Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PELAYANAN PENERBITAN STNK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN BONE Herlina Sakawati; Widyawati Widyawati; Sulmiah Ahmad
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.116

Abstract

Kewajiban negara untuk melayani setiap warga negara mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh aparatnya guna meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan penerbitan STNK. Segala bentuk permasalahan yang ada dalam pengurusan STNK menjadi beban bagi pemerintah sebab hal tersebut memberikan kesan negatif terhadap pemberi pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan penerbitan STNK di kantor Samsat Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari 5  fokus pelayanan yaitu 1) kehandalan (reliability); 2) bukti langsung (tangibles); 3) daya tanggap (responsiviness); 4) jaminan (assurance); 5) empati (empathy), sudah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun dari kelima fokus pelayanan tersebut yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terkhusus pada fokus daya tanggap (responsiviness). Dan dari 7 faktor determinan yang digunakan untuk melihat proses pelayanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bone, 4 diantaranya menjadi faktor pendukung dalam proses pelayanan yaitu faktor 1) faktor kesadaran; 2) faktor pendapatan; 3) faktor keterampilan petugas; 4) faktor sarana. Sedangkan dua faktor lainnya menjadi faktor penghambat dalam pelayanan penerbitan STNK di Kantor Samsat Kabupaten Bone yaitu, faktor aturan dan faktor organisasi. Dengan masih terdapatnya kekurangan dalam pemberian pelayanan penerbitan STNK, Penting bagi pihak Kantor Samsat Kabupaten Bone untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan motto yang diinginkan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN METROPOLITAN DI INDONESIA TIMUR: DAMPAK TERHADAP TATA KELOLA PERKOTAAN Sulmiah sulmiah; Herlina Sakawati; Widyawati Widyawati; Novayanti Sophia Rukmana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.519

Abstract

Pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia bagian timur ditetapkan pada tahun 2003 yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah kawasan tersebut. Pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaanpembangunankawasanmetropolitanmamminasata yangdimuat dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011. Pada peraturan tersebut kawasan metropolitan Mamminasata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pembangunan di kawasan metropolitan Di Indonesia timur dan dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan diperkuat dengan kajian data sekunder diolah melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan metropolitan yang dilihat dari pendekatan kelompok, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan peran serta warga Negara, belum mampu diimplementasikan dengan baik. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara organisasi yang berperan dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan menyebabkan terkendalanya beberapa pembangunan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa kalangan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia Timur.
Organizational Culture and Employee Performance: Assessing the Influence on the Implementation of Public Services During The Covid 19 Pandemic Widyawati Widyawati; Sulmiah Sulmiah; Nurlaela Nurlaela
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.754

Abstract

Public service providers during the COVID-19 pandemic face challenges in realizing quality services. At this time, service providers need the support of an organizational culture that is sensitive to change and optimal employee performance. Therefore, to determine the influence of organizational culture and employee performance in public services, this study is directed to analyze organizational culture and employee performance in supporting the implementation of quality public services in agencies engaged in public services in Central Mamuju Regency. In order to obtain objective research results, quantitative methods were used. Research data were obtained from questionnaires distributed to 102 samples, which were then strengthened by the results of interviews and secondary data related to the research topic. The results showed that the relationship between organizational culture and employee performance in influencing the quality of public service delivery during the COVID-19 pandemic was inseparable from the leadership and financial management factors of the organization. Leaders who cannot make decisions in favor of employees reduce employee work motivation. In addition, the use of applications as a solution for public service delivery during a pandemic cannot be utilized properly due to a lack of management budget. So that organizational culture and employee performance in public service agencies in Central Mamuju Regency cannot encourage the implementation of quality public services for the community during the COVID-19 period.
The Use of Construction Management Information Systems: Efforts to Improve the Service Quality for Building Permit in Polewali Mandar Regency Herlina Sakawati; sulmiah sulmiah; Amelia Reskiani Rahmat; Widyawati Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i1.894

