickly by the general public. When it is protected by copyright, it becomes ineffective and wasteful. Copyright does not protect mass products.Keywords: Design, Industry, Work, Intellectual Property Rights
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. Mdn) Syarifuddin, Syarifuddin; Rahmadani, Gema; Ali, Siti Husniyyah
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7377

Abstract

Legal protection for women and children is highly prioritized as a state commitment as emphasized in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Violence becomes a phenomenon in life, not only in the public sphere, but also in the domestic sphere which gives rise to violence in the household (KDRT). ). Husband and wife relationships should ideally be built in a harmonious and happy atmosphere, but many wives experience acts of violence from their husbands, both physically, psychologically, sexually and economically. Victims of domestic violence find it difficult to express the suffering they experience to law enforcement, because of the strong view that the husband's abusive treatment of his wife is part of a personal event, so he cannot be reported to the police, besides, he is worried that the husband will be more abusive to himself after his wife returns to his house because there is no legal protection from the police and/or courts. Even some of the wives of victims of domestic violence chose to hold back the suffering she goes through because she worries about her future if her husband has anything to do with law enforcement. 1 Dosen Fakultas Hukum UISU This study uses a normative juridical method. The approach used is legislation, concept and case analysis. primary and secondary legal materials. Collection technique through literature study and qualitative analysis. Fulfillment of the rights of victims of domestic violence based on Article 10 letter a of the PKDRT Law in Designation Number: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, has not provided legal certainty, justice and benefits for victims, because there is no firm action from law enforcement officials if protection for victims based on court decisions is not implemented, because these decisions are only declarative in nature and do not have executorial power. The implementation of the protection order without the victim's perspective is evidenced by the absence of a firm court order to limit the perpetrator's space for movement, the prohibition to enter the shared living space, the prohibition to follow, supervise or intimidate the victim. victims (Explanation of Article 31 Paragraph (1) letter a of the PKDRT Law), so that court decisions in criminal cases only explain or stipulate a situation so that it does not need to be implemented, which results in not having legal force based on court products.
Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Rahmadani, Gema
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 2 (2023): Edisi Januari 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i2.6491

Abstract

The heir who dies is a Muslim, so his inheritance rights are Islam, so that the settlement of inheritance for heirs can be carried out according to Islam and can be resolved in the Religious Courts. If the heir has a different religion from the heir, then the inheritance settlement is carried out in the District Court. Heirs of different religions still receive inheritance through a mandatory will with the acquisition of inheritance rights for heirs of different religions whose share is not more than 1/3 of the inheritance. So that in Islamic law, non-Muslim heirs of different religions with Muslim heirs still get their rights as heirs through a mandatory will. Keywords: Inheritance, Religion, Islamic Law, Civil Law
Co-Authors Achyar Zein, Achyar Ali, Siti Husniyyah AR, Azhari AR, Zulkifli Daud Syah, Teuku Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda Ibnu Affan Irham, M. Iqbal Irham, Muhammad Iqbal Lubis, Fauziah Lubis, Mhd. Ansori Muhammad Faisal Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Syukri Albani Nasution Nawir Yuslem, Nawir Pagar, Pagar Pagar, Pagar Panjaitan, Budi Sastra Rokan, Mustafa Kamal Syarifuddin Syarifuddin Victoria, Ong Argo Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Zulkarnain Nasution