Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic & Business Law Review Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Akhmad Zaki Yamani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TEKNIS DAN TATA CARA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Akhmad Zaki Yamani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i2.2852

Abstract

Pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar hukum serta penerapan teknis dan tata cara penulisan yang tepat. Artikel ini menguraikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah akademik peraturan perundang-undangan, termasuk konsep dasar peraturan perundang-undangan, teknis penulisan naskah, tahapan pembuatan naskah, tata cara penulisan, serta etika penulisan. Melalui penerapan teknis dan tata cara yang telah dijelaskan, diharapkan penulis dapat menghasilkan naskah-naskah yang berkualitas dan berintegritas, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat.
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU DAN PROSES PEMBENTUKAN PERDA Aulia, Nila; Noor Efendy; Akhmad Zaki Yamani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i11.5029

Abstract

Abstract This journal aims to understand the process of forming government regulations, regulations in lieu of laws and the process of forming PERDA. The method in the journal uses a literature review and the materials used in this journal are several scientific journals, textbooks, research reports, and official documents. The research results state that there are several processes in the formation of government regulations, namely planning a program for compiling government regulations, drafting government regulations, establishing draft government regulations and promulgating government regulations. The preparation of Government Regulations in Lieu of Laws is regulated in Article 52 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Meanwhile, the mechanism for drafting regional regulations is divided into 5 stages, namely planning, drafting, discussing, determining/ratifying and promulgating. Key words: Process, Formation, Government Regulation, Substitute for Law, PERDA Abstrak Jurnal ini bertujuan agar dapat memahami tentang proses pembentukan peraturan pemerintah, peraturan pengganti UU dan proses pembentukan PERDA. Metode dalam jurnal menggunakan Review Literatur dan bahan yang digunakan dalam jurnal ini adalah beberapa jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa proses dalam pembentukan peraturan pemerintah yakni perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah, penyusunan rancangan peraturan pemerintah, penetapan rancangan peraturan pemerintah hingga pengundangan peraturan pemerintah. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan mekanisme penyusunan peraturan daerah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Kata-kata kunci: Proses, Pembentukan, Peraturan Pemerintah, Pengganti UU, PERDA
TEORI DAN METODE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Akhmad Zaki Yamani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan peraturan daerah yang berkualitas adalah aspek krusial dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Artikel ini menyajikan pendekatan yang didasarkan pada teori dan metode dalam penyusunan peraturan daerah, dengan fokus pada studi kasus pengelolaan sampah di Kota Jakarta. Melalui analisis kebijakan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan data dan bukti ilmiah, penelitian ini mengeksplorasi implementasi teori dan metode dalam proses penyusunan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, analisis kebijakan, dan penggunaan data dan bukti ilmiah dapat memperkuat dasar kebijakan dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Implikasi temuan ini untuk penyusunan peraturan daerah yang berkualitas dan relevansinya dengan kesejahteraan rakyat dibahas dalam artikel ini, bersama dengan saran-saran untuk meningkatkan proses penyusunan kebijakan di masa depan.
Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Akhmad Zaki Yamani
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah berupaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya sejak memperoleh kemerdekaan, khususnya di bidang pengadilan agama dan hukum keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Indonesia memasukkan hukum Islam dan untuk mengidentifikasi kesulitan dalam mengintegrasikannya dengan struktur hukum negara. Evaluasi literatur kualitatif menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan materi terkait, adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut hasil penelitian, hukum nasional Indonesia sangat memasukkan hukum Islam. Prinsip-prinsipnya terwakili dalam pengadilan agama, zakat (sedekah), dan peraturan perkawinan. Namun ada juga hambatan sosial, politik, dan budaya terhadap hukum Islam. Meningkatkan kesadaran publik, menyesuaikan diri dengan situasi kontemporer, dan mereformasi hukum Islam melalui cara yang inklusif adalah beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini.
Analisis Digitalisasi Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Efisiensi Dan Tantangan Implementasi SPBE Di Indonesia) Norhaliza Norhaliza; Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1102

