Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Konflik Perebutan Sumber Daya Alam: Studi Kasus: Perebutan Lahan Antar Pemerintah Desa dan Pemilik Lahan di Pantai Uinian Hasada Sandralina Poto; Ananias R.P Jacob; Frans Wilmat Muskanan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i3.1277

Abstract

This study aims to identify the causes of the conflict, analyze its impacts on natural resource management, and examine it through Karl Marx’s conflict theory. This research employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with landowners, the village government,and community leaders. Secondary data were collected from official documents and related literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, referring to Karl Marx’s key concepts such as class conflict, control over the means of production, and alienation. The findings reveal that the conflict is caused by unclear land ownership status, the village government’s economic interests, lack of communication and transparency, and overlapping regulations. The impacts include hampered natural resource management and conservation, uncontrolled exploitation of resources, decreased community participation in sustainable tourism development, and potential environmental damage due to uncoordinated land use. Based on Karl Marx’s analysis, the conflict reflects class struggle between landowners as the dominant class and the village government as the managing class seeking to take over the resources. This study suggests the need for clear regulations, transparent decision-making processes, and active participation from all parties to achieve fair and sustainable natural resource management.
Peran DPRD Kota Kupang dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender : Studi Kasus di Kecamatan Oebobo Margaretha Bakang Hera; Rex Tiran; Diana S.A.N Tabun; Ananias R.P Jacob
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1453

Abstract

This study discusses the role of the Kupang City Council in carrying out its supervisory function on gender-responsive maternal and child health policies, with a case study focus on Oebobo District. The background of this study stems from the high maternal and child mortality rates and the suboptimal implementation of Kupang City Regulation No. 7 of 2013. This study uses a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques, and involves informants from DPRD members, health workers, posyandu cadres, and community leaders. The results show that the DPRD, particularly through Commission IV, has carried out its supervisory function through regulatory support, budget allocation, program evaluation, and field visits. Some of the programs supervised include Free Nutritious Meals (MBG), strengthening Posyandu, and basic health services at Puskesmas. However, the effectiveness of supervision still faces various obstacles, including the lack of female representation in the DPRD, strong patriarchal culture, lack of socialization of local regulations, weak cross-sector coordination, and low community participation. The conclusion of this study confirms that the success of gender-responsive maternal and child health policies is greatly influenced by the capacity of the DPRD in oversight, political and budgetary support, and community involvement.
Studi Kasus Representasi Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Hapsah Putri Amalia; Diana S.A. Natalia Tabun; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tidak terpilihnya calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur, meskipun regulasi telah menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan caleg perempuan dalam memperoleh kursi legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari caleg perempuan, penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi kegagalan caleg perempuan, yaitu patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki dalam persepsi publik, dan patriarki domestik. Budaya patriarki masih mendominasi cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan yang dianggap kurang layak berada di ruang publik dan politik. Selain itu, minimnya dukungan partai politik, rendahnya kapasitas sumber daya politik perempuan, serta keterbatasan mobilitas kampanye akibat beban domestik juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan bukan karena kurangnya regulasi, melainkan karena struktur sosial dan budaya yang belum mendukung kesetaraan politik perempuan.
Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance JACOB, Ananias Riyoan Philip; TIRAN, Rex; MUSKANAN, Frans Wilmat
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.
Modalitas Jublina Sun Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten TTS Tahun 2024 Suli Tefi; Ananias Riyon P. Jacob; Maria M.Niis
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.188

