Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Teknologi Sederhana Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM Kreatif Di Ungaran Adhi Susano; Meida Rachmawati
Khidmah Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Februari 2026
Publisher : CV.RIZANIA MEDIA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69533/7ehkav82

Abstract

Creative Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy but still face obstacles in adopting practical technologies that enhance productivity. This study aims to analyze the implementation of applied simple technologies limited to business management and digital marketing tools in creative MSMEs in Ungaran and to measure their impact on productivity improvement. The term simple technology in this study refers to smartphone-based point-of-sale (POS) systems, inventory management applications, basic accounting software, customer relationship management features, and digital marketing tools such as social media business features and marketplace integration, excluding production machinery or manufacturing automation. The research employs a qualitative case study approach supported by quantitative productivity indicators, involving 25 creative MSMEs from handicraft, culinary, and fashion sectors. Productivity improvement of 35.7% was derived from comparative analysis of revenue per employee, sales volume per month, and cost-efficiency ratio before and after technology adoption within a 3-month observation period. Data were validated through documentation review and triangulation of financial and operational records. The findings indicate that structured technology training and mentoring significantly accelerate adoption, achieving an 80% successful implementation rate. The study concludes that context-appropriate application of simple technologies constitutes a scalable and sustainable strategy to enhance the competitiveness of creative MSMEs in semi-urban regions.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Adhi Susano; Meida Rachmawati
EKOBIS Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/ekobis.v12i1.1382

Abstract

Peran penting Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa di Indonesia. Siskeudes adalah inovasi teknologi informasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan desa secara elektronik dan memungkinkan pelaporan real-time kepada instansi terkait. Melalui Siskeudes, masyarakat dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana desa dan lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Implementasi Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah, upaya pemerintah dalam mempromosikan penggunaan Siskeudes sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat tata kelola yang baik di tingkat lokal. Dengan dukungan yang tepat, Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa di Indonesia.
Pelatihan Android Bagi Atlet Disabilitas Di NPC Provinsi Banten Hidayatullah, Reko; Gatot Priambodo, Caka; Susano, Adhi; Prasetya, Rudi Prasetya
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v2i1.321

Abstract

Sebuah sistem informasi yang lebih optimal dari sistem yang sudah ada dimana sistem informasi ini berguna untuk mengetahui biodata atlet disabilitas yang berada di NPC Provinsi Banten. Perancangan dan pengembangan sistem menghasilkan sebuah produk aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Atlet Disabilitas (SIAD), yaitu model informasi biodata atlet disabilitas NPC Provinsi Banten yang beroperasi secara mobile menggunakan sistem operasi android. Penting bagi staf dan atlet untuk mengetahui tentang produk sistem informasi atlet disabilitas NPC Provinsi Banten berbasis android yang menarik ini, serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan smartphone berbasis android. Untuk menambah atau memperkaya pengetahuan staf dan atlet di NPC (National Paralympic Committee) Provinsi Banten tentang perkembangan teknologi informasi maka tim pengabdian kepada masyarakat melalui dosen-dosen informatika Universitas Indraprasta PGRI mengadakan sosialisasi pengetahuan tentang sistem android dalam informasi atlet disabilitas sebagai suatu produk sistem yang menampilkan informasi-informasi NPC Provinsi Banten terkait atlet disabilitasnya. Diharapkan sosialisasi ini dapat berdampak baik bagi staf dan atlet disabilitas dalam memahami produk aplikasi ini dan pengetahuan teknologi informasinya.
The Role and Limitations of the Village Secretary’s Authority in the Absence of a Village Head Rachmawati, Meida; Susano, Adhi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6649

Abstract

This study discusses the role and limitations of the Village Secretary’s authority in filling the vacancy of the Village Head position, which has become a crucial issue in village governance. Although the Village Secretary is the highest structural official after the Village Head, regulations governing the delegation of authority during a vacancy are still minimal and not explicit. The study uses a normative and empirical approach by analyzing laws and regulations as well as field practices in several villages. The results of the study indicate that the appointment of an Acting Village Head (Plt) by the regional government is the only legal mechanism that can provide full legitimacy to the authority of the Village Head. Delegating authority to the Village Secretary without an official legal basis risks triggering legal, administrative, and social conflicts, as well as potential legal liability. Therefore, clear regulations and firm procedures are needed, along with the development of village officials, to ensure that village governance continues to function effectively and accountably during the transition period of the Village Head position