Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

ANALISIS TATA KELOLA AIR(Studi Kasus Program Sumur Gali Pemerintah Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan) Missa, Nofri Arwadi; Jacob, Ananias Riyoan Philip; Keon, Yohanes Fisher
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 10 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i10.1905

Abstract

Water management in Batnun Village is one example of where the government's dug well program has been implemented. However, an evaluation of the program's effectiveness is needed to understand the extent to which the dug well program has succeeded in distributing access to clean water in rural areas. Through a case study in Batnun Village, the author aims to examine how dug wells are managed in Batnun Village in providing clean water for the village community
Konflik Perebutan Sumber Daya Alam: Studi Kasus: Perebutan Lahan Antar Pemerintah Desa dan Pemilik Lahan di Pantai Uinian Hasada Sandralina Poto; Ananias R.P Jacob; Frans Wilmat Muskanan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i3.1277

Abstract

This study aims to identify the causes of the conflict, analyze its impacts on natural resource management, and examine it through Karl Marx’s conflict theory. This research employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with landowners, the village government,and community leaders. Secondary data were collected from official documents and related literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, referring to Karl Marx’s key concepts such as class conflict, control over the means of production, and alienation. The findings reveal that the conflict is caused by unclear land ownership status, the village government’s economic interests, lack of communication and transparency, and overlapping regulations. The impacts include hampered natural resource management and conservation, uncontrolled exploitation of resources, decreased community participation in sustainable tourism development, and potential environmental damage due to uncoordinated land use. Based on Karl Marx’s analysis, the conflict reflects class struggle between landowners as the dominant class and the village government as the managing class seeking to take over the resources. This study suggests the need for clear regulations, transparent decision-making processes, and active participation from all parties to achieve fair and sustainable natural resource management.
Peran DPRD Kota Kupang dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender : Studi Kasus di Kecamatan Oebobo Margaretha Bakang Hera; Rex Tiran; Diana S.A.N Tabun; Ananias R.P Jacob
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1453

Abstract

This study discusses the role of the Kupang City Council in carrying out its supervisory function on gender-responsive maternal and child health policies, with a case study focus on Oebobo District. The background of this study stems from the high maternal and child mortality rates and the suboptimal implementation of Kupang City Regulation No. 7 of 2013. This study uses a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques, and involves informants from DPRD members, health workers, posyandu cadres, and community leaders. The results show that the DPRD, particularly through Commission IV, has carried out its supervisory function through regulatory support, budget allocation, program evaluation, and field visits. Some of the programs supervised include Free Nutritious Meals (MBG), strengthening Posyandu, and basic health services at Puskesmas. However, the effectiveness of supervision still faces various obstacles, including the lack of female representation in the DPRD, strong patriarchal culture, lack of socialization of local regulations, weak cross-sector coordination, and low community participation. The conclusion of this study confirms that the success of gender-responsive maternal and child health policies is greatly influenced by the capacity of the DPRD in oversight, political and budgetary support, and community involvement.
Belisdan Repruduksi Kekuasaan ( Pendekatan Feminisme dan Gender Dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabuaten Kupang) Ratry Bistolen; Yeftha Yerianto Sabaat; YonatanH.L.Lopo; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.177

