Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Taruna Law

Pelaksanaan Kawin Paksa sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia Nabila Maharani
Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.168

Abstract

Forced marriages are often a hotly debated issue among the public because they are considered to have violated the rules that have been legalized in the laws enacted by the government. However, this is inversely proportional to the perception of ordinary people in some regions in Indonesia who view forced marriage as something that must be done to fulfill the customs that have been followed for generations. Therefore, there are differences of opinion and views between positive law and customary law regarding forced marriage. According to positive law, forced marriages due to customary demands are considered to have violated human rights. With this in mind, the researcher is interested in conducting an assessment of the implementation of forced marriages that often occur in Indonesia by using the library research method by examining the literature related to the topic of discussion.
Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah Ilma, Hutmi Amivia; Nabila Maharani
Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.176

Abstract

Banyaknya kejahatan yang terjadi yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau koneksi yang besar mengakibatkan ciutnya nyali masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi kepada penegak hukum. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan akan dirinya dan juga orang disekitar. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus melibatkan seseorang atau lebih tersangka yang ikut serta dalam kejahatan tersebut sebagai saksi atau yang biasa disebut sebagai justice collaborator dengan memberikan jaminan berupa pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan. Berdasarkan pada hal tersebut, tumbuh rasa ketertarikan penulis untuk melakukan analisa mengenai bagaimana pandangan hukum Islam atau fiqh jinayah terhadap perlindungan saksi dan korban, khususnya perlindungan bagi seorang saksi pelaku atau justice collaborator yang telah bersedia melakukan kerjasama dengan para penegak hukum guna membongkar kejahatan yang telah dilakukan. Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif serta dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam telah mempunyai konsep yang lebih jelas dan sempurna mengenai kewajiban yang sudah seharusnya dijalankan oleh seorang saksi sebagai upaya dalam mengungkap kebenaran dari suatu kasus. Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai akibat apa yang akan ditanggung oleh seorang saksi apabila memberi kesaksian palsu.