Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Generasi Milenial Dalam Pengelolaan dan Pemasaran Kacang Hijau Syahira, Sarah; Siregar, Emil Salim; Wita, Wita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kacang hijau adalah produk pertanian yang berbentuk biji, merupakan komuditi sumber pangan yang memiliki nilai gizi, mengandung mineral, vitamin A, karbohidrat dan serat makanan, protein sekitar dan kandungan lemak baik untuk Kesehatan. Produk kacang hijau sebagai bahan pangan olahan mempunyai potensi dan peranan dalam menumbuh kembangnya industri skala kecil dan menengah. Berkembangnya industry makanan ringan kacang hijau membuka lapangan kerja bagi masyarkat dan generasi milenial yang ingin berinvestasi usaha pada pengelolaan kacang hijau. Investasi generasi milenial dalam pengelolaan dan pemasaran kacang hijau memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pertanian Indonesia. Generasi milenial, yang dikenal dengan kemampuan teknologi dan inovasi, dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kacang hijau dengan menggunakan teknologi pertanian dan aplikasi digital dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kacang hijau dengan menggunakan teknologi pertanian modern dan aplikasi digital. Dan juga dapat membantu meningkatkan akses pasar dan pemasaran produk pertanian melalui platform digital dan strategi pemasaran yang efektif.

Sosialisasi Generasi Milenial dalam Pengelolaan dan Pemasaran Kacang Hijau Siregar, Emil Salim; Syahira, Sarah; Wita , Wita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kacang hijau adalah produk pertanian yang berbentuk biji, merupakan komuditi sumber pangan yang memiliki nilai gizi, mengandung mineral, vitamin A, karbohidrat dan serat makanan, protein sekitar dan kandungan lemak baik untuk Kesehatan. Produk kacang hijau sebagai bahan pangan olahan mempunyai potensi dan peranan dalam menumbuh kembangnya industri skala kecil dan menengah. Berkembangnya industry makanan ringan kacang hijau membuka lapangan kerja bagi masyarkat dan generasi milenial yang ingin berinvestasi usaha pada pengelolaan kacang hijau. Investasi generasi milenial dalam pengelolaan dan pemasaran kacang hijau memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pertanian Indonesia. Generasi milenial, yang dikenal dengan kemampuan teknologi dan inovasi, dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kacang hijau dengan menggunakan teknologi pertanian dan aplikasi digital dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kacang hijau dengan menggunakan teknologi pertanian modern dan aplikasi digital. Dan juga dapat membantu meningkatkan akses pasar dan pemasaran produk pertanian melalui platform digital dan strategi pemasaran yang efektif.

ANALISA IMPLEMENTASI DAN DAMPAK HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM INVESTASI DI INDONESIA Siregar, Emil Salim; Purnama, Juwita; Pangaribuan, Windy Anika Putri; Ginting, Christina Lestari; Kusuma, Rahayu Lela; Nasution, Sumardi; Manurung, Fajaruddin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1291

Abstrak Permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia sangat banyak terjadi mulai dari regulasi yang berbelit, infrastruktur publik yang belum merata, akuisisi lahan yang sulit, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil yang belum memadai. Sehingga sangat mempengaruhi minat dari para investor untuk bergabung di Indonesia. Pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mempunyai kandungan informasi, baik informasi yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal.Pada penelitian kali ini menggunakan metode hukum normatif dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum.Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Mulai dari UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang merupakan beberapa sektor usahanya sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan. Sektor-sektor tersebut sangat terbuka bagi Penanaman Modal Asing/Foreign Direct Investment (FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman penanaman modal yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidangnya. Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional.Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, berkembangnya jiwa kewirausahaan pada pengusaha lokal dan peningkatan pendapatan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk turut serta bersama asing dalam berproduksi, barang dan jasa yang lebih berkualitas, negara dapat memperoleh penerimaan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, sehingga kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat meningkat. UU PM jelas hanya sekedar UU yang dibuat seindah mungkin agar investasi datang berbondong-bondong. Pertama, karena negara-negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, maka posisi mereka cenderung melemah. Modal lokal akan kesulitan menghadapi modal global. Teknologi dan sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia global. UU PM hanya mengatur mengenai penanaman modal, padahal di balik penanaman modal itu juga “tertanam” hal-hal lain misalnya, ditanam pula di dalam negeri ini kepentingan negara lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan kelestarian lingkungan hidup negara.Keywords: penanaman modal, modal asing, investor

Pengaruh Hasil Tangkap Ikan Terhadap Pembangunan Dan Perkembangan Perekonomian Masyarakat Pesisir Siregar, Emil Salim; Rohela, Rohela; Anwar, Yusrijal; Iswahyudi, Iswahyudi; Butar-Butar, Sabungan; Juanda, Ilham; Khoiriah, Umi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8598

