Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Negosiasi Kekuasaan di Pantai Lasiana: (Studi atas Tiga Model Pengelolaan Lahan (Pemerintah, Tokoh Lokal, dan Swasta)) Milsa M. I. Hanas; Ananias R. P. Jacob; Diana S. A. N. Tabun
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v3i2.1780

Abstract

This study aims to analyze power negotiation among the government, local figures, and private actors in land management within the Lasiana Beach Tourism Area, Kupang City, using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving informants from local government, site managers, local leaders, private sector actors, and MSME participants. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing, and was guided by John Gaventa’s Power Cube theory, which consists of dimensions of forms of power, spaces of power, and levels of power. The findings show that land management in Lasiana Beach results from complex and multipolar power negotiations among three actors. The government holds formal authority through regulations and policies but is not fully dominant due to hidden and invisible power exercised by local figures and private actors. Local figures rely on social and historical legitimacy to maintain influence, while private actors use capital strength and licensing access to strengthen their position. Power spaces include closed, invited, and claimed spaces that serve as arenas of negotiation. At the level dimension, local dynamics strongly affect policy implementation. Interactions among actors occur mainly through compromise, tolerance, and interest adjustment rather than open conflict. The study concludes that Lasiana Beach management is shaped not only by formal policy but also by social relations, informal practices, and strategic actor negotiations in coastal tourism governance.
Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance Ananias Riyoan Philip JACOB; Rex TIRAN; Frans Wilmat MUSKANAN
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.
Tata Kelola Sumber Daya Alam Rumput Laut Berbasis Kearifan Lokal di Desa Aryo Raf Valentino Radja; Frans W. Muskanan; Ananias R.P Jacob
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kelompok petani rumput laut di Kelurahan Tablolong serta peran pemerintah dan aktor lokal dalam mendukung keberlanjutan usaha budidaya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan kelompok petani rumput laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelompok belum berjalan optimal karena lemahnya manajemen internal, terbatasnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi dan pemasaran hasil produksi. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga turut memengaruhi posisi tawar petani. Meskipun demikian, terdapat potensi penguatan kelembagaan kelompok melalui peningkatan pelatihan, transparansi pengelolaan bantuan, dan kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola kelembagaan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut secara berkelanjutan.
Strategi Politik Kemenangan Huruka Jora Calon Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumba Barat : Penelitian Marselinus Ngura Nyayi; Yohanes F. Keon; Ananias R.P. Jacob; Frans W. Muskanan
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.111

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif. Dalam proses tersebut, setiap calon legislatif membutuhkan strategi politik yang tepat untuk memperoleh dukungan masyarakat dan memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang digunakan oleh Huruka Jora dalam memenangkan pemilihan legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sumba Barat pada Pemilu tahun 2024. Fenomena kemenangan Huruka Jora menjadi menarik untuk diteliti karena kandidat tersebut pernah terjerat kasus korupsi dana desa, namun tetap memperoleh dukungan masyarakat dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari calon legislatif, tim sukses, dan masyarakat pemilih. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori strategi politik dari Peter Schroder yang membagi strategi politik menjadi strategi ofensif dan strategi defensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Huruka Jora dipengaruhi oleh penerapan strategi politik yang efektif melalui kombinasi strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif dilakukan dengan memperluas dukungan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, sosialisasi politik, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan adat, serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemilih. Sementara itu, strategi defensif dilakukan dengan mempertahankan basis dukungan yang telah ada melalui penguatan jaringan keluarga, tokoh masyarakat, serta menjaga hubungan sosial yang baik dengan konstituen. Kombinasi kedua strategi tersebut mampu meningkatkan elektabilitas kandidat dan memperkuat legitimasi sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal di Sumba Barat, kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, dan legitimasi budaya memiliki peran penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat.
Strategi Kampanye politik Pasangan Heri-Fabi Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Sevrianus Silvan Wewur; Ananias R.P Jacob; Frans W Muskanan
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.112

