Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Dewi Wahyuni Mustafa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Andi Wahyuddin Nur; Rijal, Besse Muqita Dewi Mentari; Dewi Wahyuni Mustafa; Nelvi
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap data pengguna bukan hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di Indonesia, implikasi hukum tersebut telah di atur dalam berbagai bentuk produk perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yakni Undang-undang No 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara apabila pengguna merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara sistem elektronik, mereka memiliki opsi untuk mengajukan keluhan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, menurut Pasal 32 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, jika usaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan atau alternatif lain belum berhasil mengatasi masalah perlindungan data pengguna di platform media sosial, maka pengguna berhak untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan tuntutan perdata sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Dewi Wahyuni Mustafa; Sulaeman Sagoni; Martono; Besse Muqita Dewi
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia dan (2) untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Sulawesi-Selatan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian bahwa (1) Tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196 menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Merujuk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; dan (2) Efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polda Sul-Sel merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi masih saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Makassar.
Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 Martono; Dewi Wahyuni Mustafa; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan (rehabilitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan tehadap pelaku kejahatan pencurian.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian Dewi Wahyuni Mustafa; Mustari; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, serta buku panduan sidang bimbingan pranikah terbitan Biro Watpress SSDM POLRI pada Oktober 2017. Sidang bimbingan pranikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan calon mempelai memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Proses sidang melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan sidang, pelaksanaan sidang dengan pembinaan oleh berbagai pihak, dan tahap akhir berupa pemrosesan Surat Izin Kawin. Faktor Pendukung terdiri dari, (1) Dukungan institusi; (2) Fasilitas dan sarana yang memadai: (3) Dukungan atasan dan rekan kerja; (4) Dukungan keluarga. Sementara Faktor Penghambat terdiri dari, (1) Jadwal yang padat; (2) Persyaratan administratif yang rumit; (3) Ketidakpastian tugas dinas: (4) Ketidakpastian tugas dinas yang mendesak dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan sidang pranikah yang terjadwal.
Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana Andi Bau Mallarangeng; Dewi Wahyuni Mustafa; Martono; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pammana terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di Kecamatan Pammana, dan untuk mengetahui Kendala-kendala Panwascam Kecamatan pammana Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.
Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila Andi Wahyuddin Nur; Dewi Wahyuni Mustafa; M. Asraf Fradama; Asriani Said; Rina Febrianti; Andi Nur Halisa; Rismawati; Andi Muh. Iswan; Erwin
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The occurrence of land disputes can be attributed to the fact that land occupies a pivotal position in this regard, whereby it can serve to demonstrate the independence and sovereignty of its owner. It is not always necessary to resolve disputes through the judicial process. At the present time, a new form of dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (ADR). One such method is mediation, whereby the mediator does not take a partisan stance on the issues under discussion. Mediation encourages the open communication of problems and interests between the parties involved. It is therefore necessary to socialise the resolution of land disputes in Patila Village through both litigation and non-litigation. This should encourage the parties to realise that disputes are not fights that must be won but resolved. The aim is to help the parties reach common ground and to facilitate the procedures for resolving land disputes through mediation. This will involve a complaint by the parties to the dispute to the Land Office and a process of reviewing, final negotiation and an agreement set out in a written agreement. However, if the parties are unable to reach an agreement, they have the right to submit the dispute to the court.
Co-Authors Andi Bau Mallarangeng Andi Muh. Iswan Andi Nur Halisa Andi Wahyuddin Nur Asriani Said Besse Muqita Dewi Erwin Ismail Ali M. Asraf Fradama Makmur, Andi Dadi Mashuri Martono Muharawati MUSTARI Nelvi Rijal, Besse Muqita Dewi Mentari Rina Febrianti Rismawati Sulaeman Sagoni