Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya IBLAM Law Review Journal of Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Hasudungan Sinaga
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI TENAGA KERJA (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim) Revy Anastasia; Hasudungan Sinaga; Erna Amaliah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i3.2068

Abstract

Eksploitasi tenaga kerja bukanlah kasus yang baru lagi. Sejak zaman penjajahan, eksploitasi tenaga kerja termasuk hal yang biasa. Ada yang mengiklankan melalui media sosial, media cetak, bahkan melalui mulut ke mulut. Meskipun bukan hal baru, eksploitasi tenaga kerja terus terjadi dan kian mencemaskan. Hal ini dikarenakan melibatkan tidak hanya para pelaku didalam Negara namun juga antar lintas Negara. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi modus kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pelaku mencari korban-korban dari kalangan masyarakat kelas bawah. Tidak jarang para pelaku memberi bantuan kepada para korban dengan memberikan modal usaha ataupun hutang. Bahkan, ada yang menggunakan modus dengan memberikan penawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Koban (LPSK) ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa untuk perdagangan orang khususnya eksploitasi tenaga kerja tidaklah memandang jenis kelamin dan usia. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak ataupun usia dewasa juga menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Sebagaimana larangan perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah : ketentuan hukum pidana terhadap perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, urgensi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, dan faktor-faktor yang membuat perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi tenaga keja kian marak. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG TERKENAL Yuga Pradiansyah; Hasudungan Sinaga; Tihadanah, Tihadanah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2682

Abstract

Pengajuan laporan selain kepada Kepolisian sebagai penyidik utama, laporan juga dapat dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penyidikan ini bukan merupakan delik biasa, dimana harus ada upaya pro-aktif Kepolisian atau Penyidik Pegaai Negeri Sipil (PPNS). Dalam melakukan penelitian meskipun tidak ada laporan dari pemilik atau pemegang hak melainkan delik aduan, sehingga para pihak yang memiliki atau memegang hak harus bersikap pro-aktif atau memproses pengaduannya ke Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana untuk melakukan penyidikan merek apabila terjadi pelanggaran merek yang dimiliki atau dipegangnya. Wewenang penyidik dalam memereksi adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum ang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut. Meminta keterangan dan barang bukti yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek dan melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana merek rserta meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Dalam Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 Pengadilan Niaga nantinya akan memutus perkara tersebut. Sanksi pidana juga diberikan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar HAKI pihak lain. Perundang-undangan Indonesia juga memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius. Sanksi pidana tergantung pada hak apa yang dilanggar. Namun secara garis besar, sanksi pidana berkissar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun hukuman pidana penjara dan 200 (dua ratus) juta rupiah sampai 2 (dua) milyar rupiah pidana denda. Bukti pelanggaran biasanya dilaporkan kepada polisi yang akan memeriksa perkara serta menyita semua barang bukti yang diduga sebagai bukti pelanggaran HAKI pihak pelapor. Kasus ini biasanya akan ditangani oleh seorang Jaksa yang berusaha supaya kasus tersebut beserta pelanggarannya dibawa ke pengadilan. Jika pelanggaran dapat dibuktikan bersalah, maka akan dikenakan pidana penjara dan/atau dikenakan denda.
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1361/Pid.B/2022/PN Sby) Andhika Kresna Putra; Hasudungan Sinaga; Suryadi Bangun
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2683

Abstract

Restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dalam penulisan ini peneliti memfokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual serta restitusi terhadap anak yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Berdasarkan perumusan masalah penulis menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Perspeketif Viktimologi dan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Seksual. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis dan Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual belum diterapakan sesuai dengan cita-cita bangsa ini dan Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku di Pesantren Pesantren Shiddiqiyah Jombang yang mencapai 15 (lima belas) orang korban dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak memasukan dalam amar putusannya terkait dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada seluruh korban. Menurut kesimpulan peneliti bahwa dalam kasus ini hakim sama sekali tidak memperimbangkan terkait dengan pemberian restitusi terhadap para korban kekerasan seksual dan sama sekali tidak memihak kepada para korban.
Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor :1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Aldi Raharjo; Suriadi Bangun; Hasudungan Sinaga
Journal of Student Research Vol. 2 No. 5 (2024): Journal of Student Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jsr.v2i5.3359

Abstract

Fraud and money laundering are two forms of economic crime that harm many parties, both individuals and institutions. In order to combat and eradicate these crimes, law enforcement authorities often face difficulties in securing and recovering assets obtained from illegal activities. Therefore, the use of asset confiscation mechanisms becomes crucial in an effort to restitute victims and recover illicitly obtained funds.This thesis examines the practical legal challenges faced by the legal system in confiscating criminal assets. These include the process of investigation and gathering valid evidence, as well as the challenges of dealing with concealment and diversion of assets by criminals. Limited resources and differences in legal systems between countries are also factors that affect effective asset forfeiture.Next, the author reviews various strategies and policies that can be implemented to improve the efficiency of confiscating criminal assets. The main focus includes increased cooperation between law enforcement agencies, the use of modern technology in asset analysis and tracking, as well as efforts to raise public awareness about the importance of returning illegally obtained assets.Finally, the author presents decision Number: 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL or a successful case in conducting asset confiscation for fraud and money laundering. These cases provide valuable lessons on effective tactics and strategies in facing the challenges of economic crime.In conclusion, asset forfeiture is an important tool in the fight against fraud and money laundering. Through greater international cooperation, improved legal systems, and the implementation of appropriate strategies, it is hoped that asset recovery efforts related to economic crime can become more successful and have a positive impact on victims and society as a whole.
Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective Hasudungan Sinaga
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 2 (2024): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v9i2.4918

Abstract

The crime of human trafficking has a significant impact and affects a large number of victims. This study examines the legal framework for protecting victims in Indonesia, analyzing these laws through the lenses of constitutionalism, natural law theory, and Islamic perspectives on restitution and social reintegration. The study used Natural Law theory to analyze the fundamental principles of justice that should guide the enforcement of restitution for victims of human trafficking. It also evaluated the alignment of Indonesian positive laws with principles of natural justice and the social reintegration of victims, using perspectives of constitutionalism and Islamic law. The research methods employed in this study included normative legal research, literature review, and qualitative analysis. The study found that Indonesian positive laws, such as Law No. 21 of 2007 and Law No. 1 of 2023, establish a comprehensive legal framework for the recovery and protection of human trafficking victims. However, they do not fully address the specific needs of victims, particularly in terms of psychological support. Evaluating based on constitutionalism and the concept of diyyah in Islam emphasizes the importance of financial compensation in recognizing the victims' suffering. Additionally, the concept of kafālah underscores the need for guaranteed protection, including social support, education, and social reintegration, to fully restore the dignity and well-being of victims. The study highlights the importance of community involvement in the reintegration process and advocates for legal reforms to enhance the effectiveness of the existing framework. These findings emphasize the need for an interdisciplinary approach in legal and policy frameworks to ensure the full recovery and reintegration of human trafficking victims.
TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT Marsal, Irsyaf; Rina Septiani; Kalijunjung Hasibuan; Vivi Puspita Sari; Hasudungan Sinaga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.238

Abstract

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Co-Authors Aldi Raharjo Andhika Kresna Putra Erna Amaliah Kalijunjung Hasibuan Marsal, Irsyaf Revy Anastasia Rina Septiani Suriadi Bangun Suryadi Bangun Tihadanah, Tihadanah Vivi Puspita Sari Yuga Pradiansyah