Abstract

Public service innovation offers the use of technology as an effort to improve service quality. The One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of Polewali Mandar Regency has currently used the Building Management Information System (SIMBG) application to provide convenience in building permit services, but the implementation of the application has not been implemented optimally in providing services to the community. Through qualitative methods, this study aims to analyze the improvement in the quality of service for building permits/building applications in Polewali Mandar Regency, through the use of the SIMBG Building Management Information System, which has been in use since 2018. The data in this study were predominantly sourced from interviews. , which is also strengthened by the results of observation and documentation. Each data obtained before it reaches the analysis stage, is carried out by a reduction process, and triangulated to test the validity of the data. After the data is considered valid, the data is analyzed and presented in the form of narratives and pictures and conclusions are made. The results of data analysis show that the use of SIMBG has not been optimal in increasing the quality of building permit services. This is influenced by poor network quality which then also has an impact on employee performance in providing services. Through SIMBG, SIMBG employees and operators canimprove their skills and abilities in using technology to provide services.
The Use of Construction Management Information Systems: Efforts to Improve the Service Quality for Building Permit in Polewali Mandar Regency Herlina Sakawati; sulmiah sulmiah; Amelia Reskiani Rahmat; Widyawati Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i1.894

Abstract

Public service innovation offers the use of technology as an effort to improve service quality. The One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of Polewali Mandar Regency has currently used the Building Management Information System (SIMBG) application to provide convenience in building permit services, but the implementation of the application has not been implemented optimally in providing services to the community. Through qualitative methods, this study aims to analyze the improvement in the quality of service for building permits/building applications in Polewali Mandar Regency, through the use of the SIMBG Building Management Information System, which has been in use since 2018. The data in this study were predominantly sourced from interviews. , which is also strengthened by the results of observation and documentation. Each data obtained before it reaches the analysis stage, is carried out by a reduction process, and triangulated to test the validity of the data. After the data is considered valid, the data is analyzed and presented in the form of narratives and pictures and conclusions are made. The results of data analysis show that the use of SIMBG has not been optimal in increasing the quality of building permit services. This is influenced by poor network quality which then also has an impact on employee performance in providing services. Through SIMBG, SIMBG employees and operators canimprove their skills and abilities in using technology to provide services.
Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Berbasis Elektronik Pada Perangkat Kelurahan di Kelurahan Lakkang Kota Makassar Muhammad Nur Yamin; Oky Nur Pratiwi Johansyah; Sulmiah Sulmiah; Herlina Sakawati; Asri Nur Aina
Paramacitra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Volume 01 Nomor 01 (November 2023)
Publisher : PT Ininnawa Paramacitra Edu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Lakkang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintah, di antaranya pelayanan administrasi, seperti menyediakan berbagai dokumen seperti surat pernyataan penguasaan tanah, surat keterangan tanah, surat ahli waris, surat keterangan kematian, keterangan pindah, dan melayani pengaduan. Kantor Kelurahan Lakkang masih menggunakan sistem manual dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aplikasi Sistem Informasi Kelurahaan dibutuhkan sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Perlu adanya suatu sistem yang dapat mengarsipkan dan menjaga data agar tidak mudah hilang. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi, seperti melalui website kelurahan, diharapkan proses pelayanan dapat menjadi lebih mudah, transparan, dan cepat. Aplikasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya dalam system informasi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan dukungan kepada pemerintah Kelurahan Lakkang dalam merancang suatu sistem informasi layanan kelurahan berbasis web. Hasil akhir dari kegiatan ini akan berupa aplikasi sistem informasi layanan kelurahan yang dapat diakses melalui web. Layanan administrasi berbasis website menjadi kebutuhan penting saat ini untuk mendukung efisiensi pemerintahan kelurahan. Sistem informasi kelurahan ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk profil Kelurahan Lakkang yang mencakup informasi tentang pegawai kelurahan, struktur organisasi, letak geografis, kondisi demografis, berita lokal dan nasional, serta layanan surat. Kata Kunci: Website, Sistem informasi, Lakkang
Digital Transformation in the Public Sector: Study of the Implementation of the State Civil Service Information System in Makassar City Sulmiah Sulmiah
