Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat Annisa, Winda Nurul; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat desa Banrimanurung, Bangkala Barat Jenepontodan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di desa mrnunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut. The research objective is to analyze the role of the village head in resolving land disputes in the Banrimanurung village community, West Bangkala Jeneponto and the legal power of dispute resolution by the village head. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research regarding the role of the Banrimanurung Village Head in resolving land disputes in the village show that: (1) The role of the Village Head in resolving land dispute problems in the community, although not completely effective, the village head has been able to carry out his functions and authority to resolve land problems in the village and maintain order in the area by providing solutions to all problems faced in the village. (2) Mediation carried out at the village office led by the Village Head essentially does not have binding legal force because mediation carried out by the village office takes the form of a peace agreement between both parties in which neither party wins or loses or is known as win-win. solution, but if the peace agreement is stated in the form of a peace agreement then this has become law for the parties who made it and must comply with the results of the agreement.
Membangun Etika Digital Kewargaan dalam Kehidupan Politik Warga Negara Randiawan, Randiawan; Haris, Hasnawi; Ridhoh, M. Yunasri; Annisa, Winda Nurul
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 10 No 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v10i2.11514

Abstract

Perkembangan globalisasi dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi semakin pesat dan cepat. Perkembangan ini membuat semakin terbukanya perilaku masyarakat baik dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Artikel ini fokus dalam kajian membangun Etika digital Kewargaan dalam Kehidupan politik warga negara. Perilaku warga negara dalam perkembangan digital mesti di barengi dengan perkembangan etika digital kewargaan terutama dalam ranah politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi membangun etika digital kewargaan yang sangat krusial untuk menjaga integritas proses politik dan demokrasi. Dan untuk mengetahui dampak minimnya etika digital kewargaan dalam kehidupan politik warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak minimnya etika digital kewargaan dalam aktivitas politik karena interaksi yang bersifat politis melalui media sosial yang cenderung negatif dan provokatif, media sosial menjadi alat politik yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan Polarisasi politik yang semakin mendalam antara kelompok- kelompok yang memiliki identitas politik berbeda. Perlu untuk membangun strategi dengan menerapkan pilar literasi digital, seperti digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Jika literasi digital tertanam dalam diri setiap pengguna media sosial, maka kemungkinan besar kehidupan digital akan menjadi lebih baik dan lebih beradab (civilized). Etika digitial kewargaan dengan menerapkan konsep respect other, educate your self, dan protect your self melalui civic literacy dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti video-video singkat berisikan pesan- pesan penting yang berkaitan dengan pembangunan etika digital kewargaan sertasosialisasi dilingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat dalam bentuk pengabdian.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Jangka Panjang Annisa, Winda Nurul; Astuti, Zulaikha Tri
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.33244

Abstract

Penegakan hukum yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif oleh aparat hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penegakan hukum jangka panjang dengan membentuk budaya hukum masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematik dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan sikap menghormati hukum untuk penegakan hukum jangka panjang. meski demikian implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan guru dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan dominasi metode hafalan. Sustainable law enforcement cannot rely solely on a repressive approach by legal authorities; it also requires preventive strategies, such as education. This study aims to analyze the role of civic education as a long-term law enforcement instrument by fostering a culture of law within society. This research employs a Systematic Literature review as a method, utilizing a descriptive-analytical approach and content and thematic analysis techniques. The results indicate that civic education plays a crucial role in developing legal awareness and respect for the law as part of long-term law enforcement efforts. However, its implementation still faces challenges, such as teachers’ limited skills in delivering contextual material and the dominance of the memorizing learning method.
Seminar Partisipatif untuk Meningkatkan Literasi Pendidikan dan Kesejahteraan di Desa Terasa Haris, Hasnawi; Annisa, Winda Nurul; Herman, Herman; Muhtar, Muhtar; Randiawan, Randiawan
Humanis Vol 24, No 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v24i2.81157

Abstract

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan sejahtera, terutama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan model pendidikan yang lebih partisipatif dan memberdayakan, penelitian pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan seminar partisipatif edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan masyarakat Desa Terasa dengan melibatkan guru, orang tua, pemuda, dan tokoh masyarakat sebagai peserta inti. Metode partisipasi edukatif digunakan untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi melalui dialog kritis, refleksi, dan kolaborasi. Output utama dari kegiatan ini meliputi meningkatnya literasi masyarakat mengenai isu pendidikan, identifikasi masalah pendidikan yang kontekstual, serta lahirnya inisiatif lokal seperti pembentukan kelompok belajar masyarakat dan pendirian rumah literasi desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa model seminar partisipatif mampu mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan komitmen nyata dari warga untuk memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungannya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan pendidikan yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pemberdayaan memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sosial. kegiatan ini berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam inisiatif pendidikan lokal sebesar pada periode kegiatan, serta memunculkan minimal dua program keberlanjutan berbasis komunitas. Dengan demikian, pendidikan berbasis partisipasi dapat menjadi strategi transformatif dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas secara intelektual sekaligus sejahtera secara sosial dan ekonomi.