Sampai saat ini, sektor perikanan masih menjadi penunjang utama dalam perokonomian masyarakat, terutama masyarakat pesisir pantai. Dalam kajian terdahulu mengkaji tentang pengaruh pendapatan nelayan terhadap peningkatan ekonomi msyarakat pesisir. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh pendapatan nelayan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian adalah hasil tangkap ikan berdampak pada pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik seperti pada pembangunan rumah layak huni dan pembangunan fasilitas air bersih. Sedangkan pembangunan nonfisik yaitu pada pola pikir masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nelayan maka semakin tinggi pula akumulasi tabungan masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Penegakan Hukum Illegal Fishing Siregar, Emil Salim; Nasution , Adenisya; Wijaya, Chandra Ridho; Sinaga, Dessy Zulfianti; Juwita, Nadila Rahma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9318

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, sehingga nelayan asing selalu lolos dari aktivitas illegal fishing. Pencurian ini terjadi karena kurangnya perhatian dari petugas pengawas air.Hingga saat ini pencurian ikan masih sering terjadi. Oleh karena itu, Indonesia harus mengalami kerugian yang sangat besar hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat persentasenya mencapai 25% dengan total 11,6 juta ton setiap tahunnya. Permasalahan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing, sehingga sangat perlu ditegakkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menulis jurnal dengan judul Penegakan Hukum Illegal Fishing. Dengan rumusan masalah. “Bagaimana aturan penegakan hukum illegal fishing di Indonesia?” dan “Bagaimana pengaturan hukum Illegal Fisting dalam hukum internasional?”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diterapkan dengan baik di Indonesia saat ini, dan juga diterapkan secara internasional. Dalam penelitian ini penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45 UU Perikanan tahun 2009. Hal ini terlihat dari segala aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini juga dijelaskan dalam KUHAP yang diterbitkan pada tahun 1981 dalam Undang-Undang Nomor 8

Kepastian Hukum dalam Penerapan Sistem Perizinan dan Penangkapan Ikan di Indonesia: Pendekatan Normatif Siregar, Emil Salim; Harahap, Syarizal Azis; Ramadhan, M. Bryantara; Silviani, Dwi; Anugerah, Bima Aslam
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14995

This study examines the effectiveness of Indonesia’s fishing licensing system by focusing on legal certainty, regulatory consistency, and the implementation of norms in practice. Although the fisheries legal framework is regulated through various laws and regulations, its implementation still faces several challenges, including regulatory overlap, weak supervision, and widespread illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing practices. Using a normative legal approach, this research analyzes the alignment between existing legal norms and their practical application. The findings indicate that legal uncertainty and inconsistent regulatory enforcement are the main factors hindering the effectiveness of the licensing system. Therefore, strengthening regulations, harmonizing legal provisions, and optimizing supervisory functions are necessary to ensure that the fisheries licensing system can support orderly, fair, and sustainable fisheries governance.

Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir di Laut Siregar, Emil Salim; Fatur, Raditya Al; Rizky, Muhammad; Zega, Dhea Nadia; Siregar, Felix Ivander; Alfionita, Lily
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15070

Artikel ini mengkaji secara yuridis implementasi Undang-Undang Perikanan dalam penanganan kejahatan terorganisir di laut. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam menghadapi kejahatan perikanan terorganisir, seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, penyelundupan hasil laut, kejahatan korporasi, serta perdagangan orang terhadap anak buah kapal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma dan hambatan implementasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan di Indonesia belum berjalan optimal akibat ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menjangkau pelaku lapangan dan belum efektif menjerat pengendali maupun korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terpadu, harmonisasi hukum, peningkatan pertanggungjawaban pidana korporasi, optimalisasi kerja sama internasional, serta pembentukan mekanisme penegakan hukum maritim yang terintegrasi.

Konstruksi Norma Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau ( Trawl ) Dalam Undang – Undang Perikanan Siregar, Emil Salim; Sinaga, Melati Anjelka Putri; Natasya, Sintia; Mayuni, Vivi Indah; Ray, Putri Viranda; Purba, Yoshi Kristine Togi Marito; Maharani, Sinta
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15558

Di Indonesia, perikanan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penangkapan ikan yang tidak terkendali dapat membahayakan keberlanjutan spesies ikan dan merusak ekosistem laut. Karena mengganggu habitat dasar laut dan menangkap berbagai spesies ikan tanpa pandang bulu, pukat merupakan jenis alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, melarang kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, atau penggunaan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan, dan pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Pengaturan penggunaan alat tangkap tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Analisis difokuskan pada konstruksi norma larangan dan sanksi hukum, serta kesesuaian regulasi dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma larangan dalam Pasal 9 UU Perikanan bersifat umum, preventif, dan adaptif, yang menempatkan pukat harimau sebagai alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak ekosistem. Pasal 85 UU Perikanan memperkuat larangan ini melalui sanksi pidana, yang berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus preventif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum nasional tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga menekankan perlindungan ekosistem dan kepentingan publik, sehingga memberikan dasar normatif bagi pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search