Abstract

Penelitian ini berjudul “Belis dan Reproduksi Kekuasaan (Pendekatan Feminisme dan Gender dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus komparatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana praktik belis memengaruhi posisi, peran, dan otonomi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas adat, dengan membandingkan pasangan yang telah menerima belis dan yang belum menerima belis di Desa Oelomin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis tidak sekadar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan, tetapi berfungsi sebagai instrumen politik gender yang mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka teori Ratnawati, belis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui legitimasi adat yang menormalisasi dominasi laki-laki. Sementara dalam perspektif Foucault, belis beroperasi sebagai mekanisme disiplin sosial yang mengatur perilaku dan tubuh perempuan secara halus melalui kontrol adat. Perspektif Gramsci memperlihatkan bahwa Belis bekerja sebagai bentuk hegemoni kultural, di mana nilai dan norma patriarkal diterima secara sukarela sebagai kebenaran sosial. Dalam pandangan Bourdieu, belis menjadi modal simbolik yang memberi pengakuan adat sekaligus membatasi kebebasan perempuan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi perempuan, terutama di kalangan yang menikah tanpa belis, yang mulai menegosiasikan peran lebih egaliter dan menunjukkan partisipasi sosial serta politik yang lebih aktif. Fenomena ini mencerminkan munculnya kesadaran politik gender baru yang menantang hegemoni patriarki adat. Dengan demikian, praktik belis di Desa Oelomin tidak hanya mereproduksi kekuasaan, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi sosial dan politik menuju kesetaraan gender.
Studi Kasus Representasi Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Hapsah Putri Amalia; Diana S.A. Natalia Tabun; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tidak terpilihnya calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur, meskipun regulasi telah menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan caleg perempuan dalam memperoleh kursi legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari caleg perempuan, penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi kegagalan caleg perempuan, yaitu patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki dalam persepsi publik, dan patriarki domestik. Budaya patriarki masih mendominasi cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan yang dianggap kurang layak berada di ruang publik dan politik. Selain itu, minimnya dukungan partai politik, rendahnya kapasitas sumber daya politik perempuan, serta keterbatasan mobilitas kampanye akibat beban domestik juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan bukan karena kurangnya regulasi, melainkan karena struktur sosial dan budaya yang belum mendukung kesetaraan politik perempuan.
RELASI KEPENTINGAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN GEOTERMAL (PLTP) DI DESA SOKORIA, KECAMATAN NDONA TIMUR, KABUPATEN ENDE Wangge, Rogerio Alvaro Roi; Jacob, Ananias Riyoan Philip; Muskanan, Frans W.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, January 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i1.2279

Abstract

The development of the Sokoria Geothermal Power Plant (GPP) in Sokoria Village, East Ndona Subdistrict, Ende Regency is part of Indonesia’s national renewable energy policy. However, this project is not only shaped by technical and economic considerations but also strongly influenced by local socio-political dynamics, particularly the interest relations of local elites. This study aims to analyze the forms of local elite interest relations in the development of the Sokoria GPP, the political, economic, and social interests underlying their involvement, and the impacts on local communities. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection methods. Data analysis is conducted using C. Wright Mills’ elite theory. The findings reveal that local elites play a dominant role in the decision-making process of the Sokoria GPP development, acting as intermediaries between developers and communities while also controlling information flows and benefit distribution. These interest relations tend to be elitist rather than participatory, resulting in unequal benefit distribution and community resistance. This study concludes that the success of geothermal development depends not only on technical and policy aspects but also on inclusive, transparent, and just socio-political governance.
Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance JACOB, Ananias Riyoan Philip; TIRAN, Rex; MUSKANAN, Frans Wilmat
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.
Modalitas Jublina Sun Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten TTS Tahun 2024 Suli Tefi; Ananias Riyon P. Jacob; Maria M.Niis
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.188

Abstract

Dalam tatanan Demokrasi terdapat sistem pemilihan yang diperuntukan untuk memilih wakil rakyat salah satunya yaitu kontestasi pemilu. Pemilu merupakan arena kontestasi bagi calon wakil rakyat seperti calon legislatif anggota DPRD. Sehingga para calon legislatif harus mempersiapkan diri dengan modal yang mumpuni seperti Modalitas Politik. Modalitas Politik menurut teori pierre bourdie merupakan modal yang terdiri dari modal sosial, modal ekonomi, modal politik, modal budaya. Dalam penellitian ini peneliti ingin melihat bagaimana modalitas kemenangan Jublina Sun sebagai anggota terpilih DPRD pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten TTS. Dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami modalitas yang diterapkan oleh Jublina Sun dalam upayanya memenangkan pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten TTS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif-anatik, dengan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyebutkan dari 4 modal yang dimiliki oleh Jublina Sun yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal politik, dan modal budaya dan terdapat 2 modal yang pa;ling berpengaruh yang digunakan oleh Jublina Sun dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten TTS yaitu modal sosial dan modal budaya. Dalam kemenangan Jublina Sun dalam modal sosial terdapat bentuk dukungan keluarga yang menjadi tim suskses, aktif dalam keagamaan, serta selalu mendekatkan diri dengan masyarakat untuk memenangkan hati masyarakat.