Pinisi Journal of Social Science Vol 2, No 3 (2024): January
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a global context, digital transformation has emerged as a key catalyst in enhancing efficiency and transparency in public service, particularly through the use of state civil apparatus information systems. However, the implementation of such systems at the BKPSDMD of Makassar City faces significant challenges, especially related to integration, human resources, and technological infrastructure. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the information system at the BKPSDMD of Makassar City, identify the obstacles encountered, and evaluate its impact on operational efficiency and service quality. A descriptive qualitative method was utilized, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that a lack of skilled personnel and inadequate infrastructure are the main barriers, leading to suboptimal use of the information system. This study provides recommendations for improving policies and practices in public data management that can support the efficiency and transparency of local government. The conclusion of this research underscores the importance of investing in human resources and technological infrastructure to maximize the benefits of digital transformation in the public sector.
E-Government in Gowa District (Study on Diskominfo at Gowa District) Sri Dewi Mulyana Nur Tadrin; Sulmiah Sulmiah
Jurnal Aktor Vol 1, No 2 (2022): February
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine e-Government in Gowa Regency as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of e-Government in Gowa Regency. This study uses a qualitative approach. The data collection used was interview, documentation, and observation. The data obtained from the research results were processed using an interactive analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that e-Government in Gowa Regency (Study at Diskominfo Gowa Regency) is based on four indicators that must be achieved in the implementation of e-Government, namely: efficiency is good, effectiveness is not good, transparency is good and accountability is not good. The effectiveness indicator is said to be not good because there are constraints in terms of the budget which causes the planning to not be achieved in accordance with the objectives. Meanwhile, on the data accountability indicators, the accuracy of which can be guaranteed by Diskominfo is only on the Gowa Public Relations website, not on the correctness of the reporting by each SKPD that is entered into the website provided.
Policy Evaluation of Village Fund Management in North Kolaka Regency Rezky Nur Ilmi; Ismail Ismail; Sulmiah Sulmiah; Muh Nur Yamin
Jurnal Aktor Vol 2, No 1 (2022): October
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to evaluate the policy of Village Fund management activities and one of the government's strategies to help villages become self-reliant and develop the potential of the community in terms of community empowerment in managing village funds. This study adopts a qualitative research design with a descriptive approach. The subjects of this research are village officials and the community of Tojabi Village. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The collected data is then processed and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana method, which involves data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the community of Tojabi Village actively participates in the management of village funds through their choices of utilization and social benefits. The community's involvement takes the form of ideas, labor, and material resources.
The Role of Local Governments in Increasing Pond Yield Case ( Study Of A Farmer’s Group in North Sinjai Spectacle, Sinjai Regency) Fahruddin Fahruddin; Sulmiah Sulmiah
Jurnal Aktor Vol 1, No 2 (2022): February
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This  study  aims  to  determine  the  description  of  the  role  of  local government in increasing the yield of farmer groups in North Sinjai Sub-district, Sinjai Regency. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The checking of the validity of the data is done through triangulation of sources. Data analysis techniques using data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the local government in increasing the yield of farmer groups in North Sinjai District, Sinjai Regency is going well, although there are still several indicators that need to be considered, namely social and economic conditions. The target of the Government's policy is the community towards the results of the fishpond. The resources used are human resources and equipment resources. The characteristics of the implementing organization are the Regional Government, the Fisheries Service in charge of managing the management of pond products, and the Farmer Group as recipients of the results of the pond. The Extension Coordinator as the executor of confirmation of the results of aquaculture to the farmer groups in Sinjai Regency shows good support from the implementors, the form of support provided is to provide services that are responsive to the community regarding the results of ponds. The social, economic, and political environment of the community still has not received well the policies issued by the Regional Government due to  the different economic levels of the community.Keywords: Implementation, Legislation, Ranperda