Abstract

Judul penelitian ini adalah “STRATEGI KAMPANYE PETAHANA” (Studi : Kemenangan Pasangan Herybertus G.L. Nabit Dan Fabianus Abu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Manggarai Tahun 2024). Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi kampanye politik dan kampanye pemilu yang digunakan oleh pasangan Herybertus G.L. Nabit dan Fabianus Abu dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten manggarai tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari aspek kampanye politik pasangan petahana dari unsur tujuan yaitu dengan mempertahankan citra politik selama masa jabatannya sekaligus menegaskan keberlanjutan pembangunan yang sedang berjalan.Unsur strategi yaitu pasangan petahana berangkat dari isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti infranstruktur, penguatan sektor pertanian, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi rakyat dan pemerataan infranstruktur. Unsur komunikasi yaitu pasangan petahana difokuskan pada penyampaian pesan yang sederhana, konsisten narasi, integrasi saluran komunikasi serta komunikasi dua arah dengan masyarakat. Unsur media petahana mengandalakan teknologi modern dan interaksi tata muka untuk membangun citra, mengatur narasi serta menyebarkan pesan politik dengan cepat kepada berbagai sengmen pemilih dan unsur aktor Hery-Fabi atau pasangan petahana menjadi figur utama yang menjadi wajah kampanye namun keberhasilan kampanye juga berjalan dengan baik karena adanya tim sukses, simpatisan serta relawan yang memperluas jangkauan pesan berbagai lampisan masyarakat pedesaan dan urban. Pada aspek kampanye pemilu pasangan petahana memiliki unsur tujuan yaitu mendapatkan dukungan suara dengan mengabungkan kinerja nyata, komunikasi langsung yang intens, dukungan partai yang solid, dan penguatan citra melalui tim sukses yang terkoordinasi. Unsur strategi difokuskan pada segmentasi pemilih seperti petani dan pemuda melalui kunjungan door-to-door serta survei untuk menyempurnakan pesan yang relevan, melengkapi media konvensional seperti baliho dengan konten digital interaktif. Sinergi aktor utama calon, partai pengusung, dan tim sukses membangun kepercayaan melalui dialog dua arah yang autentik. Hasilnya, pasangan ini mendominasi dengan 71.027 suara, mengalahkan rival, berkat integrasi strategi realistis yang menonjolkan rekam jejak nyata dan adaptasi kanal komunikasi moderntradisional. Pendekatan ini membuktikan kekuatan kampanye incumbent dalam demokrasi lokal.
Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Pemilu (Studi Kasus: Tps 2 Kelapa Lima, Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024) Greggy Adiovico Rairutu; Ananias R. P. Jacob; Frans W. Muskanan; Syahrin B. Kamahi
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan pemilu di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penurunan drastis partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara semiterstruktur bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan pemilih lokal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu secara normatif telah memiliki standar yang jelas, namun dalam praktiknya mengalami kendala operasional akibat penumpukan pemilih yang memicu kelalaian verifikasi administratif oleh petugas KPPS. Dampaknya, terjadi kecolongan pengawasan berupa lolosnya 14 pemilih pindahan tanpa dokumen resmi (Formulir A5), yang kemudian melandasi rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pelaksanaan PSU pada 5 Desember 2024 memicu penurunan drastis partisipasi pemilih dari 71,91% menjadi 38,74%. Penurunan keikutsertaan ini disebabkan oleh gejala kelelahan politik (political fatigue), minimnya waktu persiapan, kurangnya sosialisasi, serta munculnya skeptisisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu. Implikasi bagi demokrasi lokal menunjukkan adanya pembelahan perilaku pemilih menjadi kelompok spektator yang tetap adaptif dan kelompok apatis baru pasca-PSU.
Belisdan Repruduksi Kekuasaan ( Pendekatan Feminisme dan Gender Dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabuaten Kupang) Ratry Bistolen; Yeftha Yerianto Sabaat; YonatanH.L.Lopo; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.177

