Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.854
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Recital Review WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) LEGAL BRIEF International Journal of Social Service and Research Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Majority Science Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure
Amaliya, Lia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama Bina Ariani, Taufiqoh; Syahrul Ansari, Teuku; Amaliya, Lia
Recital Review Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i2.25783

Abstract

Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase
Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Bina Ariani, Taufiqoh; Amaliya, Lia; Syahrul Ansari, Teuku
Recital Review Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i2.34259

Abstract

In order for the parties to be able to use arbitration as a means of resolving disputes that may or may not have already existed, the most important thing they need to do is come to an agreement in advance that is written down and approved by the parties. In view of this, the issues that will be examined in this paper are: What is the place of the assertion proviso in Regulation Number 30 of 1999 concerning Discretion and Elective Question Goal, How is the limiting force of the mediation condition in light of agreement regulation. The system utilized is regulating juridical and is concentrated on utilizing the resolution approach and is connected to the issues examined. This study's findings are based on Law No. 30 of 1999, which stipulates that parties must first enter into an arbitration agreement or clause before arbitrating a dispute can be resolved. The reason for the limiting force of the discretion statement is Article 1338 passage (1) of the Common Code and Article 11 of Regulation Number 30 of 1999. A contract has binding force and must be carried out by the parties if it contains an arbitration clause.
Efektifitas Analytical Skill Bagi Siswa Program Akselerasi Madrasah Hambali, Hambali; Amaliya, Lia
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Mandala Education (April)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v9i2.5021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas analytical skill bagi siswa program kelas akselerasi di MTsN 2 Probolinggo. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut peneliti melakukan penelitian di MTsN 2 Probolinggo dengan metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif analisis. Populasi dan sampel menggunakan purposive sampling yakni kepada 33 siswa kelas IX A1 MTsN 2 Probolinggo. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi mengenai objek penelitian. Upaya MTsN 2 Probolinggo dalam meningkatkan analytical skill pada kelas akselerasi dengan diadakan Program literasi membaca, menggunakan metode pembelajaran kelompok atau diskusi, dan metode presentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analytical skill pada kelas program akselerasi di MTsN 2 Probolinggo sangat efektif. Dengan program literasi membaca siswa dapat membedakan fakta dan opini, membaca cepat, dan siswa memiliki rasa ingin tau yang tinggi. Dan dengan menggunakan metode pembelajaran berkelompok atau diskusi siswa dapat mengemukakan pendapat ketika kegiatan diskusi dan dapat menanggapi opini teman, hal ini tentunya akan membuat siswa dapat berpikir kritis. Dan dengan adanya presentasi siswa dapat menjawab pertanyaan dari teman lain dan siswa mampu berpikir secara terbuka
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Saprudin, Ahmad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Arafat, Zarisnov; Dewi, Sartika; Ramadha, Bagus Satriyo; Amaliya, Lia; Hermawati, Anisa
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5212

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelakunya, ternyata tidak menimbulkan banyak dampak positif, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih saja sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pertimbangan non yuridis sehingga sulit untuk mewujudkan cita kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilannya
Suntik Mati (Euthanasia) dalam Perspektif Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dewi, Sartika; Amaliya, Lia; Arafat, Zarisnov; Gagarin Akbar, Muhammad Gary
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5781

Abstract

The development of treatment or medical procedures is greatly utilized by humans to cure diseases and even to end a person's life or death. If a human experiences pain and there is no longer any hope for him to recover, plus several other factors that aggravate his situation, it can give rise to thoughts of ending his life. With advances in technology in the health sector, someone who can no longer stand the pain they are suffering from can ask a doctor to end their life. In medical terms, a person's request to a doctor to end their life because they can no longer stand the pain is usually called euthanasia. Lethal injection (Euthanasia) is the act of ending the life of a person who is experiencing very severe suffering (illness) and is medically incurable. This research aims to determine the regulations for lethal injection (euthanasia) from a positive health and legal perspective in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach which is descriptive. Data sources consist of secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. The data collection method is literature study, then the data is analyzed qualitatively. Euthanasia, whether active or passive, is contrary to human rights. Doctors must not carry out any action that could take the patient's life, because the patient's health and safety is the highest law for doctors. Indonesia does not recognize the right to die as reflected in Article 461 of the Criminal Code, so a patient does not have the right to determine his death even if the request is based on the patient's sincerity
Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Toha, Imam Sofii; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Amaliya, Lia
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1254