Abstract

Dalam tatanan Demokrasi terdapat sistem pemilihan yang diperuntukan untuk memilih wakil rakyat salah satunya yaitu kontestasi pemilu. Pemilu merupakan arena kontestasi bagi calon wakil rakyat seperti calon legislatif anggota DPRD. Sehingga para calon legislatif harus mempersiapkan diri dengan modal yang mumpuni seperti Modalitas Politik. Modalitas Politik menurut teori pierre bourdie merupakan modal yang terdiri dari modal sosial, modal ekonomi, modal politik, modal budaya. Dalam penellitian ini peneliti ingin melihat bagaimana modalitas kemenangan Jublina Sun sebagai anggota terpilih DPRD pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten TTS. Dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami modalitas yang diterapkan oleh Jublina Sun dalam upayanya memenangkan pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten TTS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif-anatik, dengan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyebutkan dari 4 modal yang dimiliki oleh Jublina Sun yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal politik, dan modal budaya dan terdapat 2 modal yang pa;ling berpengaruh yang digunakan oleh Jublina Sun dalam meraih kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten TTS yaitu modal sosial dan modal budaya. Dalam kemenangan Jublina Sun dalam modal sosial terdapat bentuk dukungan keluarga yang menjadi tim suskses, aktif dalam keagamaan, serta selalu mendekatkan diri dengan masyarakat untuk memenangkan hati masyarakat.
Party-Id and Money Politics in The Dynamics of The 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Kupang City Frans Bertho Ricky HUMAU; Ananias Riyoan Philip JACOB; Stefanus TRIADMAJA; Philips Yuniory Nyaleson NDODA
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Jan
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v6i1.1284

Abstract

The weakening of party identification has become a unique phenomenon from year to year, in the context of elections this weakening has caused several negative effects, one of which is the practice of money politics that is increasingly massive in society. In other words, strong party identification will reduce the practice of money politics. This hypothesis will be tried to be proven by this research by looking at the influence of party identification on money politics that occurs in the community, especially in the Presidential and Vice Presidential Elections in Kupang City in 2024. The method used in this study is a quantitative method using a survey technique of 440 respondents spread across six sub-districts in Kupang City. The conclusion obtained in this study is that party identification does not have a positive impact on public acceptance of money politics. The weak identification of parties in Kupang City is caused by the structure and institutionalization of political parties that are not running optimally. On the other hand, the people of Kupang City tend to prioritize a person's character rather than party identification. The results of the 2024 election again prove that the identification of community parties in Kupang City is still quite low.
Analysis of the Practice of Captive Marriage in the Perspective of Feminism Jacob, Ananias Riyoan Philip; Muskanan, Frans Wilmat; Saragi, Ofwa Wati
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Mar
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v7i2.1154

Abstract

This study wants to explain the injustice of women's rights in the habit/practice of capture marriage in Waimangura Village, West Wewewa District, Southwest Sumba Regency. This study also wants to identify whether women's helplessness in the practice of capture marriage is their choice or because of power pressure The purpose of this study is to find out how the existence of women in the practice of capture marriage. This research uses Simonne De Beauvoir’s existentialist feminisms theory This research uses a qualitative approach with a descriptive approach, while the data collection technique uses interview techniques, the subjects in this study consist of Waimangura Village women, Waimangura Village Government, PERUATI community and traditional leaders. The methods used are the interview method, and the documentation method. Based on the results of this study existentialist feminism, influenced by the thought of Simone de Beauvoir, has a keen view of the practice of capture marriage "Wenda Mawine". This view is based on ideas about freedom, autonomy, and dignity of individuals, especially women. Women's Backwardness Existentialist feminism sees the practice of capture marriage as a form of oppression against women that hinders their ability to reach their full potential. This can result in underdevelopment in women's lives, both personally and professionally.
Peran Maneleo Dalam Penyelesaian Konflik di Desa Busalangga Timur, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao Julio Canra Adu; Ananias Riyaon P. Jacob; Boli Tonda Baso
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5445