Abstract

Penelitian ini berjudul “Belis dan Reproduksi Kekuasaan (Pendekatan Feminisme dan Gender dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus komparatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana praktik belis memengaruhi posisi, peran, dan otonomi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas adat, dengan membandingkan pasangan yang telah menerima belis dan yang belum menerima belis di Desa Oelomin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis tidak sekadar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan, tetapi berfungsi sebagai instrumen politik gender yang mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka teori Ratnawati, belis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui legitimasi adat yang menormalisasi dominasi laki-laki. Sementara dalam perspektif Foucault, belis beroperasi sebagai mekanisme disiplin sosial yang mengatur perilaku dan tubuh perempuan secara halus melalui kontrol adat. Perspektif Gramsci memperlihatkan bahwa Belis bekerja sebagai bentuk hegemoni kultural, di mana nilai dan norma patriarkal diterima secara sukarela sebagai kebenaran sosial. Dalam pandangan Bourdieu, belis menjadi modal simbolik yang memberi pengakuan adat sekaligus membatasi kebebasan perempuan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi perempuan, terutama di kalangan yang menikah tanpa belis, yang mulai menegosiasikan peran lebih egaliter dan menunjukkan partisipasi sosial serta politik yang lebih aktif. Fenomena ini mencerminkan munculnya kesadaran politik gender baru yang menantang hegemoni patriarki adat. Dengan demikian, praktik belis di Desa Oelomin tidak hanya mereproduksi kekuasaan, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi sosial dan politik menuju kesetaraan gender.
Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang Alexandro J. Ndapaduu Daepanie; Frans W. Muskanan; Rex Tiran; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.192

Abstract

Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.
RELASI KEPENTINGAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN GEOTERMAL (PLTP) DI DESA SOKORIA, KECAMATAN NDONA TIMUR, KABUPATEN ENDE Rogerio Alvaro Roi Wangge; Ananias Riyoan Philip Jacob; Frans W. Muskanan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, January 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i1.2279

Abstract

The development of the Sokoria Geothermal Power Plant (GPP) in Sokoria Village, East Ndona Subdistrict, Ende Regency is part of Indonesia’s national renewable energy policy. However, this project is not only shaped by technical and economic considerations but also strongly influenced by local socio-political dynamics, particularly the interest relations of local elites. This study aims to analyze the forms of local elite interest relations in the development of the Sokoria GPP, the political, economic, and social interests underlying their involvement, and the impacts on local communities. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection methods. Data analysis is conducted using C. Wright Mills’ elite theory. The findings reveal that local elites play a dominant role in the decision-making process of the Sokoria GPP development, acting as intermediaries between developers and communities while also controlling information flows and benefit distribution. These interest relations tend to be elitist rather than participatory, resulting in unequal benefit distribution and community resistance. This study concludes that the success of geothermal development depends not only on technical and policy aspects but also on inclusive, transparent, and just socio-political governance.
Hybrid Governance: Peran Non-State Aktor dalam Resolusi Konflik Perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Oepoli Sabaat, Yeftha Y; Jacob, Ananias R.P.; Ndoda, Philips Y.N.; Triadmaja, Stefanus
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2025): September-Desember "Community Empowerment Through Digital Literacy Programs to
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/9gch2f43

Abstract

This study examines the role of non-state actors in resolving the border conflict between Indonesia and Timor Leste. Non-state actors have significant influence in border communities, through social, political, and economic networks. They often act as mediators in conflict negotiations, bridging the interests of local communities and the governments of both countries. This study focuses on: first, what is the role of non-state actors in the process of resolving the Indonesia-Timor Leste border conflict? Second, what is the relationship between state and non-state actors in the context of conflict resolution? The theoretical framework used in this study is conflict resolution theory to examine the relationship between state and non-state actors in managing border conflicts, both in resolution efforts and efforts to maintain peace on the border. This study uses a qualitative method by utilizing a case study of the role of Non-State Actors in resolving the Indonesia-Timor Leste border conflict in Oepoli. This study found that conflict resolution efforts by non-state actors actually have a significant contribution and are more accepted by the conflicting communities/actors. Conflict resolution efforts by non-state actors also contribute to maintaining peace and represent a new approach to conflict resolution on the border.