Abstract

The motivation behind this composing is to specify the execution of Article 64 of Unofficial law (PP) Number 35 of 2021 Concerning Explicit Time Work Arrangements, Reevaluating, Working Time/Hours and Rest, and End of Business, as well as methodology for execution in light of Unofficial law 35 of 2021 concerning Time Arrangements. Explicitly re-appropriating, working time/hours and rest periods, as well as end of business connected with Unofficial law in Lieu of Regulation (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Position Creation. In this review, the creators utilize a standardizing juridical methodology as a technique for approach. The end is that Administration Guideline (PP) Number 35 of 2021 concerning Work Arrangements for Explicit Periods, Re-appropriating, Working Hours and Breaks, and End of Business, which corrects Regulation Number 13 of 2003 concerning Labor makes regulations for laborers. The legitimate outcome is that the temporary guidelines are not directed, which makes managers randomly utilize laborers with PKWT status for over 5 years with no juridical results.
Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Lukman, Dedi; Amaliya, Lia; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6383

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan publik. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan partisipatif, diperlukan lembaga representatif seperti BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110/2016. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan Ketua BPD dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD cukup efektif dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun dan musrenbangdes, serta dalam penyusunan peraturan desa. Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kelembagaan BPD serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan transparan.
The Strength of Private Agreements on the Division of Joint Assets Before Divorce and Their Consequences in Joint Asset Claims Alpidoh, Intan; Amaliya, Lia; Abas, Muhamad
Ipso Jure Vol. 1 No. 10 (2024): Ipso Jure - November
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/wgvzwx41

Abstract

The purpose of a marriage bond is to form a household that is sakinah mawadah warrahmah that lasts until the end of life. However, often this goal cannot be realized due to various kinds of conflicts in a marriage bond that eventually results in divorce. The end of the marital relationship due to divorce does not necessarily solve problems between divorced husband and wife, sometimes new conflicts arise after the occurrence of divorce, including regarding common property that is contested through a Joint Property Lawsuit. One way to anticipate the emergence of such conflicts is to make a Prenuptial Agreement that is carried out before marriage. The problem is what if the agreement is made before the divorce and how the strength of the joint property division agreement made before the divorce is reviewed from the Civil Code against the joint property lawsuit. Qualitative Research Method Using the Normative Juridical Approach Method. The result of his research is the evidentiary power of the agreement on the division of common property carried out under the hands before the divorce reviewed from article 1338 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code which guarantees the legal force of the agreement made before the divorce in the joint property lawsuit and also whether the agreement under the hands can be said to have perfect evidentiary power as per the principle of pacta sunt servanda.
Co-Authors Abas, Muhamad Aditia, Fani Alpidoh, Intan Amaey , Amaey Arafat, Zarisnov Asyhadi, Farhan Bina Ariani, Taufiqoh Dini Nurfalah Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin, M.Gary Hambali Hambali Jaya, Yudha Yolandha Lukman, Dedi Muhammad Latif Mulyana, Adin Nisa Hermawati, Nisa Oktapianti, Desi Ayu Pahlepi, Hendra Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Ramadha, Bagus Satriyo Rosidawati Wiradirja, Imas Saprudin, Ahmad Sartika Dewi Sartika Dewi Siregar, Piki Hendiko Sulaeman, Aef Syahrul Ansari, Teuku Toha, Imam Sofii Wiranata, M. Ardi