Abstract

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum penting. Namun, proses legal drafting masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi melalui SPBE terhadap efisiensi proses legal drafting Perda, serta tantangan dan peluang dalam transformasi digital ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Data diperoleh dari kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE dalam legal drafting Perda dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui fitur e-consultation dan JDIH digital. Namun, kendala seperti infrastruktur TIK yang terbatas, rendahnya literasi digital ASN, dan tantangan keamanan data masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyarankan penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan manfaat SPBE di seluruh daerah.
Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia Normaliyanti, Normaliyanti; Suwaibatul Aslamiah; Adistianisa, Adistianisa; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1105

Abstract

Legal Drafting merupakan proses penting dalam pembentukan hukum yang menjamin agar produk peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[1] Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip Legal Drafting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam praktiknya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, menggunakan studi pustaka. Analisis dilakukan terhadap beberapa peraturan yang telah disahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Legal Drafting diterapkan, khususnya dalam hal struktur norma, koherensi antar pasal, kejelasan redaksi, dan kesesuaian dengan hierarki hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum proses penyusunan peraturan telah mengikuti kerangka prosedural formal, namun secara substansi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan norma, ketidaksesuaian antara pasal-pasal, serta kurangnya partisipasi publik yang memadai.[2] Jurnal ini menawarkan beberapa rekomendasi praktis guna meningkatkan efektivitas Legal Drafting dalam mendukung sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.[3] [1] Ari, Khatimul Fitri, and Norman, “Kedudukan Asas Hukum di Indonesia : Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 8, no. 2 (December 30, 2024): 96–110, https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471, h. 96. [2] Zulfa Asdiqi, “Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 6 (November 2024), https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853, h. 326. [3] akhmad Zaki Yamani, “Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak,” Journal Of Law And Nation 4, no. 2 (April 20, 2025): 312–24, h. 313.
Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Anita Hilyati; Adellia Essa Safitri; Eva Noor Fatimah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1106

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis peran masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, khususnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan akses masyarakat dalam proses legislasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU) Ahmad Dzikry Ramadhan; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1109

Abstract

Penelitian ini membahas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami, melalui pendekatan legal drafting. Poligami dibolehkan dalam Islam, namun sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap istri akibat tidak adanya regulasi yang secara eksplisit menjamin hak-hak mereka. Kajian ini menitikberatkan pada prinsip keadilan dan maqashid syariah yang berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 3. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami bukan untuk melarang, tetapi untuk menjamin keadilan dan mencegah ketidakadilan melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan perempuan. Dengan demikian, penyusun RUU ini merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan teknik perancangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial.
Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia Atiyah, Atiyah; Nur Chalesa Fitriani; St. Rafi’ah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1113

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik hukum, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum (Legal Drafting). Di tengah tuntutan efisiensi dan kompleksitas regulasi, hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menawarkan solusi inovatif dalam menyusun dokumen hukum secara cepat, akurat, dan hemat biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan integrasi AI dalam praktik Legal Drafting di Indonesia serta merumuskan strategi penerapannya yang adaptif dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AI—khususnya Natural Language Processing dan machine learning—dapat mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum, mengurangi risiko kesalahan, serta memperluas akses terhadap layanan hukum. Namun, implementasi AI dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya regulasi khusus, isu etika profesi, keterbatasan data hukum yang terstruktur, serta rendahnya literasi digital praktisi hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mencakup penguatan infrastruktur digital hukum, penyusunan regulasi dan etika AI, inovasi kurikulum hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas digital bagi aktor hukum. Dengan pendekatan holistik, pemanfaatan AI dalam Legal Drafting dapat menjadi katalis reformasi sistem hukum nasional.
Co-Authors Adellia Essa Safitri Adistianisa, Adistianisa Ahmad Dzikry Ramadhan Anita Hilyati Atiyah, Atiyah Aulia, Nila Eva Noor Fatimah Hasani Zakiri Muhibin Noor Efendy Norhaliza Norhaliza Normaliyanti, Normaliyanti Nur Chalesa Fitriani Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah St. Rafi’ah Suwaibatul Aslamiah