Abstract

This research is entitled "The Role of Maneleo in Conflict Resolution in East Busalangga Village, Northwest Rote District, Rote Ndao Regency". The main focus of this research is to examine in depth the role of Maneleo, which is the term for the highest tribal chief in the traditional social structure in East Busalangga Village, in resolving conflicts that occur within the community. Each leo or tribe in this village has its own social structure, with the highest layer called mana leo (leo mane), who holds the highest authority in customary decision-making. The purpose of this research is to determine the role of Maneleo in resolving conflicts according to customary law in East Busalangga Village. The research uses a descriptive method with a qualitative approach, so that it is able to describe the real conditions in the field based on data obtained from interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that Maneleo has a central role in the conflict resolution process. Although the village head, traditional head, and community leaders are involved in the mediation and discussion process, the final decision remains in the hands of Maneleo. Their roles include mediation (compromise), unifying conflicting communities (unifying), and preserving customary and cultural values (adat/budaya). With a deep understanding of customary norms and social conditions, Maneleo are able to resolve conflicts peacefully, maintain harmony, and prevent divisions within the community. This research confirms that Maneleo are not merely symbols of customary leadership, but key figures in maintaining local social and cultural stability. This role also demonstrates that customary-based conflict resolution mechanisms remain highly relevant in rural communities, particularly in the Rote Ndao region.
DAMPAK SOSIAL PERDAGANGAN ILEGAL ROKOK DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI KASUS DESA MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN, KABUPATEN BELU Evalius Loe; Ananias Riyoan Philip Jacob; Yohanes Jimmy Nami; Rex Tiran
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 2 (2026): Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal JISIPOL Mei 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan rokok ilegal merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, termasuk di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial perdagangan rokok ilegal terhadap kehidupan masyarakat Desa Makir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan fungsi sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat akibat keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pelaku perdagangan ilegal, serta warga yang tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal memberikan pendapatan cepat dan menjadi sumber ekonomi jangka pendek bagi sebagian warga, tetapi menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat masyarakat dalam siklus kerentanan kemiskinan. Aktivitas ini mendorong pergeseran nilai sosial, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari kerja keras di sektor pertanian, melainkan dari kepemilikan barang modern hasil perdagangan ilegal. Kondisi tersebut memicu kesenjangan sosial, konflik horizontal, serta melemahkan solidaritas dan kohesi sosial. Keterlibatan sebagian anak muda dalam praktik ilegal turut memperparah degradasi nilai dan meningkatkan risiko sosial di tingkat komunitas. Keberlanjutan praktik ini diperkuat oleh tekanan ekonomi, minimnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, norma sosial yang permisif, serta ketiadaan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perdagangan rokok ilegal merupakan persoalan sosial-struktural yang memerlukan intervensi terpadu lintas sektor.
Pergeseran Kuasa Adat atas Tanah Ulayat (Studi Kasus: dalam Komunitas Adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai): The Shift in Customary Authority Over Communal Lands (Case Study: Among the Indigenous Community in Gendang Curu, Manggarai Regency) Kristina Anjelina Suryani; Frans W. Muskanan; Ananias R. P Jacob
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 4: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10699

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran kuasa adat dalam perubahan status tanah ulayat pada komunitas adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai. Permasalahan utama terletak pada transformasi legitimasi penguasaan tanah yang semula berbasis komunal dan dilekatkan pada struktur adat, menjadi kepemilikan individual yang memperoleh legitimasi melalui hukum negara. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana wacana kepastian hukum, keamanan, dan nilai ekonomi tanah diproduksi serta diinternalisasi melalui program sertifikasi dan mekanisme administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan aparat pemerintah, serta telaah dokumen pertanahan. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan memanfaatkan konsep kuasa wacana pengetahuan dari Michel Foucault untuk memahami bagaimana produksi pengetahuan hukum negara membentuk cara pandang dan praktik sosial masyarakat terhadap tanah. Penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Gendang Curu pada awalnya dilegitimasi melalui sistem adat, narasi genealogis, dan pembagian Lingko yang menegaskan prinsip komunal. Tanah dimaknai sebagai warisan kolektif yang melekat pada identitas sosial masyarakat. Namun, melalui program sertifikasi tanah, muncul pemahaman baru bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum dan jaminan ekonomi. Proses ini secara bertahap menggeser legitimasi dari otoritas adat menuju legalitas administratif negara, sehingga kewenangan substantif lembaga adat dalam pengelolaan tanah mengalami penyempitan.