Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic & Business Law Review Journal of Law and Nation Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Akhmad Zaki Yamani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
THE ANALYSIS OF THE MARRIAGE AGE ACCORDING TO THE MARRIAGE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 16 OF 2019 Akhmad Zaki Yamani
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the age of marriage in Act No. 16 of 2019 on the Amendment of the Marriage Law No. 1 of 1974. In this study the author uses a normative jurisprudence approach, which is a study based on library research in order to obtain secondary data in the field of law. The method is used to dig the foundations, norms, theories and legal opinions relevant to research issues through inventory and study of primary, secondary, and tertiary law materials. Law No. 1 of 1974 dominated many elements of religion/belief and reality living in society. On the other hand, this Act No. 1 of 1974 seeks to reinforce the principles contained in the Pancasila and the Basic Law of the Republic of Indonesia of 1945. From the point of view of this Act, the change in the age of marriage in Act No. 16 of 2019 is a reform of the marriage law. This reform of the age of marriage does not preclude the provisions of article 2, paragraphs (1) and (2) which stipulate that marriage shall be legally performed according to the law of religion, also must be recorded by the authority.
Analisis Digitalisasi Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Efisiensi Dan Tantangan Implementasi SPBE Di Indonesia) Norhaliza Norhaliza; Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1102

Abstract

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum penting. Namun, proses legal drafting masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi melalui SPBE terhadap efisiensi proses legal drafting Perda, serta tantangan dan peluang dalam transformasi digital ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Data diperoleh dari kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE dalam legal drafting Perda dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui fitur e-consultation dan JDIH digital. Namun, kendala seperti infrastruktur TIK yang terbatas, rendahnya literasi digital ASN, dan tantangan keamanan data masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyarankan penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan manfaat SPBE di seluruh daerah.
Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia Normaliyanti, Normaliyanti; Suwaibatul Aslamiah; Adistianisa, Adistianisa; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1105

Abstract

Legal Drafting merupakan proses penting dalam pembentukan hukum yang menjamin agar produk peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[1] Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip Legal Drafting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam praktiknya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, menggunakan studi pustaka. Analisis dilakukan terhadap beberapa peraturan yang telah disahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Legal Drafting diterapkan, khususnya dalam hal struktur norma, koherensi antar pasal, kejelasan redaksi, dan kesesuaian dengan hierarki hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum proses penyusunan peraturan telah mengikuti kerangka prosedural formal, namun secara substansi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan norma, ketidaksesuaian antara pasal-pasal, serta kurangnya partisipasi publik yang memadai.[2] Jurnal ini menawarkan beberapa rekomendasi praktis guna meningkatkan efektivitas Legal Drafting dalam mendukung sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.[3] [1] Ari, Khatimul Fitri, and Norman, “Kedudukan Asas Hukum di Indonesia : Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 8, no. 2 (December 30, 2024): 96–110, https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471, h. 96. [2] Zulfa Asdiqi, “Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 6 (November 2024), https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853, h. 326. [3] akhmad Zaki Yamani, “Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak,” Journal Of Law And Nation 4, no. 2 (April 20, 2025): 312–24, h. 313.
Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Anita Hilyati; Adellia Essa Safitri; Eva Noor Fatimah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1106

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis peran masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, khususnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan akses masyarakat dalam proses legislasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU) Ahmad Dzikry Ramadhan; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1109

Abstract

Penelitian ini membahas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami, melalui pendekatan legal drafting. Poligami dibolehkan dalam Islam, namun sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap istri akibat tidak adanya regulasi yang secara eksplisit menjamin hak-hak mereka. Kajian ini menitikberatkan pada prinsip keadilan dan maqashid syariah yang berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 3. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami bukan untuk melarang, tetapi untuk menjamin keadilan dan mencegah ketidakadilan melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan perempuan. Dengan demikian, penyusun RUU ini merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan teknik perancangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial.
Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia Atiyah, Atiyah; Nur Chalesa Fitriani; St. Rafi’ah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1113

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik hukum, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum (Legal Drafting). Di tengah tuntutan efisiensi dan kompleksitas regulasi, hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menawarkan solusi inovatif dalam menyusun dokumen hukum secara cepat, akurat, dan hemat biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan integrasi AI dalam praktik Legal Drafting di Indonesia serta merumuskan strategi penerapannya yang adaptif dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AI—khususnya Natural Language Processing dan machine learning—dapat mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum, mengurangi risiko kesalahan, serta memperluas akses terhadap layanan hukum. Namun, implementasi AI dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya regulasi khusus, isu etika profesi, keterbatasan data hukum yang terstruktur, serta rendahnya literasi digital praktisi hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mencakup penguatan infrastruktur digital hukum, penyusunan regulasi dan etika AI, inovasi kurikulum hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas digital bagi aktor hukum. Dengan pendekatan holistik, pemanfaatan AI dalam Legal Drafting dapat menjadi katalis reformasi sistem hukum nasional.
Co-Authors Adellia Essa Safitri Adistianisa, Adistianisa Ahmad Dzikry Ramadhan Akhmad Hafi Anita Hilyati Atiyah, Atiyah Aulia, Nila Erly Sulistiyawati Eva Noor Fatimah Hasani Zakiri Maulida Hasanah Muhibin Noor Efendy Noormala Santi Norhaliza Norhaliza Normaliyanti, Normaliyanti Nur Chalesa Fitriani Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah St. Rafi’ah Suwaibatul Aslamiah