Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Evaluasi Tata Kelola Mangrove di Air Telang, Banyuasin: Antara Kebijakan Formal dan Praktik Lokal Presta, Oscar Devi; Alfitri, Alfitri; M. Husni Thamrin; Raniasa Putra; Ryan Adam
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4863

Abstract

Hutan Lindung Air Telang (HLAT) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu kawasan mangrove strategis di Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, sumber penghidupan masyarakat, serta penyerap karbon biru. Namun, kawasan ini menghadapi tekanan serius berupa konversi lahan menjadi tambak dan perkebunan, konflik tenurial, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola mangrove di HLAT dengan menekankan hubungan antara kebijakan formal dan praktik lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta validasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang menargetkan rehabilitasi mangrove dalam kerangka SDGs dan NDC, dengan praktik masyarakat lokal yang cenderung berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Masyarakat pesisir memainkan peran sentral, baik melalui perikanan tradisional, pengembangan tambak, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara itu, sektor swasta memberi dampak ganda: membuka lapangan kerja sekaligus mempercepat degradasi ekosistem. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga semakin memperburuk kondisi di lapangan. Diskusi teoretis menunjukkan bahwa kerangka policy mix, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan bersama adaptif relevan untuk memahami dinamika HLAT. Rekomendasi kebijakan meliputi: memperkuat koherensi instrumen regulatif, ekonomi, dan informasi; memperluas insentif berbasis karbon biru; membentuk forum kolaborasi lintas-aktor; serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, HLAT berpotensi menjadi model tata kelola mangrove berkelanjutan yang mampu menjembatani target nasional dengan kebutuhan lokal.
Wacana Literasi Keuangan Pada Media Sosial: Pendekatan Korpus Linguistik Saraswati, Erlisa; Ryan Adam; Muh Nizar Sohyb
Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi (September)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmae.v4i2.1493

Abstract

Penelitian ini mengkaji wacana literasi keuangan di Instagram menggunakan pendekatan korpus linguistik dengan bantuan Voyant Tools. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana elemen linguistik seperti frekuensi kata, kolokasi, dan konkordansi membentuk narasi pembangunan ekonomi personal dalam komunikasi digital. Sebanyak 100 caption dari lima akun edukasi keuangan di Indonesia dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kata kunci seperti “keuangan”, “investasi”, dan “dana darurat” muncul dengan frekuensi tinggi, mencerminkan tema utama seperti pengelolaan anggaran, mitigasi risiko, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Kolokasi seperti “dana darurat”, “investasi syariah”, dan “tujuan finansial” berfungsi sebagai konstruksi retoris yang membingkai nasihat keuangan dalam konteks normatif, kultural, dan perilaku. Analisis konkordansi mengungkap bahwa “investasi” secara konsisten dibingkai sebagai tindakan rasional dan jangka panjang, bukan sebagai cara cepat kaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa caption Instagram tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi alat diskursif yang membentuk perilaku dan nilai audiens. Temuan ini berkontribusi dalam integrasi linguistik terapan, komunikasi pembangunan, dan studi literasi digital dalam pembentukan wacana ekonomi.
Digitalization of Licensing Services Through OSS-RBA as a Modern Governance Innovation in Lubuk Linggau City Gunawan, Hendra; Alfitri, Alfitri; Lionardo, Andries; Thamrin, M. Husni; Adam, Ryan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 11 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i11.52317

Abstract

The licensing process at the regional level is often convoluted, slow, and prone to information asymmetry. The digitalization initiative through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) in Lubuk Linggau City aims to simplify procedures and increase transparency. This study explores applicants’ and officials’ experiences with OSS-RBA, identifying factors that facilitate or hinder its implementation in local business licensing. Using a descriptive qualitative approach, data were gathered through semi-structured interviews with business actors of various scales and government officers, observations of service flows both at counters and online, and reviews of SOPs and related documents. Findings are presented narratively, highlighting categories and illustrative quotes. Respondents noted a clearer process flow, greater certainty about requirements, and easier tracking of application status through system notifications. Positive experiences were most common with low-risk licenses and among applicants familiar with OSS-RBA. New users expressed a need for initial guidance, detailed instructions, and accessible consultation channels. Key obstacles included digital literacy, network stability, inter-system connectivity, adaptation to new workflows, and SOP updates within local agencies. Stakeholders perceive OSS-RBA in Lubuk Linggau City as a more accessible, transparent, and consistent service. The results emphasize the need to improve communication about requirements, provide early support for new applicants, and enhance system integration to deliver a uniform user experience and sustain the benefits of digitalization.
STRATEGIES TO ENHANCE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACCOUNTABILITY IN MUSI BANYUASIN REGENCY Lionardo, Andries; Syafebri, Arrahman; M. Saleh, Hatta; Adam, Ryan
Iapa Proceedings Conference 2025: IAPA 2025 Hybrid Annual Conference & Congress INDIGESNOUS PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2025.1313

Abstract

Occupational Health and Safety (OHS) accountability has increasingly become a cornerstone of sustainable labor governance, particularly in developing regions where informal and part-time employment structures dominate. In Indonesia, despite an extensive regulatory framework including Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Government Regulation No. 50 of 2012 on OHS Management Systems (SMK3) implementation remains inconsistent, with accountability mechanisms still weak at both institutional and behavioral levels. This study aims to formulate a strategic framework to enhance OHS accountability in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra, as a representative industrial area facing rapid employment transformation. Using a mixed-method design, the research integrates quantitative labor market data (2020–2024) with qualitative interviews involving key government, industry, and labor stakeholders. Quantitative findings reveal persistent gender disparities in employment and a high share of part-time labor, indicating fragility in OHS compliance and risk management. Qualitative analysis identifies fragmented inter-agency coordination, limited safety literacy, and underdeveloped digital reporting mechanisms. The study proposes a collaborative governance- based model emphasizing digitalized reporting, inter-institutional data integration, and community-centered safety literacy enhancement. This model extends the theoretical discourse on accountability by bridging the gap between regulatory compliance and moral responsibility. The findings contribute to the literature on safety governance by conceptualizing accountability as a multidimensional construct that intertwines institutional transparency, behavioral commitment, and procedural enforcement. Practically, the paper provides a roadmap for strengthening OHS accountability through policy innovation and technology adoption, aligning local governance reform with the broader Sustainable Development Goals (SDG 8.8) on safe and secure working environments.